• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveArtikel

Asuransi Syariah untuk Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik

Dalam beraktivitas seseorang pada umumnya membutuhkan jaminan atau asuransi baik untuk menjamin kesehatan, keselamatan kerja, jaminan untuk sebuah barang, maupun jaminan keselamatan selama perjalanan. Asuransi merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu pada pihak satu sesuai dengan perjanjian. Asuransi yang sering kita jumpai adalah jenis asuransi konvensional, dimana seluruh premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi merupakan hak milik perusahaan. Hal ini berarti, apabila peserta tidak mampu untuk melanjutkan membayar premi atau mengundurkan diri, maka seluruh dana yang sudah dibayarkan kepada perusahaan akan hangus. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak peserta asuransi. Namun, hal tersebut tidak kita jumpai dalam asuransi syariah. Pada perusahaan asuransi Syariah, peranan perusahaan hanya sebagai pengelola dana asuransi syariah yang dibayarkan oleh nasabah asuransi syariah dalam bentuk premi asuransi syariah dengan menggunakan akad mudaharabah, dan pengelola dana sebagai mudharib, sedangkan pemegang polis premi asuransi sebagai peserta polis asuransi syariah merupakan pemilik dana sepenuhnya (Billah, 1998). Apabila peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, maka dana yang telah disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal telah diikhlaskan masuk ke dalam rekening tabarru’ (dana kebajikan).

Asuransi syariah memiliki banyak kelebihan dibandingkan dangan asuransi konvensional, yang tentunya memberikan keuntungan yang lebih banyak untuk peserta asuransi dan terhindar dari transaksi yang merugikan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berikut ini kelebihan dari asuransi syariah dibandingan dengan asuransi konvensional.

  • Pengelolaan Risiko

Pada dasarnya, dalam asuransi syariah sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (tabarru). Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharingofrisk, di mana resiko dibebankan/dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri.

Sedangkan di dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer ofrisk, di mana resiko dipindahkan/dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.

  • Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri.

Di dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

  • Sistem Perjanjian

Di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah (tabarru) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan di dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.

  • Kepemilkan Dana

Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta asuransi), di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku di dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.

  • Pembagian Keuntungan

Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi  tersebut sesuai dengan prinsip bagi hasil, dengan proporsi yang telah disepakati bersama di awal. Namun akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.

 

  • Kewajiban Zakat

Perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku di dalam asuransi konvensional.

 

  • Pengawasan

Di dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

  • Dana Hangus

Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun hal seperti ini tidak berlaku di dalam asuransi syariah, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabarru.

 

Kesimpulan :

 

Ada banyak kelebihan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Dalam segi risiko, pengelolaan dana, sistem perjanjian, kepemilikan dana, pembagian keuntungan, kewajiban zakat, pengawasan, serta tidak adanya system dana hangus yang serupa dengan asuransi konvensional. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk ikut menjadi salah satu peserta asuransi syariah. Melalui asuransi syariah ini kita bisa saling membantu antara peserta tanpa adanya pihak yang dirugikan dan terhindar dari transaksi yang haram untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

 

Sumber :

Purnomo Agus.2017. Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah.Al-Uqud : Jornal of Islamic Economics. 1(1): 27-40.

 

Hukum Sistem Dropship dalam Islam

Di jaman modern yang serba canggih ini manusia memanfaatkan teknologi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Salah satunya jual beli dengan sistem dropship karna dinilai lebih efektif dan efisien. Lalu dalam hal ini fiqh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum dropship itu sendiri dalam islam.

Dropship adalah sistem yang sering dipakai dalam jual beli online dimana dropshiper (penjual) hanya berperan sebagai penyalur antara customer dan distributor. Jadi, dropshiper tidak menyetok barang yang dijual. Dropshiper hanya menawarkan atau memasarkan produk yang dijual oleh distributor dan jika mendapat order dropshiper meneruskan kepada distributor.

Lalu bagaimana islam menjelaskan hukum jual beli tersebut?

Dalam fiqh jual beli termasuk kedalam muamalah. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip muamalah diantaranya:

  1. Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
    وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
    “… padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al Baqarah: 275)
  2. Suka sama suka.
  3. Tidak saling mendzalimi.

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Diantaranya:

  1. Barang yang diperjualbelikan itu milik sah dari si penjual. Dalam hal ini distributor menggunakan akad wakalah atau mewakilkan. Dimana distributor sebagai muwakkal (orang yang mewakilkan), dan penjual sebagai (orang yang diwakili), serta customer sebagai muwakkil fih (yang diwakili).
  2. Barang itu suci. Suci berarti terhindar dari unsur najis, misalnya khamar.
  3. Barang itu ada manfaatnya, karena jika tidak hanya akan membuang-buang uang serta boros.
  4. Barang itu jelas dan dapat diserahterimakan, dropshier menjelaskan harga dan kualitas barang agar pembeli tidak merasa dikecewakan, serta menjelaskan sistem pembayarannya.
  5. Kualitas barang tersebut jelas. Penjual atau dropshiper harus menjelaskan kriteria-kriteria barang yang dijual ketika memasarkan produk agar tidak terdapat unsur gharar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem dropship dalam jual beli diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dropshiper dapat menggunkaan akad wakalah sebagai transaksi antara distributor dan customer.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad Daud. 2016. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Mengenal Macam-Macam Investasi Pasar Modal Syariah

Oleh: Nur Lely Sofia

Industri keuangan syariah termasuk industri yang baru berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun meskipun dibilangan baru, perkembangan industri keuangan syariah cukup pesat. Industri keuangan syariah tidak hanya berfokus pada perbankan dan multifinance saja namun juga sudah mulai merambat ke pasar modal. Seperti apa saja bentuk-bentuk investasi pasar modal syariah dan bagaimana perbandingannya dengan investasi pada pasar modal konvensional?

