• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveArtikel

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah

Oleh: Falsa Dzaky Arifian

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selain lembaga keuangan mikro konvensional terdapat juga lembaga keuangan mikro syari’ah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017). LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017).

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan dan kecil. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011, secara umum ada sekitar 187.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7%) diantaranya adalah BMT (Rasyid, Abdul 2017). Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta adanya tata aturan organisasi yang baik (CGC).

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: “Good Corporate Governance” atau disingkat “GCG”), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG/tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada LKMS dibutuhkan beberapa prinsip diantarannya Transparency (Tranparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Bertanggungjawab). Professional (profesional), dan Fairness (Kewajaran). Prinsip ini berguna untuk meningkatkan kinerja LKMS agar semakin berkembang sehingga mampu membantu pengusaha terutama di sekto mikro.

Transparency (Tranparansi) dilakuakan LKMS misalnya dengan Laporan keuangan LKMS dapat diakses melalui website LKMS, dari mulai laporan tahunan, annual report, laporan GCG dan publikasi lainnya. Kemudian dengan tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijkan operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan lainya serta perusahaan sangat terbuka dalam kegiatan tanggung jawabnya, dari mulai kebijakan sampai pengelolaan dana yang dilakukan lembaga. Accountability (Akuntabilitas) dapat dilakukan dengan Teknologi yang sudah memadai dan kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan. Responsibility (Bertanggungjawab) dilakukan dengan LKMS sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi koperasi syariah, dari mulai kelembagaan, operasional system syariah dan tanggungjawab socialkemudian dana penyetoran simpanan dikelola untuk dijadikan sebagai pembiayan ke nasabah lain dan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut akan di gunakan untuk pengundian hadiah. Professional (profesional) dilakukan dengan setiap bagian pengelola BMT bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain. Lalu, Fairness (Kewajaran) dapat dijalankan LKMS dengan setiap karyawan LKMS memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari mulai pemenuhan shalat dhuha, dan pemberian materi islami dan setiap operasional LKMS harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas (Huda, Choirul 2018). Apabila prinsip ini dapat dijalankan pastinya akan semakin besar kebermanfaatan LKMS terhadap semua pihak terkait.

Kelimanya prinsip di atas bukan hanya dibutuhkan oleh LKMS, namun juga dibutuhkan lembaga keuanagn lain misalnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, LKMS memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yang sudah yaitu Partnership (kemitraan/silaturrahim) (Trimulato, 2018). Prinsip ini akan semakin memperkuat LKMS yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (Rasyid, Abdul 2017).

Referensi

Huda, Choirul. 2018. Penerapan Prinsip GCG ( Good Corporate Governance ) Pada      Produk Si WADIAH ( Simpanan Wajib Berhadiah ) (Studi Kasus Baitul Mal     Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah Ungaran). Semarang: Universitas Islam Negeri            Walisongo.

Rasyid, Abdul. 2017. Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di          Indonesia. Dalam https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang- lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/ diakses pada 5 Maret 2020.

Trimularto. 2018. Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro   Syariah. Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. 141-158.

Potensi Halal Lifestyle Center Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Indonesia

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Sedangkan, Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri halal sendiri mencakup pola konsumsi masyarakat muslim ditengah era modern dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.

Ekonomi kreatif merupakan wujud optimis yang dibarengi dengan aspirasi dari para pelaku ekonomi dimana pengembangannya dapat dalam bentuk berwujud ataupun dalam bentuk ide-ide. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera, dan kreatif. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Perkembangan dakwah dimasa modern ini mengalami sedikit pergeseran melalui dunia fashion, khususnya fashion pada seorang muslimah. Jika kita melihat mode pakaian muslimah beberapa akhir belakangan ini, kita akan menemui sedikit perubahan yang drastis. Beberapa icon muslimah mengenakan pakaian syar’i dengan kerudung lebar yang menjuntai menutupi bagian dada dan pakaian yang jauh dari kata ketat. Ada pergeseran persepsi dari masyarakat pula yang membuat industri pakaian muslimah syar’i mulai berkembang dan mulai dilirik banyak peminat. Tidak sedikit endorse yang dilakukan oleh para public figure yang juga berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap pakaian syar’i untuk muslimah. Dengan tetap memperhatikan kaidah berpakaian syar’i untuk seorang muslimah pada masa kini, para pelaku usaha dapat tetap memdapatkan tempat dihati masyarakat, dan tak sedikit kini jika kita berjalan dan melihat sekitar betapa menyenangkannya melihat para muslimah mengenakan kerudung yang menjuntai hingga menutupi dada namun dengan tetap terlihat fashionable.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Coorporation (OIC) merepresentasikan 6,3 % setiap tahunnya. Dimana Indonesia merupakan Negara anggota OIC yang menduduki peringkat pertama penyumbang GDP tertinggi. Bermodalkan tingginya populasi umat muslim di dunia, di tambah dengan prospek GDP yang cukup menjanjikan, Indonesia akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size besar bagi berbagai sector industri. Di sisi lain, Global Islamic Economy Report (GIER) 2016-2017 memerkirakan belanja muslim global untuk produk halal mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2015. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi industri halal dari berbagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari laporan tersebut, hasilnya pelaku industri mengamini bahwa segmen ekonomi syariah tengah tumbuh tinggi. Hal ini senada juga terjadi pada milenial. Mayoritas generasi lahir pada era 1980 hingga 2000 yang disurvei tersebut merespon positif wacana ekonomi syariah. Generasi millennial dapat menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2020.

