• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Ijarah dalam Akuntansi Syariah di Perbankan Syariah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara’, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09)DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan Dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Akad Ijarah banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Di Bank syariah dan BMT, Ijarah digunakan untuk produk pembiayaan dan produk jasa seperti jasa ATM, save deposit box, jasa transfer dana, dan lainnya. Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank sebagai pemberi sewa, sedangkan nasabah sebagai penyewa.

Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:

  1. Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang

dibuat bersama.

  1. Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.
  2. Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar.
  3. Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

Beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah diantaranya adalah (1). Biaya perolehan aset Ijarah ; (2). Penyusutan aset Ijarah ; (3). Pendapatan ujrah ; dan (4). Biaya perbaikan aset.

Salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh perbankan syariah yakni ijarah dan IMBT, dimana bank-bank ini berbeda dalam memberlakukan pengukuran dan pengungkapan aset yang disewakan.  Tetapi standarisasi pemberlakukan akuntansi perlakuan keuntungan transaksi ijarah dan IMBT sesuai dengan ketentuan kerangka dasar seperti penentuan hak dan kewajiban semua pihak terkait (mu’ajir dan musta’jir), termasuk hak yang berasal dari transaksi yang tidak selesai dan kejadian-kejadian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan konsep keadilannya, kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, dan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan perbankan syariah untuk dapat diambil keputusan yang sah dalam bermuamalah dengan koleganya.

Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi:pengakuan dan pengukukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Penyajian Pendapatan Ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemiliharaan, perbaikan dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah bahwa pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Jadi  dalam hal pencatatan, pengukuran,pengakuan, penyajian serta pengungkapannya harus mengacu kepada PSAK 107 tentang akutansi ijarah.Jangan sampai niat bank syariah untuk mempermudah nasabah untuk memeroleh pembiayaan justru mengabaikan peraturan sebagaimana mestinya. Keteraturan dan kesesuaian ini sangat penting guna menjamin kesahihan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah, karena alangkah indahnya jika pembiayaan ijarah yang diberikan tidak menyimpang sebagaimana standar yang mengaturnya. Penting bagi bank syariah yang selama ini telah memberikan pembiayaan ijarah namun belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar ada.

DAFTAR PUSTAKA

Syafi’e, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid. 1994. Fikih Sunnah. Bandung : Alma’arif

https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-ijarah/ (diakses 20 Oktober 2019)

Leave your message