• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveArtikel

Fintech Syariah sebagai Solusi Penguatan UMKM Bebas Riba

Penggunaan internet saat ini bukan lagi sekedar gaya hidup. Lebih daripada itu, internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang. Terlebih lagi semenjak dunia dilanda krisis kesehatan global yang memaksa kita agar mampu beradaptasi dengan cepat. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk “Global Digital Reports 2020”, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.

Tingginya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia sebagian besar didominasi oleh penggunaan sosial media. Namun, penggunaan teknologi dibidang lain salah satunya di bidang keungan juga terus berkembang. Financial technology atau yang biasa disingkat fintech menjadi salah satu bentuk digitalisasi ekonomi di era modern. Fintech dapat diartikan sebagai segmen di dunia start-up yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. BI membagi fintech kedalam 4 jenis, yaitu Peer-to-Peer (P2P) lending dan crowdfunding; manajemen risiko investasi; payment, clearing, dan settlement; dan market aggregator.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sekaligus pasar halal terbesar di dunia, industri keuangan syariah Indonesia juga turut berperan aktif dalam pengembangan fintech berbasis syariah. Berkembangnya fintech syariah ini juga sebagai langkah digitalisasi ekonomi syariah agar mampu bersaing secara global. Hingga saat ini, terdapat 12 fintech syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Pertama  al-bai’ (jual beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Keenam, qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Transaksi fintech syariah mengedapankan prinsip transparansi dan adil. Fintech syariah turut menjadi solusi pendaan UMKM yang terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba serta dianggap lebih minim risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun dalam praktiknya, fintech syariah sebetulnya masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Pertama, literasi keuangan masyarakat terutama keuangan syariah masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami penerapan teknologi dalam keuangan. Kedua, syarat dan infrastruktur yang tersedia masih kurang. Umumnya, start-up yang baru merintis belum memiliki banyak modal. Sehingga, fintech syariah ini kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang diharuskan. Ketiga, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang matang mengenai fintech syariah. Sehingga calon investor belum begitu tertarik untuk bergabung di fintech syariah. Terlebih lagi masih banyak yang beranggapan bahwa fintech syariah dan konvensional hanya berbeda nama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan peran generasi muda yang notabene lebih memahami teknologi dan mudah beradaptasi dengan hal baru. Penting bagi kita semua untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penggunaan teknologi bidang keuangan agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Selain itu, literasi keuangan syariah juga masih harus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya bertransaksi ekonomi sesuai syariah Islam. Dengan demikian, diharapkan hadirnya fintech berbasis syariah ini mampu menjadi solusi bagi UMKM dalam mencukupi pendanaan yang sesuai prinsip syariah dan pada akhirnya turut mendukung perekonomian dari sektor riil terutama pada industri halal. Kita tentu sangat mengharapkan Indonesia mampu menjadi eksportir produk halal terbesar dunia, bukan lagi sebagai importir seperti saat ini.

Kumparan.com. 2020. Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full  Diakses pada 24 September 2020

Maulida, Rani. 2019. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia” https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech Diakses pada 24 September 2020

Rizki, Mochammad Januar. 2020. Yuk, Mengenal Aturan Main Fintech Syariah, Akankah perkembangan fintech syariah nasional mampu melebihi konvensional? https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1e0a77362a8/yuk–mengenal-aturan-main-fintech-syariah/ Diakses pada 24 September 2020

Patria, Ratna. 2020. “Tantangan Fintech Syariah di Indonesia” https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/ Diakses pada 26 September 2020

Peranan Ziswaf dalam Meningkatkan Kestabilan Perekonomian di Tengah Pandemi

Pandemi covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai artikel ini dibuat, kasus positif di Indonesia sudah mencapai 203.342 dengan jumlah sembuh mencapai 145.200 dan meninggal sebanyak 8.336 jiwa. Pandemi covid-19 mempengaruhi segala faktor kehidupan termasuk faktor ekonomi. Bahkan International Monetary Fund memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan virus mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi. Kebijakan PSBB mengakibatkan terbatasnya transaksi ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat. Disisi lain, banyak yang kehilangan pekerjaan seperti ojek online, sopir angkutan umum, buruh harian dan pedagang kecil karena aktivitas ekonomi yang berkurang.

Pemerintah telah menyiapkan stimulus guna menghindari resesi ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun ditambah beberapa stimulus lain untuk dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV 2020. Stimulus-stimulus tambahan tersebut diantaranya adalah bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dengan total anggaran Rp4,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH dengan anggaran senilai Rp5 triliun. Pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun. Terakhir, pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta dengan alokasi dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun.

Ekonomi Islam memiliki solusi tersendiri dalam menangani kondisi pandemi Covid-19. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Ziswaf dalam hal ini khususnya zakat, diharapkan mampu meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang nantinya akan menghasilkan permintaan (demand) yang akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.