Industri pasar modal syariah secara umum sama dengan industri pasar modal konvensional yang terdiri dari 3 yaitu Saham, Obligasi dan Reksa Dana.

  1. Saham Syariah

Yang dimaksud dengan saham syariah adalah saham dimana perusahaan (emitennya) menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah secara umum yang harus dipenuhi agar suatu saham bisa dikatakan sebagai saham syariah adalah:

Tidak melakukan bidang usaha, seperti:

  • Perjudian atau permainan yang tergolong Judi.
  • Perdagangan yang dilarang menurut Syariah.
  • Penawaran / Permintaan Palsu.
  • Jasa Keuangan Ribawi.
  • Bank berbasis Bunga.
  • Pembiayaan berbasis Bunga.
  • Jual Beli Risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi.
  • Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang / jasa  haram.
  • Melakukan transaksi yang mengandung unsur Suap.

Secara rasio keuangan:

  • Utang berbasis Bunga dibagi total Ekuitas tidak lebih dari 82% (setara Debt Ratio 45%).
  • Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari 10% total  pendapatan.
  1. Obligasi Syariah

Secara prinsip, obligasi syariah adalah obligasi yang dikeluarkan oleh emiten yang baik bisnis maupun laporan keuangannya memenuhi ketentuan prinsip syariah. Obligasi syariah sering disebut dengan nama Sukuk. Sama seperti obligasi konvensional, penerbit obligasi syariah bisa dilakukakn oleh Negara maupun perusahaan. Sukuk lebih diminati oleh investor karena umumnya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi konvensional dan memiliki skema jaminan yang jelas. Hanya saja kelemahan dari sukuk adalah jumlahnya yang masih sedikit sehingga relatif jarang diperdagangkan. Oleh karena itu, amat sulit diperoleh di pasar sekunder.

Salah satu bentuk keuntungan Obligasi adalah bunga / kupon. Namun karena bunga / kupon dianggap haram dalam norma syariah, maka sukuk memberikan keuntungan dalam bentuk:

  • Sewa atau sering juga disebut Sukuk Ijarah
  • Bagi hasil atau sering juga disebut Sukuk Mudharabah

Pada prakteknya Sukuk Ijarah itu sama dengan Obligasi Berkupon Tetap karena memberikan imbal hasil berbentuk sewa yang besarnya persentase tertentu dari nominal investasi. Sementara Sukuk Mudharabah hampir sama dengan Obligasi Berkupon Variabel karena imbal hasil yang diberikan bisa naik turun. Perbedaannya, jika obligasi berkupon variable tergantung fluktuasi suku bunga, maka Sukuk Mudharabah tergantung keuntungan perusahaan / proyek yang dijaminkan dalam sukuk.

Untuk berinvestasi sukuk juga harus melalui perusahaan perantara pedagang efek. Namun karena obligasi dan sukuk ditransaksi di luar bursa (Over the Counter), maka dalam investasi obligasi tidak ada running trade atau sistem online seperti halnya saham. Harga transaksi jual beli ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak. Selain itu, nominal investasi juga sudah mencapai angka miliaran.

Karena kurangnya transparansi harga dan jumlah yang relative sedikit tersebut, umumnya investor sukuk syariah merupakan investor korporasi yang bermodal besar ataupun reksa dana. Jumlah investor individual untuk jenis sukuk ini masih sedikit.

  1. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana adalah wadah dimana sekumpulan investor menyetorkan dana untuk selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi di instrument pasar modal yaitu saham, obligasi dan pasar uang. Reksa Dana Syariah menandakan dalam pengelolaan tersebut, Manajer Investasi menganut prinsip syariah antara lain:

  • Hanya membeli saham, obligasi dan pasar uang yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dan sesuai dengan prinsip syariah
  • Melakukan cleansing apabila dalam portofolio reksa dana terdapat pendapatan / keuntunganyang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah.
  • Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk untuk memastikan agar pengelolaan investasi memperhatikan kaidah2 syariah.

Meskipun kontribusi pendapatan anak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan tersebut kurang dari 10%, namun ketika induk perusahaan membagikan dividen, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib melakukan cleansing dengan mengeluarkan 10% dari dividen tersebut untuk selanjutnya diamalkan. Secara tidak langsung, apabila skenario ini terjadi, maka investor reksa dana sebagai pemegang unit penyertaan juga akan ikut beramal.

Reksa Dana Syariah secara umum terdiri dari beberapa jenis yaitu reksa dana pendapatan tetap (minimum 80% sukuk) , campuran (Maksimum 80% pada Sukuk atau Saham Syariah), saham (minimal 80% pada saham syariah) dan reksa dana terproteksi (Minimum 80% pada Sukuk). Hingga saat ini masih belum ada reksa dana pasar uang berbasis syariah.

Reksa Dana Syariah yang saat ini banyak beredar umumnya merupakan reksa dana campuran dan reksa dana saham syariah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sukuk (obligasi syariah) sehingga Manajer Investasi lebih memilih menerbitkan reksa dana saham dan campuran (kombinasi antara saham, obligasi dan pasar uang) syariah.

