• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Fintech Syariah sebagai Solusi Penguatan UMKM Bebas Riba

Penggunaan internet saat ini bukan lagi sekedar gaya hidup. Lebih daripada itu, internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang. Terlebih lagi semenjak dunia dilanda krisis kesehatan global yang memaksa kita agar mampu beradaptasi dengan cepat. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk “Global Digital Reports 2020”, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.

Tingginya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia sebagian besar didominasi oleh penggunaan sosial media. Namun, penggunaan teknologi dibidang lain salah satunya di bidang keungan juga terus berkembang. Financial technology atau yang biasa disingkat fintech menjadi salah satu bentuk digitalisasi ekonomi di era modern. Fintech dapat diartikan sebagai segmen di dunia start-up yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. BI membagi fintech kedalam 4 jenis, yaitu Peer-to-Peer (P2P) lending dan crowdfunding; manajemen risiko investasi; payment, clearing, dan settlement; dan market aggregator.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sekaligus pasar halal terbesar di dunia, industri keuangan syariah Indonesia juga turut berperan aktif dalam pengembangan fintech berbasis syariah. Berkembangnya fintech syariah ini juga sebagai langkah digitalisasi ekonomi syariah agar mampu bersaing secara global. Hingga saat ini, terdapat 12 fintech syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Pertama  al-bai’ (jual beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Keenam, qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Transaksi fintech syariah mengedapankan prinsip transparansi dan adil. Fintech syariah turut menjadi solusi pendaan UMKM yang terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba serta dianggap lebih minim risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun dalam praktiknya, fintech syariah sebetulnya masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Pertama, literasi keuangan masyarakat terutama keuangan syariah masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami penerapan teknologi dalam keuangan. Kedua, syarat dan infrastruktur yang tersedia masih kurang. Umumnya, start-up yang baru merintis belum memiliki banyak modal. Sehingga, fintech syariah ini kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang diharuskan. Ketiga, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang matang mengenai fintech syariah. Sehingga calon investor belum begitu tertarik untuk bergabung di fintech syariah. Terlebih lagi masih banyak yang beranggapan bahwa fintech syariah dan konvensional hanya berbeda nama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan peran generasi muda yang notabene lebih memahami teknologi dan mudah beradaptasi dengan hal baru. Penting bagi kita semua untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penggunaan teknologi bidang keuangan agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Selain itu, literasi keuangan syariah juga masih harus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya bertransaksi ekonomi sesuai syariah Islam. Dengan demikian, diharapkan hadirnya fintech berbasis syariah ini mampu menjadi solusi bagi UMKM dalam mencukupi pendanaan yang sesuai prinsip syariah dan pada akhirnya turut mendukung perekonomian dari sektor riil terutama pada industri halal. Kita tentu sangat mengharapkan Indonesia mampu menjadi eksportir produk halal terbesar dunia, bukan lagi sebagai importir seperti saat ini.

Kumparan.com. 2020. Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full  Diakses pada 24 September 2020

Maulida, Rani. 2019. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia” https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech Diakses pada 24 September 2020

Rizki, Mochammad Januar. 2020. Yuk, Mengenal Aturan Main Fintech Syariah, Akankah perkembangan fintech syariah nasional mampu melebihi konvensional? https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1e0a77362a8/yuk–mengenal-aturan-main-fintech-syariah/ Diakses pada 24 September 2020

Patria, Ratna. 2020. “Tantangan Fintech Syariah di Indonesia” https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/ Diakses pada 26 September 2020

Leave your message