Dalam kondisi pandemi, terjadi penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah mustahik. Dalam kondisi seperti ini, Ziswaf harus memainkan peran yang signifikan. Kebijakan PSBB yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan mustahik harus direspons dengan bijak oleh organisasi pengelola zakat dan wakaf seperti Baznas, LAZ, dan BWI. Pada tahun 2018 tercatat ZIS yang dikumpulkan mencapai Rp 8,1 triliun. Memang jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun (Puskas BAZNAS), maka realisasinya pengumpulan masih sangat kecil yakni sekitar 3,4 persen. Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor Ziswaf relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan.

Pada level mikro, Baznas dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (social safety net) melalui program cash for work (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19 seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan, Baznas dan LAZ dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga mustahik yang membutuhkan. Selain itu dapat juga memberdayakan UMKM dibidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan Covid-19 ini. Kegiatan CFW ini bertujuan untuk memberdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produktif dan wakaf sosial. Seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit lapangan, alat kesehatan, pasar online, dan sebagainya.

Pada level makro, Baznas mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu Baznas, Laznas dan BWI dapat terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga dapat menginisiasi kerjasama strategis pada level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.

 

Daftar referensi:

Baznas.go.id. (2020, 17 April). Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi. Diakses pada 9 September 2020, dari https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi

 

Kompas.com. (2020, 28 Juli). Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan. Diakses pada 10 September 2020, dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all

 

News.ddtc.co.id. (2020, 6 Agustus). Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi. Diakses pada 9 September 2020, dari https://news.ddtc.co.id/hindari-resesi-ekonomi-sri-mulyani-tambah-stimulus-konsumsi-22894

 

Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2017). PENGARUH ZAKAT TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSTAHIK (STUDI PADA PENERIMA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PROBOLINGGO). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS), 3(2), 85-105.

Peran Ekonomi Islam di Tengan Pandemi

Ekonomi Indonesia tengah terperosok cukup dalam akibat hantaman pandemi covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan perekonomian Tanah Air harus minus 5,32% pada kuartal II-2020. Guna membenahi perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan jurus yang bernama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggelontorkan ratusan triliun. UMKM menjadi prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrayanti mengatakan ekonomi Islam berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional karena dalam konsep tersebut mengandung nilai solidaritas sosial, adil, kolaborasi,dan setara untuk semua. Ketua IAEI periode 2019-2023 itu menyebutkan instrumen ekonomi Islam seperti wakaf, infaq,dan zakat memiliki peran penting sebab ketika pandemi mampu memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pandemi covid19 ini menyebabkan masyarakat harus meminimalisir kontak langsung. Masyarakat harus beradaptasi dengan “New Normal” yakni membayar zakat, infaq,dan sedekah secara online. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Asrorur Ni’am Sholeh mengatakan bahwa zakat fitrah dapat dilakukan tanpa melakukan tatap muka langsung dengan petugas zakat. Peran amil juga dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan ekstra sehingga para muzakki dapat melaksanakan zakat secara aman dan tepat. Inilah mekanisme paling solutif bagi para OPZ dalam menghimpun dana zakat masyarakat. Selain mengurangi kontak fisik, sistem transaksi ini juga mengurangi kontak dengan uang, yang mana uang dapat menjadi media penularan virus, karena sering berpindah dari tangan ke tangan. Hal tersebut diharapkan dapat memulihkan ekonomi nasional dan juga memutus mata rantai covid19.

Dalam mendukung pembiayaan, pemerintah juga menerbitkan instrumen yang berbasis syariah yakni sukuk yang banyak dimintai investor dalam dan luar negri. Sukuk negara atau secara resmi bernama Surat Berharga Syariah Negara yang sudah lama diterbitkan tepatnya tanggal 26 Agustus 2008. Sukuk ijarah tetap menarik di tengah pandemi covid19 karena punya daya tarik imbal hasil yang tetap  dan mudah dikelola. Berinvestasi di Sukuk Ijarah serupa dengan berinvestasi di fixed income secara syariah dengan sistem akad yang lebih mudah. Dari beberapa kegiatan dalam Ekonomi Islam di atas diharapkan ekonomi Indonesia semakin membaik melihat penggunaan konsep yang adil dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

 

Forum Zakat. “Strategi Zakat Online di Tengah Pandemi.” 21 Mei 2020. https://forumzakat.org/strategi-zakat-online-di-tengah-pandemi-harzolnas/

Sari, Intan Nirmala. “Sukuk Ijarah Tetap Menarik di Tengah Pandemi Covid19.” 13 Agustus 2020. https://amp.kontan.co.id/news/sukuk-ijarah-tetap-menarik-di-tengah-pandemi-covid-19

Ekarina. “Sri Mulyani Sebut Peran Ekonomi Islam dalam Pemulihan Dampak Covid19.” 20 Agustus 2020. https://katadata.co.id/ekarina/finansial/5f3f38c461e13/sri-mulyani-sebut-peran-ekonomi-islam-dalam-pemulihan-dampak-covid-19

Bratadharma, Angga. “Peran Ekonomi Syariah.” 22 Agustus 2020. https://www.medcom.id/ekonomi/analisis/GbmYZDxb-peran-ekonomi-syariah

