• 0895-3918-23366 (Firman)
  • ksei.febundip@gmail.com

Peran BMT (Baitul Mal Wattamwil) untuk Meningkatkan UMKM di Indonesia

Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip – prinsip syariah, untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan BMT berlandaskan syariat-syariat Islam dan berazaskan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan namanya, BMT memiliki 2 fungsi, yaitu :

  1. Baitul maal (fungsi sosial)

Berdasarkan fungsi ini, BMT tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Produk dari baitul maal ini diantaranya adalah peminjaman dana usaha kepada anggota atau masyarakat dengan bunga 0%. Hal ini membuktikan bahwa BMT tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan. Selain itu, BMT juga berperan untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

  1. Baitut tamwil (fungsi komersial)

BMT bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Caranya antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.Dalam hal ini, BMT menerapkan prinsip mudharabah dengan cara bekerja sama dengan pengusaha UMKM yang ada di daerah.

Pada dasarnya, konsep BMT hampir sama dengan koperasi, dimana masing-masing menggunakan instrument berupa tabungan atau iuran anggota ketika awal masuk sebagai anggota yang dinamakan tabungan atau iuran pokok. Selain itu, ada juga iuran wajib yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada iuran sukarela yang tidak ditentukan waktunya. Baik anggota BMT maupun anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus konsumen dari usaha mereka sendiri.Perbedaan antara BMT dan Koperasi diantaranya terletak pada landasan operasionalnya. BMT berlandaskan prinsip-prinsip syariah sedangkan koperasi berlandaskan prinsip konvensinal. Perbedaan lain adalah kita mengenal berbagai macam koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, dan lain-lain. Sedangkan BMT tidak memiliki jenis lain.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak BMT yang tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat mayoritas pendudunya yang beragama Islam. Tidak seperti bank, BMT yang bersifat lembaga keuangan mikro, dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga BMT dapat turut serta membantu pendanaan masyarakat tersebut. Hal ini juga akan turut membantu Indonesia untuk menjadi  juru kunci perekonomian syariah dunia.

 

 

Daftar pustaka

http://juraganmakalah.blogspot.com/2014/03/koperasi-dan-baitul-mall-wa-tamwil.html, diakses 8 September 2019

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html, diakses 8 september 2019

https://www.hestanto.web.id/bmt/, diakses 8 september 2019

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. ANALISIS NORMATIF  UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013  TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Leave your message