Dunia fashion Indonesia juga tidak terlepas dari minat dunia, yang termasuk di antaranya fashion muslim. Kondisi ini sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat mode fashion hijab dunia. Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian, Ibu Euis Saedah saat membuka Pameran Produk Unggulan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) bahwa dari 750 ribu IKM sandang yang ada di Indonesia, 30 % nya merupakan industri fashion muslim.

 

 

Sumber

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9871447132408.pdf

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23338

https://marketing.co.id/bertumbuh-pesatnya-pasar-muslim-milenial/

https://www.kompasiana.com/devimeilanatrisnawati/5a4ca98cdd0fa83909377975/industri-halal-indonesia-sebagai-pasar-atau-pelaku?page=all

Akad Tabbaru’ dalam Asuransi Syariah dan Perbandingannya dengan Asuransi Konvensional

Pada saat ini di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan Islami atau syariah. Perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah atau tafakul.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi dalam menjalani kehidupannya yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak berdampak langsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan yang belum pasti, dan adanya kemungkinan untuk mengalami kerugian atau kehilangan. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap adanya perlindungan atau jaminan asuransi untuk  mengatasi atau mencegah ketidakpastian yang mengandung resiko dan menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asurasi syariah telah hadir dengan berprinsipkan syariah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

            Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada suransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut Tabbaru’.

Kata tabarru’ berasal dari bahasa arab tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang bermakna  sumbangan, kebajikan, atau derma. Menurut jumhur ulama pengertian tabarru adalah perjanjian yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi dan dilakukan secara sukarela. Adapun,  menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad Tabarru’ banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Syariah, Tabarru’ digunakan untuk produk anjak piutang syariah dan produk bank garansi syariah, sedangkan dalam Perusahaan Asuransi digunakan dalam produk jasa asuransi pendidikan syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi kendaraan syariah, dan asuransi haji. Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja serta Tafakul menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Tafakul memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara Tafakul dan asuransi konvensional secara umum akibat digunakannya akad Tabarru’:

  1. Pengelolaan Risiko
    Pada dasarnya, dalam Tafakulsekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (Tabarru’). Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan dalam Tafakul adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

    Sedangkan dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.

  2. Pengelolaan Dana
    Pengelolaan dana yang dilakukan dalam Tafakul bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis Tafakul itu sendiri.

    Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransiakan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

  3. Sistem Perjanjian
    Dalam Tafakul hanya digunakan akad hibah (Tabarru’) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.
  4. Kepemilikan Dana
    Sesuai dengan akad yang digunakan, maka dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.
  5. Pembagian Keuntungan
    Dalam Tafakul, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi  tersebut. Namun, akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.
  6. Kewajiban Zakat
    Perusahaan Tafakul mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional.
  7. Klaim dan Layanan
    Dalam Tafakul, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Di sini diterapkan sistem penggunaan kartu (cashless) dan membayar semua tagihan yang timbul. Selain itu,
    satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga, sehingga premi yang dikenakan oleh Tafakul juga akan lebih ringan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, di mana setiap orang akan memiliki polis sendiri dan premi yang dikenakan tentu akan lebih tinggi.

    Tafakul juga memungkinkan kita untuk bisa melakukan double claim, sehingga kita akan tetap mendapatkan klaim yang kita ajukan meskipun kita telah mendapatkannya melalui asuransi kita yang lain.

  8. Pengawasan
    Dalam proses pelaksanaa Tafakul, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

Di setiap lembaga keuangan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam Tafakul, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya.
Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

  1. Dana Hangus
    Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun, hal seperti ini tidak berlaku dalam Tafakul, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana Tabarru’.

 

KESIMPULAN

 

Pada dasarnya asuransi syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kita sebagai calon pengguna wajib memahami dan bisa mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Sesuaikan kebutuhan kita dengan jenis asuransi yang kita gunakan, dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut. Namun, sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim menerapkan dan mempraktikkan ekonomi syariah dalam kehidupan bermu’amalah, salah satunya melalui penggunaan Tafakul. Serta, dengan maraknya penggunaan Tafakul diharapkan ekonomi Islam dapat berkembang dan secara tidak langsung akan berperan besar dalam membangun ekonomi Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

KSEI MIZAN FEB UNDIP, 2011. Modul Ekonomi Islam Jilid 1 (Edisi Revisi). Jakarta: KSEI MIZAN FEB UNDIP.

Ashal, Farid Fathony, 2017. Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/529/444 (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.49 WIB)

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional (Diakses pada 03 November 2019, pada 17.00 WIB)

https://www.sharinvest.com/akad-tabarru-dan-contohnya/ (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.00 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.05 WIB)

Makalah “TAKAFUL/ ASURANSI SYARIAH” https://akuntanssyariahh.blogspot.com/2016/04/takaful-asuransi-syariah.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.05 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.07 WIB)

Ijarah dalam Akuntansi Syariah di Perbankan Syariah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara’, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09)DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan Dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Akad Ijarah banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Di Bank syariah dan BMT, Ijarah digunakan untuk produk pembiayaan dan produk jasa seperti jasa ATM, save deposit box, jasa transfer dana, dan lainnya. Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank sebagai pemberi sewa, sedangkan nasabah sebagai penyewa.

Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:

  1. Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang

dibuat bersama.

  1. Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.
  2. Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar.
  3. Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

Beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah diantaranya adalah (1). Biaya perolehan aset Ijarah ; (2). Penyusutan aset Ijarah ; (3). Pendapatan ujrah ; dan (4). Biaya perbaikan aset.

Salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh perbankan syariah yakni ijarah dan IMBT, dimana bank-bank ini berbeda dalam memberlakukan pengukuran dan pengungkapan aset yang disewakan.  Tetapi standarisasi pemberlakukan akuntansi perlakuan keuntungan transaksi ijarah dan IMBT sesuai dengan ketentuan kerangka dasar seperti penentuan hak dan kewajiban semua pihak terkait (mu’ajir dan musta’jir), termasuk hak yang berasal dari transaksi yang tidak selesai dan kejadian-kejadian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan konsep keadilannya, kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, dan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan perbankan syariah untuk dapat diambil keputusan yang sah dalam bermuamalah dengan koleganya.

Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi:pengakuan dan pengukukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Penyajian Pendapatan Ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemiliharaan, perbaikan dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah bahwa pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Jadi  dalam hal pencatatan, pengukuran,pengakuan, penyajian serta pengungkapannya harus mengacu kepada PSAK 107 tentang akutansi ijarah.Jangan sampai niat bank syariah untuk mempermudah nasabah untuk memeroleh pembiayaan justru mengabaikan peraturan sebagaimana mestinya. Keteraturan dan kesesuaian ini sangat penting guna menjamin kesahihan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah, karena alangkah indahnya jika pembiayaan ijarah yang diberikan tidak menyimpang sebagaimana standar yang mengaturnya. Penting bagi bank syariah yang selama ini telah memberikan pembiayaan ijarah namun belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar ada.

DAFTAR PUSTAKA

Syafi’e, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid. 1994. Fikih Sunnah. Bandung : Alma’arif

https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-ijarah/ (diakses 20 Oktober 2019)

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TERHADAP HALAL FASHION

(KSEI FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO)

 

Industri Halal mempunyai 10 sektor dengan kontribusi yang paling besar yaitu financial, food, wisata dan perjalanan, fashion, kosmetik, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2017 merilis Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia.

Lifestyle merupakan cerminan seseorang dalam cara menjalani hidup, cara menggunakan dan mengalokasikan waktu, serta mengatur pola hidup. Sebagian masyarakat sangat memperhatikan bagaimana gaya hidup yang akan dijalani. Hal ini menjadi sangat penting ketika lifestyle dapat menunjukkan cerminan kepribadian seseorang. Terlebih bagi umat muslim yang sudah mempunyai tatanan kehidupan yaitu dengan aturan Islam. Bagaimana segala aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam menunjukkan bahwa sangatlah jelas gaya hidup sebagai seorang muslim yang ideal yaitu dengan bergaya hidup halal yang mana akan bergantung pada hukum Islam itu sendiri.

”Dan (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al-A’râf/7:157)”

Fashion dapat dianggap sebagai bagian dari budaya konsumen yang mendefinisikan identitas melalui konsumsi fashion. Menurut Cardoso et al. (2010), busana digunakan untuk mengkomunikasikan identitas sosial sebagai kode dan sebagai bentuk ekspresi diri. Globalisasi Islam dan gaya hidup konsumen. Muslim yang berkembang di Timur Tengah, Eropa dan Asia telah menghasilkan konten yang berfokus pada Islam yang muncul di banyak media telekomunikasi. Menurut versi Beta dan Hum (2011), penyebaran Muslim di seluruh dunia telah menjadi faktor yang membantu media gaya hidup Muslim untuk berkembang dan media Muslim untuk menyebar secara global.

Jilbab terlihat membedakan wanita Muslim dari wanita non-Muslim. Jilbab adalah lambang perempuan muslim. Tren Hijab kontemporer melindungi kesederhanaan seseorang dengan perpaduan ekspresi diri dan mereka terinspirasi oleh tren terbaru dalam mode mainstream. Fashion Hijab adalah individual gaya yang sangat besar dalam memakai Hijab. Kesempatan untuk mendefinisikan kembali simbol perempuan Muslim dalam pengembangan hijabistas belum ditemukan. Selama bertahun-tahun, busana jilbab telah berevolusi untuk melibatkan wanita Muslim dalam gaya mainstream, tetapi faktor yang mempengaruhi busana jilbab selain agama belum ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan sekaligus minat mahasiswa Universitas Diponegoro, terhadap halal fashion. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 102 orang responden Muslim dan non-Muslim. Responden merupakan mahasiswa aktif Universitas Diponegoro dari berbagai fakultas.