Konsep Keuangan Islam sebagai Solusi dalam Menghadapi Kemerosotan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Merebaknya Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) memiliki pengaruh besar pada berbagai sector seperti kesehatan, perekonomian, sosial, dan politik. Dalam sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan berbagai kebijakan lainnya berdampak pada proses produksi dan distribusi oleh UMKM. Sehingga UMKM yang ketika Krisis Moneter 1998 dinilai dapat bertahan, kini menjadi sector yang paling merosot jika dilihat dari sisi pendapatannya. Dari sisi konsumen, penurunan pendapatan masyarakat berdampak pada konsumsi rumah tangga yang semakin menurun dan dapat menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Dalam sector industri, industri pariwisata yang sebelumnya memberikan kontribusi sebesar 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menjadi tidak hidup dan mengalami berbagai kerugian.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah ditunjukkan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak (Sri Mulyani, 2020). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam Perppu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak dan kebijakan insentif lainnya agar perekonomian makro Indonesia dapat tetap berhatan sebagaimana mestinya.

Meskipun begitu, dampak yang disebabkan oleh covid-19 tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah saja, tetapi juga masalah yang harus kita hadapi sebagai masyarakat ekonom Rabbani yang menginginkan terciptanya kesejahteraan ummat melalui berbagai konsep ekonomi islam. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan ekonomi islam dalam menghadapi covid-19 diealisasikan melalui berbagai instrumen keuangan islam seperti zakat, infaq, dan sedekah yang biasa dikenal dengan konsep keuangan sosial islam. Keberadaan konsep keuangan sosial ini dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian makro Indonesia mengingat potensi zakat umat muslim Indonesia berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2019 telah mencapai Rp233,8 triliun per tahun. Keberadaan konsep keuangan sosial Islam ini erat kaitannya dengan sifat kedermawanan. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang memiliki sifat dermawan. Berdasarkan World Giving Index 2018 yang dibuat oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati posisi pertama dari 146 negara dalam aspek kedermawanan. Realisasi keuangan sosial ini ini ditunjukkan dengan banyaknya platform donasi yang saat ini memfasilitasi perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk menyalurkan donasi mereka kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep keuangan sosial islam dapat diterapkan dalam menghadapi dampak dari pandemic covid-19.

Disamping itu, salah satu instrumen keuangan islam lainnya adalah keuangan komersial islam. Dimana dalam penerapannya konsep ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bisnis dari suatu kegiatan ekonomi. Salah satu instrument keuangan komersial yang dikenal dewasa ini adalah Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS).

Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) berbentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah  sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dengan jangka waktu 5 tahun.

Pada masa pandemi seperti ini, CWLS dapat membantu pembangunan negara. Kupon dan diskonto yang dibayarkan pada awal transaksi penerbitan dapat digunakan untuk membantun aset wakaf baru, seperti membangun rumah sakit maupun membeli alat penunjang sektor kesehatan lainnya. Saat ini, 360 rumah sakit rujukan nasional untuk menangani virus corona masih dianggap kurang (BEM FE UI, 2020).

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan menerbitkan CWLS dengan wakaf temporer dan memiliki minimal nominal sebesar Rp3 juta. CWLS saat itu digunakan untuk renovasi dan pembelian alat kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Banten. Kupon yang dibayarkan setiap bulannya digunakan untuk melakukan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa, dan menyediakan mobil ambulans tambahan untuk menjangkau pasien yang berjarak jauh dari Rumah Sakit. (BEM FE UI, 2020)

Hal ini sejalan dengan kondisi sector kesehatan masih minim fasilitas dalam menghadapi pandemic covid-19. Jurnal “Critical Care Bed Capacity in Asian Countries and Regions” mencatat Indonesia hanya memiliki kurang lebih tiga tempat tidur ICU untuk 100 ribu penduduk (Nafi, 2020). Berdasarkan data yang dipaparkan, rasio jumlah tempat tidur (bed) dibandingkan jumlah penduduk (bed to population ratio) di Indonesia sebesar 1,21:1.000. Artinya, per 1.000 pendudukan, hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit.  Rasio jumlah tempat tidur ini masih jauh dari rasio jumlah tempat tidur yang direkomendasikan WHO, yaitu sebesar 5:1.000, atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan konsep keuangan Islami baik keuangan sosial maupun keuangan komersial dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam menghadapi pandemic covid-19. Pemerintah dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk mengatasi dampak jangka pendek dari turunnya konsumsi rumah tangga. Selain itu, adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat menciptakan masifnya budaya berderma ditengah musibah pandemic covid-19 ini. Dalam menghadapi dampak jangka panjang pandemic covid-19, CWLS dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dalam memulihkan perekonomian makro Indonesia. Dengan dimasifkannya konsep keuangan islami ini, salah satu dampak positif lainnya adalah masyarakat semakin mengenal konsep ekonomi islam yang tidak hanya bertujuan pada kesenangan dunia saja, tetapi juga memiliki orientasi akhirat yang direalisasikan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi:

