• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveArtikel

NARRATIVE REVIEW: LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PONDOK PESANTREN DI INDONESIA

NARRATIVE REVIEW: LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PONDOK PESANTREN DI INDONESIA

Biro Penelitian dan Pengembangan Prestasi Kelompok Studi Ekonomi Islam; Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

 

ABSTRAK

 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan syariah. Hasil survei OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masih sangat rendah yaitu 8,11 persen. Dalam hal ini, pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam khas Indonesia idealnya memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi literasi keuangan syariah pada pondok pesantren di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative review dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan metode ini didapatkan 10 artikel yang hasilnya sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pada pondok pesantren masih belum merata dan didapatkan delapan faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah.

Kata kunci: literasi keuangan syariah, pondok pesantren

 

ABSTRACT

 

Indonesia is a predominantly Muslim country. However, this is not directly proportional to the level of its sharia financial literacy. The results of OJK survey in 2016 showed that the sharia financial literacy index for Indonesia is still very low at 8.11 percent. In this case, islamic boarding school as a typical Islamic educational institution of Indonesia ideally has a good level of sharia financial literacy. This research aims to determine the condition of sharia financial literacy in islamic boarding schools in Indonesia and the factors that influence sharia financial literacy. The research method used in this study is narrative review with inclusion and exclusion criteria. With this method obtained 10 articles whose results correspond to the theme of research. The results showed that sharia financial literacy in boarding schools is still uneven and found eight factors that influence sharia financial literacy

Keywords: sharia financial literacy, islamic boarding school

 

PENDAHULUAN

 

OJK dalam Muhammad Khozin Ahyar (2018) mengartikan literasi keuangan sebagai seperangkat aktivitas atau proses dalam peningkatan keyakinan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat secara umum sehingga pengelolaan keuangan mereka dapat terkelola dengan lebih baik. Dalam hal ini, OJK mengklasifikasikan tingkat literasi keuangan seperti yang tertera di tabel berikut.

 

Tabel 1. Tingkat Literasi Keuangan

 

Kategori Aspek Well

Literate

Sufficient

Literate

Less

Literate

Not

Literate

Keterampilan dalam menggunakan produk/jasa

keuangan

 

V

 

X

 

X

 

X

Fitur, manfaat, risiko, serta

hak dan kewajiban

V V X X
Produk dan jasa keuangan V V V X
Pengetahuan dan keyakinan

tentang LJK

V V V V

Sumber: OJK dalam Ahyar (2018)

Sementara itu, literasi keuangan syariah sendiri merupakan kesanggupan atau kecakapan seseorang mengenai penerapan dan pemahaman yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Asyhad dan Handono, 2017). Beberapa aspek yang termasuk ke dalam konsep keuangan syariah yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan harta dan uang seperti dana pensiun, asuransi, dan investasi. Disamping itu, konsep keuangan syariah juga memiliki aspek sosial yang diimplementasikan dalam kegiatan infaq, wakaf, dan sedekah. Indikator untuk menilai tingkat literasi keuangan syariah yaitu pemahaman terkait produk dan jasa berikut akadnya, kepemilikan rekening di lembaga keuangan syariah, pengetahuan tentang bagi hasil dan jaminan. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil survei OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masih sangat rendah yaitu 8,11 persen yang berarti hanya terdapat 8 dari 100 orang yang

 

memahami sektor jasa keuangan syariah (OJK, 2016). Berikut adalah grafik rincian dari tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan data OJK pada 2016.

Gambar 1. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2016 (OJK, 2016) Di samping itu, salah satu lembaga pendidikan yang berperan besar dalam pendidikan islam adalah pondok pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama RI pada tahun 2019 terdapat 26.973 pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019). Pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan sistem tradisional yang berperan sebagai basis penyebaran sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Pondok pesantren berperan sebagai salah satu ujung tombak dari terselenggaranya pendidikan agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama

dan da’i yang legitimed di masyarakat.

 

Melihat fenomena dan urgensi dari masalah tersebut, maka peneliti mengambil tema narrative review mengenai “Literasi Keuangan Syariah pada Pondok Pesantren di Indonesia”. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian narrative review ini adalah untuk mengetahui kondisi literasi keuangan syariah pada pondok pesantren di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah.

 

METODE PENELITIAN

 

Penelusuran artikel publikasi dilakukan pada jurnal-jurnal nasional yang terindeks dan juga sumber-sumber data sekunder milik lembaga resmi. Untuk mencari artikel publikasi dalam portal, digunakan kata kunci yang dipilih: literasi keuangan syariah, literasi keuangan syariah pada pondok pesantren, pondok pesantren, dan keuangan syariah. Artikel atau jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dianalisis. Narrative Review ini menggunakan literatur terbitan tahun 2015-2020 yang dapat diakses full-text sejumlah 30 jurnal. Kemudian setelah dilakukan screening, didapatkan 10 artikel yang hasilnya sesuai dengan tema penelitian. Jurnal yang sesuai dengan kriteria dan terdapat hubungan dengan tema penelitian berupa literasi keuangan syariah, pondok pesantren, dan faktor lainnya terhadap output keuangan syariah yang ada kemudian ditelaah. Kriteria jurnal yang terpilih adalah jurnal yang didalamnya terdapat tema hubungan antara tingkat literasi dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian

 

Kriteria Inklusi Artikel –                              Artikel yang memiliki DOI (Digital Object Identifier)

–                              Artikel yang terbit dalam rentang waktu 2015-2020

–                              Artikel yang bersumber dari portal publikasi jurnal yang terindeks, baik nasional maupun internasional

–                              Artikel yang membahas mengenai hubungan antara tingkat literasi dengan faktor-faktor yang memengaruhinya

–                              Artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris

–                              Data-data sekunder lain yang bersumber dari lembaga-

lembaga resmi

Kriteria Eksklusi Artikel –          Artikel yang tidak memiliki DOI

–          Artikel yang bersumber dari portal publikasi jurnal yang tidak terindeks

–          Artikel yang terbit sebelum tahun 2015

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

  1. Perkembangan Jumlah dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Agama (2019), terdapat

26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari data tersebut juga disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak dengan 8.343 pondok pesantren, sementara Provinsi Maluku memiliki jumlah pondok pesantren paling sedikit dengan 16 pondok pesantren. Sementara itu, dari jumlah tersebut didapatkan jumlah santri sebesar 2.558.275 santri di seluruh Indonesia dengan rincian 1.411.763 santri yang bermukim (menetap) dan 1.146.512 santri yang tidak bermukim (Kementerian Agama RI, 2019).

