• 0858-6827-5728 (Boma)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveArtikel

Weekly Articles : Mendongkrak Ekonomi Islam Melalui Potensi Yang Dimiliki Oleh Pesantren

Mendongkrak Ekonomi Islam Melalui Potensi Yang Dimiliki Oleh Pesantren

Oleh : Maghfiroh Purnama Putri

Berdiri sejak abad ke 14 masehi, pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah. Di era 2000-an, pesantren mempunyai fungsi lain yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka munculah pesantren dengan karakteristik pengembangkan koperasi, seperti pesantren Sidogiri. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren selalu berinovasi dan memiliki respon terhadap perubahan zaman.

Pesantren memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi islam. Pertama, pesantren sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi islam. Di tengah arus globalisasi, tekanan ekonomi menjadi penyebab terjadinya disorientasi manusia. Kondisi ini membuat manusia modern menjadi lelah karena tekanan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat hidup manusia, justru berubah menjadi hal untuk mengejar dan memuaskan selera bahkan keinginan. Pada kondisi inilah, pesantren melakuan perubahan sosial dan mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi cukup dengan memenuhi kebutuhan. Mengubah gaya hidup yang konsumeris, menjadi pola hidup yang moderat.

Kedua, pesantren memiliki peran mengembangan keilmuan dan mensosialisasi ekonomi islam ke masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren merupakan lembaga pengkaderan ulama yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut agar sesuai dengan syariah. Kelebihan lainnya yaitu menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi islam kepada masyarakat dengan lebih baik.

Ketiga adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Apabila pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi islam dan berhasil maka masyarakat akan melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari riba, maysir, gharar, risywah,dlalim,jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang di tunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknonogi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian , maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang indsutri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industry. Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren perlu berinovasi dalam pengembangan produknya. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan efisiensi faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan produk dan tenaga kerja.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan di bidang ekonomi islam. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqih muamalah.

Sumber : https://www.kompasiana.com/setiadin1/potensi-pesantren-sebagai-penggerak-ekonomi-islam_58af6dfbe9afbdc80cf57772

Weekly Articles : Wisata Halal Untuk Perekonomian Indonesia Lebih Baik Lagi

Wisata Halal Untuk Perekonomian Indonesia Lebih Baik Lagi

Oleh : Heri Palakasari

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Diperkirakan 70% dari sekitar 250 juta jiwa total penduduk adalah muslim. Keadaan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariahnya. Gaya hidup halal yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memenuhinya. Salah satunya adalah pada sektor wisata halal yang banyak diminati wisatawan mancanegara dan nusantara.

Dalam catatan Mastercard-HalalTrip Muslim Millenial Travel Report 2017 (MMTR2017), perjalanan wisatawan muslim generasi milenial di dunia diprediksi akan terus tumbuh pesat hingga mencapai nilai US$ miliar pada 2025. Sementara secara keseluruhan segmen perjalanan muslim diperkirakan akan mencapai US$300 miliar di tahun 2026.

Melihat peluang tersebut, Indonesia sebagai negara dengan beragam destinasi wisata yang menakjubkan seharusnya bisa memanfaatkan secara maksimal. Akan tetapi saat ini Indonesia belum memiliki destinasi wisata halal yang banyak. Dari ribuan pulau di Indonesia, hanya ada tiga destinasi wisata halal yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Aceh. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah wisatawan muslim mancanegara yang masih sedikit datang ke Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, wisatawan dari Arab Saudi yang datang ke Indonesia hanya sekitar 150 ribu orang dari total 2,7 juta wisatawan mancanegara. Jumlah itu empat kali lebih sedikit daripada wisatawan yang datang ke Thailand dimana mayoritas penduduknya non muslim.

 Dalam mengatasi masalah tersebut tentunya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan muslim yang datang ke Indonesia. Hingga saat ini, tindakan yang diambil pemerintah antara lain adalah mempersiapkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai panduan pengembangan pariwisata halal nasional secara terintegrasi oleh kementerian Pariwisata. IMTI akan mengcover semua unsur, tidak hanya branding dimana semua provinsi akan diranking. Dalam IMTI, indikator yang digunakan merupakan bauran apa yang dipunyai Global Muslim Travel Index (GMTI), Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) dan The Halal Travel Indicator (HTI) yang menjadi bagian dalam State of the Global Islamic Economy Report inisiasi Thomson Reuters bersama DinarStandard. IMTI ini akan diluncurkan pada September 2018  dengan harapan pada tahun 2019 wisata halal di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Sebagai seorang warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mendukung program pemerintah yang berusaha memajukan industri wisata halal di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan berhasilnya pemerintah memperbanyak destinasi wisata halal di Indonesia, wisatawan mancanegara dan nusantara tentu akan semakin tertarik untuk berkunjung sehingga wisata halal nusantara dapat dikenal masyarakat dunia dan perekonomian Indonesia semakin meningkat.