Diagram 1

Fashion atau penampilan merupakan salah satu unsur penting bagi seseorang. Hal ini terbukti sebanyak 64% responden berpendapat bahwa mereka sangat mempedulikan penampilan sehari-hari. Outfit yang digunakan seseorang dalam kesehariannya, tergantung kepada selera orang tersebut dan tren yang sedang berkembang. Salah satu tren fashion yang berkembang dewasa ini adalah halal fashion. Fashion yang digunakan dapat berpengaruh kepada produktifitas sehari-hari, karena fashion itu akan mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang.

Diagram 2

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa 72% dari responden atau sekitar 73 orang mengetahui tentang halal fashion. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa halal fashion merupakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam. Meskipun halal fashion ini sesuai dengan syariat Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dikonsumsi oleh orang-orang non muslim.

Diagram 3

Kebayakan dari mereka juga telah mengetahui tentang perintah untuk menggunakan halal fashion tersebut. Salah satu perintah untuk menggunakan halal fashion terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 31.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. (Q.S. An-Nur ayat 31)

 

Maksud dari ayat di atas adalah perempuan harus menahan pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga melarang perempuan untuk memamerkan perhiasan secara berlebihan. Perempuan juga diwajibkan untuk menggunakan kerudung yang menutupi dada mereka.

Diagram 4

Dengan pengetahuan tentang halal fashion tersebut, sekitar 82% atau 87 orang dari mereka menyatakan tertarik untuk menggunakan halal fashion. Ketertarikan ini bukanlah wacana belaka, hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan halal fashion di Indonesia dewasa ini. Sedangkan sisanya sekitar 18% atau 15 orang menyatakan tidak tertarik untuk menggunakan halal fashion tersebut. Mereka lebih nyaman dengan pakaian yang mereka gunakan saat ini. Menurut mereka, halal fashion tidak semenarik pakaian modern, banyak kelebihan pakaian modern yang tidak dimiliki oleh halal fashion. Diantaranya halal fashion itu menimbulkan rasa gerah bagi pengguna, sedangkan pakaian modern sangat nyaman. Tren pakaian modern juga terlihat lebih menarik dari pada halal fashion bagi sebagian orang.

Penulis mencantumkan beberapa sample cara berpakaian masa kini kepada responden. Diantaranya yaitu :

Gambar 1 merupakan cara berpakaian yang terbuka, seperti perempuan tanpa kerudung dengan baju dan celana ketat, sedangkan laki-laki menggunakan celana pendek. Gambar 2 merupakan pakaian yang sudah mulai menutui aurat. Perempuan sudah menggunakan kerudung walaupun belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki telah menggunakan celana panjang. Gambar 3 merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan telah menggunakan kerudung dang menutupi sampai ke dada dan menggunakan pakaian longgar. Laki-laki menggunakan baju muslim dan celana panjang sekaligus menggunakan peci. Gambar 4 merupakan pakaian wanita bercadar yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Sedangkan laki-laki menggunakan jubah sampai ke mata kaki. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Dari diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari resonden mengkonsumsi produk seperti ditunjukan oleh gambar 2, yaitu pakaian dengan kerudung oleh perempuan tetapi belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki dengan baju lengan pendek dan celana jeans panjang. Sedangkan pakaian ideal menurut kebanyakan responden yaitu gambar 3 yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan menggunakan kerudung dan menutupi sampai ke dada. Sedangkan pakaian laki-laki juga telah menutupi aurat secara sempurna dari pusar sampai ke lutut.

 

Minat mahasiswa Universitas Diponegoro akan halal fashion sudah cukup tinggi, hanya diperlukan sedikit dorongan dari beberapa pihak agar halal fashion ini dapat berkembang pesat dilingkungan Universitas Diponegoro. Jika kita dapat mengembangkan halal fashion, hal ini dapat menjadi tren baru yang mampu bersaing dengan pakaian modern lainnya.

Pentingnya Zakat di Era Revolusi Industri 4.0

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, insiatif, usaha, dan resiko.

Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Secara teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan). Zakat merupakan institusi resmi syari’at Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.

Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Seiring dengan dinamika zaman yang terus bergulir hingga berada pada era revolusi industri 4.0, syariat zakat tetap dan terus hidup serta tertanam di dalam setiap jiwa-jiwa orang yang bertaqwa. Bahkan di era revolusi industri 4.0, dukungan teknologi semakin mengukuhkan syariat zakat.

Bagi pergerakan zakat, teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan muzaki untuk menunaikan zakat, menguatkan tata kelola zakat dan memberikan akses bagi mustahik terhadap program-program penyaluran zakat. Dengan demikian, ketiga dimensi zakat, yakni dimensi muzaki, tata kelola dan mustahik ikut terdorong dengan adanya revolusi industri 4.0.

Pertama, dimensi muzaki. Dari dimensi muzaki, keberadaan teknologi telah berkontribusi di dalam memudahkan muzaki di dalam menunaikan kewajiban syariat zakat. Di manapun dan kapanpun waktunya, muzaki dapat menunaikan kewajibannya.

Maka dengan kondisi seperti ini, tak ada alasan lagi untuk saat ini bagi wajib zakat untuk tidak menunaikan kewajiban dalam berzakat. “Maka Nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan?,” begitu Allah SWT berfirman di dalam QS Ar-Rahman.