  1. Kondisi Literasi Keuangan Syariah pada Pondok Pesantren di Indonesia Dalam menganalisis kondisi keuangan syariah di pondok pesantren

yang berlokasi di Indonesia, peneliti mencoba mengambil beberapa sampel literatur yang meneliti kondisi literasi keuangan syariah di beberapa pondok pesantren. Berdasarkan penelitian (Qomaro & Septiana, 2017) yang meneliti tentang “Tinjauan Literasi Keuangan bagi Santri Pondok Pesantren Madura: Studi Kasus Pondok Pesantren Syaichona Kholil Kabupaten Bangkalan”, didapatkan simpulan bahwa secara umum tingkat literasi keuangan di pondok pesantren tersebut tergolong baik karena mampu menanamkan nilai-nilai agama dalam berekonomi di kehidupan bermasyarakat sehingga bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya penelitian dari (Mustofa & Zainollah, 2018) tentang “Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo)” bahwa literasi keuangan syariah pada masyarakat santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang diwujudkan dari pemahaman tentang lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah ditinjau dari pendekatan budaya, sosial, pribadi dan psikologis, adalah positif terhadap bank syariah atau bisa dikatakan tergolong baik untuk produk dan jasa keuangan syariah tersebut.

Sementara itu, penelitian (Ahyar, 2018) yang meneliti tentang “Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-

 

Syifa Balikpapan)”, didapatkan hasil penelitian bahwa literasi keuangan syariah di Pondok Pesantren Modern Asy-Syifa Balikpapan tergolong rendah atau less literate dikarenakan obyek penelitian hanya memahami mengenai produk atau jasa keuangan syariah yang mereka gunakan. Kemudian, penelitian dari (Syathiri, 2020) mengenai “Pendidikan Literasi Keuangan Syariah bagi Santri Pondok Pesantren Darul Iman Desa Seri Kembang, Muara Kuang Ogan Ilir” menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pemberian pendidikan literasi keuangan syariah terhadap santri Pondok Pesantren Darul Iman, didapatkan rata-rata skor pre-test (pemberian soal sebelum perlakuan) sebesar 7,6 dari 15 soal dengan jawaban benar atau hanya sekitar 51 persen. Hal tersebut membuat literasi keuangan syariah di pondok pesantren tersebut masih tergolong rendah.

  1. Faktor-faktor yang memengaruhi Literasi Keuangan Syariah

Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah, peneliti juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan secara umum. Berdasarkan penelitian dari (Nasution, 2019) mengenai “Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah”, menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah, yaitu orang tua, pengetahuan, perilaku ekonomi, serta gender dan teknologi informasi. Lalu, penelitian dari (Soraya & Lutfiati, 2020) tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi’iyah)” menjelaskan bahwa didapatkan empat faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan khususnya pada mahasiswa, yaitu jenis kelamin, IPK, pendapatan orang tua, dan pengalaman kerja.

Kemudian, penelitian dari (Suryanto & Rasmini, 2018) yang berjudul “Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Survey pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandung) menemukan bahwa ada tiga faktor yang secara simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung, yaitu usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan usaha. Sementara itu, dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh secara parsial

 

terhadap literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung, yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan usaha. Selanjutnya, penelitian dari (Mahaeni et al., 2020) yang meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan (Studi pada Mahasiswa Aktif Semester V Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa)” menemukan bahwa didapatkan tiga faktor yang secara simultan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa aktif semester lima Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, yaitu jenis kelamin, pendapatan orang tua, dan daerah asal. Selain itu, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa hanya didapatkan satu faktor di antara ketiga faktor yang sudah disebutkan sebelumnya yang secara parsial berpengaruh terhadap obyek yang diteliti, yaitu jenis kelamin.

Terakhir, penelitian dari (Yusnita & Abdi, 2018) yang mengangkat topik penelitian literasi keuangan yang berjudul “Pengaruh Faktor Demografi terhadap Literasi Keuangan” yang menjelaskan bagaimana pengaruh faktor demografi terhadap tingkat literasi keuangan pelaku UMKM bengkel sepeda motor yang berlokasi di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat satu variabel demografi yang berpengaruh terhadap literasi keuangan, yaitu tingkat pendapatan. Sementara itu, variabel lain seperti tingkat pendidikan, lama usaha, dan usia tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan.

 

PENUTUP

 

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan dua simpulan sesuai tujuan penelitian ini sebagai berikut.

  1. Literasi keuangan syariah di beberapa pondok pesantren di Indonesia berdasarkan studi literatur yang dilakukan masih belum merata dikarenakan ada pondok pesantren yang literasi keuangan syariahnya tergolong baik dan ada juga yang masih tergolong
  2. Terdapat delapan faktor yang dapat memengaruhi literasi keuangan secara umum, termasuk literasi keuangan syariah. Faktor-faktor tersebut diantaranya: orang tua, pengetahuan, perilaku ekonomi, jenis kelamin, teknologi informasi, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat

Penelitian ini dapat dijadikan acuan literatur yang ringkas bagi peneliti yang meneliti topik terkait mengenai literasi keuangan syariah pada pondok pesantren di Indonesia dan juga dapat dijadikan acuan bagi stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan peningkatan literasi keuangan syariah, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ahyar, M. K. (2018). LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN). ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.107

Asyhad, M., & Handono, W. A. (2017). Urgensi Literasi Keuangan Syariah pada Pendidikan Dasar. MIYAH: Jurnal Studi Islam, 13(1), 126–143. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v13i01.124.g94

Kementerian Agama RI. (2019). Statistik Pondok Pesantren di Indonesia.

Pangkalan Data Pondok Pesantren. https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik

Mahaeni, N. K. K. N., Jayawarsa, A. A. K., & Bagiada, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan. Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ), 3(2), 59–64. https://doi.org/10.22225/wedj.3.2.2270.59-64

Mustofa, & Zainollah. (2018). Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo). RELASI : JURNAL EKONOMI, 14(2). https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.264

Nasution, A. W. (2019). ANALISIS FAKTOR KESADARAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MAHASISWA KEUANGAN DAN PERBAKAN

SYARIAH. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 40. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258

OJK. (2016). SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2016.

Otoritas Jasa Keuangan RI. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan- Inklusi-Keuangan-Meningkat/17.01.23 Tayangan Presscon nett.compressed.pdf

Qomaro, G. W., & Septiana, A. (2017). TINJAUAN LITERASI KEUANGAN

 

BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN MADURA: STUDI KASUS PONDOK PESANTREN SYAICHONA KHOLIL KABUPATEN

BANGKALAN. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 39–49. https://doi.org/10.30736/jes.v2i1.26

Soraya, E., & Lutfiati, A. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN. Kinerja, 2(02), 111–134.

https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i01.966

 

Suryanto, S., & Rasmini, M. (2018). ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. Jurnal Ilmu Politik

Dan Komunikasi, 8(2). https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1336

 

Syathiri, A. (2020). PENDIDIKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL IMAN DESA SERI

KEMBANG, MUARA KUANG OGAN ILIR. Jurnal Pengabdian Sriwijaya, 8(1), 921–925. https://doi.org/10.37061/jps.v8i1.12407