Kesimpulan :

Sebenarnya investasi syariah tidak jauh berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh bank konvensional, namun jenis ini memiliki landasan prinsip syariah yaitu hukum Islam, yang lebih mengutamakan transaksi tanpa riba. Jadi yang berbeda dari bank syariah dengan bank konvensional adalah prinsip yang diaplikasikannya. Bank konvensional memakai prinsip bunga sedangkan bank syariah tidak berlaku prinsip bunga, tetapi memberlakukan prinsip bagi hasil.

 

Sumber: Foseil.blogspot.co.id

Sukuk Hijau Sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh Dwi Mohamad Faizal

Latar belakang

Perubahan iklim kini mulai berdampak dalam kehidupan manusia, mulai dari bencana alam, kelaparan, iklim yang tidak menentu serta peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pencairaan es berdampak pada naiknya tinggi permukaan air laut. Peristiwa ini mulai terasa dengan  berkurangnya luas wilayah di negara kepulauan seperti Indonesia, Maladewa, Jepang, Karibia serta wilayah kepuluan lainnya di dunia. Sehingga di perlukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya satu negara saja tetapi, oleh seluruh negara- negara di dunia untuk melakukan upaya menjaga lingkungan secara bersama- sama. Salah satu cara dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proyek pembangunan yang tidak hanya bertuju pada materi dan profit saja tetapi mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Bisa di katakan proyek ini merupakan proyek hijau atau green project. Pembangunan ini tentunya hanya mengkhususkan diri pada infrastruktur ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan,  transportasi umum ramah lingkungan, PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Angin) dan sebagainya selama pembangunan tersebut ramah lingkungan.  Dengan tujuan positif ini, tentu membutuhkan pendanaan untuk merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur hijau. Selain menggunakan dana yang berasal dari anggaran belanja negara, salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah pembiayaan bebasis pada pembangunan yang berkelanjutan atau di sebut dengan Green bond  (obligasi hijau) yang diterbitkan khusus untuk proyek pembangunan yang ramah lingkungan.

. Lalu bagaimana ambisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Apakah sistem keuangan syariah pun mendukung pembangunan keberlanjutan? Mengingat populasi muslim sangat besar apakah instrument keuangan syariah dapat mendukung untuk proyek pembangunan keberlanjutan di Indonesia?

 

Mengenal sukuk

Sukuk berasal dari Bahasa Arab kata sukuk “صكوك‎” merupakan plural dari kata sakk yang memiliki arti dokumen atau lembar kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Pada abad pertengahan kegiatan berdagang anatara dunia barat dan timur sangat ramai. Untuk pembayaran atas transaksi perdagangan pada saat itu, selain menggunakan uang para pedagang akan mengeluarkan selembar kertas sebagai alat perintah untuk membayar sejumlah nominal uang. sehingga kata sakk mengakar pada kata cheque atau di kenal sebagai cek pada dunia perbankan saat ini.

Menurut AAOIFI sukuk memilki pengertian  Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud, untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan aset dari proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, di saat jatuh tempo dengan menerima dana seutuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut

Menurut UU no. 19 tahun 2008 pasal 1 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian hashotun dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa sukuk yang saat ini beredar memiliki pergesseran makna di saat era klasik dan kontemporer. Sukuk yang di kenal di era kontemporer sebagai sarana investasi atas penyertaan suaru asset bernilai (underlying asset) dimana penerbit sukuk memiliki kewajiban membayarkan imbal hasil berupa ujrah, bagi hasil atau hal lain yang tidak bertentangan dengan syariah sampai di akhir tempo pengembalian pokok pembiayaan kepada pemegang sukuk.

Awal mula lahirnya pembiayaan berbasis lingkungan

Konsep ini di mulai oleh World bank mengeluarkan green bond (GB) atau obligasi hijau yang ditujukan untuk pembangunan proyek- proyek yang mendukung pembangunan keberlanjutan pada tahun 2008. Sampai saat ini Bank Dunia telah menerbitkan Green Bond senilai USD8,5 miliar dalam 18 mata uang. Green  Bond merupakan instrumen investasi berkualitas tinggi karena memperoleh triple-A rating (berisiko sangat rendah). Untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam green bond.

Di pasar keuangan syariah dunia, Malaysia telah lebih dulu menawarkan sukuk hijau di pasar global pada 27 juni 2017 yang digunakan untuk proyek mendukung lingkungan hidup dan fasilitas penunjang energi terbarukan. Tadau Energy Malaysia sudah meluncurkan green sukuk pertama senilai 59,2 juta dolar AS bertenor 16 tahun. Tujuan sukuk ini adalah untuk membiayai program penyediaan energi tenaga sinar matahari. Ini merupakan salah satu instrumen dan solusi atas kebutuhan masyarakat global terhadap pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. ”Bagi Malaysia, instrumen semacam ini akan membantu mencapai tujuan komitmen melawan perubahan iklim dalam Kesepakatan Paris 2016,” kata Singh seperti dikutip Gulf Times, Selasa (3/10).

 

 

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia telah berperan aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklam. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia dalam National Determined Contributions (NDC) pada 6 November 2016 untuk pengurangan emisi sebesar 29 persen atau setara 834 juta ton karbindioksida (CO2) hingga tahun 2030 dengan pembiayaan sendiri dan 41 persen atau setara 1.081 juta ton CO2 dengan dukungan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka, perlu dukungan keberlangsngan pembangunan keberlanjutan baik menggunakan dana APBN yang diperoleh dari pajak ataupun pembiayaan lain di luar pajak. Salah satu contoh dengan menerbitkan obligasi hijau dan sukuk hijau di pasar keuangan.

Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Suminto pada konferensi the 3rd Annual Islamic Finance Conference (The 3rd AIFC) di Makassar, Kamis (5/7) pada 1 Maret 2018 Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk negara di pasar global (global sukuk) senilai total 3 miliar dolar AS. Terdiri dari global green sukuk senilai 1,25 miliar dolar AS (setara Rp 16,7 triliun) dan reguler global sukuk senilai 1,75 miliar dolar AS.

Sukuk yang diterbitkan menggunaan skema akad wakalah bertujuan untuk berbagai proyek yang mendapatkan manfaat dari penerbitan sukuk global hijau ini di 2018 antara lain energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah serta pertanian berkelanjutan. Untuk mendukung proyek ini, Pemerintah dibantu United Nations Development Programme (UNDP) sebagai lembaga independen membuat budget tagging untuk mengidentifikasi dan alokasi anggaran dalam mendanai proyek inisiatif iklim.

Bagaimana kondisi sukuk Indonesia

Penerbitan sukuk hijau memiliki potensi yang cemerlang, sebab saat ini perlu adanya sebuah inovasi untuk menarik investor sekaligus mendukung pembangunan yang selaras dengan alam. Potensi Pasar sukuk Indonesia tumbuh pesat setelah diberlakukannya UU Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 yang diikuti oleh penerbitan sukuk negara pertama tak lama setelahnya. Jumlah sukuk negara yang beredar telah mencapai 48 penerbitan pada akhir tahun 2015. Sebagaimana digambarkan dalam grafk di bawah, nilai penerbitan sukuk negara tahunan telah meningkat dari Rp33,31 triliun pada tahun 2011 menjadi lebih dari Rp101 triliun pada tahun 2015 sehingga menunjukkan angka CAGR atau laju pertumbuhan majemuk tahunan sekitar 32,20% dalam periode lima tahun ini.

Dalam lingkup global Indonesia tahun 2017 menduduki peringkat kedua sebagai negara penerbit sukuk diperkirakan penerbitan sukuk global mencapai 60 miliar sampai 65 miliar dolar AS. Malaysia masih menjadi pemimpin pasar sukuk global, menguasai 38,5 persen, disusul Indonesia (24,7 persen), Qatar (9,9 persen), dan Uni Emirat Arab (9 persen). Sebuah capaian yang mengesankan bagi Indonesia yang baru menerbitkan sukuk sejak tahun 2008 dapat menyakinkan investor dunia untuk menyediakan isntrumen investasi namun tetap halal. Dengan penerbitan sukuk hijau ini, tidak hanya investor muslim yang berkontribusi tetapi investor dunia dapat mendukung proyek pengurangan emisi karbon bumi.

Tahapan penerbitan sukuk hijau

  1. Mengidentifikasi proyek

Pada tahap ini proyek yang dipastikan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional serta  memenuhi kriteria proyek yang mendukung pengurang emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Proses ini dapat di lakukan oleh intansi pemerintah yang melaksanakan proyek tersebut.

  1. Persiapan dan penilaian proyek

Hasil identifikasi proyek pertama dilanjutkan dengan penyiapan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Studi kelayakan tersebut dinilai oleh
instansi pemerintah yang berwenang (misal: Bappenas) serta bekerja sama dengan lembaga
independen yang mempunyai keahlian pada bidang lingkungan. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta DSN MUI untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam APBN sesuai aturan yang berlaku

  1. Penerbitatan sukuk

Setelah proyek tersebut dianggarkan dalam APBN, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk
memberikan pembiayaan atas proyek tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk membiayai Green
Infrastruktur dapat mengikuti mekanisme penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek
yang telah berjalan sejak tahun 2012.

  1. Implementasi dan penyelesaian proyek

Pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, misalnya melalui proses
pelelangan dan penyelesaian proyek sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan. Demikian
halnya penggantian pembiayaan kepada rekanan pemerintah mengikuti aturan pembiayaan
proyek yang telah ada.

  1. Monitoring proyek

Monitoring proyek dilaksanakan pada saat proyek dimulai sampai dengan penyelesaian proyek
yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek, kemudian dilaporkan secara berkala. Kegiatan
ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi
tugas oleh pemerintah.

  1. Evaluasi dan Pelaporan proyek

Untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan rencana, termasuk proses
pelelangan, pengelolaan keuangan, manfaat maupun dampak dari implementasi proyek serta
kesinambungan proyek maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan ini dapat memberikan
masukan untuk keberlangsungan proyek di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat pelaporan atas seluruh kegiatan kepada publik dengan tujuan menciptakan transparansi dan kepercayaan semua stakeholder.

 

 

 

 

Kesimpulan

Sukuk merupakan salah satu instrument keuangan syariah yang memiliki perkembangan pesat di dunia. Instrument terbukti telah memiliki kontribusi yang positif bagi suatu negara yang di buktikan dengan banyak infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia yang berasal dari dana sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dunia telah banyak negara yang memanfaatkan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan baik untuk kegaiatan bisnis maupun penyediaan sarana publik. Tidak hanya negara mayoritas muslim saja yang memanfaatkan instrument ini, negara seperti Luxemburg dan Inggris pun telah menerbit sukuk untuk membiayai proyek sarana publik. Terbukti dengan hadirnya Inggris yang mengakui diri sebagai pusat keuangan syariah di Eropa. Selain itu, dengan hadirnya studi keuangan syariah di Universitas Durham semakin mengenalkan keuangan syariah di Eropa. Ini membuktikan bahwa sukuk dan keuangan syariah sudah diterima secara universal.