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2020. Kondisi dan Solusi Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi. https://drive.google.com/file/d/1DvwX4ivNMV4PSesc0UWNinXZSxsQGuTr/view diakses pada 24 Mei 2020

Bank Wakaf Indonesia. 2019. Mengenal Lebih Dekat Wakaf Linked Sukuk. https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/ diakses pada 24 Mei 2020

Djono, Aditya L. 2020. Rasio Bed Dibanding Populasi di Indonesia Masih Rendah. https://investor.id/national/rasio-bed-dibanding-populasi-di-indonesia-masih-rendah diakses pada 24 Mei 2020

Bayu, Dimas Jarot. 2020. Asosiasi RS Swasta Anggap 360 RS Rujukan Corona Masih Kurang. https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/asosiasi-rs-swasta-anggap-360-rs-rujukan-corona-masih-kurang diakses pada 24 Mei 2020

Intan, Ghina. 2020. Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen. https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html diakses pada 24 Mei 2020

Nafi, Muchammad. 2020. Gelombang Virus Corona di Antara Minimnya Fasilitas dan Tenaga Medis. https://katadata.co.id/berita/2020/04/06/gelombang-virus-corona-di-antara-minimnya-fasilitas-dan-tenaga-medis diakses pada 24 Mei 2020

CNN Indonesia. 2020. Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri diakses pada 24 Mei 2020

Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Outlokk Zakat Indonesia 2019. https://drive.google.com/file/d/1ZkeHwL8Wl6j1LeQdCx3OOAoo9Wu258Wz/view diakses pada 24 Mei 2020

Charities Aid Foundation (CAF). 2018. CAF World Giving Index 2018. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf diakses pada 24 Mei 2020

Wakaf Produktif sebagai Poros Roda Perekonomian

Oleh: Lutfi Hidayat

Menurut istilah fiqih, Wakaf adalah memindahkan harta milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha dari Allah SWT. Jika di tinjau dari sisi ekomi maka dengan seseorang melakukan wakaf maka akan memberikan dampak baik yang luas bagi kegiatan perekonomian di masyarakat. Sebagai contoh sederhana kita mewakafkan sebidang tanah untuk di kelola desa dan hasilnya sebagian di pakai untuk membayar pekerja sebagian lagi disimpan sebagai dana amal untuk di bagikan ke masyarakat kurang mampu, tentu dengan hal tersebut kita dapat melihat dengan kita mewakafkan sebidang tanah untuk di kelola kita dapat sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat kurang mampu dengan hasil usaha tersebut. Kesenjangan sosial dapat sedikit demi sedikit teratasi dan pahala yang besar dapat kita peroleh selagi tanah tersebut di gunakan untuk kebaikan.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarkat untuk masyarakat.

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan budaya kemiskinan. Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemikinan mendorong munculnya gejala keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis.

 

Wakaf yang menjadi salah satu alternatif diharapkan mampu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka perlu pengelolaan secara optimal terhadap benda wakaf. Namun saat ini banyak harta wakaf yang tidak dikelola secara optimal. Hal ini menunjukkan sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat ibadah, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, dan lain-lain. Padahal tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf.

Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan Civil Society. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variabel penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari’ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif. Dalam pelaksanaannya, wakaf dikelola oleh nazhir wakaf. Nazhir wakaf harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga mampu mengelola wakaf secara maksimal.

 

Selain itu perlu adanya regulasi peraturan perundangan wakaf yang memberikan urgensi bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi pemberdayan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial yaitu untuk kesejahteraan umat. Dengan pemahaman baru dan pengelolaan wakaf produktif secara maksimal maka diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang melanda umat.Beberapa ayat Al Qur’an tentang wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. [Ali Imran:92].

Anas Radhiyallahu ‘anhu berkata: Abu Thalhah Radhiyallahu ‘anhu datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata,”Wahai, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (Ali Imran:92). Sesungguhnya harta yang paling aku senangi adalah tanah bairoha. Dan sesungguhnya tanah ini aku shadaqahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. Aku berharap sorgaNya dan simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wahai, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi petunjuk kepadamu … [HR Bukhari, Kitab Az Zakat, 1368].

 

Referensi: https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html

Ahmad Muhammad Al Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Peran Ekonomi dan Keuangan Syari’ah dalam menghadapi wabah COVID-19

COVID-19 telah dikategorikan sebagai Pandemik Internasional oleh organisasi WHO (World Health Organization) sejak bulan Januari yang lalu. Ini telah disimpulkan bahwasannya COVID-19 tidak hanya sekedar penyakit sembarangan, ini telah menjadi ancaman hidup dan mati bagi kita semua. Pertanyaan yang sering muncul yakni sampai kapankah virus ini tetap ada?

Para ahli berpendapat bahwa Pandemi COVID-19 ini akan berjalan dalam tempo yang cukup panjang. Kita perlu mempersiapkan mental dan psikologis mulai sekarang. Grand strategy kita kedepan lebih kepada buying time, atau menunggu agar tidak terlalu banyak orang untuk harus ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

Lalu bagaimanakah dampaknya pada perekonomian?