Yusnita, R. R., & Abdi, M. (2018). Pengaruh Faktor Demografi terhadap Literasi Keuangan. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2(1), 163–184. https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.388

Peran BMT Bagi UMKM dalam Situasi Ekonomi Resesi

5 November 2020 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Indonesia, untuk ketiga kalinya Negara Indonesia mengalami resesi ekonomi setelah sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1966 dan 1998. Hal tersebut disebabkan adanya pertumbuhan negatif produk domestik bruto (PDB) dalam dua kuartal berturut-turut. Indonesia dihadapkan dengan realita dimana telah banyak terjadi PHK, penjualan perusahaan yang terus menurun, serta (output) ekonomi negara keseluruhan mengalami penurunan. Dampak yang ditimbulkan dari resesi pun tidak main-main, salah satunya adalah multiplayer effect dalam bentuk negatif.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Dr. Willem A. Makaliwe menjelaskan bagaimana dampak resesi bagi masyarakat. Menurut Willem, keadaan resesi membuat masyarakat mengalami kemunduran yang disebut dengan penurunan aktivias. Hal itu dijelaskan melalui kanal Youtube OVIS UI yang berjudul “Dampak dari Resesi Ekonomi?”.

Dosen FEB UI ini menganalogikan resesi dengan sebuah perusahaan yang misalnya biasa memproduksi kursi dalam satu tahun sebanyak 10 kursi. Masing-masing kursi tersebut, lanjutnya, dikerjakan oleh satu orang yang berarti terdapat 10 orang atau karyawan yang dipekerjakan.

“Namun, karena terjadi penurunan aktivitas akibat resesi, perusahaan ini dalam satu tahun hanya bisa menjual delapan kursi yang menyebabkan penurunan penjualan dari tahun lalu,” ujar Willem seperti dikutip Bisnis, Kamis (5/11/2020).

Akibatnya, perusahaan hanya mempekerjakan delapan orang dan dua orang lainnya akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, katanya, dua orang pekerja tentu akan mengurangi porsi belanja sehari-hari.

“Yang bekerja 2 orang yang kehilangan pekerjaan pastinya akan mengurangi belanjanya katakanlah ya biasanya mungkin sore-sore iseng-iseng ya makanya kue, siomay dan sebagainya. Wah, terpaksa ditahan belanjanya. Belanja beli sepatu baru ditahan,” terang Willem.

Tidak berhenti sampai disana, pedagang kue atau siomay ini nantinya juga akan mengalami penurunan penjualan yang kemudian juga mempengaruhi pendapatannya. Penurunan pendapatan itu, lanjutnya, bakal mempengaruhi daya beli penjual siomay. Kondisi tersebut berlaku seperti efek domino atau akan mempengaruhi perekonomian lain. Hal ini kemudian juga dikenal dengan istilah multiplayer effect dalam bentuk negatif.

“Membuat permintaan masyarakat mengalami penurunan dan itu yang kita sedih karena bisa berlanjut pada berbagai macam sektor atau berbagai macam kegiatan,” ungkap Willem melalui akun Youtube OVIS UI.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperkirakan bahwa resesi akan menciptakan gelombang pengangguran baru di masyarakat. Namun dimana ada masalah di situ ada jalan keluar. Salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia adalah UMKM. UMKM merupakan sektor yang dapat bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi 1998, dimana pada saat itu sektor lainnya mengalami krisis. UMKM juga merupakan sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia, kurang lebih sekitar 90 – 97% sektor ekonomi di Indonesia dipegang oleh UMKM. Setelah kita ketahui mengapa UMKM itu penting, maka berikut beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian nasional:

  1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
  2. Penyedia lapangan kerja terbesar
  3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
  4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
  5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi 2008)

Sangat vital bukan? Maka dari itu UMKM memerlukan perhatian khusus terutama di masa resesi seperti ini. Seperti sektor lainnya, UMKM juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemaha UMKM adalah keterbatasan modal. Seperti yang kita ketahui sekarang merupakan masa-masa sulit dan ekonomi sedang lesu. Pemain-pemain UMKM perlu berpikir dua kali untuk mencari sumber modal untuk usahanya. Diperlukan adanya sumber modal yang tidak memberatkan serta mudah untuk didapat. Situasi tersebut merupakan saat yang tepat bagi UMKM untuk bekerja sama dengan BMT.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu baitul  maal dan baitut tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan  umat Islam yang mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, sodaqoh, hibah dan lain-lain sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat Islam.

 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat  sebagaimana  bank  atau  lembaga keuangan  yang  lain.

 

Pada dasarnya prinsip operasi Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari

  1. Sistem Jual Beli; Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaanya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual dan menjual  barang  yang  telah  dibelinya  tersebut  bengan  ditambah mark-up.
  2. Sistem non-profit; Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokoknya saja.
  3. Akad Bersyarikat; Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.
  4. Produk Pembiayaan; Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi  utangnya  beserta  bagi  hasil  setelah jangka waktu tertentu.

Salah satu karakter penting dari BMT adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam menyalurkan dana (Pembiayaan) bersifat luwes tidak mesti bankable, dengan demikian penyaluran dana dapat menyentuh para pengusah mikro yang tidak terlayani akses permodalan oleh perbankan. Keluwesan disini tetap memperhatikan kelayakan dan kesehatan kredit yang diberikan menurut parameter Baitul Maal w Tamwil (BMT), karena banyak pengusaha mikro yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan kredit tetapi tidak bisa terlayani oleh perbankan disebabkan berbenturan dengan aturan-aturan yang mengikat dalam dunia perbankan,misalnya kelayakan jaminan kredit, memiliki ijin usaha dan persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Disinilah peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) agar para pengusaha mikro tersebut tetap mendapatkan akses permodalan, jangan sampai karena tidak mendapatkan kredit di Bank mereka terjebak oleh pinjaman pinjaman yang diberikan para Rentenir dengan biaya bunga yang sangat tinggi. Sehingga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dapat menjadi jembatan penyelamat antara dunia perbankan dan para rentenir yang bunga pinjamannya sangat mencekik para pengusaha mikro.

Kesimpulan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kelesuan di bidang perekonomian negara Indonesia yang berujung pada terjadinya resesi. Salah satu sektor perekonomian yang sangat penting adalah UMKM yang mana dapat bertahan saat terjadi krisis moneter dan merupakan sektor terbsesar dalam perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya UMKM dapat bekerja sama dengan BMT sebagai solusi dari pinjaman-pinjaman yang berbunga (riba) serta menerapkan prinsip syariah untuk memajukan industri halal di Indonesia.

 

 

Sumber:

Trend Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Oleh: Thifal Suci Kharunnisa, Amal Yara Putri Riana,

Nur Lely Sofia, Indira Januarti

 

Perbankan Syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (a’adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (UU No. 21, 2008) .