Sumber :

https://www.wartaekonomi.co.id/read182788/indonesia-bisa-jadi-kiblat-wisata-halal-dunia.html/

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3375370/prospek-baik-wisata-halal-indonesia

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/11/p70uwe396-arief-yahya-imti-panduan-pengembangan-wisata-halal

Weekly Articles: Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal dan Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal (Oleh Amal Yara Putri Riana)

Bank muamalat adalah bank syariah tertua di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak terlepas dari pengaruh bank ini. Namun saat ini, Bank Muamalat menghadapi permasalahan pemodalan, Hingga akhir Desember 2017, rasio kecukupan modal Muamalat–yang saat ini masuk kategori BUKU 3– di level 13,62 persen. Jumlah tersebut di bawah rata-rata CAR bank syariah BUKU 3 yang berada di level 14,25 persen. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun memberikan keterangan bahwa pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia tersebut berada dalam kondisi baik, tetapi membutuhkan tambahan permodalan untuk ekspansi bisnis dan menumbuhkan perusahaannya lebih besar lagi.

Permasalahan terkait permodalan itu muncul tatkala banyak nasabah besar mengalami kesulitan cashflow imbas menurunnya harga komoditas. Bank-bank dengan permodalan cukup besar tidak terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, lain halnya dengan Bank Muamalat yang kondisi permodalannya dinilai pas-pasan. Oleh karena itu pemegang saham pengendalinya diminta untuk menambah modal. Pada kasus bank muamalat ini ternyata ada kendala aturan internal, pemegang saham pengendalinya tidak boleh menempatkan modal threshold dengan persentasi tertentu. Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang saham pengendali dengan presentase 32,74 persen, terbatas dalam hal penyertaan modal ke Bank Muamalat. Penyertaan maksimum adalah 22 persen dan itu membuat IDB tidak bisa tambah modal lagi. Sementara pemegang saham besar lainnya juga mengalami masalah yang sama.

Di sisi lain, para investor  juga memiliki ketertarikan untuk memberikan modalnya. Hal ini tak terlepas dari potensi besar untuk bertumbuh yang ada dalam diri Bank Muamalat. Hal itu didukung pula dengan kinerja keuangan seperti likuiditas dan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada 2017 lalu. Terkait dengan hal itu, OJK telah meminta bagi para calon investor untuk datang ke pemegang saham pengendali Bank Muamalat, yakni IDB. Namun, sampai saat ini belum ada satupun investor tersebut yang datang ke IDB dan mengajukan permohonan untuk menambah modal Bank Muamalat.

Melihat belum adanya langkah konkret dari calon investor, Bank Muamalat berharap pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dapat menjadi investor. Beberapa waktu lalu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) sempat ingin mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, upaya tersebut harus kandas dengan beberapa alasan. Sehingga membuat terbatasnya permodalan Bank Muamalat belum mendapatkan solusi. Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun yang bakal dipakai untuk memperbaiki non performing financial (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah (gross) yang masih di level 4,4 persen dan untuk ekspansi bisnis.                                 .
Sumber:

Pitoko, Ridwan Aji. 2018. Permasalahan Permodalan Bank Muamalat yang Tak Kunjung Usai. Kompas.com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/12/090000426/permasalahan-permodalan-bank-muamalat-yang-tak-kunjung-usai.

Arieza, Ulfa. 2018. Di Hadapan DPR, OJK Beberkan Permasalahan Bank Muamalat yang Butuh Modal. Okezone.com. https://economy.okezone.com/read/2018/04/11/320/1885091/di-hadapan-dpr-ojk-beberkan-permasalahan-bank-muamalat-yang-butuh-modal

 

Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam (Oleh Regina Indraswari)

Dropship???

Apa sih dropship itu? Bagaimana hukumya di dalam Islam?

Pada era modern seperti sekarang ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi.Mungkin sebagian besar orang sudah mengetahui dropship itu seperti apa. Apalagi bagi sebagian penjual online sudah tidak asing lagi di dengar, karena sebagian ada para pebinsis online menggunakan sistem dropship. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap dropship ini ?

Sistem dropshipping merupakan sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplie/toko tanpa harus menstock atau membeli barangnya terlebih dahulu. Mekanisme dalam dropship yaitu dengan cara menawarkan barangya kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier  atau toko, disertai dengan deskripsi dari barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. Setelah ada kesepakatan pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, lalu dropshipper membayar uang ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli kepada supplier. Barang yang dipesan dropshipper dikirim oleh supplier langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier.

Secara umum terdapat dua model kerja ama antara dropshipper dengan supplier, yaitu pertama supplier memberikan harga ke dropshipper lalu dropshipper menjual barang yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua harga sejak awal sudah ditentukan supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Bagaimana pandangan hukum syariah untuk dropshipping?