Sepatutnya negara Indonesia yang mayoritas muslim harus dapat menggali potensi dari keuangan syariah dan membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Tujuan untuk menjadi negara perekonomian syariah dunia perlu di dukung bukan hanya dengan banyak menerbitkan produk instrument keuangan syariah, tetapi hal mendasar yaitu perlu memahami tujuan ekonomi syariah tidak hanya keuntungan material tapi terdapat aspek sosial dan spiritual sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT.

 

Referensi :

SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH oleh Dece Kurniadi

Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN Dan Sarana Investasi Masyarakat . Edi Hariyanto

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia

Peluang Penerbitan Green Sukuk, Oleh: Eri Hariyanto

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/02/26/p4rkti368-pemerintah-terbitkan-sukuk-global-senilai-3-miliar-dolar-as

https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/berita/berita-internasional/Pages/Sukuk-Hijau-Bisa-Jadi-Pilihan-Investasi-Global.aspx

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/07/06/pbf378368-sukuk-hijau-dukung-proyek-inisiatif-iklim

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/07/05/pbe8qv383-sukuk-hijau-perkuat-posisi-indonesia-di-industri-syariah

 

 

 

Solusi Syariah dalam Mengatasi Melemahnya Nilai Rupiah

     Melemahnya nilai rupiah merupakan isu yang masih hangat akhir – akhir ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah ke kisaran Rp15.000,. Jutaan rakyat Indonesia khawatir pelemahan nilai rupiah ini akan membawa kembali Indonesia pada zaman krisis ekonomi tahun 1998 yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Apa sebenarnya yang membuat nilai rupiah melemah?. Tentu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelemahan nilai rupiah ini baik faktor internal maupun faktor eksternal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dipengaruhi neraca perdagangan yang membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit). Hal itu menjadi faktor internal dari pelemahan tukar rupiah. Sedangkan faktor eksternalnya yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah adalah suku bunga acuan bank sentral AS The Fed (Fed Fund Rate/FFR) yang meningkat secara agresif.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak bagi pelaku industri ditanah air. Sebab, komponen seperti bahan baku yang diimpor dari luar negeri menggunakan mata uang dolar AS. Efek dari kondisi ini, daya saing produk Indonesia baik domestik maupun ekspor menjadi melemah. Lantaran, beberapa sektor industri bergantung oleh impor bahan baku dan barang modal. Apabila dolarnya mahal, biaya produksi jadi naik ,harga barang jadi lebih mahal dan akhirnya berujung pada inflasi.
Masalah – masalah moneter ini justru terjadi setelah dunia melepaskan diri dari standard emas dan perak serta berpindah ke sistem uang kertas (fiat money), yaitu uang yang berlaku hanya karena dekrit pemerintah, yang tidak ditopang logam mulia seperti emas dan perak. Fakta ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mata uang emas dan perak dapat menjadi solusi jitu terhadap permasalahan ini. Karena sebagaimana yang diterangkan oleh syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al – Amwal fi Daulah Al Khilafah (2014) khusunya bab Fawa ‘id Nizham Adz- dzahab wa Al-Fidhahdh mata uang emas dan perak mempunyai banyak keunggulan dibandingkan uang kertas diantaranya :
1. Dengan menggunakan mata uang emas dan perak suatu negara tidak dapat mencetak mata uang sesukanya lalu mengedarkannya ke pasar karena untuk mencetak uang tersebut, harus ditopang dengan logam mulia sedangkan logam mulia jumlahnya terbatas.. Ini berbeda dengan dengan uang kertas yang dapat dicetak berapapun ia mau, karena uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri .
2. Jika suatu negara impornya lebih banyak dari pada ekspornya, maka makin banyak emas dan perak yang mengalir ke luar negeri. Kondisi ini mengakibatkan harga-harga di dalam negeri turun, lalu menyebabkan harga-harga komoditi dalam negeri lebih murah dari negara lain. Sementara dalam sistem uang kertas, jika terjadi ketekoran semacam ini, Negara akan mencetak lebih banyak uang, tindakan ini justru akan meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat dalam negeri.
3. Sistem emas dan perak akan menghapuskan inflasi sedang sistem uang kertas sebaliknya akan menyuburkan inflasi.
4. Akan hanya ada satu mata uang , karena satu ounce koin emas (31 gram ) di AS, tidak akan berbeda dengan satu ounce kioin emas di Jepang, Jerman, atau Perancis. Mungkin satu ounce emas itu akan diberi nama yang berbeda-beda dimasing – masing Negara ini. Sehingga spekulasi mata uang asing tidak akan dapat lagi dilakukan dan perdagangan inernasional pun akan makin bergairah.
Itulah sekilas beberapa keunggulan mata uang emas dan perak yang diterangkan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, dengan memahami berbagai keunggulan itu, kita tak perlu lagi meragukan kemampuan mata uang emas dan perak dalam mengatasi masalah- masalah moneter yang menyengsarakan umat selama ini.

Weekly Articles : Mendongkrak Ekonomi Islam Melalui Potensi Yang Dimiliki Oleh Pesantren

Mendongkrak Ekonomi Islam Melalui Potensi Yang Dimiliki Oleh Pesantren

Oleh : Maghfiroh Purnama Putri

Berdiri sejak abad ke 14 masehi, pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah. Di era 2000-an, pesantren mempunyai fungsi lain yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka munculah pesantren dengan karakteristik pengembangkan koperasi, seperti pesantren Sidogiri. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren selalu berinovasi dan memiliki respon terhadap perubahan zaman.