Perbankan syariah saat ini masih menjadi isu yang cukup hangat ditengah pandemi Covid-19, dimana adanya rencana Marger perbankan syariah BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Hal ini tentu menjadi kabar baik dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia, dimana market value dari perbankan syariah akan semakin besar. Perbankan syariah dalam meningkatkan market value dan kinerja keuangan tentunya harus memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut Good Corporate Governance (GCG).

Perbankan syariah yang mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dipercaya dapat melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan masalah keagenan dan mencapai kinerja perusahaan yang unggul. Saat ini Perbankan syariah yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya BRI Syariah dan BTPN Syariah. Tentunya ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk bisa bersaing dengan perbankan konvensional yang ada.

Menurut Aslam dan Haron (2020) Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan konflik keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perbankan syariah yang menerapkan GCG akan meningkatkan kepercayaan para investor serta stakeholder terutama masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah yang ada sehingga kinerja keuangan perbankan syariah akan semakin meningkat kedepannya.

Perbankan syariah yang ingin menerapkan GCG harus mengerti dan memahami prinsip-prinsip GCG. Perusahaan harus memperhatikan dan memahami prinsip-prinsip GCG untuk mendukung dalam aktivitas operasional perusahaan GCG. Prinsip dan pedoman menurut Komite Nasional Kebijakan Governance yaitu (KNKG, 2012) :  Transparency,  Accountability, Responsibility, Independency, Fairness.

Menurut Ataur Rahman dan Islam (2018), jika kita melihat dari penelitian sebelumnya maka penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan mengenai konsep GCG di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai konsep GCG perbankan syariah serta minimnya literatur yang ada. Selain itu menurut Bukhari et al (Bukhari et al., 2013) mendefinisikan bahwa GCG Islam memiliki karateristik yang unik dengan menambahkan aturan islam pada stakeholder dalam model GCG. Sedangkan menurut Magalhães dan Al-Saad (Magalhães & Al-Saad, 2013) kerangka kerja GCG bergantung pada pengembangan sistem hukum, regulasi, dan lingkungan kelembagaan. GCG pada bank syariah dipandang sebagai suatu konsep yang berbeda dari bank konvensional.

Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) di perbankan cukup luas, dalam artikel ini menjelaskan mengenai mekanisme GCG yang difokuskan pada variabel komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam peningkatan kinerja perbankan syariah.

Komite audit mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya melakukan penelaahan atas informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundangan dan menjadi penengah apabila ada perbedaan antara akuntan dan manajemen (OJK, 2015). Menurut Abdel jawad (Abdeljawad et al., 2020) komite audit bertanggung jawab untuk memastikan transparansi di bank, dengan memberikan informasi yang kredibel, melindungi ekuitas dan kepentingan pemegang saham. Jumlah komite audit yang banyak dan pertemuan yang dilakukan dalam setahun mengindikasikan adanya pengawasan yang baik, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Di Indonesia sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan, komite  audit  mempunyai  peran  utama  yaitu  menjamin  dan memastikan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Sedangkan di Malaysia memiliki The Malaysian Code of Good Corporate Governance yang menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Malaysia, dewan perlu membuat komite audit yang setidaknya berjumlah 3 anggota yang mayoritas adalah independen.(BI, 2006)

Mekanisme GCG yang paling membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada tiga peran utama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu konsultasi, pengendalian dan memastikan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas khusus yaitu menangani yurisprudensi pada bank syariah dan harus memiliki keahlian dalam keuangan syariah (AAOIFAAOIFI. (2010). Accounting, Auditing, 2010).  Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting terhadap kontrol internal perusahaan yaitu mengawasi kegiatan bank syariah (Darmadi, 2013). Peran yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah (Hamza, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Buallay (Buallay, 2019) memberikan bukti bahwa adanya kesenjangan dalam literatur ketika memeriksa pengaruh DPS terhadap kinerja keuangan. Jumlah dewan pengawas syariah yang banyak menunjukkan pengawasan yang baik terhadap perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan (Almutairi dan Quttainah, 2017; Rahman dan Bukair, 2015). Eksekutif (DPS) yang diberikan remunerasi yang tinggi diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Lee dan Isa, 2015).

Tabel 1. Peringkat Islamic Finance Country Index 2014-2019

Countries 2019Rank 2018Rank 2017

Rank

2016

Rank

2015

Rank

2014

Rank

Indonesia 1 6 7 6 7 7
Malaysia 2 1 1 1 2 1

Sumber :Global Financial Islamic Report 2014-2019

Malaysia dan Indonesia menjadi negara penggerak perkembangan industri keuangan Syariah di kawasan Asia Tenggara (Rama, 2015). Berdasarkan Global Financial Report 2014-2019 Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang konsisten menduduki 10 besar peringkat perkembangan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang besar terhadap pengembangan kualitas dan kuantitas perbankan syariah. Potensi ini tentunya memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip GCG.

Industri Halal : Potensinya di Indonesia

Persoalan halal dan haram adalah hal yang sangat perlu diketahui dan diuatamakan bagi setiap muslim dalam menggunakan produk atau jasa. halal sendiri dapat diartikan dengan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, sementara haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 168

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa barang yang dikonsumsi haruslah barang yang halal dan thayyib atau baik.

Dalam rangka memenuhi permintaan pasar mengenai produk halal, maka diperlukan industri halal didalamnya. Dalam KBBI disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah denganmenggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin. Sementara halal dalam kbbi diartikan dengan diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Maka, industri halal dapat disimpulkan dengan kegiatan memproses atau mengolah dengan menggunakan sarana dan peralatan yang sesuai dengan syariat islam. fungsi dan tujuan dari industry halal adalah sebagai bentuk perwujudan dari UU no. 33 tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal.

Dengan 87% penduduk beragama Islam, Indonesia menjadi pasar terbesar dalam konsumsi industry halal, seperti halal food dan fashion. Dari data Global Islamic Economic Report 2018-2019 yang dipublikasikan oleh KNKES, menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama dari sepuluh negara dalam pengeluaran konsumsi barang dan jasa halal. total konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia pada ahun 2017 sekitar US$ 218,8 miliar dan akan terus bertambah hingga 5,3 persen hingga mencapai US$ 330,5 miliar pada tahun 2025.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia masuk dalam peringkat lima dari sepuluh negara dalam industry halal dengan enam indikatornya yakni halal food, fashion, recreation, friendly travel, Cosmetics dan Islamic finance. Indonesia masuk dalam sepuluh besar pada indikator fashion, muslim friendly travel dan Islamic finance sementara pada indikator lainnya Indonesia masih dibawah sepuluh besar. Meski demikian hal itu merupakan suatu pencapaian yang bagus dan perlu ditingkatkan kembali kedepannya sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar dalam industry halal tetapi juga sebagai produsen produk dan jasa halal.