Hukum syariah terhadap model pertama supplier memberikan harge ke dropshipper, lalu dropshipper menjual dengan harga yang ditetapkan sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper, maka hukumnya boleh selama memenuhi segala persyaratan jual beli salam (ba’i as salam). Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan, sedang barang diserahkan di akhir. Dalil bolehnya ba’i as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa, “Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka (orang-orang Madinah) melakukan salaf(jual beli) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun.” (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293). Syarat jual beli salam yang harus diperhatikan kenyataan dropshipper adalah di mana barang yang langsung dikirim melalui supplier, padahal dalam model pertama dropshipper adalah sebagai pedagang, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah harus memiliki barang dagangan tersebut. Maka untuk memenuhi akad sah sebagai pedagang barang yang dipesan oleh konsumen harus terlebih dahulu dikirim ke dropshipper baru kemudian bisa dikirim ke konsumen.

Sedangkan hukum syariah terhadap model yang kedua dimana dropshipper tidak berperan sebagai penjual karena dropshipper tidak menetapkan harga sendiri, hukumnya tetap boleh selama masih memenuhi syarat akad samsarah  (perantara jual beli/makelar/broker) yang dibolehkan syariah.(Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, hlm 226). Dalam hal ini dropshipper sebagai seorang simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko. Implikasinya barang yang dikirm wajib diatasnamakan supplier tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Demikian pula bagi dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi, karena hal ini bertentangan dnegan hukum samsara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa trading by dropshipping itu diperbolehkan selama memenuhi syarat dalam jual beli.

Sumber : M. Shiddiq Al Jawi

Weekly Articles: “Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Peran Mahasiswa”

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki aktualisasi diri atas perannya bersama pemuda sampai saat ini peran pemuda masih sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan pengembangan pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari mereka yang memiliki kemampuan intelektualitas dan berjuang di jalur diplomasi, sampai mereka yang hanya bermodalkan semangat “merdeka atau mati” dan terjun langsung ke medan perang, memberikan kontribusi yang sangat besar.

 

Sudah tertanama dalam diri mereka  darah semangat berkobar demi perjuangnannya yerhadapa Indonesia. Buktinya adalah sekelompok mahasiswa atau pemuda juga memiliki peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan mahasiswa juga yang menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter melalui peristiwa 1998.

 

Krisis moneter yang yang dialami masyarakat yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik yang melanda Indonesia lebih dari empat tahun berjalan ini di samping itu membawa derita juga memberi berkah terselubung (blessing in disguisse). Senyatanya krisis ini memang membuat banyak orang menderita. Lebih dari 100 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan, 40-an orang nganggur, jutaan anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Lalu, akibat kerusuhan di berbagai tempat, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Tapi di tengah begitu banyak orang yang merasa kesusahan akibat krisis yang belum jelas kapan akan berakhirnya ini, tidak sedikit orang yang justru diuntungkan. Para eksportir misalnya, jelas merasa gembira dengan melemahnya mata uang rupiah. Keuntungan yang dipetik dari bisnis ekspor menjadi berlipat ganda bila diuangkan dalam rupiah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan melihat penderitaan rakyat pada masa itu. Harapan akan kesejahteraan yang ingin dicapai adalah mungkin dapat diwujudkan melalui ekonomi islam. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis skill ekonomi syariah yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospek, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dapat diterima oleh masyarakat.

 

Pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana peran mahasiswa terhadap ekonomi islam untuk kedepannya? Negara dan masyarakat mempercayai penuh mahasiswa selaku sektor pengembangan ilmu menjadikan mahasiswa mempunyai peran penting terhadap meningkatnya pertumbuhan nasional dan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi islam. Mahasiswa adalah pemegang dunia yang sudah seharusnya memiliki daya juang tinggi untuk rakyat.

 

Peran Mahasiswa

 

Peran yang sederhana dan mudah untuk dilakukan adalah pengenalan ekonomi islam melalui mulut ke mulut.  Interaksi ini sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

 

  1. Aktor

 

Peran mahasiswa sebagai aktor disini adalah mereka benar-benar mempraktikan ekonomi islam dikehidupan sehari-hari,  dengan melalukan jual-beli, sewa-menyewa secara syariah. Dengan melakukan hal demikian, syiar dilakukan mahasiswa ini akan membawa keberhasilan terhadap kemajuan ekonomi islam.

  1. Edukator

 

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik, sudah sepenuhnya menjadi madia edukator kepada masyarakat,  mengetahui dan memahami perkembangan ekonomi islam dibandingan dengan masyarakat lain. Hal ini yang menjadi dasar pemberian pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal in ni disadari mahasiswa harus terus melakukan riset tentang ekonomi islam.

