• 0858-6827-5728 (Boma)
  • ksei.febundip@gmail.com

Weekly Articles: Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal dan Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal (Oleh Amal Yara Putri Riana)

Bank muamalat adalah bank syariah tertua di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak terlepas dari pengaruh bank ini. Namun saat ini, Bank Muamalat menghadapi permasalahan pemodalan, Hingga akhir Desember 2017, rasio kecukupan modal Muamalat–yang saat ini masuk kategori BUKU 3– di level 13,62 persen. Jumlah tersebut di bawah rata-rata CAR bank syariah BUKU 3 yang berada di level 14,25 persen. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun memberikan keterangan bahwa pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia tersebut berada dalam kondisi baik, tetapi membutuhkan tambahan permodalan untuk ekspansi bisnis dan menumbuhkan perusahaannya lebih besar lagi.

Permasalahan terkait permodalan itu muncul tatkala banyak nasabah besar mengalami kesulitan cashflow imbas menurunnya harga komoditas. Bank-bank dengan permodalan cukup besar tidak terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, lain halnya dengan Bank Muamalat yang kondisi permodalannya dinilai pas-pasan. Oleh karena itu pemegang saham pengendalinya diminta untuk menambah modal. Pada kasus bank muamalat ini ternyata ada kendala aturan internal, pemegang saham pengendalinya tidak boleh menempatkan modal threshold dengan persentasi tertentu. Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang saham pengendali dengan presentase 32,74 persen, terbatas dalam hal penyertaan modal ke Bank Muamalat. Penyertaan maksimum adalah 22 persen dan itu membuat IDB tidak bisa tambah modal lagi. Sementara pemegang saham besar lainnya juga mengalami masalah yang sama.

Di sisi lain, para investor  juga memiliki ketertarikan untuk memberikan modalnya. Hal ini tak terlepas dari potensi besar untuk bertumbuh yang ada dalam diri Bank Muamalat. Hal itu didukung pula dengan kinerja keuangan seperti likuiditas dan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada 2017 lalu. Terkait dengan hal itu, OJK telah meminta bagi para calon investor untuk datang ke pemegang saham pengendali Bank Muamalat, yakni IDB. Namun, sampai saat ini belum ada satupun investor tersebut yang datang ke IDB dan mengajukan permohonan untuk menambah modal Bank Muamalat.

Melihat belum adanya langkah konkret dari calon investor, Bank Muamalat berharap pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dapat menjadi investor. Beberapa waktu lalu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) sempat ingin mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, upaya tersebut harus kandas dengan beberapa alasan. Sehingga membuat terbatasnya permodalan Bank Muamalat belum mendapatkan solusi. Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun yang bakal dipakai untuk memperbaiki non performing financial (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah (gross) yang masih di level 4,4 persen dan untuk ekspansi bisnis.                                 .
Sumber:

Pitoko, Ridwan Aji. 2018. Permasalahan Permodalan Bank Muamalat yang Tak Kunjung Usai. Kompas.com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/12/090000426/permasalahan-permodalan-bank-muamalat-yang-tak-kunjung-usai.

Arieza, Ulfa. 2018. Di Hadapan DPR, OJK Beberkan Permasalahan Bank Muamalat yang Butuh Modal. Okezone.com. https://economy.okezone.com/read/2018/04/11/320/1885091/di-hadapan-dpr-ojk-beberkan-permasalahan-bank-muamalat-yang-butuh-modal

 

Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam (Oleh Regina Indraswari)

Dropship???

Apa sih dropship itu? Bagaimana hukumya di dalam Islam?

Pada era modern seperti sekarang ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi.Mungkin sebagian besar orang sudah mengetahui dropship itu seperti apa. Apalagi bagi sebagian penjual online sudah tidak asing lagi di dengar, karena sebagian ada para pebinsis online menggunakan sistem dropship. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap dropship ini ?

Sistem dropshipping merupakan sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplie/toko tanpa harus menstock atau membeli barangnya terlebih dahulu. Mekanisme dalam dropship yaitu dengan cara menawarkan barangya kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier  atau toko, disertai dengan deskripsi dari barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. Setelah ada kesepakatan pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, lalu dropshipper membayar uang ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli kepada supplier. Barang yang dipesan dropshipper dikirim oleh supplier langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier.

Secara umum terdapat dua model kerja ama antara dropshipper dengan supplier, yaitu pertama supplier memberikan harga ke dropshipper lalu dropshipper menjual barang yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua harga sejak awal sudah ditentukan supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Bagaimana pandangan hukum syariah untuk dropshipping?

Hukum syariah terhadap model pertama supplier memberikan harge ke dropshipper, lalu dropshipper menjual dengan harga yang ditetapkan sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper, maka hukumnya boleh selama memenuhi segala persyaratan jual beli salam (ba’i as salam). Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan, sedang barang diserahkan di akhir. Dalil bolehnya ba’i as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa, “Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka (orang-orang Madinah) melakukan salaf(jual beli) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun.” (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293). Syarat jual beli salam yang harus diperhatikan kenyataan dropshipper adalah di mana barang yang langsung dikirim melalui supplier, padahal dalam model pertama dropshipper adalah sebagai pedagang, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah harus memiliki barang dagangan tersebut. Maka untuk memenuhi akad sah sebagai pedagang barang yang dipesan oleh konsumen harus terlebih dahulu dikirim ke dropshipper baru kemudian bisa dikirim ke konsumen.

Sedangkan hukum syariah terhadap model yang kedua dimana dropshipper tidak berperan sebagai penjual karena dropshipper tidak menetapkan harga sendiri, hukumnya tetap boleh selama masih memenuhi syarat akad samsarah  (perantara jual beli/makelar/broker) yang dibolehkan syariah.(Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, hlm 226). Dalam hal ini dropshipper sebagai seorang simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko. Implikasinya barang yang dikirm wajib diatasnamakan supplier tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Demikian pula bagi dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi, karena hal ini bertentangan dnegan hukum samsara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa trading by dropshipping itu diperbolehkan selama memenuhi syarat dalam jual beli.

Sumber : M. Shiddiq Al Jawi

Leave your message