• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Halal Haramnya E-Money dalam Perspektif Syariah

Perkembangan teknologi dunia saat ini telah memasuki era digital yang mana semua hal dimudahkan dengan adanya internet. Digitalisasi telah merambah ke  segala aspek kehidupan kita termasuk bidang perekonomian. Dengan adannya digitalisasi dalam perekonomian telah melahirkan produk-produk ekonomi digital seperti fintech dan e-money. Fintech merupakan singkatan dari kata financial and technology, yang dapat diartikan sebagai inovasi dalam bidang keuangan yang berbasis internet. Sedangkan e-money (uang elektronik) adalah salah satu layanan dari fintech untuk transaksi pembayaran dengan uang elektronik. Fintech E-money memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Dengan e-money, resiko memegang uang tunai menjadi lebih kecil, sehingga konsumen tidak perlu membawa sejumlah uang tunai untuk pembayaran yang besar, hanya bermodalkan smartphone saja konsumen bisa melakukan pembayaran. Sekarang ini fintech e-money di Indonesia, seperti ovo dan go-pay, menjadi populer dan menjadi fenomena di tengah masyarkat karena masifnya penggunaan internet dan smartphone. Lalu, bagaimanakah hukumnya e-money ovo dan go-pay dalam sudut islam? Apakah boleh ataukah haram? Dan akad-akad apa saja yang terkait dengan e-money (uang elektronik)?

E-Money: Keunggulan dan Kekurangannya

Menurut Bank Indonesia Uang Elektronik (E-Money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Secara umum uang elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang elektronik dalam bentuk kartu dimana identitas pemegang terdaftar pada penerbit, dan uang elektronik yang menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya, seperti ovo dan go-pay.

Keunggulan uang elektronik bersifat praktis karena tidak perlu membawa fisik uang, serta transaksi menjadi lebih cepat, karena tidak perlu membawa uang tunai hanya dengan menempel kartu atau memindai barcode saja kita sudah melakukan pembayaran. Selain itu, resiko keamanan terkait uang tunai akan berkurang, dan setiap pengeluaran bisa dilacak sehingga memudahkan dalam mengelola uang. Sedangkan kekurangan uang elektronik adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima uang elektronik, seperti di pasar tradisional dan di warung-warung kecil. Uang elektronik mempunyai resiko pencurian, penyalahgunaan transaksi, serta kartu hilang dan rusak.

Akad-Akad Syariah terkait E-Money

  • Akad Sharf (tukar-menukar mata uang)

Uang elektronik dipersamakan dengan uang tunai hanya saja berbeda wujudnya. Uang tunai berwujud uang kertas atau logam sedangkan uang elektronik berupa nilai uang yang tersimpan dalam media elektronik. Sehingga, uang tunai (cash) dapat ditukarkan menjadi uang elektronik dengan syarat jumlahnya harus sama. Hanya wujudnya saja yang berubah, tetapi nilai nominal uang tersebut tetap sama.

  • Akad Wadiah (akad titipan)

Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant).

  • Akad Ijarah Maushufah fii Dzimmah

Uang elektronik diperbolehkan dengan menggunakan akad Ijarah Maushufah fii Dzimmah, yaitu sewa yang pembayarannya diawal dan manfaatnya diperoleh kemudian. Misalnya orang memesan ojek online dengan pembayaran ovo atau go-pay, maka saldonya akan otomatis berkurang dan manfaatnya akan diperoleh kemudian.

E-Money dalam Pandangan Hukum Syariah

Uang elektronik pada dasarnya sama saja dengan uang biasa karena berfungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Dalam perspektif syariah, semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi ketentuan dalam prinsip-prinsip syariah sebagai berikut.

  1. Tidak mengandung maysir (unsur perjudian, atau spekulasi yang tinggi)
  2. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan
  3. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang belebihan)
  4. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat

Namun, uang elektronik mempunyai potensi unsur gharar, alat tukar yang abstrak. Tidak ada wujud bendanya sebagaimana uang tunai. Hanya berupa angka-angka digital yang tersimpan dalam chip atau server. Namun demikian, keberadaan potensi gharar dalam uang elektronik tidak otomatis menjadikan hukumnya haram dari sisi syariah, sebab tidak semua yang gharar itu haram, tetapi ada beberapa kriteria gharar yang diperbolehkan dalam jual beli sebagai berikut.

  1. Gharar yang sedikit

Jika terjadi gharar dalam suatu akad, tatapi itu sedikit dan tidak diperhitungkan maka gharar itu tidak membuat haram. Gharar yang sedikit itu adalah gharar yang sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.

  1. Gharar dalam akad tabarru’

Akad tabarru’ adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya. Jika terjadi gharar tidak menjadikan akandnya haram karena tidak ada yang merasa dirugikan.

  1. Gharar bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual-belikan. Sedangkan jika gharar itu ada pada pengikut atau pelengkapnya saja maka dibolehkan. Berdasarkan kaidah:

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

(Gharar) itu dimaafkan dalam pengikut/pelengkap, tapi tidak dalam selain pelengkap (inti objek akad).

  1. Ada hajat

Para ulama juga sepakat jika ada hajat syar’i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung gharar, maka akad itu dibolehkan.22 Imam an-Nawawi mengatakan:

إذا دعت الْاجة إلَ ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتَاز عنه إلا بمشقة

أو كان الغرر حقيرا جاز البيع

Jika ada hajat/kebutuhan terhadap transaksi yang mengandung gharar dan hal itu tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan, atau ghararnya sedikit, maka jual-beli itu boleh.

Kesimpulan

Adanya uang elektronik memberikan manfaat yang besar untuk kemudahan dan kepraktisan dalam kegiatan perekonomian. Dalam perpsektif syariah, akad yang paling mendekati untuk uang elektronik adalah akad sharf (pertukaran mata uang). Sebab dengan akad sharf uang hanya berubah wujudnya saja dari tunai menjadi uang elektronik dan jumlahnya tetap sama. Dalam uang elektronik terdapat unsur gharar, tidak jelas sifat fisik uangnya. Unsur gharar tersebut tidak menjadikan uang elektronik haram hukumnya, namun ada kriteria gharar yang diperbolehkan seperti yang telah disebutkan diatas. Jadi, meskipun ada ghararnya uang elektronik hukumnya boleh untuk digunakan.

 

Daftar Pustaka:

Anam, Choiril. 2018. E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah. Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1.

Wahab, Muhammad Abdul. 2019. Gharar dalam Transaksi Modern. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Diunduh dari www.rumahfiqih.com

https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5580ffd1e022bd03320e7771/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah?page=all

Leave your message