 

  1. Motivator

 

Mengingat ekonomi konvensional yang sudah lebih lama berkembang di kalangan masyarakat,  tentu bukan hal yang mudah membuka wawasan dan pemikiran masyarakat untuk memahami lebih dalam ekonomi islam sebagai transaksi yang secara syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk tetap semangat sebagai motivator masyarakat untuk tetap membarikan pengetahuan tentang ekonomi islam di lingkungan masyarakat.

 

  1. Akselerator

 

Terhadap hasil yang akan diperoleh mahasiswa tidaklah cepat untuk merasa puas terhadap apa yang sudah di kerjakan. Mereka harus tetap melaksanakan perannya hingga ekonomi islam benar-benar di gunakan sebagi transaksi di dalam masyarakat. Dengan keempat cara tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, serta melahirkan mahasiswa berkarakter yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Weekly Articles: “Waspada Riba di Balik Student Loan”

Ekonomi kapitalis berbasis ribawi kian maraknya di Indonesia. Mahasiswa dipaksa ikut menekan target pertumbuhan kredit perbankan yang dianggap lamban melalui student loan. Pemerintah merecananakan penerapan program student loan atau kredit pinjaman bagi mahasiswa yang bisa membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, ada hal yang mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan dan menerapkan program tersebut.”Ketika progam ini mau diluncurkan, harus jelas nih. Jangan sama seperti program-program pinjaman pemerintah lainnya, sering diberikan cuma tanpa sosialisasi yang lengkap, sehingga yang menerima merasa itu sebagai uang berkah atau jatuh dari langit,” kata Eko Endarto. Program Student Loan sudah pernah diterapkan di Indonesia tahun 1980-an, tetapi banyk permasalahn karena sebagian besar mahasiswa tidak membayar semua pinjaman tersebut.

Jika program Student Loan ini benar terealisasi, maka akan semakin kuat kapitalisasi ribawi. Secara tidak langsung pemerintah mendidik budaya berhutang dengan riba kepada mahasiswa, sehingga menjerumuskan pemuda pada aktivitas dosa dalam praktek ribawi. Dengan adanya program ini, mahasiswa jelas mempunyai tanggungan hutang setelah lulus kuliah dan memaksa untuk segera bekerja. Jika pemerintah membantu maka pasti terdapat syarat dan ketentuan atau berupa hutang.

Dalam islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa kompensasi apapun. Islam memerintahkan setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga dalam islam penyediaan layanan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.maka pembiayaan pendidikan adalah menjadi kewajiban bagi negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Pemerintah memberikan pinjaman kepada rakyat, rakyat dipaksa untuk mengambalikan pinjaman tersebut dan dengan adanya tambahan pengembalian yang disebut praktek riba. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasulullah SAW.

Rasulullah menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan harta milik negara) diantaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum muslim. Hal itu menunjukan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam islam, pemerintah bukan hanya menjadi regulator, tetapi bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan adalah hak bagi semua rakyat dengan prisip keadilan. Pemerintah tidak memikirkan risiko yang mungkin timbul dalam kaitannya pembayaran bisa memitigasi. Negara akan berupaya agar biaya pendidikan semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, bukan dengan menjerumuskan masyarakat pada aktivitas dosa.

Weekly Articles : ” Halal Lifestyle untuk Kehidupan yang Lebih Baik ” & ” Jangan Utang Bank, Riba ! KJKS Saja “

Halal Lifestyle untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurnanya, karena setiap aktivitas kita telah Allah SWT atur dalam agama yang di ridhoi-Nya yaitu Islam.
Sehingga setiap aktivitas kita itu mengandung sebuah keberkahan dan kemashlahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena setiap aktivitas kita jika diniatkan untuk meraih ridhonya maka itu tentunya akan menjadi nilai ibadah dimata Allah SWT.
Di Zaman Modern ini , banyak muslim muslim yang mulai lupa dengan jatidiri nya sebagai muslim , yang pantang akan hal hal haram . Hal itu disebabkan karena kemajuan zaman dan kurangnya Pengetahuan tentang Syariah itu sendiri.
Maka dari itu , kita sebagai Agen agen perubahan patutnya memberi sumber sumber pengetahuan tentang Gaya hidup Halal.
Halal lifestyle atau disebut juga dengan “gaya hidup halal”, adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya untuk makan, minum dan kesenangan lainnya secara halal dan bagaimana mengalokasikan waktu juga secara halal.
Gaya hidup halal atau Halal Lifestyle kian berkembang beberapa tahun belakangan ini. Perkembangannya mencakup 10 sektor, diantaranya makanan, fashion, kosmetik, pariwisata, hotel, finance, dan lainnya.