Pesantren memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi islam. Pertama, pesantren sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi islam. Di tengah arus globalisasi, tekanan ekonomi menjadi penyebab terjadinya disorientasi manusia. Kondisi ini membuat manusia modern menjadi lelah karena tekanan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat hidup manusia, justru berubah menjadi hal untuk mengejar dan memuaskan selera bahkan keinginan. Pada kondisi inilah, pesantren melakuan perubahan sosial dan mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi cukup dengan memenuhi kebutuhan. Mengubah gaya hidup yang konsumeris, menjadi pola hidup yang moderat.

Kedua, pesantren memiliki peran mengembangan keilmuan dan mensosialisasi ekonomi islam ke masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren merupakan lembaga pengkaderan ulama yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut agar sesuai dengan syariah. Kelebihan lainnya yaitu menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi islam kepada masyarakat dengan lebih baik.

Ketiga adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Apabila pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi islam dan berhasil maka masyarakat akan melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari riba, maysir, gharar, risywah,dlalim,jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang di tunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknonogi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian , maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang indsutri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industry. Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren perlu berinovasi dalam pengembangan produknya. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan efisiensi faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan produk dan tenaga kerja.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan di bidang ekonomi islam. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqih muamalah.

Sumber : https://www.kompasiana.com/setiadin1/potensi-pesantren-sebagai-penggerak-ekonomi-islam_58af6dfbe9afbdc80cf57772

Weekly Articles : Wisata Halal Untuk Perekonomian Indonesia Lebih Baik Lagi

Wisata Halal Untuk Perekonomian Indonesia Lebih Baik Lagi

Oleh : Heri Palakasari

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Diperkirakan 70% dari sekitar 250 juta jiwa total penduduk adalah muslim. Keadaan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariahnya. Gaya hidup halal yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memenuhinya. Salah satunya adalah pada sektor wisata halal yang banyak diminati wisatawan mancanegara dan nusantara.

Dalam catatan Mastercard-HalalTrip Muslim Millenial Travel Report 2017 (MMTR2017), perjalanan wisatawan muslim generasi milenial di dunia diprediksi akan terus tumbuh pesat hingga mencapai nilai US$ miliar pada 2025. Sementara secara keseluruhan segmen perjalanan muslim diperkirakan akan mencapai US$300 miliar di tahun 2026.

Melihat peluang tersebut, Indonesia sebagai negara dengan beragam destinasi wisata yang menakjubkan seharusnya bisa memanfaatkan secara maksimal. Akan tetapi saat ini Indonesia belum memiliki destinasi wisata halal yang banyak. Dari ribuan pulau di Indonesia, hanya ada tiga destinasi wisata halal yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Aceh. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah wisatawan muslim mancanegara yang masih sedikit datang ke Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, wisatawan dari Arab Saudi yang datang ke Indonesia hanya sekitar 150 ribu orang dari total 2,7 juta wisatawan mancanegara. Jumlah itu empat kali lebih sedikit daripada wisatawan yang datang ke Thailand dimana mayoritas penduduknya non muslim.

 Dalam mengatasi masalah tersebut tentunya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan muslim yang datang ke Indonesia. Hingga saat ini, tindakan yang diambil pemerintah antara lain adalah mempersiapkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai panduan pengembangan pariwisata halal nasional secara terintegrasi oleh kementerian Pariwisata. IMTI akan mengcover semua unsur, tidak hanya branding dimana semua provinsi akan diranking. Dalam IMTI, indikator yang digunakan merupakan bauran apa yang dipunyai Global Muslim Travel Index (GMTI), Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) dan The Halal Travel Indicator (HTI) yang menjadi bagian dalam State of the Global Islamic Economy Report inisiasi Thomson Reuters bersama DinarStandard. IMTI ini akan diluncurkan pada September 2018  dengan harapan pada tahun 2019 wisata halal di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Sebagai seorang warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mendukung program pemerintah yang berusaha memajukan industri wisata halal di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan berhasilnya pemerintah memperbanyak destinasi wisata halal di Indonesia, wisatawan mancanegara dan nusantara tentu akan semakin tertarik untuk berkunjung sehingga wisata halal nusantara dapat dikenal masyarakat dunia dan perekonomian Indonesia semakin meningkat.

Sumber :

https://www.wartaekonomi.co.id/read182788/indonesia-bisa-jadi-kiblat-wisata-halal-dunia.html/

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3375370/prospek-baik-wisata-halal-indonesia

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/11/p70uwe396-arief-yahya-imti-panduan-pengembangan-wisata-halal

Weekly Articles: Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal dan Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal (Oleh Amal Yara Putri Riana)

Bank muamalat adalah bank syariah tertua di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak terlepas dari pengaruh bank ini. Namun saat ini, Bank Muamalat menghadapi permasalahan pemodalan, Hingga akhir Desember 2017, rasio kecukupan modal Muamalat–yang saat ini masuk kategori BUKU 3– di level 13,62 persen. Jumlah tersebut di bawah rata-rata CAR bank syariah BUKU 3 yang berada di level 14,25 persen. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun memberikan keterangan bahwa pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia tersebut berada dalam kondisi baik, tetapi membutuhkan tambahan permodalan untuk ekspansi bisnis dan menumbuhkan perusahaannya lebih besar lagi.

Permasalahan terkait permodalan itu muncul tatkala banyak nasabah besar mengalami kesulitan cashflow imbas menurunnya harga komoditas. Bank-bank dengan permodalan cukup besar tidak terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, lain halnya dengan Bank Muamalat yang kondisi permodalannya dinilai pas-pasan. Oleh karena itu pemegang saham pengendalinya diminta untuk menambah modal. Pada kasus bank muamalat ini ternyata ada kendala aturan internal, pemegang saham pengendalinya tidak boleh menempatkan modal threshold dengan persentasi tertentu. Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang saham pengendali dengan presentase 32,74 persen, terbatas dalam hal penyertaan modal ke Bank Muamalat. Penyertaan maksimum adalah 22 persen dan itu membuat IDB tidak bisa tambah modal lagi. Sementara pemegang saham besar lainnya juga mengalami masalah yang sama.

