• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Category ArchiveUncategorized

Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Society 5.0 sebagai Langkah Strategis Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia

Oleh: Rasikh Saifan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, hampir seluruh elemen di Indonesia didasari oleh nilai-nilai Islam, seperti pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tergambar jelas dalam isi kandungannya. Akan tetapi mengenai sistem ekonominya, Indonesia masih mengadopsi sistem ekonomi konvensional yang cukup bertentangan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional yaitu mengenai perbankan, konsep tambahan dalam angsuran atau biasa dikenal dengan bunga pinjaman masih diakui dan diperbolehkan. Sedangkan, ekonomi islam sangat melarang praktek tersebut dalam pinjam-meminjam. Melihat hal kontradiktif tersebut, konsep ekonomi islam mulai diimplementasikan pada bidang perbankan dan keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan umat islam, yaitu melalui adanya lembaga keuangan dan perbankan syariah. Padahal, ekonomi islam tidak hanya mencakup keuangan dan perbankan, melainkan mencakup banyak hal seperti pariwisata, fashion, dan bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut tercakup dalam ekonomi islam berdasarkan proses atau nilai kehalalannya atau yang disebut halal value chain (rantai nilai halal).

Berdasarkan terminologinya, pengertian halal value chain dapat dipecah menjadi dua, yaitu mengenai halal dan value chain. Halal sendiri sebenarnya merupakan istilah yang sudah populer di masyarakat yang merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, baik berupa tindakan hingga ucapan (Ridwan, 2019). Sedangkan, value chain adalah cara perusahaan dalam mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen dalam rantai aktivitasnya atau berupaya memahami nilai-nilai melalui pemeriksaan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan (Wisdaningrum, 2013). Berdasarkan kedua terminologi tersebut dapat disimpulkan bahwa halal value chain adalah upaya perusahaan dalam rantai aktivitas bisnisnya dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam.

Halal value chain dalam jenis produknya bisa dibagi menjadi dua, yaitu halal value chain untuk produk barang dan jasa (Annisa, 2019). Halal value chain dalam produk barang terdiri atas makanan dan minuman, obat-obatan, fashion, dan produk yang berupa barang lainnya. Sementara itu, halal value chain produk jasa terdiri atas pariwisata, perbankan, fintech syariah, dan produk jasa yang lain. Di Indonesia, sudah ada beberapa bidang yang terintegrasi halal value chain, seperti perhotelan, perbankan, fintech, hingga fashion. Akan tetapi, implementasi dari halal value chain di bidang-bidang tersebut masih tergolong minim dan belum progresif melihat perkembangan zaman. Padahal, zaman selalu berkembang terus-menerus dan berubah sangat cepat. Inovasi-inovasi terbarukan juga masih dipimpin oleh pelaku value chain konvensional. Keterbelakangan dalam inovasi halal value chain ini akan mengakibatkan kekalahan terhadap value chain konvensional sehingga membuat implementasi ekonomi islam di indonesia menjadi terganggu dan stagnan. Berdasarkan kondisi yang demikian, diperlukan pengembangan ekosistem dari halal value chain yang lebih inovatif dan lebih maju dibanding dengan value chain konvensional tersebut yang masih mengadopsi revolusi industri 4.0, yaitu dengan mulai mengadopsi society 5.0. Lalu apa itu Society 5.0?

Society 5.0 pertama kali dicanangkan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 di mana perkembangan teknologi yang semula lebih didasari atas efisiensi dan digitalisasi atau mengandalkan mesin dan teknologi sebagai pelaku utama dalam aktivitas industri lalu berubah ke arah yang lebih humanis atau menjadikan manusia sebagai pengontrol utama dari teknologi tersebut (Iqbal, 2019). Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi asisten saja bukan pelaku utama seperti pada revolusi industri 4.0. Berdasarkan hal tersebut, penerapan society 5.0 lebih ke arah perubahan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya, seperti mobil ramah lingkungan, konsep P2P yang terintegrasi dengan fintech, dan konsep pertanian organik (evergreen), serta perubahan-perubahan lain yang sifatnya humanis.

Melihat hal tersebut, konsep society 5.0 yang mengedepankan sisi humanis sangat sesuai dengan konsep ekonomi islam yang dalam prinsipnya mengedepankan kesejahteraan sosial sehingga kedua hal tersebut dapat dikolaborasikan pada pengembangan ekosistem halal value chain di Indonesia. Pengembangan ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat dimulai pada bidang-bidang yang sudah cukup berkembang terlebih dahulu, seperti pada bidang perbankan dan keuangan, pariwisata, dan fashion.

Dalam perbankan dan keuangan sebenarnya sudah terdapat perkembangan ke arah society 5.0, seperti adanya fintech khusus P2P Lending syariah yang proses transaksinya sudah full-online. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti mayoritas pelaku perbankan dan keuangan syariah yang masih semi-online dalam aktivitas perusahaannya. Sementara itu, dalan bidang pariwisata dan fashion juga mengalami kondisi yang sama. Hanya terdapat segelintir pelaku pariwisata halal dan fashion halal yang sudah merambah pada society 5.0. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengkolaborasikan antara halal value chain dan society 5.0 dengan para pelaku halal value chain di Indonesia.

Langkah-langkah tersebut bisa dimulai dengan edukasi secara menyeluruh dan efektif pada para pengusaha dan pelaku industri halal di Indonesia, seperti pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dapat diinisiasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai pelopor sehingga bisa menjadi pemantik bagi organisasi maupun pihak swasta dalam menggencarkan pelatihan-pelatihan mengenai halal value chain berbasis society 5.0.

Selain itu, langkah-langkah yang lebih serius dapat dilakukan dengan pembentukan organisasi atau lembaga yang secara terstruktur dan khusus membidangi bidang ini. Adanya organisasi atau lembaga akan membuat pengembangan yang dilakukan dapat terpetakan dan bisa dievaluasi terus-menerus sehingga ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat terbentuk secara cepat dengan pondasi yang kuat.

Ekosistem halal value chain yang kuat dan penuh inovasi akan membuat dominasi dari value chain konvensional menjadi runtuh sehingga secara langsung akan melancarkan atau menjadi langkah strategis implementasi dari ekonomi islam itu sendiri. Hal ini beralasan, karena pada dasarnya rantai nilai sendiri merupakan pokok dari kegiatan industri yang mendasari aktivitas ekonomi. Agar proses tersebut dapat berhasil, pemerintah, pelaku industri halal, dan umat Islam harus bersinergi dalam pengembangan halal value chain berbasis society 5.0 sehingga ekonomi islam dapat terintegrasi secara menyeluruh pada sistem perekonomian di Indonesia.

Referensi :

Annisa, A. A. 2019. Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1-8.

Iqbal, M. 2019. Bagaimana Wujud dan Penerapan Society 5.0?. https://www.lupadaratan.com/2019/03/society-5.0.html?m=1. Diakses 20 Maret 2019.

Ridwan, M. 2019. NILAI FILOSOFI HALAL DALAM EKONOMI SYARIAH. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 14-29.

Wisdaningrum, O. 2013. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Dalam Lingkungan Internal Perusahaan. Jurnal ANALISA, 1(1).

ANALISIS TINGKAT KETERTARIKAN DAN PENGETAHUAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TERHADAP EKONOMI ISLAM (KSEI FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO)

 

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan catatan The Pew Forum on Religion & Public Life pada 2010, jumlah  muslim Indonesia mencapai 12,7 persen dari populasi dunia. Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk agama Islam, setara dengan 87,18 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi diatas merupakan sebuah potensi besar bagi Negara Indonesia untuk mengembangkan Halal Industry.

Halal Industry merupakan sebuah industri yang dimana dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Halal Industry tidak bisa berkembang dengan pesat apabila sebagian besar dari pelaku ekonomi di Indonesia tidak memahami tentang ekonomi Islam. Maka dari itu kami melakukan penelitian mengenai seberapa besar tingkat ketertarikan dan pengetahuan mahasiswa yang merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi dan motor penggerak ekonomi masa depan terhadap Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketertarikan dan pengetahuan para mahasiswa terhadap Ekonomi Islam khususnya di Universitas Diponegoro. Dengan mengetahui tingkat ketertarikan dan pengetahuan para mahasiswa terhadap Ekonomi Islam maka dapat diprediksi bagaimana perkembangan Ekonomi Islam serta Halal Industry kedepannya.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Diponegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendapatkan data primer ialah dengan menyebar kuesioner kepada mahasiswa, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan telah dibuat secara sistematis. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan mengambil teknik sampling sebanyak 127 responden.

Dari hasil penelitian yang berupa kuesioner untuk Mahasiswa/i Universitas Diponegoro, 91% dari jumlah koresponden atau sekitar 115 orang mengetahui tentang Ekonomi Islam. Dan sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada syariat Islam dan tidak mengandung unsur riba.

            Selain itu, 84% dari jumlah responden  mengerti apa yang dimaksud dengan riba dan menyebut riba adalah tambahan keuntungan yang telah ditetapkan di awal. Akan tetapi, besarnya pengetahuan mengenai Ekonomi Islam dan riba tidak sebanding dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Persentase penerapan ekonomi islam dalam kehidupan para mahasiswa hanya 43% dan 57% sisanya belum menerapkan Ekonomi Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini terbukti ketika mereka ditanya “Apakah masih menggunakan bank konvesional?”  hasil menunjukkan 95% dari responden menjawab masih menggunakan bank konvensional. Alasan yang mereka ajukan pun bermacam-macam namun alasan terbanyak adalah karena bank konvensional mempunyai fasilitas yang lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan bank syariah. Mungkin ini dapat menjadi masukan untuk semua lembaga keuangan syariah agar mempeluas aksesnya sampai ke wilayah terpencil. Akan tetapi, 16% dari responden menyatakan sudah memiliki rekening bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan beberapa mahasiswa memiliki lebih dari satu rekening bank yang salah satu dari rekening tersebut adalah rekening bank syariah.

Namun, terlepas dari itu semua 94% dari responden mengaku tertarik dengan Ekonomi Islam. Dengan derajat ketertarikan digambarkan pada diagram dibawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemuda khususnya mahasiswa mengetahui dan mengerti tentang Ekonomi Islam serta segala sesuatu yang dilarang di dalamnya. Akan tetapi, keterbatasan akses dan fasilitas yang menunjang penerapan Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih sangat minim menyebabkan mereka mau-tidak mau harus menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam. Apabila akses dan fasilitas ini ditingkatkan mungkin akan banyak yang beralih menggunakan fasilitas yang berbau Ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka, melihat begitu besarnya ketertarikan  meraka terhadap Ekonomi Islam. Maka dari itu marilah kita sebagai pejuang Ekonomi Islam terus mengkampanyekan segala bentuk kegiatan yang akan mendukung perkembangan Ekonomi Islam kedepannya.

Weekly Articles : “Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok” & “Bagi Hasil Lebih Menjanjikan”

Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok

Oleh: Alfi Hikami Wibowo

Sebagaimana kita ketahui, rokok adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Tapi longgarnya regulasi pengendalian rokok di Indonesia dan harga rokok yang relatif murah di Indonesia membuat jumlah perokok terus meningkat pesat sehingga menempati urutan ketiga terbesar di dunia  setelah Cina dan India dan hal tersebut tentu bukanlah rekor yang bagus.

Konsumsi rokok yang meningkat makin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Dimana penyakit terkait rokok menyebabkan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Riset menunjukkan kerugian makro ekonomi akibat rokok di Indonesia pada tahun 2015 mencapai hampir Rp. 600 triliun atau empat kali lipat lebih besar dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama. Berbanding terbalik dengan yang sering dijadikan alasan bagi para perokok dengan berpendapat bahwa cukai rokok adalah salah satu pemasukan terbesar Indonesia, sedangkan pada kenyataanya kerugiannya jauh lebih besar dibanding pendapatan cukai itu sendiri.

Sebagian besar studi tentang biaya merokok dan konsekuensi ekonomi dari penyakit dan cedera akibat merokok menjelaskan bahwa konsekuensi ekonomi dari sakit terdiri dari (1) biaya yang ditimbulkan karena penyakit dan biaya terkait lainnya dan (2) nilai kerugian produksi karena berkurangnya atau hilangnya jam kerja.

Dampak kerugian ekonomi dari merokok mencakup kerugian biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi barang atau jasa yang melibatkan transaksi seperti biaya penggunaan pelayanan kesehatan (perawat di rumah dan di rumah sakit, jasa dokter, dan obat penyakit terkait) dan biaya terkait lainnya seperti biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, biaya penunggu penderita. Analisis biaya langsung tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan NO. 59/2014 tentang Tarif Standar Asuransi Kesehatan Nasional.

Adapun biaya tidak langsung dari merokok meliputi kehilangan sumber daya lain, seperti waktu dan produktivitas yang hilang akibat sakit an disabilitas, serta kematian prematur larena penyakit terkait rokok. Orang sakit mungkin tidak bekerja atau bahkan tidak mampu melakukan kegiatan rumah tangga dan perawatan anak. Biaya morbiditas diperkirakan dengan menentukan berapa yang mampu dihasilkan orang tersebut dengan pekerjaan berupah dan juga memperkirakan nilai untuk produksi rumah tangga yang hilang.

Kemungkinan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan human capital approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan willingness to pay approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.

Pengukuran lain yang digunakan adalah nilai kerugian akibat kematian prematur dihitung dengan menggunakan kehilangan tahun produktif, dengan memperhitungkan sisa usia berdasarkan harapan hidup (years of otential life lost/YPLL) dan tahun produktif yang hilang akibat sakit atau disabilitas akibat merokok dan kematian prematur dalam satu pengukuran (disability adjusted life year/DALYs).

Sebagai faktor risiko, tembakau bertanggung jawab atas lebih dari 33 penyakit, mulai dari kanker, jantung koroner, tuberkulosis paru paru, radang sendi dan lain-lain. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya beban penyakit terkait tembakau telah menguras keuangan BPJS.

Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau bahkan memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga menengah kebawah.

Melihat tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan masyarakat dan juga kesehatan anggaran negara, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau.

Indonesia harus mempercepat upaya pengendalian penggunaan tembakau, sehingga dapat menahan epidemi penyakit terkait tembakau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan memperburuk beban ekonomi negara. Pada tahun 2008 silam, WHO memperkenalkan MPOWER (Monitor, Protect, Offer help, Warn, Enforce, Raise taxes) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan pengendalian tembakau yang penting dan efektif. Kebijakan MPOWER meliputi upaya menaikkan pajak dan harga rokok, melarang iklan, promosi dan pemberian sponsor, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, memberikan peringatan bergambar akan bahay merokok, menawarkan beabtuan kepada mereka yang ingin berhenti merokok dan memantai kebijakan pencegahan dan kejadian epidemi, dengan tujuan memperkecil daya beli masyarakat terhadap rokok dan menghidari anak-anak dan remaja dari bahaya rokok.

Komitmen pemerintah, masyarakat dan termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk menjalankan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan kematian dini. Kepemimpinan yang kuat dan memihak pada kesehatan juga dibutuhkan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Dengan mengurangi promosi rokok di media massa, mencegah penggunaan tembakau oleh generasi muda dan perempuan, memberikan akses layanan berhenti merokok, dan meningkatkan harga rokok dan rata-rata cukai rokok hingga mencapai 57% (nilai maksimum UU Cukai) dan menghilangkan nilai batas atas cukai rokok. Seperti yang dikatakan di awal, dengan membatasi daya beli masyarakat maka konsumsi rokok pun akan berkurang.

 

Bagi Hasil Lebih Menjanjikan

Oleh: Lilik Tri Wahyuni

 

Bunga dan bagi hasil merupakan istilah yang tidak asing dalam  perekonomian dan sangat familiar di tengah-tengah kita. Istilah bunga dapat di artikan sebagai tamabahan berupa presentase dari apa yang kita berikan kepada seseorang, dalam hal ini adalah ketika seseorang berhutang. Contohnya kita berhutang kepada seseorang, maka kita diharuskan untuk membayar lebih, yaitu jumlah hutang kita dan tambahan bunga sesuai presentase yang diberikan kepada kita. Dalam keadaan untung ataupun rugi kita tetap harus membayar kelebihan yang sudah disyaratkan diawal tadi.

Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian hasil dari keuntungan yang akan kita dapatkan nanti. Jika suatu usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dapat dibagi sesuai kesepakatan, namun jika rugi maka kerugiannya pun harus dibagi selama tidak ada pihak yang melakukan kesalahan. Jadi, pada bagi hasil tidak dapat ditentukan pembayaran kelebihan nantinya.

Dalam menstabilitaskan perekonomian pemerintah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi (merubah) jumlah uang beredar melalui tingkat suku bunga. Ketika bunga bank naik, maka akan memicu naiknya keingginan nasabah untuk saving (menabung), tetapi akan menyulitkan nasabah yang menginginkan dana untuk pengembangan usahanya, karena bunga yang sangat tunggi. Kesimupulannya adalah ketika bunga naik, maka saving naik, tapi investasi akan lesu karena bunga bank tinggi. Namun, ketika bunga bank turun, apakah saving akan turun dan investasi akan naik??? Menurut saya,pada pernyataan “ketika bunga turun, saving akan turun dan investasi akan naik”, dalam pernyataan ini saya kira ada ketimpangan yang terjadi. Mana mungkin uang yang tidak ada dapat menaikkan investasi???. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi, nasabah akan cenderung menyimpan uang ataupun berinvestasi diluar negeri, sebab diluar negeri menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya akan terjadi keosongan uang dalam bank, sehingga walupun dapat menarik minat pengembangan usaha tetap saja uangnya tidak ada.

Dalam kondisi seperti ini, baik suku bunga bank rendah ataupun tinggi, keduanya tidak dapat mengembangkan perekonomian.

Lain halnya dengan bagi hasil, pada bagi hasil pemilik modal dan pelaku usaha akan saling beusaha agar mendapatkan keuntungan, dan pengusaha tidak perlu takut untuk rugi , karena pengusaha tidak punya kewajiban untuk membayar kelebihan yang ada selama dijalankan dengan baik dan pengusaha tidak lalai dalam melakukan usaha. Namun jika pengusaha melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya, pengushaa harus menganti modal yang telah diberikan atau dipinjamkan tanpa diberikan tambahan pembayaran.

Oleh karena itu, mari kita kembangkan ekonomi islam melalui bagi hasil. Bagi hasil menciptakan rasa tolong-menolong, menjadikan kesejahteraan dan perekonomian menjadi meningkat dan merata.

Weekly Articles : “Urgensi Etos Kerja Karyawan Muslim Sebagai Pembangkit Energi Kebangkitan Ekonomi Umat Islam Kontemporer” & “Tingkatkan Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia”

Urgensi Etos Kerja Karyawan Muslim Sebagai Pembangkit Energi Kebangkitan Ekonomi Umat Islam Kontemporer

oleh : Muhammad Rizal Hidayat

Di zaman seperti saat ini, globalisasi benar-benar telah mengambil alih kemudi dunia ini berikut aspek-aspek yang terkait didalamnya. Tidak terkecuali Indonesia yang saat ini tengah berjuang mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh sendi pembangun kehidupan di negara kita (Indonesia) tengah digenjot habis-habisan oleh pemerintah. Satu di antara seluruh sendi pembangun kehidupan di Indonesia yang akan diulas pada weekly article kali ini adalah bidang industri. Mengacu pada Kinerja Ekonomi RI Triwulan III dan IV tahun 2017 yang lalu, bidang industri (migas maupun non-migas) menempati posisi teratas dalam hal sektor ekonomi yang menyumbang kontribusi PDB Indonesia, mengalahkan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Sejalan dengan ulasan seputar bidang industri, pengamatan dan sorotan tentu saja tertuju pada karyawan dan etos kerja karyawan. Terlebih, industri yang beroperasi merupakan industri yang berbasis syariah dan dioperasikan oleh manajer dan karyawan muslim pastinya.

Menyikapi etos kerja karyawan muslim, hal ini mutlak dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif tetapi proporsional. Berikut merupakan karakteristik etos kerja karyawan muslim yang dapat dipelajari dengan saksama :

  1. As-Shalah, yaitu baik dan bermanfaat. Maksudnya adalah seorang karyawan muslim hendaknya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dalam pekerjaannya, baik untuk diri sendiri, perusahaan tempat yang bersangkutan mengabdi, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
  2. Al-Itqan, yaitu kemantapan secara optimal. Maksudnya adalah orientasi seorang karyawan muslim dalam bekerja selain mengisi pundi-pundi keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga menjadi kesempatan untuk menambah pahala guna menggapai ridha Allah Swt.
  3. Al-Ihsan, yaitu melakukan sesuatu yang terbaik. Maksudnya adalah Islam menuntut seorang karyawan muslim untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keseriusan agar dapat memeroleh hasil yang optimal. Tentu saja, seorang karyawan muslim diharapkan dapat memberikan yang terbaik yang mungkin dapat dilakukan olehnya.
  4. Al-Mujahadah, yaitu melakukan segala sesuatunya itu harus dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keseriusan agar dapat memeroleh hasil yang optimal.
  5. Menghargai waktu dan kesempatan, adalah menjadikan setiap kesempatan yang datang sebagai ajang evaluasi dan introspeksi diri agar kedepannya seorang karyawan muslim dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
  6. Tolong-menolong dan saling berkompetisi untuk meraih prestasi tertinggi.

Melalui penjabaran poin-poin di atas, diharapkan karyawan muslim di Indonesia dapat memahami dan mempraktikkan etos kerja kryawan muslim dalam pekerjaannya. Tentu saja, etos kerja karyawan muslim ini sangat diperlukan untuk memelihara kehormatan diri dan integritas seorang karyawan muslim agar terhindar dari berbagai terjangan isu dan/atau spekulasi mengenaiketenagakerjaan yangsudah barang tentu sangat merugikan bagi karyawan muslim sendirisebab yang demikian itu dapat menghambat daya produktivitas seorang karyawan muslim dalam berkreasi dan berinovasi di sketsa pasar tenaga kerja.

Tingkatkan Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia

oleh : Adinda Sabella

Bank syariah pertama kali lahir pada tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992 di Indonesia. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Indonesia termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (market driven). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan state driven, Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia.

Dilihat dari perkembangan tersebut, bahwa masyarakat Malaysia dan pemerintahnya sangat mendukung penerapan perbankan syariah, sehingga pertumbuhannya pun begitu cepat. Sedangkan di Indonesia masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional. Oleh karena itu seharusnya masyarakat di Indonesia lebih mendukung program pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah, dikarenakan mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar penduduknya Islam. Kita sebagai umat Islam seharusnya menerapkan syariat Islam di segala bidang.

Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “Hai orang-orang beriman,janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatau yang menyeleweng dari islam.

Daftar Pustaka :

Abdullah, R. Mohamed. Development of Islamic Banking in Malaysia. KLRC Newsletter January 2011.

Ali Rama. Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara : The Jounal of Tauhidinomics Vol.1 No. 2. 2015: 105-128.

KSEI PRESTATIF 2018

Assalamu’alaikum Ekonom Robbani 😄😄
Barakallah KSEI FEB UNDIP 2018

Alhamdulillah diajang Temu Regional (TEMILREG) se Jawa Tengah yang dilangsungkan di IAIN Surakarta selama tiga hari dari tanggal 2-4 Maret 2018. Lomba dimulai dari tanggal 2 Maret yaitu tentang seleksi olim ekonomi Islam dan tanggal 3 Maret semua lomba baik semifinal olim, video, desain grafis dan karya tulis ilmiah. Dimalam harinya sebagai penutup lomba, diadakan makan malam bersama serta hiburan dan dipengujung acaranya pengumuman lomba yang membuat hati anak-anak KSEI gembira. Pertama pengumuman pemenang lomba desain grafis yang mendapatkan juara 2 diraih oleh Vebriane Werdaningrum (Akuntansi 2017 ), kemudian pemenang jaura 3 video oleh tim 1 yaitu M. Zacky Dzulfikar (Ekonomi Islam 2017 ), Firman Darmawan (Ekonomi Islam 2017 ), Mochammad Ardani (Ekonomi Islam 2016 )dan Juara 1 diberikan kepada tim 2 video yaitu Mufti Hadi Wibowo ( Menejemen 2016 ), Nisa Nurokhati ( IESP 2016 ), Yasri Martatatina ( Ekonomi Islam 2016 ). Setelah penyerahan piala, disusul pengumuman lomba LKTI yang juga mendapat Juara 1 dan 2, Juara 1 di raih oleh Endi Deswanto ( Akuntansi 2016 ), Kamila Yasmin ( IESP 2016 ), Siti Hilmiati Azyzia ( IESP 2017 ) dan Juara 2 di raih oleh Manarul Hidayat ( Akuntansi 2015 ), Thifal Suci Khairunnisa ( Akuntansi 2017 ), Naufal Haidar Farras (Ekonomi Islam 2016 ). Sehingga KSEI FEB UNDIP Mendapatkan gelar JUARA UMUM di ajang Temu Ilmiah Regional ( TEMILREG ) FoSSEI Jateng 2018. Disana banyak sekali pengalaman yang didapatkan baik berupa ilmu, saudara baru, bahkan suasana baru. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Panitia atas penyelenggaraan acara ini, semoga ajang TEMILREG tahun-tahun berikutnya semakin mempererat ukhuwah KSEI se Jateng. [ By : Yasri M. ]

====================
Selamat kepada Mujahid-mujahid Ekonomi Islam semoga selalu berprestasi dan selalu rendah hati
====================

#KSEI_PRESTATIF
#KSEI_CERIA
#KSEIFEBUNDIP

Press Release: Studi Banding KSEI Comes BPD Jateng

Jumat, 17 November 2017 KSEI FEB Undip mendapat kunjungan studi banding dari KSEI Comes BPD Jateng. Anggota KSEI Comes BPD Jateng yang hadir pada stuban ini sejumlah 16 orang sedangkan KSEI FEB UNDIP 13 orang. Acara ini dimulai pada pukul 15.45 WIB di Masjid At-Taqwa FEB Undip yang dibuka oleh Alam Armansyah sebagai MC dan diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an oleh Rahmat Fitriansyah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Ketua KSEI FEB UNDIP dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua KSEI Comes BPD Jateng.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan presentasi profil KSEI FEB UNDIP terkait struktur organisasi, program kerja, tugas dan wewenang oleh ketua KSEI FEB UNDIP. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi profil KSEI Comes BPD Jateng. Berdasarkan hasil presentasi profil masing-masing DPM ini di diketahui bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan-yang ada pada struktur organisasi, program kerja tugas dan wewenang.

Acara selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan diskusi per departemen. Pada sesi ini KSEI FEB UNDIP dan KSEI Comes BPD Jateng sangat antusias dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Sesi ini berlangsung selama satu jam.
Setelah acara dipending dan dilaksanakan solat magrib bersama, tepat pada pukul 18.30 WIB acara ini ditutup oleh MC. Sebelum penutupan, ada penyerahan cinderamata yang diberikan oleh KSEI FEB UNDIP kepada KSEI Comes BPD Jateng dan sebaliknya. Setelah acara ditutup kemudian dilanjutkan dengan berfoto bersama.

Kisah Sang Nahkoda

Alkisah, seorang nahkoda menatap sebuah kapal besar di bibir pantai. Dia menyetuh bagian bawah kapal, dan menerawang jauh, bagaimana dirinya dan anak buahnya, “bertemu” dengan kapal ini, dalam satu ikatan ukhuwah yang sama.

Nahkoda itu tersenyum. Tak terasa, setahun berlalu, sejak kapal ini dipimpin olehnya. Sepertinya, sudah waktunya, “sang kapal” mendapat pemimpin baru,untuk melanjutkan petualangannya di lautan luas, demi satu tujuan, berdakwah di jalan yang diridhai-Nya.

Amanah memang tidak pernah salah dalam memilih pundak. Dan takdir sudah melukiskan siapa orangnya. Barakallah Endi Deswanto sebagai Presiden KSEI FEB Undip periode 2017/2018!🤗😀

Semoga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya di kepengurusan selanjutnya, aamiin🙏 Hamasah Akhi😊✊

OPEN RECRUITMENT KSEI FEB UNDIP

📢 [OPEN RECRUITMENT] 📢

Assalamualaikum wr.wb

Hai sahabat ekonom rabbani! Alhamdulillah rangkaian open recruitment dan Sharia Economic Training 1 telah dibuka untuk mahasiswa/mahasiswi FEB angkatan 2016 & 2017. Jangan lewatkan rangkaian oprec KSEI kali ini ya kawan!!😉

🔸Alur open recruitment :

1. Pengumpulan Form
📅 24 Oktober – 10 November 2017
📝 Download Form di Formulir Pendaftaran KSEI FEB Undip
📩Pengumpulan di sekre KSEI gedung pkm lt. 1 FEB Undip

2. Sharia Economic Training 1
📅 Sabtu, 18 November 2017
🕘 09.00 – selesai

3. Interview
📅 19 November 2017

4. Pengumuman
📅 22 November 2017

Pastikan dirimu mendaftar Open Recruitment dan Sharia Economic Training 1 untuk menjadi bagian dari keluarga besar KSEI FEB Undip ya😊🙋

Salam cerdas, Hati ikhlas, Kerja Keras!

KSEI Roadshow to School | SMA 3 Semarang

Jumat, 19 Mei 2017 KSEI FEB Undip telah menyelesaikan rangkaian acara yang terakhir dari Roadshow to School 2017. Sebagai penutup RTS di tahun ini, KSEI FEB Undip melakukan sosialisasi di SMA 3 Semarang. RTS kali ini juga merupakan salah satu wujud dari rangkaian acara Kampanye Nasional FoSSEI 2017.

Acara dibuka oleh Akhina Firdan Thoriq selaku MC, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah. Selanjutnya sambutan-sambutan dari ketua panitia (Ukhtina Lusiana), ketua KSEI FEB Undip (Akhina Vega Alberta), dan diakhiri dengan sambutan dari kepala SMA Negeri 3 Semarang.

Masih sama seperti pada rangkaian acara yang pertama dan kedua. Pemateri kali ini ialah Ibu Dewi Kurniawati, beliau mengenalkan materi tentang perbankan syariah terkhususnya Bank Jateng Syariah. Bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan di Bank Syariah dijelaskan oleh Ibu Dewi Kurniawati. Beliau juga mempromosikan tabungan Simpel atau tabungan yang khusus untuk pelajar. Setelah pemaparan materi, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Terlihat antusias yang tinggi dari siswa siswi yang mengajukan pertanyaan sekitar ekonomi islam dan bank Jateng Syariah. Pemaparan materi diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara dan kepada pihak SMA 3 Semarang.

Selanjutnya sesi promosi lomba Olimpiadie Ekonomi Islam Sehati 8 disampaikan oleh Akhina Afif dan Ukhtina Mada. Acara ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Jateng Syariah atas kerjasama dan dukungannya sehingga RTS 2017 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih pula kami sampaikan kepada ketiga sekolah (SMA 5 Semarang, SMA Islam Hidatulloh, dan SMA 3 Semarang) yang telah memberi kami kesempatan untuk mendakwahkan ekonomi islam. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan selama RTS 2017 berlangsung dan sampai jumpa di RTS tahun depan! 😊