Salah satu pengembangan yang diperlukan dalam industri halal adalah pengembangan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkompeten akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan ide cemerlang dalam memberi solusi disetiap permasalahan industri halal. sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui berbagai sarana seperti sosialisasi media sosial, kegiatan dan sosialisasi desa, perlombaan dan seminar keilmuwan. Semakin banyaknya individu yang paham mengenai industry halal, maka akan semakin banyaknya ketersediaan produk dan jasa halal yang dapat dinikmati bersama.

Selain melalui pengembangan sumber daya manusia, diperlukan juga dukungan pemerintah mengenai industri halal. dukungan pemerintah dalam industri halal dapat berupa undang-undang mengenai jaminan produk halal dan kawasan industri halal, hal ini diperlukan agar terciptanya ekosistem yang baik dalam mengembangkan industri halal tersebut.

Dengan adanya potensi dan usaha pengembangan industri halal, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen dari produk halal, tetapi juga akan membawa kemajuan dan dapat turut memimpin arah gerak dari industri halal secara global.

 

Sumber

https://knks.go.id/storage/upload/1603516943-Paparan%20Menko%20Ekon%20-%20Webinar%20KNEKS%20-%20Menuju%20Pusat%20Halal%20Dunia.pdf

https://www.kompasiana.com/chrisantarigan/5cd98f7e6db84325c7752272/tantangan-dan-peluang-indonesia-sebagai-industri-halal-terbesar-di-dunia#

Reksadana Syariah sebagai Pilihan Investasi yang Mudah dan Lebih Aman Sesuai dengan Syariah Islam di Masa Pandemi

Investasi merupakan hal yang masih di anggap “wah” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu tidak lepas dari citra dari investasi yang dipandang harus memiliki modal yang sangat besar untuk memulainya. Padahal sebenarnya hal itu kurang tepat. Kitapun bisa memulai berinvestasi hanya dengan bermodal Rp. 100.000, – saja. benarkah bisa seperti itu? Tentu saja bisa.

Ada beberapa pilihan instrumen investasi yang ada di Indonesia, diantaranya adalah emas, deposito, saham, obligasi, hingga reksadana. Nah, instrumen investasi Reksadana lah yang dinilai paling aman bagi para pemula. Kenapa seperti itu? hal ini karena dalam kita berinvestasi di reksadana, dana yang kita investasikan akan dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah berpengalaman dalam mengelola dana dari masyarakat. Jadi kita hanya perlu menyetorkan modal tanpa harus pusing bagaimana mengelola modal/dana yang kita miliki.

Namun masalah kembali muncul dan menjadi pertanyaan masyarakat, terutama bagi umat muslim. Apakah reksadana ini halal? Apakah reksadana syariah ini sesuai dengan ketentuan syariah islam? Nah, oleh karena keresahan tersebut, saat ini telah terdapat yang namanya Reksadana syariah.

Apa itu reksadana syariah? Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Sahib al-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara ma-najer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dengan kata lain reksadana syariah dapat dirumuskan sebagai reksadana yang cara pengelolannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syarit Islam. Misalnya reksadana syariah tidak berinvestasik pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya: pabrik minuman keras, industri pertenakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.

Reksadana syariah dirancang untuk menghimpun dana dari masyarakat (investor) yang mempunyai waktu, pengetahuan dan modal yang terbatas sehingga mampu meningkatkan peran modal lokal mereka. Adanya berbagai jenis reksadana syariah, investor bebas memilih jenis reksadana syariah yang dapat menguntungkan, karena setiap jenis reksadana syariah memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Sutedi (2011) jenis-jenis reksadana antara lain: (1) Reksadana pasar uang (money market funds), hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likiuditas dan pemeliharaan modal investasi; (2) reksadana pendapatan tetap (fixed income funds), melakukan investasi seku-rang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Berinvestasi dengan reksadana pendapatan tetap ini memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan dari reksadana pasar uang. Tujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil; (3) reksadana saham (equity funds), melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Sifat investasi dari reksadana saham ini risi-konya lebih tinggi dari dua jenis reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi; (4) reksadana campuran (Mix Funds), reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

Investasi reksadana syariah tidak hanya bertujuan mendapatkan retrun yang tinggi dan tidak melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal atau investor. Investasi reksadana syariah juga memperhatikan portofolio yang dimiliki investor tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah.

Selain sesuai dengan aturan syariah, apalagi keuntungan berinvestasi di reksadana syariah? Menurut Sutedi (2011), keuntungan yang diperoleh pemodal atau investor jika berinvestasi melalui reksadana syariah antara lain: (1) Pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Reksadana syariah bertujuan untuk dapat membantu instrument di pasar uang maupun pasar modal. (2) Mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal secara bebas. Pemodal dengan memeliki pemahaman yang baik mengenai investor, lebih mudah untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli. (3) Efesiensi waktu. Investor tidak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi.

Mengapa penulis mendorong untuk berinvestasi di reksadana syariah? selain aman dan mudah bagi para pemula, Investasi syariah disebut lebih kebal terhadap efek dari pandemi Covid-19. Deputi bidang Ekonomi Kementrian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo menyampaikan dampak Covid-19 sangat terasa ke semua instrument pasar modal, tapi instrument syariah lebih kebal pada pandemi. “Resistensi instrumen syariah lebih less volatile dibanding saham konvensional, lebih stabil,” katanya dalam Webinar Potensi Pasar Modal Syariah KNEKS, pada Juni lalu.

Bambang mengatakan zona merah hampir terjadi semua sektor. Namun jika melihat kapitalisasi pasar saham dan kinerja pasar saham, indeks syariah lebih tahan dan mencatat kinerja yang lebih baik dari saham konvensional.

Per 19 Juni 2020, Kapitalisasi pasar saham syariah secara year to date (ytd) tercatat -22,39 persen sementara konvensional sebesar -23,55 persen. Kinerja pasar saham syariah (ytd) tercatat -16,33 persen dan saham konvensional jatuh lebih dalam sebesar -20,60 persen.

Pada instrumen surat utang, sukuk juga terpantau lebih tahan dibanding obligasi. Berdasarkan data Indonesia Composite Index, perbandingan pasar sukuk dan konvensional menunjukkan yield pasar sukuk turun 2,5 persen, sementara obligasi turun lebih dalam yakni 4,46 persen.

Di pasar reksa dana juga demikian. Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk reksa dana syariah, campuran dan pendapatan tetap terpantau turun dalam tiga bulan terakhir. NAB reksa dana syariah meningkat pada Februari 2020 dan turun kembali pada Maret 2020. Penurunan tercatat satu persen, sementara NAB konvensional turun lebih dalam sebesar 10 persen.

“Dengan bertambahnya risiko, para investor lebih memilih mengalihkan dana investasi dari yang berisiko ke investasi yang lebih aman,” katanya.