Di sisi lain, para investor  juga memiliki ketertarikan untuk memberikan modalnya. Hal ini tak terlepas dari potensi besar untuk bertumbuh yang ada dalam diri Bank Muamalat. Hal itu didukung pula dengan kinerja keuangan seperti likuiditas dan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada 2017 lalu. Terkait dengan hal itu, OJK telah meminta bagi para calon investor untuk datang ke pemegang saham pengendali Bank Muamalat, yakni IDB. Namun, sampai saat ini belum ada satupun investor tersebut yang datang ke IDB dan mengajukan permohonan untuk menambah modal Bank Muamalat.

Melihat belum adanya langkah konkret dari calon investor, Bank Muamalat berharap pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dapat menjadi investor. Beberapa waktu lalu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) sempat ingin mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, upaya tersebut harus kandas dengan beberapa alasan. Sehingga membuat terbatasnya permodalan Bank Muamalat belum mendapatkan solusi. Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun yang bakal dipakai untuk memperbaiki non performing financial (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah (gross) yang masih di level 4,4 persen dan untuk ekspansi bisnis.                                 .
Sumber:

Pitoko, Ridwan Aji. 2018. Permasalahan Permodalan Bank Muamalat yang Tak Kunjung Usai. Kompas.com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/12/090000426/permasalahan-permodalan-bank-muamalat-yang-tak-kunjung-usai.

Arieza, Ulfa. 2018. Di Hadapan DPR, OJK Beberkan Permasalahan Bank Muamalat yang Butuh Modal. Okezone.com. https://economy.okezone.com/read/2018/04/11/320/1885091/di-hadapan-dpr-ojk-beberkan-permasalahan-bank-muamalat-yang-butuh-modal

 

Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam (Oleh Regina Indraswari)

Dropship???

Apa sih dropship itu? Bagaimana hukumya di dalam Islam?

Pada era modern seperti sekarang ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi.Mungkin sebagian besar orang sudah mengetahui dropship itu seperti apa. Apalagi bagi sebagian penjual online sudah tidak asing lagi di dengar, karena sebagian ada para pebinsis online menggunakan sistem dropship. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap dropship ini ?

Sistem dropshipping merupakan sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplie/toko tanpa harus menstock atau membeli barangnya terlebih dahulu. Mekanisme dalam dropship yaitu dengan cara menawarkan barangya kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier  atau toko, disertai dengan deskripsi dari barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. Setelah ada kesepakatan pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, lalu dropshipper membayar uang ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli kepada supplier. Barang yang dipesan dropshipper dikirim oleh supplier langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier.

Secara umum terdapat dua model kerja ama antara dropshipper dengan supplier, yaitu pertama supplier memberikan harga ke dropshipper lalu dropshipper menjual barang yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua harga sejak awal sudah ditentukan supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Bagaimana pandangan hukum syariah untuk dropshipping?

Hukum syariah terhadap model pertama supplier memberikan harge ke dropshipper, lalu dropshipper menjual dengan harga yang ditetapkan sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper, maka hukumnya boleh selama memenuhi segala persyaratan jual beli salam (ba’i as salam). Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan, sedang barang diserahkan di akhir. Dalil bolehnya ba’i as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa, “Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka (orang-orang Madinah) melakukan salaf(jual beli) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun.” (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293). Syarat jual beli salam yang harus diperhatikan kenyataan dropshipper adalah di mana barang yang langsung dikirim melalui supplier, padahal dalam model pertama dropshipper adalah sebagai pedagang, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah harus memiliki barang dagangan tersebut. Maka untuk memenuhi akad sah sebagai pedagang barang yang dipesan oleh konsumen harus terlebih dahulu dikirim ke dropshipper baru kemudian bisa dikirim ke konsumen.

Sedangkan hukum syariah terhadap model yang kedua dimana dropshipper tidak berperan sebagai penjual karena dropshipper tidak menetapkan harga sendiri, hukumnya tetap boleh selama masih memenuhi syarat akad samsarah  (perantara jual beli/makelar/broker) yang dibolehkan syariah.(Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, hlm 226). Dalam hal ini dropshipper sebagai seorang simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko. Implikasinya barang yang dikirm wajib diatasnamakan supplier tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Demikian pula bagi dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi, karena hal ini bertentangan dnegan hukum samsara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa trading by dropshipping itu diperbolehkan selama memenuhi syarat dalam jual beli.

Sumber : M. Shiddiq Al Jawi

Weekly Articles: “Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Peran Mahasiswa”

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki aktualisasi diri atas perannya bersama pemuda sampai saat ini peran pemuda masih sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan pengembangan pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari mereka yang memiliki kemampuan intelektualitas dan berjuang di jalur diplomasi, sampai mereka yang hanya bermodalkan semangat “merdeka atau mati” dan terjun langsung ke medan perang, memberikan kontribusi yang sangat besar.

 

Sudah tertanama dalam diri mereka  darah semangat berkobar demi perjuangnannya yerhadapa Indonesia. Buktinya adalah sekelompok mahasiswa atau pemuda juga memiliki peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan mahasiswa juga yang menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter melalui peristiwa 1998.