Kemajuan teknologi saat ini benar-benar harus dioptimalkan untuk meraih keberkahan di dalam menunaikan zakat. Dengan demikian sesungguhnya keberadaan Lembaga Pengelola Zakat yang diamanahkan negara yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas ), Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dalam rangka memberikan jaminan dan memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wajib zakat di dalam menunaikan rukun Islam yakni: syariat zakat.

Kedua, dimensi tata kelola. Dari dimensi tata kelola, keberadaan teknologi telah mampu memperkuat tata kelola lembaga pengalola zakat untuk menjalankan proses akuntabilitas dan transparansi kepada stakeholders terkait baik kepada pemerintah, swasta maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Membaiknya akuntabilitas dan transparansi selanjutnya mampu memberian peningkatan terhadap trust para stakeholders sehingga pengumpulan zakat semakin meningkat dan manfaat zakat kepada mustahik semakin dirasakan.

Ketiga, dimensi penyaluran. Dari dimensi penyaluran sebagai acuan utama adalah mustahik zakat yang mencakup 8 (delapan) asnaf sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yaitu bahwa sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, dari berbagai faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas mengenai peran zakat di era revolusi industri 4.0 ini kita sebagai generasi muslim milenial sudah seharusnya ikut berkontribusi secara maksimal terkait perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa belajar, berdiskusi, dan bahkan berkontribusi secara langsung untuk memajukan dan mengembangkan peran zakat di era revolusi industri 4.0 saat ini dan tentunya juga dapat bermanfaat di berbagai sektor lainnya seperti ekonomi, sosial dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Efri S. 2018. Zakat di Era Revolusi Industri. https://sharianews.com/posts/zakat-di-era-revolusi-industri-40 (diunggah pada 21 September 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0 (diunggah pada 21 September 2019)

Utomo, Ari. Makalah Fungsi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat. https://www.academia.edu/33778764/MAKALAH_FUNGSI_ZAKAT_UNTUK_KESEJAHTERAAN_UMAT.doc (diunggah pada 21 September 2019)

Peran BMT (Baitul Mal Wattamwil) untuk Meningkatkan UMKM di Indonesia

Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip – prinsip syariah, untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan BMT berlandaskan syariat-syariat Islam dan berazaskan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan namanya, BMT memiliki 2 fungsi, yaitu :

  1. Baitul maal (fungsi sosial)

Berdasarkan fungsi ini, BMT tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Produk dari baitul maal ini diantaranya adalah peminjaman dana usaha kepada anggota atau masyarakat dengan bunga 0%. Hal ini membuktikan bahwa BMT tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan. Selain itu, BMT juga berperan untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

  1. Baitut tamwil (fungsi komersial)

BMT bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Caranya antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.Dalam hal ini, BMT menerapkan prinsip mudharabah dengan cara bekerja sama dengan pengusaha UMKM yang ada di daerah.

Pada dasarnya, konsep BMT hampir sama dengan koperasi, dimana masing-masing menggunakan instrument berupa tabungan atau iuran anggota ketika awal masuk sebagai anggota yang dinamakan tabungan atau iuran pokok. Selain itu, ada juga iuran wajib yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada iuran sukarela yang tidak ditentukan waktunya. Baik anggota BMT maupun anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus konsumen dari usaha mereka sendiri.Perbedaan antara BMT dan Koperasi diantaranya terletak pada landasan operasionalnya. BMT berlandaskan prinsip-prinsip syariah sedangkan koperasi berlandaskan prinsip konvensinal. Perbedaan lain adalah kita mengenal berbagai macam koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, dan lain-lain. Sedangkan BMT tidak memiliki jenis lain.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak BMT yang tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat mayoritas pendudunya yang beragama Islam. Tidak seperti bank, BMT yang bersifat lembaga keuangan mikro, dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga BMT dapat turut serta membantu pendanaan masyarakat tersebut. Hal ini juga akan turut membantu Indonesia untuk menjadi  juru kunci perekonomian syariah dunia.

 

 

Daftar pustaka

http://juraganmakalah.blogspot.com/2014/03/koperasi-dan-baitul-mall-wa-tamwil.html, diakses 8 September 2019

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html, diakses 8 september 2019

https://www.hestanto.web.id/bmt/, diakses 8 september 2019

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. ANALISIS NORMATIF  UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013  TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Pandangan Islam Terhadap Investasi

Pengertian investasi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

Pada umumnya investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

 

 

Bagaimana Islam memandang investasi

Sedangkan dalam hukum Islam istilah investasi disebut mudharabah adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehinga ia mendapatkan prosentase keuntungan.

 

Investasi sendiri melibatkan dua orang, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai dalam melakukan usaha / bisnis, kedua pihak yang tidak mempunyai modal tetapi pandai dalam melakukan usaha / bisnis. Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu (pembagian untung dan rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal dengan musyarakah. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak yang lainnya.

 

Keputusan Majma Fiqh Al-Islami menyebutkan, “Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”.

 

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma’ ulama yang memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua.

 

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut ini:

  1. Pelaku (investor)

Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baliqh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), Al- ‘Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).

 

  1. Akad perjanjian

Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis / kerjasama.

