• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Society 5.0 sebagai Langkah Strategis Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia

Oleh: Rasikh Saifan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, hampir seluruh elemen di Indonesia didasari oleh nilai-nilai Islam, seperti pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tergambar jelas dalam isi kandungannya. Akan tetapi mengenai sistem ekonominya, Indonesia masih mengadopsi sistem ekonomi konvensional yang cukup bertentangan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional yaitu mengenai perbankan, konsep tambahan dalam angsuran atau biasa dikenal dengan bunga pinjaman masih diakui dan diperbolehkan. Sedangkan, ekonomi islam sangat melarang praktek tersebut dalam pinjam-meminjam. Melihat hal kontradiktif tersebut, konsep ekonomi islam mulai diimplementasikan pada bidang perbankan dan keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan umat islam, yaitu melalui adanya lembaga keuangan dan perbankan syariah. Padahal, ekonomi islam tidak hanya mencakup keuangan dan perbankan, melainkan mencakup banyak hal seperti pariwisata, fashion, dan bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut tercakup dalam ekonomi islam berdasarkan proses atau nilai kehalalannya atau yang disebut halal value chain (rantai nilai halal).

Berdasarkan terminologinya, pengertian halal value chain dapat dipecah menjadi dua, yaitu mengenai halal dan value chain. Halal sendiri sebenarnya merupakan istilah yang sudah populer di masyarakat yang merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, baik berupa tindakan hingga ucapan (Ridwan, 2019). Sedangkan, value chain adalah cara perusahaan dalam mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen dalam rantai aktivitasnya atau berupaya memahami nilai-nilai melalui pemeriksaan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan (Wisdaningrum, 2013). Berdasarkan kedua terminologi tersebut dapat disimpulkan bahwa halal value chain adalah upaya perusahaan dalam rantai aktivitas bisnisnya dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam.

Halal value chain dalam jenis produknya bisa dibagi menjadi dua, yaitu halal value chain untuk produk barang dan jasa (Annisa, 2019). Halal value chain dalam produk barang terdiri atas makanan dan minuman, obat-obatan, fashion, dan produk yang berupa barang lainnya. Sementara itu, halal value chain produk jasa terdiri atas pariwisata, perbankan, fintech syariah, dan produk jasa yang lain. Di Indonesia, sudah ada beberapa bidang yang terintegrasi halal value chain, seperti perhotelan, perbankan, fintech, hingga fashion. Akan tetapi, implementasi dari halal value chain di bidang-bidang tersebut masih tergolong minim dan belum progresif melihat perkembangan zaman. Padahal, zaman selalu berkembang terus-menerus dan berubah sangat cepat. Inovasi-inovasi terbarukan juga masih dipimpin oleh pelaku value chain konvensional. Keterbelakangan dalam inovasi halal value chain ini akan mengakibatkan kekalahan terhadap value chain konvensional sehingga membuat implementasi ekonomi islam di indonesia menjadi terganggu dan stagnan. Berdasarkan kondisi yang demikian, diperlukan pengembangan ekosistem dari halal value chain yang lebih inovatif dan lebih maju dibanding dengan value chain konvensional tersebut yang masih mengadopsi revolusi industri 4.0, yaitu dengan mulai mengadopsi society 5.0. Lalu apa itu Society 5.0?

Society 5.0 pertama kali dicanangkan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 di mana perkembangan teknologi yang semula lebih didasari atas efisiensi dan digitalisasi atau mengandalkan mesin dan teknologi sebagai pelaku utama dalam aktivitas industri lalu berubah ke arah yang lebih humanis atau menjadikan manusia sebagai pengontrol utama dari teknologi tersebut (Iqbal, 2019). Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi asisten saja bukan pelaku utama seperti pada revolusi industri 4.0. Berdasarkan hal tersebut, penerapan society 5.0 lebih ke arah perubahan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya, seperti mobil ramah lingkungan, konsep P2P yang terintegrasi dengan fintech, dan konsep pertanian organik (evergreen), serta perubahan-perubahan lain yang sifatnya humanis.

Melihat hal tersebut, konsep society 5.0 yang mengedepankan sisi humanis sangat sesuai dengan konsep ekonomi islam yang dalam prinsipnya mengedepankan kesejahteraan sosial sehingga kedua hal tersebut dapat dikolaborasikan pada pengembangan ekosistem halal value chain di Indonesia. Pengembangan ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat dimulai pada bidang-bidang yang sudah cukup berkembang terlebih dahulu, seperti pada bidang perbankan dan keuangan, pariwisata, dan fashion.

Dalam perbankan dan keuangan sebenarnya sudah terdapat perkembangan ke arah society 5.0, seperti adanya fintech khusus P2P Lending syariah yang proses transaksinya sudah full-online. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti mayoritas pelaku perbankan dan keuangan syariah yang masih semi-online dalam aktivitas perusahaannya. Sementara itu, dalan bidang pariwisata dan fashion juga mengalami kondisi yang sama. Hanya terdapat segelintir pelaku pariwisata halal dan fashion halal yang sudah merambah pada society 5.0. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengkolaborasikan antara halal value chain dan society 5.0 dengan para pelaku halal value chain di Indonesia.

Langkah-langkah tersebut bisa dimulai dengan edukasi secara menyeluruh dan efektif pada para pengusaha dan pelaku industri halal di Indonesia, seperti pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dapat diinisiasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai pelopor sehingga bisa menjadi pemantik bagi organisasi maupun pihak swasta dalam menggencarkan pelatihan-pelatihan mengenai halal value chain berbasis society 5.0.

Selain itu, langkah-langkah yang lebih serius dapat dilakukan dengan pembentukan organisasi atau lembaga yang secara terstruktur dan khusus membidangi bidang ini. Adanya organisasi atau lembaga akan membuat pengembangan yang dilakukan dapat terpetakan dan bisa dievaluasi terus-menerus sehingga ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat terbentuk secara cepat dengan pondasi yang kuat.

Ekosistem halal value chain yang kuat dan penuh inovasi akan membuat dominasi dari value chain konvensional menjadi runtuh sehingga secara langsung akan melancarkan atau menjadi langkah strategis implementasi dari ekonomi islam itu sendiri. Hal ini beralasan, karena pada dasarnya rantai nilai sendiri merupakan pokok dari kegiatan industri yang mendasari aktivitas ekonomi. Agar proses tersebut dapat berhasil, pemerintah, pelaku industri halal, dan umat Islam harus bersinergi dalam pengembangan halal value chain berbasis society 5.0 sehingga ekonomi islam dapat terintegrasi secara menyeluruh pada sistem perekonomian di Indonesia.

Referensi :

Annisa, A. A. 2019. Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1-8.

Iqbal, M. 2019. Bagaimana Wujud dan Penerapan Society 5.0?. https://www.lupadaratan.com/2019/03/society-5.0.html?m=1. Diakses 20 Maret 2019.

Ridwan, M. 2019. NILAI FILOSOFI HALAL DALAM EKONOMI SYARIAH. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 14-29.

Wisdaningrum, O. 2013. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Dalam Lingkungan Internal Perusahaan. Jurnal ANALISA, 1(1).

Leave your message