• 082280336808 (Maryam)
  • ksei.febundip@gmail.com

Pemanfaatan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Dengan Model Tripple Helix Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu tumpuan dalam perekonomian. Data UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2012 jumlah unit UMKM di Indonesia sebesar 56.534.592 unit dan mengalami peningkat pada tahun 2013 sebesar 2,41 % atau 57.895.721 unit dan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 96,18 % yang ada di Indonesia (Badan Pusat Statistik. 2016).

Peningkatan jumlah UMKM berbanding lurus dengan peningkatan Industri Halal di Indonesia. Akan tetapi peningkatan Industri Halal bagi UMKM di Indonesia memiliki beberapa kendala. Menurut penelitian terdahulu (Effendi Ishak. 2005) Beberapa permasahan yang dihadapi UKM di Negara-negara ASEAN hampir sama, yaitu rendahnya aksesibilitas terhadap pembiayaan dari perbankan adalah kendala utama kurang berkembangnya sektor usaha ini (Asyraf, 2008) hal ini menyebabkan UMKM mengalami kekurangan Modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh persayaratan 5C dalam pemberian pembiayaan usaha/kredit oleh bank : Collateral (jaminan), Capacity (kapasitas usaha), Character (karakter peminjam), Capital (modal usaha), Condition of Economy (kondisi perekonomian sektor makro). Diantara kelima persyaratan tersebut, unsure Collateral (jaminan) merupakan factor yang paling sulit dipenuhi oleh UMKM (Dusuki, 2008).

Usaha Kecil yang mulai berkembang di Indonesia memiliki kebutuhan dalam hal permodalan yang belum mampu di jangkau oleh Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan non Bank (LKNB). Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70%-90% kekosongan tersebut diisi oleh lembaga keuangan non formal, yaitu para rentenir yang beroperasi dengan mengenakan tingkat suku bunga tinggi yang masuk dalam kategori Riba. Salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil sekaligus melepaskan diri dari jeratan sistem Riba (Bunga) dan mengalihkan pada sistem ekonomi islam adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Untuk mengatasi akses pembiayaan UMKM ini, maka Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan BMT sejak 7 Desember 1995 sebagai gerakan (Obaidullah, 2008). Gerakan Nasional ini bertujuan untuk menjembati kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi dikalangan ummat Islam. Tahun 2006, sebanyak 3.200 BMT telah tersebar di Indonesia, dengan sekitar 3 juta orang mendapat layanan dari BMT. Oleh karena itu, solusi agar terhindar dari sistem riba dengan cara mengembangkan BMT agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal kepada UKM yang tidak terlayani Lembaga Perbankan.

Dalam mengembangkan BMT penulis menggunakan metode Tripple Helix yaitu sinergisitas antar ketiga lembaga yaitu Intellectuals (Intelektual), Business (Bisnis), dan Government (Pemerintah) sebagai para aktor utama penggerak industri Halal. Peran ketiga lembaga tersebut sebagai berikut :
1. Intellectual, kaum intelektual yang berada pada institusi pendidikan formal, informal dan non formal yang berperan sebagai pendorong lahirnya ilmu dan ide yang merupakan sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan Indonesia, Intellectual dalam hal ini Masyarakat kampus atau Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) mempunyai peran dalam memberikan Edukasi kepada Pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) agar menjadikan BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) sebagai alternatif Pembiayaan UMKM berbasis Syariah yang terhindar dari unsur riba.
2. Business, pelaku usaha yang mampu mentransformasi kreativitas menjadi bernilai ekonomis, Businnes juga berperan dalam memasarkan produk Industri Halal yang diproduksi oleh UMKM berbasis Syariah.
3. Government, pemerintah selaku fasilitator dan regulator agar BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) dapat dijadikan badan keuangan yang memiliki potensi dalam mengembangkan Industri Halal di Indonesia.
Adapun langkah-langkah pengembangan BMT. 
a. Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BMT. 
Merintis usaha-usaha untuk memperkuat kelembagaan, permodalan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) LKMS BMT. 
b. Merintis usaha-usaha untuk menanggulangi masalah likuiditas antar LKMS BMT.
Meningkatkan  kerjasama jaringan antar LKMS BMT dan antar Lembaga-Lembaga Pendamping dari LKMS BMT. 
c. Meningkatkan kualitas manajemen BMT sehingga layanan yang diberikan kepada nasabahnya dapat ditingkatkan. 
d. Melakukan akreditasi LKMS BMT agar setiap BMT termotivasi untuk menciptakan inovasi sistem keuangan yang baik dan baru.

Implementasi dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) tersebut akan memaksimalkan pemberian modal terhadap UKM di Indonesia yang bebas dari unsur riba dan sebagai pusat industri halal sehingga disebut UMKM basis Syariah karena terhindar dari pembiayaan yang mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena riba yang ditawarkan seperti penolong tapi sebenarnya menjerat si pemimjam disebabkan bunga yang sangat tinggi. Allah Swt Berfirman : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkeberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

Ditulis oleh
Endi Deswanto
Staff Biro Penelitian dan Prestasi Departemen Kajian dan Penelitian Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Leave your message