Investor juga lebih memilih menarik dananya sementara dan bahkan berhenti investasi sama sekali sampai kembali normal. Padahal, seharusnya Covid-19 tidak menjadi penghalang dalam berinvestasi. Saat ini juga telah banyak muncul aplikasi yang memudahkan kita untuk jual-beli produk reksadana via daring dengan modal mulai dari Rp. 100.000,- yang dapat dilakukan dimana saja. Tak hanya bisa jual-beli, mayoritas aplikasi ini juga menyediakan beragam fitur yang cukup lengkap untuk memudahkan investasi. Selain itu beberapa aplikasi ini juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga lebih aman dan terpercaya. Beberapa aplikasi pilihan yang dapat kalian coba diantaranya adalah Ajaib, Bareksa, dan Bibit. Semua aplikasi tersebut telah tersedia di Playstore maupun Appstore dalam ponsel pintar kalian.

Oleh karena itu, Disaat ekonomi mengalami reset dan memulai lagi untuk kembali naik, inilah kesempatan yang tepat bagi kita untuk memulai investasi. Rekasadana syariah yang aman, mudah, dan sesuai dengan aturan syariah merupakan pilihan yang tepat bagi kita yang ingin memulai dan belajar berinvestasi. Selain itu, kita lebih tenang dalam berinvestasi dan insyaallah dana kita menjadi berkah karena terhindar dari riba dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

 

 

Firmansyah, L. (2020). PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH. AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah2(1), 67-80.

 

Kandarisa, N. A. (2014). Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Teori. Jurnal Akuntansi AKUNESA2(2).

 

OJK.go.id. Portal Transaksi Online. https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx Diakses pada 25 Oktober 2020.

 

Republika.co.id. 2020. Pasar Modal Syariah Lebih Kebal di Tengah Pandemi. https://republika.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi Diakses pada 25 Oktober 2020.

Fintech Syariah sebagai Solusi Penguatan UMKM Bebas Riba

Penggunaan internet saat ini bukan lagi sekedar gaya hidup. Lebih daripada itu, internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang. Terlebih lagi semenjak dunia dilanda krisis kesehatan global yang memaksa kita agar mampu beradaptasi dengan cepat. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk “Global Digital Reports 2020”, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.

Tingginya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia sebagian besar didominasi oleh penggunaan sosial media. Namun, penggunaan teknologi dibidang lain salah satunya di bidang keungan juga terus berkembang. Financial technology atau yang biasa disingkat fintech menjadi salah satu bentuk digitalisasi ekonomi di era modern. Fintech dapat diartikan sebagai segmen di dunia start-up yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. BI membagi fintech kedalam 4 jenis, yaitu Peer-to-Peer (P2P) lending dan crowdfunding; manajemen risiko investasi; payment, clearing, dan settlement; dan market aggregator.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sekaligus pasar halal terbesar di dunia, industri keuangan syariah Indonesia juga turut berperan aktif dalam pengembangan fintech berbasis syariah. Berkembangnya fintech syariah ini juga sebagai langkah digitalisasi ekonomi syariah agar mampu bersaing secara global. Hingga saat ini, terdapat 12 fintech syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Pertama  al-bai’ (jual beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Keenam, qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Transaksi fintech syariah mengedapankan prinsip transparansi dan adil. Fintech syariah turut menjadi solusi pendaan UMKM yang terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba serta dianggap lebih minim risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun dalam praktiknya, fintech syariah sebetulnya masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Pertama, literasi keuangan masyarakat terutama keuangan syariah masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami penerapan teknologi dalam keuangan. Kedua, syarat dan infrastruktur yang tersedia masih kurang. Umumnya, start-up yang baru merintis belum memiliki banyak modal. Sehingga, fintech syariah ini kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang diharuskan. Ketiga, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang matang mengenai fintech syariah. Sehingga calon investor belum begitu tertarik untuk bergabung di fintech syariah. Terlebih lagi masih banyak yang beranggapan bahwa fintech syariah dan konvensional hanya berbeda nama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan peran generasi muda yang notabene lebih memahami teknologi dan mudah beradaptasi dengan hal baru. Penting bagi kita semua untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penggunaan teknologi bidang keuangan agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Selain itu, literasi keuangan syariah juga masih harus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya bertransaksi ekonomi sesuai syariah Islam. Dengan demikian, diharapkan hadirnya fintech berbasis syariah ini mampu menjadi solusi bagi UMKM dalam mencukupi pendanaan yang sesuai prinsip syariah dan pada akhirnya turut mendukung perekonomian dari sektor riil terutama pada industri halal. Kita tentu sangat mengharapkan Indonesia mampu menjadi eksportir produk halal terbesar dunia, bukan lagi sebagai importir seperti saat ini.

Kumparan.com. 2020. Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full  Diakses pada 24 September 2020

Maulida, Rani. 2019. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia” https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech Diakses pada 24 September 2020

Rizki, Mochammad Januar. 2020. Yuk, Mengenal Aturan Main Fintech Syariah, Akankah perkembangan fintech syariah nasional mampu melebihi konvensional? https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1e0a77362a8/yuk–mengenal-aturan-main-fintech-syariah/ Diakses pada 24 September 2020

Patria, Ratna. 2020. “Tantangan Fintech Syariah di Indonesia” https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/ Diakses pada 26 September 2020

Peranan Ziswaf dalam Meningkatkan Kestabilan Perekonomian di Tengah Pandemi

Pandemi covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai artikel ini dibuat, kasus positif di Indonesia sudah mencapai 203.342 dengan jumlah sembuh mencapai 145.200 dan meninggal sebanyak 8.336 jiwa. Pandemi covid-19 mempengaruhi segala faktor kehidupan termasuk faktor ekonomi. Bahkan International Monetary Fund memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan virus mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi. Kebijakan PSBB mengakibatkan terbatasnya transaksi ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat. Disisi lain, banyak yang kehilangan pekerjaan seperti ojek online, sopir angkutan umum, buruh harian dan pedagang kecil karena aktivitas ekonomi yang berkurang.

Pemerintah telah menyiapkan stimulus guna menghindari resesi ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun ditambah beberapa stimulus lain untuk dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV 2020. Stimulus-stimulus tambahan tersebut diantaranya adalah bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dengan total anggaran Rp4,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH dengan anggaran senilai Rp5 triliun. Pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun. Terakhir, pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta dengan alokasi dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun.

Ekonomi Islam memiliki solusi tersendiri dalam menangani kondisi pandemi Covid-19. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Ziswaf dalam hal ini khususnya zakat, diharapkan mampu meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang nantinya akan menghasilkan permintaan (demand) yang akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.

Dalam kondisi pandemi, terjadi penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah mustahik. Dalam kondisi seperti ini, Ziswaf harus memainkan peran yang signifikan. Kebijakan PSBB yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan mustahik harus direspons dengan bijak oleh organisasi pengelola zakat dan wakaf seperti Baznas, LAZ, dan BWI. Pada tahun 2018 tercatat ZIS yang dikumpulkan mencapai Rp 8,1 triliun. Memang jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun (Puskas BAZNAS), maka realisasinya pengumpulan masih sangat kecil yakni sekitar 3,4 persen. Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor Ziswaf relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan.