 

  1. Obyek transaksi

Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.

  • Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang / komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis. Mengapa dilarang menggunakan barang komoditi? Ya, alasannya adalah karena ketidak jelasan besar kecilnya keuntungan saat pembagian keuntungan. Dan dari ketidak jelasan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.
  • Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jual beli minuman keras, daging babi / anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan atau yang sejenisnya.
  • Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

 

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur’an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf 12: ayat 46-50.

 

Macam macam investasi

  1. Deposito Syariah

mekanisme deposito syariah ini cukup sederhana, nasabah memberikan modal kepada bank syariah untuk berbisnis.

Pembagian hasilnya nanti akan disepakati persen dikalikan hasil dan biasanya ada akad yang akan disetujui terlebih dahulu di awal dan hasilnya akan dibagi di akhir periode.

  1. Reksadana Syariah

imbal hasil dari reksadana syariah ini bisa lebih besar daripada reksadana konvensional.

Seperti yang kita ketahui, investasi reksadana ini sangat terjangkau, bisa dimulai dari Rp100.000 saja. Investasi reksadana syariah ini juga dilakukan pada efek yang sesuai dengan syariah. Reksadana syariah ini sendiri memiliki proses cleansing yang di reksadana konvensional tidak ada.

Proses cleansing ini sendiri adalah proses pembersihan kekayaan reksadana dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang yang didapat selama proses investasi berlangsung.

3.sukuk

obligasi syariah disebut sukuk sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk ini sendiri sering digunakan oleh pemerintah dan ada juga perusahaan untuk mencari modal. Dalam transaksi sukuk ini, pemberi pinjaman atau investor tidak akan menerima bunga.

 

Tetapi, terdapat imbal hasil yang timbul dari manfaat penggunaan dana yang diberikan melalui sukuk ini. Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari dua, yaitu sukuk tabungan dan sukuk ritel.Perbedaannya hanyalah pada sifat dari masing-masing sukuk ini.

 

  1. Saham Syariah

saham syariah adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah, tetapi bukan saham dengan hak istimewa.

Saham-saham syariah ini merupakan saham dari perusahaan yang menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah.

Biasanya, saham-saham syariah bukan perusahaan di bidang perbankan konvensional yang memberikan bunga, produsen rokok, alcohol, makanan haram dan perusahaan yang memiliki pinjaman mengandung riba.

 

Anjuran investasi dalam Islam

Pada nyatanya masih banyak orang yang enggan untuk menginvestasikan hartanya padahal dalam islam investasi dianjur kan dari pada menumpuk hartanya. Dalam islam pun melarang keras untuk menumpuk-numpuk hartanya sehingga tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan investasi harta yang kita miliki dapat digunakan orang lain dengan syarat tertentu. Anjuran nvestasi juga tidak hanya dalam al-qura’an saja di dalam hadis juga terdapat anjuran untuk berinvestasi

 

Dalam ekonomi islam investasi merupakan kegiatan yang  tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia saja melainkan di akhirat juga. Investasi juga  bukan hanya ditujukan untuk memperkaya investor saja akan tetapi lebih kearah memberikan mashlahah ke pada masyarakat luas. Namun,hal ini juga tergantung pada niat awal investor. Nilai – nilai syariat harus menjadi landasan utama dalam melakukan investasi. Dalam islam, investasi bukan hanya bernilai ekonomi,akan juga bernilai religi dan bentuk pengamalan agama seseorang.

 

Dengan investasi kita juga dapat belajar bagaimana mengelola keuangan kita dengan benar. Berinvestasi tidak perlu dengan modal yang banyak,bagi kita pemula untuk melatih diri kita agar mampu mengatur keuangan yang kita miliki kita wajib belajar berinvestasi secara sederhana saja. Investasi ini tidak jauh dari menabung yang mana sama-sama bertujuan untuk menghemat uang yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan manfaatnya. Investasi adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan masa depan,yang mana kita tidak akan pernah tau bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi di masa yang akan datang. Sehingga melatih kedisiplinan dalam diri untuk selalu mengelola uang dan menyisihkan untuk berinvestasi yang mana kedisiplinan merupakan salah satu karakter umat Islam.

 

Daftar pustaka:

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Investasi

 

PANDANGAN ISLAM TENTANG INVESTASI

 

https://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/macam-investasi-syariah-indonesia/amp/

 

https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ulfakhairatun/anjuran-berinvestasi-dalam-islam_5857bc22937a612d198a2abc

Alasan Mengapa Wakaf Uang Cocok Sebagai Investasi Dunia Akhirat Anda

Oleh: Mitha Cornella

Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Beruntung sekali orang yang hidup di dunia berhasil melakukan amalan yang pahalanya akan terus mengalir padanya bahkan setelah kematiannya. Salah satu dari amalan tersebut akan menjadi topik tulisan kali ini: wakaf uang.

Wakaf uang adalah jenis wakaf yang sangat fleksibel. Wakaf uang dapat didefinisikan seperti ini, perbuatan menyerahkan sejumlah uang oleh wakif (orang yang berwakaf) kepada nazhir (pengelola dana wakaf) untuk dapat dimanfaatkan bagi penegakan agama Islam maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti: pembiayaan dakwah, pendidikan, pembangunan masjid, panti asuhan, dan semacamnya.