 

Krisis moneter yang yang dialami masyarakat yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik yang melanda Indonesia lebih dari empat tahun berjalan ini di samping itu membawa derita juga memberi berkah terselubung (blessing in disguisse). Senyatanya krisis ini memang membuat banyak orang menderita. Lebih dari 100 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan, 40-an orang nganggur, jutaan anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Lalu, akibat kerusuhan di berbagai tempat, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Tapi di tengah begitu banyak orang yang merasa kesusahan akibat krisis yang belum jelas kapan akan berakhirnya ini, tidak sedikit orang yang justru diuntungkan. Para eksportir misalnya, jelas merasa gembira dengan melemahnya mata uang rupiah. Keuntungan yang dipetik dari bisnis ekspor menjadi berlipat ganda bila diuangkan dalam rupiah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan melihat penderitaan rakyat pada masa itu. Harapan akan kesejahteraan yang ingin dicapai adalah mungkin dapat diwujudkan melalui ekonomi islam. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis skill ekonomi syariah yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospek, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dapat diterima oleh masyarakat.

 

Pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana peran mahasiswa terhadap ekonomi islam untuk kedepannya? Negara dan masyarakat mempercayai penuh mahasiswa selaku sektor pengembangan ilmu menjadikan mahasiswa mempunyai peran penting terhadap meningkatnya pertumbuhan nasional dan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi islam. Mahasiswa adalah pemegang dunia yang sudah seharusnya memiliki daya juang tinggi untuk rakyat.

 

Peran Mahasiswa

 

Peran yang sederhana dan mudah untuk dilakukan adalah pengenalan ekonomi islam melalui mulut ke mulut.  Interaksi ini sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

 

  1. Aktor

 

Peran mahasiswa sebagai aktor disini adalah mereka benar-benar mempraktikan ekonomi islam dikehidupan sehari-hari,  dengan melalukan jual-beli, sewa-menyewa secara syariah. Dengan melakukan hal demikian, syiar dilakukan mahasiswa ini akan membawa keberhasilan terhadap kemajuan ekonomi islam.

  1. Edukator

 

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik, sudah sepenuhnya menjadi madia edukator kepada masyarakat,  mengetahui dan memahami perkembangan ekonomi islam dibandingan dengan masyarakat lain. Hal ini yang menjadi dasar pemberian pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal in ni disadari mahasiswa harus terus melakukan riset tentang ekonomi islam.

 

  1. Motivator

 

Mengingat ekonomi konvensional yang sudah lebih lama berkembang di kalangan masyarakat,  tentu bukan hal yang mudah membuka wawasan dan pemikiran masyarakat untuk memahami lebih dalam ekonomi islam sebagai transaksi yang secara syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk tetap semangat sebagai motivator masyarakat untuk tetap membarikan pengetahuan tentang ekonomi islam di lingkungan masyarakat.

 

  1. Akselerator

 

Terhadap hasil yang akan diperoleh mahasiswa tidaklah cepat untuk merasa puas terhadap apa yang sudah di kerjakan. Mereka harus tetap melaksanakan perannya hingga ekonomi islam benar-benar di gunakan sebagi transaksi di dalam masyarakat. Dengan keempat cara tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, serta melahirkan mahasiswa berkarakter yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Weekly Articles: “Waspada Riba di Balik Student Loan”

Ekonomi kapitalis berbasis ribawi kian maraknya di Indonesia. Mahasiswa dipaksa ikut menekan target pertumbuhan kredit perbankan yang dianggap lamban melalui student loan. Pemerintah merecananakan penerapan program student loan atau kredit pinjaman bagi mahasiswa yang bisa membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, ada hal yang mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan dan menerapkan program tersebut.”Ketika progam ini mau diluncurkan, harus jelas nih. Jangan sama seperti program-program pinjaman pemerintah lainnya, sering diberikan cuma tanpa sosialisasi yang lengkap, sehingga yang menerima merasa itu sebagai uang berkah atau jatuh dari langit,” kata Eko Endarto. Program Student Loan sudah pernah diterapkan di Indonesia tahun 1980-an, tetapi banyk permasalahn karena sebagian besar mahasiswa tidak membayar semua pinjaman tersebut.

Jika program Student Loan ini benar terealisasi, maka akan semakin kuat kapitalisasi ribawi. Secara tidak langsung pemerintah mendidik budaya berhutang dengan riba kepada mahasiswa, sehingga menjerumuskan pemuda pada aktivitas dosa dalam praktek ribawi. Dengan adanya program ini, mahasiswa jelas mempunyai tanggungan hutang setelah lulus kuliah dan memaksa untuk segera bekerja. Jika pemerintah membantu maka pasti terdapat syarat dan ketentuan atau berupa hutang.

Dalam islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa kompensasi apapun. Islam memerintahkan setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga dalam islam penyediaan layanan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.maka pembiayaan pendidikan adalah menjadi kewajiban bagi negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Pemerintah memberikan pinjaman kepada rakyat, rakyat dipaksa untuk mengambalikan pinjaman tersebut dan dengan adanya tambahan pengembalian yang disebut praktek riba. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasulullah SAW.

Rasulullah menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan harta milik negara) diantaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum muslim. Hal itu menunjukan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam islam, pemerintah bukan hanya menjadi regulator, tetapi bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan adalah hak bagi semua rakyat dengan prisip keadilan. Pemerintah tidak memikirkan risiko yang mungkin timbul dalam kaitannya pembayaran bisa memitigasi. Negara akan berupaya agar biaya pendidikan semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, bukan dengan menjerumuskan masyarakat pada aktivitas dosa.