• 0858-6827-5728 (Boma)
  • ksei.febundip@gmail.com

Weekly Articles : “Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok” & “Bagi Hasil Lebih Menjanjikan”

Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok

Oleh: Alfi Hikami Wibowo

Sebagaimana kita ketahui, rokok adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Tapi longgarnya regulasi pengendalian rokok di Indonesia dan harga rokok yang relatif murah di Indonesia membuat jumlah perokok terus meningkat pesat sehingga menempati urutan ketiga terbesar di dunia  setelah Cina dan India dan hal tersebut tentu bukanlah rekor yang bagus.

Konsumsi rokok yang meningkat makin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Dimana penyakit terkait rokok menyebabkan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Riset menunjukkan kerugian makro ekonomi akibat rokok di Indonesia pada tahun 2015 mencapai hampir Rp. 600 triliun atau empat kali lipat lebih besar dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama. Berbanding terbalik dengan yang sering dijadikan alasan bagi para perokok dengan berpendapat bahwa cukai rokok adalah salah satu pemasukan terbesar Indonesia, sedangkan pada kenyataanya kerugiannya jauh lebih besar dibanding pendapatan cukai itu sendiri.

Sebagian besar studi tentang biaya merokok dan konsekuensi ekonomi dari penyakit dan cedera akibat merokok menjelaskan bahwa konsekuensi ekonomi dari sakit terdiri dari (1) biaya yang ditimbulkan karena penyakit dan biaya terkait lainnya dan (2) nilai kerugian produksi karena berkurangnya atau hilangnya jam kerja.

Dampak kerugian ekonomi dari merokok mencakup kerugian biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi barang atau jasa yang melibatkan transaksi seperti biaya penggunaan pelayanan kesehatan (perawat di rumah dan di rumah sakit, jasa dokter, dan obat penyakit terkait) dan biaya terkait lainnya seperti biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, biaya penunggu penderita. Analisis biaya langsung tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan NO. 59/2014 tentang Tarif Standar Asuransi Kesehatan Nasional.

Adapun biaya tidak langsung dari merokok meliputi kehilangan sumber daya lain, seperti waktu dan produktivitas yang hilang akibat sakit an disabilitas, serta kematian prematur larena penyakit terkait rokok. Orang sakit mungkin tidak bekerja atau bahkan tidak mampu melakukan kegiatan rumah tangga dan perawatan anak. Biaya morbiditas diperkirakan dengan menentukan berapa yang mampu dihasilkan orang tersebut dengan pekerjaan berupah dan juga memperkirakan nilai untuk produksi rumah tangga yang hilang.

Kemungkinan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan human capital approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan willingness to pay approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.

Pengukuran lain yang digunakan adalah nilai kerugian akibat kematian prematur dihitung dengan menggunakan kehilangan tahun produktif, dengan memperhitungkan sisa usia berdasarkan harapan hidup (years of otential life lost/YPLL) dan tahun produktif yang hilang akibat sakit atau disabilitas akibat merokok dan kematian prematur dalam satu pengukuran (disability adjusted life year/DALYs).

Sebagai faktor risiko, tembakau bertanggung jawab atas lebih dari 33 penyakit, mulai dari kanker, jantung koroner, tuberkulosis paru paru, radang sendi dan lain-lain. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya beban penyakit terkait tembakau telah menguras keuangan BPJS.

Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau bahkan memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga menengah kebawah.

Melihat tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan masyarakat dan juga kesehatan anggaran negara, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau.

Indonesia harus mempercepat upaya pengendalian penggunaan tembakau, sehingga dapat menahan epidemi penyakit terkait tembakau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan memperburuk beban ekonomi negara. Pada tahun 2008 silam, WHO memperkenalkan MPOWER (Monitor, Protect, Offer help, Warn, Enforce, Raise taxes) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan pengendalian tembakau yang penting dan efektif. Kebijakan MPOWER meliputi upaya menaikkan pajak dan harga rokok, melarang iklan, promosi dan pemberian sponsor, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, memberikan peringatan bergambar akan bahay merokok, menawarkan beabtuan kepada mereka yang ingin berhenti merokok dan memantai kebijakan pencegahan dan kejadian epidemi, dengan tujuan memperkecil daya beli masyarakat terhadap rokok dan menghidari anak-anak dan remaja dari bahaya rokok.

