• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Trend Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Oleh: Thifal Suci Kharunnisa, Amal Yara Putri Riana,

Nur Lely Sofia, Indira Januarti

 

Perbankan Syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (a’adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (UU No. 21, 2008) .

Perbankan syariah saat ini masih menjadi isu yang cukup hangat ditengah pandemi Covid-19, dimana adanya rencana Marger perbankan syariah BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Hal ini tentu menjadi kabar baik dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia, dimana market value dari perbankan syariah akan semakin besar. Perbankan syariah dalam meningkatkan market value dan kinerja keuangan tentunya harus memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut Good Corporate Governance (GCG).

Perbankan syariah yang mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dipercaya dapat melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan masalah keagenan dan mencapai kinerja perusahaan yang unggul. Saat ini Perbankan syariah yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya BRI Syariah dan BTPN Syariah. Tentunya ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk bisa bersaing dengan perbankan konvensional yang ada.

Menurut Aslam dan Haron (2020) Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan konflik keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perbankan syariah yang menerapkan GCG akan meningkatkan kepercayaan para investor serta stakeholder terutama masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah yang ada sehingga kinerja keuangan perbankan syariah akan semakin meningkat kedepannya.

Perbankan syariah yang ingin menerapkan GCG harus mengerti dan memahami prinsip-prinsip GCG. Perusahaan harus memperhatikan dan memahami prinsip-prinsip GCG untuk mendukung dalam aktivitas operasional perusahaan GCG. Prinsip dan pedoman menurut Komite Nasional Kebijakan Governance yaitu (KNKG, 2012) :  Transparency,  Accountability, Responsibility, Independency, Fairness.

Menurut Ataur Rahman dan Islam (2018), jika kita melihat dari penelitian sebelumnya maka penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan mengenai konsep GCG di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai konsep GCG perbankan syariah serta minimnya literatur yang ada. Selain itu menurut Bukhari et al (Bukhari et al., 2013) mendefinisikan bahwa GCG Islam memiliki karateristik yang unik dengan menambahkan aturan islam pada stakeholder dalam model GCG. Sedangkan menurut Magalhães dan Al-Saad (Magalhães & Al-Saad, 2013) kerangka kerja GCG bergantung pada pengembangan sistem hukum, regulasi, dan lingkungan kelembagaan. GCG pada bank syariah dipandang sebagai suatu konsep yang berbeda dari bank konvensional.

Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) di perbankan cukup luas, dalam artikel ini menjelaskan mengenai mekanisme GCG yang difokuskan pada variabel komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam peningkatan kinerja perbankan syariah.

Komite audit mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya melakukan penelaahan atas informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundangan dan menjadi penengah apabila ada perbedaan antara akuntan dan manajemen (OJK, 2015). Menurut Abdel jawad (Abdeljawad et al., 2020) komite audit bertanggung jawab untuk memastikan transparansi di bank, dengan memberikan informasi yang kredibel, melindungi ekuitas dan kepentingan pemegang saham. Jumlah komite audit yang banyak dan pertemuan yang dilakukan dalam setahun mengindikasikan adanya pengawasan yang baik, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Di Indonesia sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan, komite  audit  mempunyai  peran  utama  yaitu  menjamin  dan memastikan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Sedangkan di Malaysia memiliki The Malaysian Code of Good Corporate Governance yang menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Malaysia, dewan perlu membuat komite audit yang setidaknya berjumlah 3 anggota yang mayoritas adalah independen.(BI, 2006)

Mekanisme GCG yang paling membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada tiga peran utama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu konsultasi, pengendalian dan memastikan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas khusus yaitu menangani yurisprudensi pada bank syariah dan harus memiliki keahlian dalam keuangan syariah (AAOIFAAOIFI. (2010). Accounting, Auditing, 2010).  Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting terhadap kontrol internal perusahaan yaitu mengawasi kegiatan bank syariah (Darmadi, 2013). Peran yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah (Hamza, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Buallay (Buallay, 2019) memberikan bukti bahwa adanya kesenjangan dalam literatur ketika memeriksa pengaruh DPS terhadap kinerja keuangan. Jumlah dewan pengawas syariah yang banyak menunjukkan pengawasan yang baik terhadap perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan (Almutairi dan Quttainah, 2017; Rahman dan Bukair, 2015). Eksekutif (DPS) yang diberikan remunerasi yang tinggi diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Lee dan Isa, 2015).

Tabel 1. Peringkat Islamic Finance Country Index 2014-2019

Countries 2019Rank 2018Rank 2017

Rank

2016

Rank

2015

Rank

2014

Rank

Indonesia 1 6 7 6 7 7
Malaysia 2 1 1 1 2 1

Sumber :Global Financial Islamic Report 2014-2019

Malaysia dan Indonesia menjadi negara penggerak perkembangan industri keuangan Syariah di kawasan Asia Tenggara (Rama, 2015). Berdasarkan Global Financial Report 2014-2019 Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang konsisten menduduki 10 besar peringkat perkembangan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang besar terhadap pengembangan kualitas dan kuantitas perbankan syariah. Potensi ini tentunya memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip GCG.

Leave your message