Halal lifestyle juga memiliki banyak manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh , diantaranya bisa membawa ketenangan dalam kehidupan sehari hari , bisa menjaga kesehatan jasmani maupun rohani , dan juga bisa menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, penerapan halal lifestyle penting dalam meningkatkan pencegahan diri terhadap hal hal kecil yang mungkin haram untuk masyarakat muslim itu sendiri. Karena muslim setidaknya harus berprinsip hidup islam dalam hal kecil sekalipun.
Wallahu a’lam bi al-showab

Ditulis Oleh Alfathur Rio Tri Sadewo

Jangan Utang Bank, Riba ! KJKS Saja

Menurut data struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan 51,3 juta unit atau 99,79% dari seluruh unit yang ada. Dengan perkembangan usaha mikro dan kecil, maka lembaga keuangan seperti koperasi amat berpeean penting dalam mendukung perkembangannya. (BPS : 2015) Sistem koperasi di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 yaitu sistem koperasi konvensional dan sistem koperasi syariah salah satunya KJKS.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Kepmen-neg KUKM RI No 91/Kep/IV/KUKM/IX : 2004). Total koperasi simpan pinjam (KSP)/usaha simpan pinjam (USP), koperasi dan koperasi kredit di Indonesia sebanyak 71.365 unit. Dari jumlah itu, sebesar 3,52% merupakan KJKS/usaha jasa keuangan syariah (UJKS) atau sebanyak 2.508 unit. Total aset KJKS/UJKS ini mencapai Rp 13,23 triliun. Padahal, total aset KSP sendiri hanya Rp 18,72 triliun. (Kemen KUKM : 2011)
. Faktanya Indonesia memiliki tingkat perkembangan yang sangat signifikan dan dinamis. Hal ini ditunjukan dengan beberapa indicator operasional seperti asset, funding, financing, maupun jumlah karyawan mengalami pertumbuhan. Bahkan dunia perbankan banyak yang melakukan kerja sama dengan KJKS guna menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun 2010 diketahui bahwa sekitar 5200 KJKS serta mempunyai 10 juta nasabah, sedangkan untuk wilayah penyebaran wilayah jawa masih mendominasi dengan jawa barat sebanyak 637 KJKS, jawa tengah 513 dan jawa timur sebanyak 600. (BPS : 2015)

Dana yang terkumpul dari simpanan tersebut lalu diolah dengan cara disalurkan melalui produk pembiayaan dan jasa. Berbeda dengan koperasi biasa yang menggunakan bunga konsep pembiayaan pada koperasi jasa keuangan mengunakan sistem kesepakatan dan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharobah, musyarokah, dan syirkah. (Pariaman Sinaga : 2011) Sistem bagi hasil merupakan pengaplikasian dari konsep ekonomi syariah yang berupaya keras menghindari riba. Pada Sistem Bagi Hasil, yang dibagi adalah keuntungan yang diperoleh oleh peminjam yang menjalankan usaha. Setiap keuntungan yang ada di bagi berdasarkan kesepakan dengan pihak KJKS. Pada Sistem Bagi Hasil pun terdapat pembagian resiko , dimana apabila usaha dari si peminjam mengalami kerugian maka pihak KJKS juga ikut bersama-sama menanggung kerugian tersebut dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian, kesalahan, atau kesengajaan dari pihak peminjam. (Surabaya : KJKS MBS 2013) KJKS mempunyai kelebihan dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya dintaranya :
1. Sistem dan kinerja KJKS berpegang pada prinsip dasar yang berlandaskan Syariah.
2. KJKS menjauhkan dari system riba, maysir, gharar : yang melanggar prinsip fiqh alghunmu bil ghurmi (keuntungan muncul bersama resiko) atau al kharaj bi dhaman (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan system bagi hasil.
3. Dengan menitipkan dan di KJKS dana aman, bermanfaat dan Insya Allah barokah.
4. Pelayanan maksimal, siap mengambil dan mengantar.
Dengan begitu KJKS sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai pilar ekonomi ditengah masyarakat,karena keberadaan KJKS ditengah masyarakat mampu memberdayakan perekonomian kerakyatan dengan usaha kecil dan menengah. Dan perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukan keahlian serta kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena usaha dengan mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja. (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1998), 45.
Krisis perekonomian yang sering menjadi alibi dalam memburuknya keadaan perekonomian nasional. Namum, tersebarnya usaha kecil di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang wajib diperhitungkan untuk memulihkan perekonomian saat ini yang sedang di ambang kehancuran. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak di lapisan bawah ekonomi yang bergerak langsung di masyarakat.
Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengembangkan KJKS di setiap daerah yang ada untuk membantu menuntaskan masalah perekonomian kelas kecil dan menengah di daerah dengan landasan syariah yang sangat dianjurkan oleh agaa Islam karena menghindari dan menolak keras riba. Sekalipun KJKS menggunakan konsep syariah yang cenderung identik dengan umat islam, bukan berarti hanya masyarakat muslim saja yang bisa bergabung menjadi anggota dan menggunakan jasa KJKS. KJKS dan konsep syariah yang digunakan bisa dinikmati oleh umat manapun tak memandang agama dan suku karena pada dasarnya konsep syariah adalah konsep ekonomi yang universal yang berkeadilan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. :

وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar Rum: 39).