Pada level mikro, Baznas dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (social safety net) melalui program cash for work (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19 seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan, Baznas dan LAZ dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga mustahik yang membutuhkan. Selain itu dapat juga memberdayakan UMKM dibidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan Covid-19 ini. Kegiatan CFW ini bertujuan untuk memberdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produktif dan wakaf sosial. Seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit lapangan, alat kesehatan, pasar online, dan sebagainya.

Pada level makro, Baznas mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu Baznas, Laznas dan BWI dapat terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga dapat menginisiasi kerjasama strategis pada level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.

 

Daftar referensi:

Baznas.go.id. (2020, 17 April). Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi. Diakses pada 9 September 2020, dari https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi

 

Kompas.com. (2020, 28 Juli). Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan. Diakses pada 10 September 2020, dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all

 

News.ddtc.co.id. (2020, 6 Agustus). Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi. Diakses pada 9 September 2020, dari https://news.ddtc.co.id/hindari-resesi-ekonomi-sri-mulyani-tambah-stimulus-konsumsi-22894

 

Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2017). PENGARUH ZAKAT TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSTAHIK (STUDI PADA PENERIMA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PROBOLINGGO). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS), 3(2), 85-105.

Peran Ekonomi Islam di Tengan Pandemi

Ekonomi Indonesia tengah terperosok cukup dalam akibat hantaman pandemi covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan perekonomian Tanah Air harus minus 5,32% pada kuartal II-2020. Guna membenahi perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan jurus yang bernama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggelontorkan ratusan triliun. UMKM menjadi prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrayanti mengatakan ekonomi Islam berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional karena dalam konsep tersebut mengandung nilai solidaritas sosial, adil, kolaborasi,dan setara untuk semua. Ketua IAEI periode 2019-2023 itu menyebutkan instrumen ekonomi Islam seperti wakaf, infaq,dan zakat memiliki peran penting sebab ketika pandemi mampu memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pandemi covid19 ini menyebabkan masyarakat harus meminimalisir kontak langsung. Masyarakat harus beradaptasi dengan “New Normal” yakni membayar zakat, infaq,dan sedekah secara online. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Asrorur Ni’am Sholeh mengatakan bahwa zakat fitrah dapat dilakukan tanpa melakukan tatap muka langsung dengan petugas zakat. Peran amil juga dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan ekstra sehingga para muzakki dapat melaksanakan zakat secara aman dan tepat. Inilah mekanisme paling solutif bagi para OPZ dalam menghimpun dana zakat masyarakat. Selain mengurangi kontak fisik, sistem transaksi ini juga mengurangi kontak dengan uang, yang mana uang dapat menjadi media penularan virus, karena sering berpindah dari tangan ke tangan. Hal tersebut diharapkan dapat memulihkan ekonomi nasional dan juga memutus mata rantai covid19.

Dalam mendukung pembiayaan, pemerintah juga menerbitkan instrumen yang berbasis syariah yakni sukuk yang banyak dimintai investor dalam dan luar negri. Sukuk negara atau secara resmi bernama Surat Berharga Syariah Negara yang sudah lama diterbitkan tepatnya tanggal 26 Agustus 2008. Sukuk ijarah tetap menarik di tengah pandemi covid19 karena punya daya tarik imbal hasil yang tetap  dan mudah dikelola. Berinvestasi di Sukuk Ijarah serupa dengan berinvestasi di fixed income secara syariah dengan sistem akad yang lebih mudah. Dari beberapa kegiatan dalam Ekonomi Islam di atas diharapkan ekonomi Indonesia semakin membaik melihat penggunaan konsep yang adil dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

 

Forum Zakat. “Strategi Zakat Online di Tengah Pandemi.” 21 Mei 2020. https://forumzakat.org/strategi-zakat-online-di-tengah-pandemi-harzolnas/

Sari, Intan Nirmala. “Sukuk Ijarah Tetap Menarik di Tengah Pandemi Covid19.” 13 Agustus 2020. https://amp.kontan.co.id/news/sukuk-ijarah-tetap-menarik-di-tengah-pandemi-covid-19

Ekarina. “Sri Mulyani Sebut Peran Ekonomi Islam dalam Pemulihan Dampak Covid19.” 20 Agustus 2020. https://katadata.co.id/ekarina/finansial/5f3f38c461e13/sri-mulyani-sebut-peran-ekonomi-islam-dalam-pemulihan-dampak-covid-19

Bratadharma, Angga. “Peran Ekonomi Syariah.” 22 Agustus 2020. https://www.medcom.id/ekonomi/analisis/GbmYZDxb-peran-ekonomi-syariah

Konsep Keuangan Islam sebagai Solusi dalam Menghadapi Kemerosotan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Merebaknya Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) memiliki pengaruh besar pada berbagai sector seperti kesehatan, perekonomian, sosial, dan politik. Dalam sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan berbagai kebijakan lainnya berdampak pada proses produksi dan distribusi oleh UMKM. Sehingga UMKM yang ketika Krisis Moneter 1998 dinilai dapat bertahan, kini menjadi sector yang paling merosot jika dilihat dari sisi pendapatannya. Dari sisi konsumen, penurunan pendapatan masyarakat berdampak pada konsumsi rumah tangga yang semakin menurun dan dapat menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Dalam sector industri, industri pariwisata yang sebelumnya memberikan kontribusi sebesar 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menjadi tidak hidup dan mengalami berbagai kerugian.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah ditunjukkan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak (Sri Mulyani, 2020). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam Perppu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak dan kebijakan insentif lainnya agar perekonomian makro Indonesia dapat tetap berhatan sebagaimana mestinya.

Meskipun begitu, dampak yang disebabkan oleh covid-19 tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah saja, tetapi juga masalah yang harus kita hadapi sebagai masyarakat ekonom Rabbani yang menginginkan terciptanya kesejahteraan ummat melalui berbagai konsep ekonomi islam. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan ekonomi islam dalam menghadapi covid-19 diealisasikan melalui berbagai instrumen keuangan islam seperti zakat, infaq, dan sedekah yang biasa dikenal dengan konsep keuangan sosial islam. Keberadaan konsep keuangan sosial ini dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian makro Indonesia mengingat potensi zakat umat muslim Indonesia berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2019 telah mencapai Rp233,8 triliun per tahun. Keberadaan konsep keuangan sosial Islam ini erat kaitannya dengan sifat kedermawanan. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang memiliki sifat dermawan. Berdasarkan World Giving Index 2018 yang dibuat oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati posisi pertama dari 146 negara dalam aspek kedermawanan. Realisasi keuangan sosial ini ini ditunjukkan dengan banyaknya platform donasi yang saat ini memfasilitasi perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk menyalurkan donasi mereka kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep keuangan sosial islam dapat diterapkan dalam menghadapi dampak dari pandemic covid-19.