Dikutip dari “ Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial” dalam Jurnal al-Awqaf, oleh Cholil Nafis. Jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp. 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul sejumlah Rp. 24 triliun setiap tahun. Jika ada 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana sebesar Rp. 60 triliun. Jika terdapat 1 juta saja umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100 ribu/bulan, maka akan diperoleh dana sebesar 100 miliyar tiap bulannya, atau 1,2 triliun per tahun.

Sementara menurut Edwin Nasution, potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diasumsikan sebesar 10 juta jiwa dengan penghasilan antara 500 ribu hingga 10 juta rupiah, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun.

Dengan begitu, tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah dulu untuk dapat berwakaf. Kita dapat mewaqafkan 100.000 saja dari uang kita, uang tersebut akan diakumulasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi modal yang besar untuk memberdayakan umat.

Sekarang ini, kita lebih dimudahkan lagi dengan hadirnya berbagai layanan untuk berwakaf uang berbasis digital. Kegiatan berwakaf menjadi semakin praktis dan efisien. Contohnya saja melalui aplikasi mobile phone e-Salaam yang diluncurkan oleh Cimb Niaga.

Melalui aplikasi ini, kita akan ditunjukkan pada beberapa nazhir yang Insya Allah terpercaya, diantaranya: Yayasan Waqaf ar-Risalah, Baitul Maal Hidayatullah, Dompet Dhuafa, Global Wakaf, iWakaf, PPPA Daarul Quran, Wakaf Al-Azhar. Kemudian, kita dapat mewakafkan sejumlah uang menurut kemampuan dan kerelaan kita dengan jumlah minimal adalah Rp. 10.000.

Sebagai tambahan untuk kita pikirkan bersama, wakaf uang ini tidak hanya bermanfaat sebagai penyuplai pahala bagi waqif, sedang keuntungan di dunia diperoleh oleh mauquf alaih ( penerima dana wakaf) dan nazhir saja. Wakaf uang adalah investasi dunia-akhirat.

Jika dana wakaf tepat sasaran dan berhasil menambah pendapatan masyarakat yang ekonominya lemah, maka daya beli kelompok tersebut akan meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat, ekonomi tumbuh, sehingga pemasukan pemerintah dari pajak juga meningkat, sementara masyarakat lemah yang telah berdaya juga akan menginfakkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah dan bermanfaat bagi manusia lain. Dan terjadilah manfaat berantai dari salah satu instrumen sedekah ini.

Gambaran tersebut membenarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:261. “ Perumpamaan ( infak yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatgandakan (ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) dan Maha Mengetahui.”

Pada kenyataannya, ganjaran yang dilipatkan 700x oleh Allah bukan hanya pahala untuk akhirat saja, namun manfaatnya di dunia juga amat terasa.

Memang begitulah seharusnya kehidupan ekonomi masyarakat muslim. Bukan  tentang bagaimana memenuhi keinginannya semaksimal mungkin, namun mengenai bagaimana agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Termasuk kebutuhannya yang sangat besar akan bekal untuk akhirat yang dengan itu akan membuatnya berkontribusi dalam memajukan peradaban manusia. Dan membuatnya tercatat sebagai orang yang mempunyai amal jariyah di sisi Tuhannya.

 

Daftar Pustaka :

Badan  Wakaf Indonesia. 2007. Memahami Wakaf Uang. https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57, diakses 14 Mei 2019

Hasan, Sudirman. Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf, diakses 16  Mei 2019

https://keuangan.kontan.co.id/news/optimalkan-digital-banking-cimb-niaga-syariah-luncurkan-aplikasi-e-salaam, (18 Mei 2019)

Halal Haramnya E-Money dalam Perspektif Syariah

Perkembangan teknologi dunia saat ini telah memasuki era digital yang mana semua hal dimudahkan dengan adanya internet. Digitalisasi telah merambah ke  segala aspek kehidupan kita termasuk bidang perekonomian. Dengan adannya digitalisasi dalam perekonomian telah melahirkan produk-produk ekonomi digital seperti fintech dan e-money. Fintech merupakan singkatan dari kata financial and technology, yang dapat diartikan sebagai inovasi dalam bidang keuangan yang berbasis internet. Sedangkan e-money (uang elektronik) adalah salah satu layanan dari fintech untuk transaksi pembayaran dengan uang elektronik. Fintech E-money memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Dengan e-money, resiko memegang uang tunai menjadi lebih kecil, sehingga konsumen tidak perlu membawa sejumlah uang tunai untuk pembayaran yang besar, hanya bermodalkan smartphone saja konsumen bisa melakukan pembayaran. Sekarang ini fintech e-money di Indonesia, seperti ovo dan go-pay, menjadi populer dan menjadi fenomena di tengah masyarkat karena masifnya penggunaan internet dan smartphone. Lalu, bagaimanakah hukumnya e-money ovo dan go-pay dalam sudut islam? Apakah boleh ataukah haram? Dan akad-akad apa saja yang terkait dengan e-money (uang elektronik)?

