• 0858-6827-5728 (Boma)
  • ksei.febundip@gmail.com

Weekly Articles: “Waspada Riba di Balik Student Loan”

Ekonomi kapitalis berbasis ribawi kian maraknya di Indonesia. Mahasiswa dipaksa ikut menekan target pertumbuhan kredit perbankan yang dianggap lamban melalui student loan. Pemerintah merecananakan penerapan program student loan atau kredit pinjaman bagi mahasiswa yang bisa membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, ada hal yang mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan dan menerapkan program tersebut.”Ketika progam ini mau diluncurkan, harus jelas nih. Jangan sama seperti program-program pinjaman pemerintah lainnya, sering diberikan cuma tanpa sosialisasi yang lengkap, sehingga yang menerima merasa itu sebagai uang berkah atau jatuh dari langit,” kata Eko Endarto. Program Student Loan sudah pernah diterapkan di Indonesia tahun 1980-an, tetapi banyk permasalahn karena sebagian besar mahasiswa tidak membayar semua pinjaman tersebut.

Jika program Student Loan ini benar terealisasi, maka akan semakin kuat kapitalisasi ribawi. Secara tidak langsung pemerintah mendidik budaya berhutang dengan riba kepada mahasiswa, sehingga menjerumuskan pemuda pada aktivitas dosa dalam praktek ribawi. Dengan adanya program ini, mahasiswa jelas mempunyai tanggungan hutang setelah lulus kuliah dan memaksa untuk segera bekerja. Jika pemerintah membantu maka pasti terdapat syarat dan ketentuan atau berupa hutang.

Dalam islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa kompensasi apapun. Islam memerintahkan setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga dalam islam penyediaan layanan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.maka pembiayaan pendidikan adalah menjadi kewajiban bagi negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Pemerintah memberikan pinjaman kepada rakyat, rakyat dipaksa untuk mengambalikan pinjaman tersebut dan dengan adanya tambahan pengembalian yang disebut praktek riba. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasulullah SAW.

Rasulullah menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan harta milik negara) diantaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum muslim. Hal itu menunjukan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam islam, pemerintah bukan hanya menjadi regulator, tetapi bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan adalah hak bagi semua rakyat dengan prisip keadilan. Pemerintah tidak memikirkan risiko yang mungkin timbul dalam kaitannya pembayaran bisa memitigasi. Negara akan berupaya agar biaya pendidikan semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, bukan dengan menjerumuskan masyarakat pada aktivitas dosa.

Leave your message