Komitmen pemerintah, masyarakat dan termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk menjalankan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan kematian dini. Kepemimpinan yang kuat dan memihak pada kesehatan juga dibutuhkan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Dengan mengurangi promosi rokok di media massa, mencegah penggunaan tembakau oleh generasi muda dan perempuan, memberikan akses layanan berhenti merokok, dan meningkatkan harga rokok dan rata-rata cukai rokok hingga mencapai 57% (nilai maksimum UU Cukai) dan menghilangkan nilai batas atas cukai rokok. Seperti yang dikatakan di awal, dengan membatasi daya beli masyarakat maka konsumsi rokok pun akan berkurang.

 

Bagi Hasil Lebih Menjanjikan

Oleh: Lilik Tri Wahyuni

 

Bunga dan bagi hasil merupakan istilah yang tidak asing dalam  perekonomian dan sangat familiar di tengah-tengah kita. Istilah bunga dapat di artikan sebagai tamabahan berupa presentase dari apa yang kita berikan kepada seseorang, dalam hal ini adalah ketika seseorang berhutang. Contohnya kita berhutang kepada seseorang, maka kita diharuskan untuk membayar lebih, yaitu jumlah hutang kita dan tambahan bunga sesuai presentase yang diberikan kepada kita. Dalam keadaan untung ataupun rugi kita tetap harus membayar kelebihan yang sudah disyaratkan diawal tadi.

Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian hasil dari keuntungan yang akan kita dapatkan nanti. Jika suatu usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dapat dibagi sesuai kesepakatan, namun jika rugi maka kerugiannya pun harus dibagi selama tidak ada pihak yang melakukan kesalahan. Jadi, pada bagi hasil tidak dapat ditentukan pembayaran kelebihan nantinya.

Dalam menstabilitaskan perekonomian pemerintah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi (merubah) jumlah uang beredar melalui tingkat suku bunga. Ketika bunga bank naik, maka akan memicu naiknya keingginan nasabah untuk saving (menabung), tetapi akan menyulitkan nasabah yang menginginkan dana untuk pengembangan usahanya, karena bunga yang sangat tunggi. Kesimupulannya adalah ketika bunga naik, maka saving naik, tapi investasi akan lesu karena bunga bank tinggi. Namun, ketika bunga bank turun, apakah saving akan turun dan investasi akan naik??? Menurut saya,pada pernyataan “ketika bunga turun, saving akan turun dan investasi akan naik”, dalam pernyataan ini saya kira ada ketimpangan yang terjadi. Mana mungkin uang yang tidak ada dapat menaikkan investasi???. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi, nasabah akan cenderung menyimpan uang ataupun berinvestasi diluar negeri, sebab diluar negeri menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya akan terjadi keosongan uang dalam bank, sehingga walupun dapat menarik minat pengembangan usaha tetap saja uangnya tidak ada.

Dalam kondisi seperti ini, baik suku bunga bank rendah ataupun tinggi, keduanya tidak dapat mengembangkan perekonomian.

Lain halnya dengan bagi hasil, pada bagi hasil pemilik modal dan pelaku usaha akan saling beusaha agar mendapatkan keuntungan, dan pengusaha tidak perlu takut untuk rugi , karena pengusaha tidak punya kewajiban untuk membayar kelebihan yang ada selama dijalankan dengan baik dan pengusaha tidak lalai dalam melakukan usaha. Namun jika pengusaha melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya, pengushaa harus menganti modal yang telah diberikan atau dipinjamkan tanpa diberikan tambahan pembayaran.

Oleh karena itu, mari kita kembangkan ekonomi islam melalui bagi hasil. Bagi hasil menciptakan rasa tolong-menolong, menjadikan kesejahteraan dan perekonomian menjadi meningkat dan merata.

Leave your message