E-Money: Keunggulan dan Kekurangannya

Menurut Bank Indonesia Uang Elektronik (E-Money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Secara umum uang elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang elektronik dalam bentuk kartu dimana identitas pemegang terdaftar pada penerbit, dan uang elektronik yang menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya, seperti ovo dan go-pay.

Keunggulan uang elektronik bersifat praktis karena tidak perlu membawa fisik uang, serta transaksi menjadi lebih cepat, karena tidak perlu membawa uang tunai hanya dengan menempel kartu atau memindai barcode saja kita sudah melakukan pembayaran. Selain itu, resiko keamanan terkait uang tunai akan berkurang, dan setiap pengeluaran bisa dilacak sehingga memudahkan dalam mengelola uang. Sedangkan kekurangan uang elektronik adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima uang elektronik, seperti di pasar tradisional dan di warung-warung kecil. Uang elektronik mempunyai resiko pencurian, penyalahgunaan transaksi, serta kartu hilang dan rusak.

Akad-Akad Syariah terkait E-Money

  • Akad Sharf (tukar-menukar mata uang)

Uang elektronik dipersamakan dengan uang tunai hanya saja berbeda wujudnya. Uang tunai berwujud uang kertas atau logam sedangkan uang elektronik berupa nilai uang yang tersimpan dalam media elektronik. Sehingga, uang tunai (cash) dapat ditukarkan menjadi uang elektronik dengan syarat jumlahnya harus sama. Hanya wujudnya saja yang berubah, tetapi nilai nominal uang tersebut tetap sama.

  • Akad Wadiah (akad titipan)

Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant).

  • Akad Ijarah Maushufah fii Dzimmah

Uang elektronik diperbolehkan dengan menggunakan akad Ijarah Maushufah fii Dzimmah, yaitu sewa yang pembayarannya diawal dan manfaatnya diperoleh kemudian. Misalnya orang memesan ojek online dengan pembayaran ovo atau go-pay, maka saldonya akan otomatis berkurang dan manfaatnya akan diperoleh kemudian.

E-Money dalam Pandangan Hukum Syariah

Uang elektronik pada dasarnya sama saja dengan uang biasa karena berfungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Dalam perspektif syariah, semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi ketentuan dalam prinsip-prinsip syariah sebagai berikut.

  1. Tidak mengandung maysir (unsur perjudian, atau spekulasi yang tinggi)
  2. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan
  3. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang belebihan)
  4. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat

Namun, uang elektronik mempunyai potensi unsur gharar, alat tukar yang abstrak. Tidak ada wujud bendanya sebagaimana uang tunai. Hanya berupa angka-angka digital yang tersimpan dalam chip atau server. Namun demikian, keberadaan potensi gharar dalam uang elektronik tidak otomatis menjadikan hukumnya haram dari sisi syariah, sebab tidak semua yang gharar itu haram, tetapi ada beberapa kriteria gharar yang diperbolehkan dalam jual beli sebagai berikut.

  1. Gharar yang sedikit

Jika terjadi gharar dalam suatu akad, tatapi itu sedikit dan tidak diperhitungkan maka gharar itu tidak membuat haram. Gharar yang sedikit itu adalah gharar yang sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.

  1. Gharar dalam akad tabarru’

Akad tabarru’ adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya. Jika terjadi gharar tidak menjadikan akandnya haram karena tidak ada yang merasa dirugikan.

  1. Gharar bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual-belikan. Sedangkan jika gharar itu ada pada pengikut atau pelengkapnya saja maka dibolehkan. Berdasarkan kaidah:

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

(Gharar) itu dimaafkan dalam pengikut/pelengkap, tapi tidak dalam selain pelengkap (inti objek akad).

  1. Ada hajat

Para ulama juga sepakat jika ada hajat syar’i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung gharar, maka akad itu dibolehkan.22 Imam an-Nawawi mengatakan:

إذا دعت الْاجة إلَ ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتَاز عنه إلا بمشقة

أو كان الغرر حقيرا جاز البيع

Jika ada hajat/kebutuhan terhadap transaksi yang mengandung gharar dan hal itu tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan, atau ghararnya sedikit, maka jual-beli itu boleh.

Kesimpulan

Adanya uang elektronik memberikan manfaat yang besar untuk kemudahan dan kepraktisan dalam kegiatan perekonomian. Dalam perpsektif syariah, akad yang paling mendekati untuk uang elektronik adalah akad sharf (pertukaran mata uang). Sebab dengan akad sharf uang hanya berubah wujudnya saja dari tunai menjadi uang elektronik dan jumlahnya tetap sama. Dalam uang elektronik terdapat unsur gharar, tidak jelas sifat fisik uangnya. Unsur gharar tersebut tidak menjadikan uang elektronik haram hukumnya, namun ada kriteria gharar yang diperbolehkan seperti yang telah disebutkan diatas. Jadi, meskipun ada ghararnya uang elektronik hukumnya boleh untuk digunakan.

 

Daftar Pustaka:

Anam, Choiril. 2018. E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah. Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1.

Wahab, Muhammad Abdul. 2019. Gharar dalam Transaksi Modern. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Diunduh dari www.rumahfiqih.com

https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5580ffd1e022bd03320e7771/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah?page=all