Ditulis oleh Abdul Rouf

E-Money dalam Perspektif Syariah

Indonesia saat ini mengalami gejala perubahan iklim ekonomi yang semakin kompetitif dan modern. Hal ini terlihat dari beragamnya transaksi ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang mengadopsi teknologi sebagai penunjangnya. Salah satunya yaitu penggunaan electronic money (e-Money) atau uang elektronik dalam model transaksi di masyarakat. Suatu negara yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran dapat dikatakan sebagai negara maju. Dengan kata lain, indikator kemajuan suatu negara dapat direpresentasikan melalui penggunaan uang elektronik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya.
Menurut Mastercard Advisors dari data The Cashless Journey, Indonesia hingga saat ini masih berada pada posisi negara tahap awal dikarenakan penggunaan e- money secara kolektif masyarakatnya masih berkisar 31 persen berbeda dengan negara maju seperti Perancis, Belanda, Swedia, Inggris dan Kanada rata-rata partisipasi masyarakat dalam penggunaan e-Money lebih dari kisaran 85 persen.

Dari data publikasi BI mengenai uang elektronik, Indonesia mengalami fase perkembangan yang dikategorikan signifikan. Hal ini terlihat dari skala nilai transaksi uang elektronik yang mencapai Rp 5,28 T pada tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 hingga kisaran 5,49 T. Fakta ini menjadi legitimasi yang kuat bahwa daya terima masyarakat terhadap uang elektronik semakin tinggi.

Lantas bagaimana pandangan syariah terhadap e- money ini?
Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Salah satunya pada tanggal 28 Maret 2016, MUI telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elekronik syariah pertama ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektroik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional. Adapun ketentuan dan batasan uang elektronik syariah, yaitu wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, dan transaksi dari objek yang haram atau maksiat.

Terkait akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik e-money menggunakan akad wadi’ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan wadi’ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi’ah. Yaitu, jumlah nominal elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit) kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit, maka akad titipan (wadi’ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh). Ketentuan khusus jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan kepada bank syariah. Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal yang ada di penerbit tidak boleh hilang sehingga timbul rasa aman bagi pemegang e-money syariah

Namun saat ini berkembang polemik seputar uang elektronik yaitu munculnya besaran biaya pada proses Top-up e-Money . Munculnya biaya Top – up dianggap tidak rasional karena jika dianalogikan secara sederhana bagaimana mungkin seseorang yang membelanjakan uangnya sendiri dibebankan biaya dari uang yang dikeluarkan dan hal tersebut bisa menjurus kearah riba. Menanggapi hal tersebut e-money syariah harus menggunakan skema fee yang didapatkan penerbit bukan dari transaksi yang dilakukan, melainkan mendapatkan fee dari biller atau agen karena membantu membayarkan. Skema ini digunakan sembari menunggu fatwa tentang e-money syariah dari DSN MUI resmi diterbitkan . Dengan cara tersebut insya allah e-money syariah terhindar dari unsur ribawi.
Wallahu a’lam bi al-showab.

Ditulis oleh
Zulva Aprilia
Staff Pengembangan Sumber Daya Insani periode 2016-2017 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Bisnis Islami

Semua manusia yang ada di bumi diperintahkan untuk beribadah dan bekerja. Islam menganjurkan setiap pemeluknya untuk selalu bekerja. Bekerjalah seperti engkau akan hidup selamanya dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seakan engkau akan meninggal esok hari. Rasululllah Muhammad SAW bersabda di dalam dalam suatu hadis yang artinya bahwa bekerja mencari rejeki yang halal merupakan kewajiban, setelah kewajiban ibadah. (HR. Ath Thabrani dan Baihaqi).

Tentunya bekerja dalam rangka mengharapkan ridha Allah SWT, haruslah mencari pekerjaan yang halal. Rasululllah Muhammad SAW bersabda di dalam dalam suatu hadis yang artinya bahwa bekerja mencari rejeki yang halal merupakan kewajiban, setelah kewajiban ibadah. (HR. Ath-Thabrani dan Baihaqi). Hadis tersebut kemudian diperkuat dengan firman Allah dalam surah al-A’raff ayat 10 yang artinya “Sesungguhnya, Kami menempatkan kalian sekalian di muka bumi dan Kami memberikan kalian di bumi itu (sumber) penghidupan”. Firman Allah SWT di atas sudah sangat jelas bahwa Allah SWT meminta kepada manusia untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam hadis agar dalam mencari sumber rejeki haruslah dengan jalan yang halal karena mencari rezeki halal adalah wajib hukumnya.

Setelah mengetahui kewajiban kita dimuka bumi untuk mencari rizki yang halal, kita sebaiknya menjalankan bisnis dalam kaidah agama islam. Apa itu bisnis islami? Bisnis Islami adalah segala bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram atau dapat didefinisikan sebagai aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.