Dengan wabah ini, setidaknya ada tiga pasar yang mengalami shock. (1) Pasar Barang dan Jasa, (2) Pasar Tenaga Kerja, dan (3) Pasar Keuangan. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Pasar barang dan jasa tentu akan tergganggu jikalau interaksi antara keduanya tidak ada. Makanya kita bisa melihat sekarang negara yang terdampak adalah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa yang menyebabkan supply dan demand dunia terganggu. Pasar tenaga kerja juga terdisrupsi jika rendahnya permintaan akan barang, maka akan sedikit pabrik yang berproduksi sehingga PHK besar-besaran akan terjadi

Dengan asumsi-asumsi di atas, tak dapat dipungkirilah ekonomi lesu akibat wabah. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu melakukan intervensi untuk memastikan konsumsi berjalan dengan baik dan sektor usaha tetap berproduksi. Bantuan pangan dan tunai sangat diperlukan dalam situasi yang memprihatinkan inu. Sudah ada rencana kesana, tetapi kita perlu mendata ulang agar bantuan tersebut dapat diperoleh secara merata. Kita sebagai masyarakat juga harus bergotong royong agar menjadi upaya memastikan orang-orang miskin dan rentan di sekitar tidak kelaparan. Untuk dunia usaha, pendanaan kredit dan pengurangan pajak juga harus dilakukan.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Ekonomi dan Keuangan Syari’ah dalam situasi ini? Sepertinya kita perlu mengamalkan apa yang sudah Islam ajarkan melalui Al Qur’an dan Sunnah beserta sirah Nabi dan ulama terdahulu .

Contohnya dulu ketika zaman Nabi Yusuf AS pernah ada masa yang mana beliau pernah membuat lumbung pangan semasa krisis. Manajemen Pangan Prinsip Swasembada Pangan dalam Jangka Panjang perlu dilakukan demi ketahanan pangan. Hal ini perlu menjadi komitmen bagi semua, terutama pemerintah, agar ketahanan nasional tidak mudah goyah dan gonjang-ganjing, hanya karena nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi sehingga impor pangan akan sangat mahal. Semua negara mesti mengutamakan rakyat terlebih dahulu.

Kenapa pangan lebih utama? Karena saat ini dengan adanya pembatasan sosial maka cara kita hanya berusaha survive dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa bantuan pangan tersebut.

Kemudian, di tengah pandemi ini perlu kita mengungatkan  Wakaf Sosial. Wakaf Sosial adalah wakaf yang dimaksudkan untuk membangun fasilitas wakaf sosial yang dibutuhkan oleh umat. Mereka perlu mendapatkan manfaat ekonomi dengan tetap mempertahankan prinsip aset wakaf untuk dapat melayani umat secara berkelanjutan, sehingga wakaf sosial tersebut berorientasi kepada sosial

Kita perlu pula memperkuat zakat, infak, dan shadaqah untuk membantu para dhuafa. Dan pastikan semua orang dapat dan jangan sampai ada yang tersisa. Ekonomi Islam bisa membantu mereka yang tidak terbagi bantuan pemerintah.

Di sisi pasar keuangan, keuangan Islam bisa menyasar sektor-sektor yang berpeluang untuk berkembang di kala pandemik ini. Lembaga Keuangan Syari’ah bisa memberikan pembiayaan sosial dan UMKM  beberapa sektor, seperti gambar di bawah ini.

Oleh karena itulah Ekonomi Islam tidak hanya berusaha di tataran publik yang rasional, tetapi bisa memberikan pendekatan batin bahwa itu membuat semakin dekat kepada Allah SWT yang menciptakan virus Covid-19 ini. Ini semua karena izin Allah, dan hanya kepada Allah-lah kita berdoa agar kita bisa menghadapi semua ini.

 

 

Referensi :

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/02/03/n0dtpt-manajemen-pangan-ala-nabi-yusuf-as

https://tirto.id/rakyat-bersatu-bangun-lumbung-pangan-tanpa-menunggu-pemerintah-eMkv

Mosquenterpreneurship Lewat Teknologi Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Masjid

Oleh : Wulan Listiani

Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musala, langgar atau surau.(KBBI) Bagi umat Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah namun memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan peradaban ummat Islam, salah satunya dalam perekonomian. Selama ini, sejarah telah mencatat masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal (ZISWAF), pusat informasi Islam, hingga sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah, serta fungsi lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya aliran “sekularisasi” dan pandangan hidup “materalisme”, tanpa disadari peranan masjid dalam kehidupan umat Islam semakin menyempit dan bahkan terpinggirkan. Besarnya gelombang sekularisasi yang mempengaruhi pandangan orang terhadap agama, telah menjadikan agama dan lembaga-lembaga agama sebagai pelengkap dalam kehidupan. Pada kenyataannya fungsi masjid yang ada saat ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ibadah ritual saja. Hal ini berbeda dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. kecenderungan umat meninggalkan masjid karena mereka merasa masjid tidak memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka yang semakin komplek. Untuk itu perlu kembali kita mereposisikan masjid sebagai sentral kegiatan umat yang mampu memberikan kontribusi langsung kepada umat.

Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag menyebutkan jumlah masjid di Indonesia tahun 2020 sebanyak 263.888 buah. Dengan perkiraan potensi penerimaan zakat,infaq,dan sadakah(ZISWAF) sangat besar yang dapat dioptimalkan. Ekonomi potensial masjid yang terkumpul melalui ZIS berdasarkan sampel yang diambil rata-rata sebesar Rp 22.574.920/masjid.Seandainya potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun ini dapat terkumpul, tentunya akan ada beberapa keuntungan dari potensi ekonomi masjid yang dapat dikembangkan, yaitu : 1) dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, 2) dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengentasan kemiskinan, 3) dapat dipergunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat, 4) sangat membantu dalam meningkatkan ketersediaan pembiayaan sektor produktif yang pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, bahkan mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Mosquenterprenuership merupakan program kerja MES bidang UMKM dan Kewirausahaan dalam rangka untuk membangun kebangkitan ekonomi umat melalui masjid. Dengan melakukan sinergi dengan dewan masjid dan jamaahnya untuk mengembangkan UMKM yang berbasis syariah serta memberikan pendampingan dalam implementasinya.(Diantri, 2017) Strategi untuk meningkatkan peranan tersebut dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu tahapan pertama merupakan tahap sosialisasi peran ekonomi masjid, tahapan kedua peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,  DKM(Dewan Kemakmuran Masjid) dan pengelola masjid, tahapan ketiga inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, tahapan keempat implementasi dan tahapan kelima evaluasi dan tindakan perbaikan.

Gambar

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbasis Baitul Mal Masjid

Source: Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056

Tahap Sosialisasi peran ekonomi masjid, kebutuhan hidup umat Islam mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali saat ini dipenuhi dari luar lingkaran ekonomi ummat. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, DKM, dan pengelola masjid dapat dilakukan dengan mengelola masjid dengan baik sehingga mampu memakmurkan masjid. Pengurus masjid yang kurang memiliki kapabilitas dan kurang berwawasan dalam mengelola harus ditingkatkan dengan pelatihan dan training dari DMI terkait. Pengurus masjid sangat menentukan maju-mundurnya umat Islam. Pengurus masjid yang kurang berwawasan dalam memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah harus diubah wawasannya. Sehingga harapannya masjid harus dipersiapkan untuk diisi oleh orang yang memahami ibadah dan muamalah, ekonomi Islam serta manajemen masjid melalui Baitul Mal sehingga dengan demikian kebangkitan ekonomi berbasis masjid dapat terwujud. Inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid(Mosquenterprenuership), memfungsikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun juga pusat ekonomi umat dengan mengembangkan UMKM yang belum ada dan atau sudah ada serta mensupport dengan menggabungkan stakeholder dari pembiayaan, perusahaan financial technology (fintech), platform baik marketing dan accounting yang dapat diakses online. Sehingga ada keberpihakan umat dan RT RW sekitar masjid. Implementasi, dengan tersedia tiga pilar teknologi digital yaitu pembiayaan usaha (fintech), operasional usaha (POS system) dan terhubungnya supply-demand (marketplace) melalui masjid, maka tidak perlu khawatir untuk memulai usaha dan membangkitkan ekonomi ummat. Mosquenterprenuership ini dapat di-roll-out ke masjid-masjid lain di bawah koordinasi MES dengan sinergi berbagai pihak. Evaluasi dan tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan melihat hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di masjid-masjid yang telah menerapkan hal ini.

Dengan kelima strategi tersebut diharapkan potensi ekonomi masjid yang sangat penting dapat mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi segala kalangan. Berdasarkan beberapa indikator potensi ekonomi masjid, maka masjid memiliki potensi ekonomi baik dari segi jumlah dana, jenis dana terhimpun maupun pengelolaan dana tersebut. Ekonomi potensial masjid hendaknya dapat digunakan bukan saja untuk pembangunan masjid tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi produktif umat yang dilakukan secara selektif.

 

Referensi

Imran, Carolina. 2008. Masjid sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Muhtadi, “Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan”, Republika, 27 September 2006, 1.

Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam5(2), 1-27.

Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH2(2).

Yulianto, Agus. 2017. Membangun Ekonomi Berbasis Masjid Lewat Teknologi Digital dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/12/24/p1g3 u2396-membangun-ekonomi-berbasis-masjid-lewat-teknologi-digital diakses pada 18 April 2020.

Body, Bayu. 2019. Potensi ZISWAF di Indonesia Capai Rp 217 Triliun, Hanya Rp 8 Triliun yang Terkumpul dalam https://www .timesindonesia .co.id/read/news/ 237151/potensi-ziswaf-di-indonesia-  capai-rp-217-triliun-hanya-rp-8-triliun-yang-terkumpul  diakses 18 April 2020.

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah

Oleh: Falsa Dzaky Arifian

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selain lembaga keuangan mikro konvensional terdapat juga lembaga keuangan mikro syari’ah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017). LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017).

