• 082280336808 (Maryam)
  • ksei.febundip@gmail.com

Peran BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) sebagai Lembaga Pembiayaan UMKM Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di era modern ini wiraswasta merupakan sebuah profesi yang sangat diminati dan diperhatikan.Tidak bisa dipungkiri hampir delapan puluh persen masyarakat Indonesia berkeinginan menjadi wiraswasta dengan memiliki usaha sendiri. Namun,faktor utama dan paling dominan yang menjadi kendala masyarakat dalam mendirikan sebuah usaha adalah modal.Sedangkan faktor kedua yang cukup dirisaukan masyarakat adalah risiko kerugian ketika mendirikan suatu usaha. Sebenarnya sudah banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dalam peminjaman dan pembiayaan dana untuk kegiatan usaha,antara lain perbankan baik perbankan konvensional maupun syari’ah. Kelemahan sistem perbankan konvensional dalam pembiayaan adalah ketika nasabah mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya,mereka tetap harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang mereka pinjam beserta bunga jelas diharamkan oleh syari’at Islam dan sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.,hal ini jelas sangat menzalimi.Kelemahan perbankan syari’ah menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi’I Antonio juga menyatakan, pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sisem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik,sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap.Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bias terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Disinilah peran BMT diperlukan sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah.Walaupun jumlah dana yang akan dibiayai terbatas,lembaga tersebut sangat efektif dalam membantu masyarakat menengah kebawah yang ingin mendirikan sebuah usaha.

BMT dalam hal ini dapat membangun perekonomian rakyat yang berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakan ekonomi mereka. Ekonomi rakyat yang dimaksud adalah ekonomi rakyat kecil, yang pengembangannya bermakna pengembangan ekonomi “dari rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat”. Perekonomian rakyat ini dibangun untuk membentuk rakyat agar mampu mandiri dan dapat menopang kelangsungan hidupnya dalam tahap awal.Pengorganisasian ekonomi di dalam masyarakat dituntut untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dengan wadah tersebut mereka merasa memiliki alternatif KSM sebagai ajang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. KSM ini dapat berupa Baitul Maal wat – Tamwil (BMT) yang mampu merambah masyarakat lapis bawah (wong cilik) yang rentan terhadap ketergantungan rentenir. Dalam sebuah surat kabar menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Wat Tanwil (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Setyo Heriyanto  selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM meyakini BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakan sektor riil di masyarakat.Keberadaan dari BMT di Indonesia, tak lepas dari peran dari berbagai pihak khususnya regulator, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Bahkan keberadaan dari BMT juga menjadi alternatif financial inclusion ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan. Bahkan sudah banyak BMT yang menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh perbankan seperti ATM,Mobile Banking,serta Internet Banking yang mendukung kegiatan anggotanya dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota itu sendiri pada koperasi syari’ah tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan awal dari berkembangnya perekonomian masyarakat dalam sebuah negara guna meningkatkan pendapatan perkapita terhadap negara yang bersangkutan. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hill (2001), menyatakan bahwa UMKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : pertama, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UMKM. Ketiga, potensi kontribusi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. Keempat, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai denga karakteristik UMKM. Kelima, harapan atas kontribusi UMKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. Keenam, UMKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99% menyerap tenaga kerja, 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun (55,6%) Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%).(Sumber: Bank Indonesia.2010).
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan BMT meruapakan alat tarnsportasi bagi pergerakan sector riil tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan serta menyokong pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99% dari jumlah total unit usaha yang ada. Hingga akhir 2013 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tercatat sebanyak 57.895.721, atau naik 2,41% dari 56.534.592 pada 2012. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan berharap, tahun ini, jumlahnya kembali membengkak hingga di atas 58 juta (Sumber: Bani Saksono dari Wartawan Harian Ekonomi Neraca).

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa BMT memiliki peranan yang cukup dominan terhadap pembiayaan UMKM masyarakat miskin dalam sebuah perekonomian sector riil,karena UMKM merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan apakah negara tersebut sudah maju ataukah belum.Sedangkan dari sisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,UMKM memiliki peran dalam meningkatkan GNP serta pendapatan perkapita masyarakat dan pendapatan nasional sebuah negara.

Daftar Referensi
Buku:
Jazuli dan Yadi Janwari. 2002. Lembaga lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

Website:
www.bi.go.id
www.kemendag,go.id
http://www.kompasiana.com/cantika_rachman/peran-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm_552cc09e6ea83497068b4584
www.portalgaruda.org

Ditulis oleh
Raihan Nurfianto
Kepala Biro Sinergitas Departemen periode 2015-2016 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Leave your message