Tujuan bisnis syariah sendiri mengacu kepada bisnis yang bila dilakukan tidak merugikan satu pihak maupun pihak lainnya sehingga tidak mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Haram yang dimaksud adalah haram zatnya, yaitu menjual barang yang dilarang dalam syariat Islam dan haram selain zatnya, yaitu berbisnis dengan menggunakan prinsip riba, maihsir dan gharar Meskipun menggunakan dasar syariah, akan tetapi bisnis berbasis syariah ini tetap memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Tentu saja keuntungan yang dihalalkan menurut syariat islam.

Perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis yang berbasis syariah terletak dalam tujuannya, yaitu bisnis berbasis syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, namun juga berorientasi pada falah, yaitu mencapai tujuan panjang pada hidup yang berupa kemenangan dalam dunia dan akhirat. Diantara implementasi dai hal tersebut dalah adanya kewajiban dari pengusaha untuk mengeluarkan zakat berdasarkan keuntungan yang telah didapatkan. Zakat adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang cukup baik, sebab dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat agar dapat menimbulkan hubungan baik antara masyarakat dan pengusaha. Selain itu, secara tidak langsung pengusaha telah meningkatkan nilai ibadah dengan berzakat. Sedangkan manfaat dari kita menjalankan bisnis islami menurut komunitas pegusaha muslim Indonesia adalah:
• Keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.
• Keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena hal tersebut merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah SWT dan bernilai ibadah.
• Pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.
• Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.
• Benefit. Yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun juga berorientasi kepada nilai-nilai sosial dan spiritual.

Ditulis oleh
Ulfa Wahyudiana
Wakil Manager Bisnis Islam periode 2015/2016 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Pentingnya Bershalawat di Hari Jum’at

Shalawat merupakan bentuk kata jamak dari bahasa arab, bentuk kata tunggalnya adalah salat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dan ibadah.‎
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” [Al-Ahzaab: 56]
Diriwayatkan bahwa makna shalawat Allah kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para Malaikat-Nya, sedangkan shalawat Malaikat berarti mendo’akan beliau, dan shalawat ummatnya berarti permohonan ampun bagi beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Shalawat merupakan amalan yang paling hebat namun banyak dilalaikan umat muslim. Sholawat merupakan bagian kecil dalam meniru dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Allah SWT dan para malaikat-Nya. Jika kita menginginkan kemudahan dan kesuksesan, perbanyaklah bershalawat kepada Rasulullah SAW maka akan semakin baik dan menjadi salah satu amal kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan umat muslim untuk memperbanyak membaca shalawat kepadanya pada hari Jum’at. Sebab pada hari Jum’at merupakan hari yang paling mulia. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada umat muslim untuk menyempatkan waktunya di hari Jum’at untuk membaca shalawat.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.
“Perbanyaklah kalian membaca shalawat kepadaku pada hari dan malam Jum’at, barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali niscaya Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali.”

Keutamaan bershalawat pada hari Jum’at:
1. Jika bershalawat satu kali pada hari Jumat, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Maksud Allah bershalawat kepada Nabi SAW adalah dengan memberi rahmat-Nya untuk manusia yang bershalawat.
2. Mengucapkan shalawat pada hari Jumat akan disaksikan oleh malaikat dan malaikat akan bershalawat 10 kali kepada mereka yang membacanya dan memintakan ampunan untuk manusia tersebut.
3. Siapa yang paling banyak bershalawat untuk Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat, maka akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di Yaumil Mahsyar kelak. 
4. Memperbanyak membaca shalawat pada hari dan malam jumat, maka Nabi Muhammad akan menjadi saksi dan penolongnya pada hari kiamat.
5. Memperbanyak shalawat pada hari Jumat sebanyak seribu kali, maka ia tidak akan mati sebelum melihat surga sebagai tempat tinggalnya. 
6. Barangsiapa membacakan shalawat untukku pada hari jumat, maka shalawat itu akan menjadi syafaat baginya besok di hari kiamat.
7. Siapa yang shalat ashar pada hari Jumat, kemudian sebelum berdiri meninggalkan shalatnya membaca “Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad An-Nabiyyil Ummiyyi wa ‘Alaa Alihi wa Shahbihi Wa Sallim Tasliiman Katsiira” sebanyak delapan puluh kali, maka dosa-dosanya selama delapan puluh tahun akan diampuni dan akan dituliskan pahala ibadah selama delapan puluh tahun untuknya.”

Shalawat merupakan amalan yang mudah dilakukan, namun dalam menjalankannya akan banyak godaan karena aktivitas dunia yang membuat kita lupa akan pentingnya bershalawat. Oleh karena itu, mari kita intropeksi diri kita, renungkan dan rasakan betapa banyaknya manfaat yang dapat diambil jika kita melakukan amalan allah salah satunya bershalawat. Marilah kita bershalawat selagi masih ada kesempatan dan terus mencoba dengan keyakinan dalam menjalankan amalan yang juga dilakukan oleh Allah SWT dan malaikat-Nya.