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan dan kecil. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011, secara umum ada sekitar 187.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7%) diantaranya adalah BMT (Rasyid, Abdul 2017). Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta adanya tata aturan organisasi yang baik (CGC).

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: “Good Corporate Governance” atau disingkat “GCG”), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG/tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada LKMS dibutuhkan beberapa prinsip diantarannya Transparency (Tranparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Bertanggungjawab). Professional (profesional), dan Fairness (Kewajaran). Prinsip ini berguna untuk meningkatkan kinerja LKMS agar semakin berkembang sehingga mampu membantu pengusaha terutama di sekto mikro.

Transparency (Tranparansi) dilakuakan LKMS misalnya dengan Laporan keuangan LKMS dapat diakses melalui website LKMS, dari mulai laporan tahunan, annual report, laporan GCG dan publikasi lainnya. Kemudian dengan tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijkan operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan lainya serta perusahaan sangat terbuka dalam kegiatan tanggung jawabnya, dari mulai kebijakan sampai pengelolaan dana yang dilakukan lembaga. Accountability (Akuntabilitas) dapat dilakukan dengan Teknologi yang sudah memadai dan kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan. Responsibility (Bertanggungjawab) dilakukan dengan LKMS sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi koperasi syariah, dari mulai kelembagaan, operasional system syariah dan tanggungjawab socialkemudian dana penyetoran simpanan dikelola untuk dijadikan sebagai pembiayan ke nasabah lain dan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut akan di gunakan untuk pengundian hadiah. Professional (profesional) dilakukan dengan setiap bagian pengelola BMT bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain. Lalu, Fairness (Kewajaran) dapat dijalankan LKMS dengan setiap karyawan LKMS memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari mulai pemenuhan shalat dhuha, dan pemberian materi islami dan setiap operasional LKMS harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas (Huda, Choirul 2018). Apabila prinsip ini dapat dijalankan pastinya akan semakin besar kebermanfaatan LKMS terhadap semua pihak terkait.

Kelimanya prinsip di atas bukan hanya dibutuhkan oleh LKMS, namun juga dibutuhkan lembaga keuanagn lain misalnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, LKMS memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yang sudah yaitu Partnership (kemitraan/silaturrahim) (Trimulato, 2018). Prinsip ini akan semakin memperkuat LKMS yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (Rasyid, Abdul 2017).

Referensi

Huda, Choirul. 2018. Penerapan Prinsip GCG ( Good Corporate Governance ) Pada      Produk Si WADIAH ( Simpanan Wajib Berhadiah ) (Studi Kasus Baitul Mal     Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah Ungaran). Semarang: Universitas Islam Negeri            Walisongo.

Rasyid, Abdul. 2017. Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di          Indonesia. Dalam https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang- lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/ diakses pada 5 Maret 2020.

Trimularto. 2018. Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro   Syariah. Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. 141-158.

Potensi Halal Lifestyle Center Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Indonesia

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Sedangkan, Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri halal sendiri mencakup pola konsumsi masyarakat muslim ditengah era modern dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.

Ekonomi kreatif merupakan wujud optimis yang dibarengi dengan aspirasi dari para pelaku ekonomi dimana pengembangannya dapat dalam bentuk berwujud ataupun dalam bentuk ide-ide. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera, dan kreatif. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Perkembangan dakwah dimasa modern ini mengalami sedikit pergeseran melalui dunia fashion, khususnya fashion pada seorang muslimah. Jika kita melihat mode pakaian muslimah beberapa akhir belakangan ini, kita akan menemui sedikit perubahan yang drastis. Beberapa icon muslimah mengenakan pakaian syar’i dengan kerudung lebar yang menjuntai menutupi bagian dada dan pakaian yang jauh dari kata ketat. Ada pergeseran persepsi dari masyarakat pula yang membuat industri pakaian muslimah syar’i mulai berkembang dan mulai dilirik banyak peminat. Tidak sedikit endorse yang dilakukan oleh para public figure yang juga berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap pakaian syar’i untuk muslimah. Dengan tetap memperhatikan kaidah berpakaian syar’i untuk seorang muslimah pada masa kini, para pelaku usaha dapat tetap memdapatkan tempat dihati masyarakat, dan tak sedikit kini jika kita berjalan dan melihat sekitar betapa menyenangkannya melihat para muslimah mengenakan kerudung yang menjuntai hingga menutupi dada namun dengan tetap terlihat fashionable.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Coorporation (OIC) merepresentasikan 6,3 % setiap tahunnya. Dimana Indonesia merupakan Negara anggota OIC yang menduduki peringkat pertama penyumbang GDP tertinggi. Bermodalkan tingginya populasi umat muslim di dunia, di tambah dengan prospek GDP yang cukup menjanjikan, Indonesia akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size besar bagi berbagai sector industri. Di sisi lain, Global Islamic Economy Report (GIER) 2016-2017 memerkirakan belanja muslim global untuk produk halal mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2015. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi industri halal dari berbagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari laporan tersebut, hasilnya pelaku industri mengamini bahwa segmen ekonomi syariah tengah tumbuh tinggi. Hal ini senada juga terjadi pada milenial. Mayoritas generasi lahir pada era 1980 hingga 2000 yang disurvei tersebut merespon positif wacana ekonomi syariah. Generasi millennial dapat menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2020.

