• 082280336808 (Maryam)
  • ksei.febundip@gmail.com

E-Money dalam Perspektif Syariah

Indonesia saat ini mengalami gejala perubahan iklim ekonomi yang semakin kompetitif dan modern. Hal ini terlihat dari beragamnya transaksi ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang mengadopsi teknologi sebagai penunjangnya. Salah satunya yaitu penggunaan electronic money (e-Money) atau uang elektronik dalam model transaksi di masyarakat. Suatu negara yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran dapat dikatakan sebagai negara maju. Dengan kata lain, indikator kemajuan suatu negara dapat direpresentasikan melalui penggunaan uang elektronik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya.
Menurut Mastercard Advisors dari data The Cashless Journey, Indonesia hingga saat ini masih berada pada posisi negara tahap awal dikarenakan penggunaan e- money secara kolektif masyarakatnya masih berkisar 31 persen berbeda dengan negara maju seperti Perancis, Belanda, Swedia, Inggris dan Kanada rata-rata partisipasi masyarakat dalam penggunaan e-Money lebih dari kisaran 85 persen.

Dari data publikasi BI mengenai uang elektronik, Indonesia mengalami fase perkembangan yang dikategorikan signifikan. Hal ini terlihat dari skala nilai transaksi uang elektronik yang mencapai Rp 5,28 T pada tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 hingga kisaran 5,49 T. Fakta ini menjadi legitimasi yang kuat bahwa daya terima masyarakat terhadap uang elektronik semakin tinggi.

Lantas bagaimana pandangan syariah terhadap e- money ini?
Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Salah satunya pada tanggal 28 Maret 2016, MUI telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elekronik syariah pertama ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektroik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional. Adapun ketentuan dan batasan uang elektronik syariah, yaitu wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, dan transaksi dari objek yang haram atau maksiat.

Terkait akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik e-money menggunakan akad wadi’ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan wadi’ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi’ah. Yaitu, jumlah nominal elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit) kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit, maka akad titipan (wadi’ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh). Ketentuan khusus jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan kepada bank syariah. Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal yang ada di penerbit tidak boleh hilang sehingga timbul rasa aman bagi pemegang e-money syariah

Namun saat ini berkembang polemik seputar uang elektronik yaitu munculnya besaran biaya pada proses Top-up e-Money . Munculnya biaya Top – up dianggap tidak rasional karena jika dianalogikan secara sederhana bagaimana mungkin seseorang yang membelanjakan uangnya sendiri dibebankan biaya dari uang yang dikeluarkan dan hal tersebut bisa menjurus kearah riba. Menanggapi hal tersebut e-money syariah harus menggunakan skema fee yang didapatkan penerbit bukan dari transaksi yang dilakukan, melainkan mendapatkan fee dari biller atau agen karena membantu membayarkan. Skema ini digunakan sembari menunggu fatwa tentang e-money syariah dari DSN MUI resmi diterbitkan . Dengan cara tersebut insya allah e-money syariah terhindar dari unsur ribawi.
Wallahu a’lam bi al-showab.

Ditulis oleh
Zulva Aprilia
Staff Pengembangan Sumber Daya Insani periode 2016-2017 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Leave your message