Disamping itu, salah satu instrumen keuangan islam lainnya adalah keuangan komersial islam. Dimana dalam penerapannya konsep ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bisnis dari suatu kegiatan ekonomi. Salah satu instrument keuangan komersial yang dikenal dewasa ini adalah Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS).

Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) berbentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah  sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dengan jangka waktu 5 tahun.

Pada masa pandemi seperti ini, CWLS dapat membantu pembangunan negara. Kupon dan diskonto yang dibayarkan pada awal transaksi penerbitan dapat digunakan untuk membantun aset wakaf baru, seperti membangun rumah sakit maupun membeli alat penunjang sektor kesehatan lainnya. Saat ini, 360 rumah sakit rujukan nasional untuk menangani virus corona masih dianggap kurang (BEM FE UI, 2020).

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan menerbitkan CWLS dengan wakaf temporer dan memiliki minimal nominal sebesar Rp3 juta. CWLS saat itu digunakan untuk renovasi dan pembelian alat kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Banten. Kupon yang dibayarkan setiap bulannya digunakan untuk melakukan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa, dan menyediakan mobil ambulans tambahan untuk menjangkau pasien yang berjarak jauh dari Rumah Sakit. (BEM FE UI, 2020)

Hal ini sejalan dengan kondisi sector kesehatan masih minim fasilitas dalam menghadapi pandemic covid-19. Jurnal “Critical Care Bed Capacity in Asian Countries and Regions” mencatat Indonesia hanya memiliki kurang lebih tiga tempat tidur ICU untuk 100 ribu penduduk (Nafi, 2020). Berdasarkan data yang dipaparkan, rasio jumlah tempat tidur (bed) dibandingkan jumlah penduduk (bed to population ratio) di Indonesia sebesar 1,21:1.000. Artinya, per 1.000 pendudukan, hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit.  Rasio jumlah tempat tidur ini masih jauh dari rasio jumlah tempat tidur yang direkomendasikan WHO, yaitu sebesar 5:1.000, atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan konsep keuangan Islami baik keuangan sosial maupun keuangan komersial dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam menghadapi pandemic covid-19. Pemerintah dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk mengatasi dampak jangka pendek dari turunnya konsumsi rumah tangga. Selain itu, adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat menciptakan masifnya budaya berderma ditengah musibah pandemic covid-19 ini. Dalam menghadapi dampak jangka panjang pandemic covid-19, CWLS dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dalam memulihkan perekonomian makro Indonesia. Dengan dimasifkannya konsep keuangan islami ini, salah satu dampak positif lainnya adalah masyarakat semakin mengenal konsep ekonomi islam yang tidak hanya bertujuan pada kesenangan dunia saja, tetapi juga memiliki orientasi akhirat yang direalisasikan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi:

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2020. Kondisi dan Solusi Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi. https://drive.google.com/file/d/1DvwX4ivNMV4PSesc0UWNinXZSxsQGuTr/view diakses pada 24 Mei 2020

Bank Wakaf Indonesia. 2019. Mengenal Lebih Dekat Wakaf Linked Sukuk. https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/ diakses pada 24 Mei 2020

Djono, Aditya L. 2020. Rasio Bed Dibanding Populasi di Indonesia Masih Rendah. https://investor.id/national/rasio-bed-dibanding-populasi-di-indonesia-masih-rendah diakses pada 24 Mei 2020

Bayu, Dimas Jarot. 2020. Asosiasi RS Swasta Anggap 360 RS Rujukan Corona Masih Kurang. https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/asosiasi-rs-swasta-anggap-360-rs-rujukan-corona-masih-kurang diakses pada 24 Mei 2020

Intan, Ghina. 2020. Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen. https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html diakses pada 24 Mei 2020

Nafi, Muchammad. 2020. Gelombang Virus Corona di Antara Minimnya Fasilitas dan Tenaga Medis. https://katadata.co.id/berita/2020/04/06/gelombang-virus-corona-di-antara-minimnya-fasilitas-dan-tenaga-medis diakses pada 24 Mei 2020

CNN Indonesia. 2020. Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri diakses pada 24 Mei 2020

Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Outlokk Zakat Indonesia 2019. https://drive.google.com/file/d/1ZkeHwL8Wl6j1LeQdCx3OOAoo9Wu258Wz/view diakses pada 24 Mei 2020

Charities Aid Foundation (CAF). 2018. CAF World Giving Index 2018. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf diakses pada 24 Mei 2020

Wakaf Produktif sebagai Poros Roda Perekonomian

Oleh: Lutfi Hidayat

Menurut istilah fiqih, Wakaf adalah memindahkan harta milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha dari Allah SWT. Jika di tinjau dari sisi ekomi maka dengan seseorang melakukan wakaf maka akan memberikan dampak baik yang luas bagi kegiatan perekonomian di masyarakat. Sebagai contoh sederhana kita mewakafkan sebidang tanah untuk di kelola desa dan hasilnya sebagian di pakai untuk membayar pekerja sebagian lagi disimpan sebagai dana amal untuk di bagikan ke masyarakat kurang mampu, tentu dengan hal tersebut kita dapat melihat dengan kita mewakafkan sebidang tanah untuk di kelola kita dapat sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat kurang mampu dengan hasil usaha tersebut. Kesenjangan sosial dapat sedikit demi sedikit teratasi dan pahala yang besar dapat kita peroleh selagi tanah tersebut di gunakan untuk kebaikan.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarkat untuk masyarakat.

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan budaya kemiskinan. Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemikinan mendorong munculnya gejala keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis.

 

Wakaf yang menjadi salah satu alternatif diharapkan mampu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka perlu pengelolaan secara optimal terhadap benda wakaf. Namun saat ini banyak harta wakaf yang tidak dikelola secara optimal. Hal ini menunjukkan sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat ibadah, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, dan lain-lain. Padahal tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf.

Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan Civil Society. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variabel penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari’ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif. Dalam pelaksanaannya, wakaf dikelola oleh nazhir wakaf. Nazhir wakaf harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga mampu mengelola wakaf secara maksimal.

 

Selain itu perlu adanya regulasi peraturan perundangan wakaf yang memberikan urgensi bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi pemberdayan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial yaitu untuk kesejahteraan umat. Dengan pemahaman baru dan pengelolaan wakaf produktif secara maksimal maka diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang melanda umat.Beberapa ayat Al Qur’an tentang wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. [Ali Imran:92].

Anas Radhiyallahu ‘anhu berkata: Abu Thalhah Radhiyallahu ‘anhu datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata,”Wahai, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (Ali Imran:92). Sesungguhnya harta yang paling aku senangi adalah tanah bairoha. Dan sesungguhnya tanah ini aku shadaqahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. Aku berharap sorgaNya dan simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wahai, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi petunjuk kepadamu … [HR Bukhari, Kitab Az Zakat, 1368].

 

Referensi: https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html

Ahmad Muhammad Al Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999