Dunia fashion Indonesia juga tidak terlepas dari minat dunia, yang termasuk di antaranya fashion muslim. Kondisi ini sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat mode fashion hijab dunia. Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian, Ibu Euis Saedah saat membuka Pameran Produk Unggulan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) bahwa dari 750 ribu IKM sandang yang ada di Indonesia, 30 % nya merupakan industri fashion muslim.

 

 

Sumber

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9871447132408.pdf

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23338

https://marketing.co.id/bertumbuh-pesatnya-pasar-muslim-milenial/

https://www.kompasiana.com/devimeilanatrisnawati/5a4ca98cdd0fa83909377975/industri-halal-indonesia-sebagai-pasar-atau-pelaku?page=all

Akad Tabbaru’ dalam Asuransi Syariah dan Perbandingannya dengan Asuransi Konvensional

Pada saat ini di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan Islami atau syariah. Perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah atau tafakul.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi dalam menjalani kehidupannya yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak berdampak langsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan yang belum pasti, dan adanya kemungkinan untuk mengalami kerugian atau kehilangan. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap adanya perlindungan atau jaminan asuransi untuk  mengatasi atau mencegah ketidakpastian yang mengandung resiko dan menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asurasi syariah telah hadir dengan berprinsipkan syariah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

            Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada suransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut Tabbaru’.

Kata tabarru’ berasal dari bahasa arab tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang bermakna  sumbangan, kebajikan, atau derma. Menurut jumhur ulama pengertian tabarru adalah perjanjian yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi dan dilakukan secara sukarela. Adapun,  menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad Tabarru’ banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Syariah, Tabarru’ digunakan untuk produk anjak piutang syariah dan produk bank garansi syariah, sedangkan dalam Perusahaan Asuransi digunakan dalam produk jasa asuransi pendidikan syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi kendaraan syariah, dan asuransi haji. Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja serta Tafakul menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Tafakul memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara Tafakul dan asuransi konvensional secara umum akibat digunakannya akad Tabarru’:

  1. Pengelolaan Risiko
    Pada dasarnya, dalam Tafakulsekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (Tabarru’). Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan dalam Tafakul adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

    Sedangkan dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.

  2. Pengelolaan Dana
    Pengelolaan dana yang dilakukan dalam Tafakul bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis Tafakul itu sendiri.

    Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransiakan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

  3. Sistem Perjanjian
    Dalam Tafakul hanya digunakan akad hibah (Tabarru’) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.
  4. Kepemilikan Dana
    Sesuai dengan akad yang digunakan, maka dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.
  5. Pembagian Keuntungan
    Dalam Tafakul, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi  tersebut. Namun, akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.
  6. Kewajiban Zakat
    Perusahaan Tafakul mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional.
  7. Klaim dan Layanan
    Dalam Tafakul, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Di sini diterapkan sistem penggunaan kartu (cashless) dan membayar semua tagihan yang timbul. Selain itu,
    satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga, sehingga premi yang dikenakan oleh Tafakul juga akan lebih ringan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, di mana setiap orang akan memiliki polis sendiri dan premi yang dikenakan tentu akan lebih tinggi.

    Tafakul juga memungkinkan kita untuk bisa melakukan double claim, sehingga kita akan tetap mendapatkan klaim yang kita ajukan meskipun kita telah mendapatkannya melalui asuransi kita yang lain.

  8. Pengawasan
    Dalam proses pelaksanaa Tafakul, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

Di setiap lembaga keuangan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam Tafakul, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya.
Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

  1. Dana Hangus
    Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun, hal seperti ini tidak berlaku dalam Tafakul, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana Tabarru’.

 

KESIMPULAN

 

Pada dasarnya asuransi syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kita sebagai calon pengguna wajib memahami dan bisa mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Sesuaikan kebutuhan kita dengan jenis asuransi yang kita gunakan, dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut. Namun, sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim menerapkan dan mempraktikkan ekonomi syariah dalam kehidupan bermu’amalah, salah satunya melalui penggunaan Tafakul. Serta, dengan maraknya penggunaan Tafakul diharapkan ekonomi Islam dapat berkembang dan secara tidak langsung akan berperan besar dalam membangun ekonomi Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

KSEI MIZAN FEB UNDIP, 2011. Modul Ekonomi Islam Jilid 1 (Edisi Revisi). Jakarta: KSEI MIZAN FEB UNDIP.

Ashal, Farid Fathony, 2017. Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/529/444 (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.49 WIB)

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional (Diakses pada 03 November 2019, pada 17.00 WIB)

https://www.sharinvest.com/akad-tabarru-dan-contohnya/ (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.00 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.05 WIB)

Makalah “TAKAFUL/ ASURANSI SYARIAH” https://akuntanssyariahh.blogspot.com/2016/04/takaful-asuransi-syariah.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.05 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.07 WIB)