Ditulis oleh
Marlita Dwi Widhayanti
Sekretaris II Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Peran BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) sebagai Lembaga Pembiayaan UMKM Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di era modern ini wiraswasta merupakan sebuah profesi yang sangat diminati dan diperhatikan.Tidak bisa dipungkiri hampir delapan puluh persen masyarakat Indonesia berkeinginan menjadi wiraswasta dengan memiliki usaha sendiri. Namun,faktor utama dan paling dominan yang menjadi kendala masyarakat dalam mendirikan sebuah usaha adalah modal.Sedangkan faktor kedua yang cukup dirisaukan masyarakat adalah risiko kerugian ketika mendirikan suatu usaha. Sebenarnya sudah banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dalam peminjaman dan pembiayaan dana untuk kegiatan usaha,antara lain perbankan baik perbankan konvensional maupun syari’ah. Kelemahan sistem perbankan konvensional dalam pembiayaan adalah ketika nasabah mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya,mereka tetap harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang mereka pinjam beserta bunga jelas diharamkan oleh syari’at Islam dan sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.,hal ini jelas sangat menzalimi.Kelemahan perbankan syari’ah menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi’I Antonio juga menyatakan, pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sisem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik,sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap.Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bias terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Disinilah peran BMT diperlukan sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah.Walaupun jumlah dana yang akan dibiayai terbatas,lembaga tersebut sangat efektif dalam membantu masyarakat menengah kebawah yang ingin mendirikan sebuah usaha.

BMT dalam hal ini dapat membangun perekonomian rakyat yang berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakan ekonomi mereka. Ekonomi rakyat yang dimaksud adalah ekonomi rakyat kecil, yang pengembangannya bermakna pengembangan ekonomi “dari rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat”. Perekonomian rakyat ini dibangun untuk membentuk rakyat agar mampu mandiri dan dapat menopang kelangsungan hidupnya dalam tahap awal.Pengorganisasian ekonomi di dalam masyarakat dituntut untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dengan wadah tersebut mereka merasa memiliki alternatif KSM sebagai ajang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. KSM ini dapat berupa Baitul Maal wat – Tamwil (BMT) yang mampu merambah masyarakat lapis bawah (wong cilik) yang rentan terhadap ketergantungan rentenir. Dalam sebuah surat kabar menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Wat Tanwil (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Setyo Heriyanto  selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM meyakini BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakan sektor riil di masyarakat.Keberadaan dari BMT di Indonesia, tak lepas dari peran dari berbagai pihak khususnya regulator, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Bahkan keberadaan dari BMT juga menjadi alternatif financial inclusion ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan. Bahkan sudah banyak BMT yang menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh perbankan seperti ATM,Mobile Banking,serta Internet Banking yang mendukung kegiatan anggotanya dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota itu sendiri pada koperasi syari’ah tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan awal dari berkembangnya perekonomian masyarakat dalam sebuah negara guna meningkatkan pendapatan perkapita terhadap negara yang bersangkutan. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hill (2001), menyatakan bahwa UMKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : pertama, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UMKM. Ketiga, potensi kontribusi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. Keempat, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai denga karakteristik UMKM. Kelima, harapan atas kontribusi UMKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. Keenam, UMKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99% menyerap tenaga kerja, 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun (55,6%) Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%).(Sumber: Bank Indonesia.2010).
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan BMT meruapakan alat tarnsportasi bagi pergerakan sector riil tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan serta menyokong pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99% dari jumlah total unit usaha yang ada. Hingga akhir 2013 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tercatat sebanyak 57.895.721, atau naik 2,41% dari 56.534.592 pada 2012. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan berharap, tahun ini, jumlahnya kembali membengkak hingga di atas 58 juta (Sumber: Bani Saksono dari Wartawan Harian Ekonomi Neraca).

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa BMT memiliki peranan yang cukup dominan terhadap pembiayaan UMKM masyarakat miskin dalam sebuah perekonomian sector riil,karena UMKM merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan apakah negara tersebut sudah maju ataukah belum.Sedangkan dari sisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,UMKM memiliki peran dalam meningkatkan GNP serta pendapatan perkapita masyarakat dan pendapatan nasional sebuah negara.

Daftar Referensi
Buku:
Jazuli dan Yadi Janwari. 2002. Lembaga lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

Website:
www.bi.go.id
www.kemendag,go.id
http://www.kompasiana.com/cantika_rachman/peran-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm_552cc09e6ea83497068b4584
www.portalgaruda.org

Ditulis oleh
Raihan Nurfianto
Kepala Biro Sinergitas Departemen periode 2015-2016 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro