• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Author Archive

Marhaban Ya Ramadhan

Assalamu’alaikum wr. wb.

The beautiful and holy month is coming back. 11th SEHATI committees would say Marhaban ya Ramadhan 1441 H. May Allah bless all of us and every soul be given His forgiveness.
Take care of your health and Happy Fasting!

 

#11thSEHATI
#SEHATI11
#KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

Al Amwal 001

Download Buletin Al Amwal Edisi 001 di: bit.ly/AlAmwal001

KSEI FEB Undip

Sehati 11 Highlights

Hello, Rabbani Economists!

We are back to announce our Highlights of
11th Sharia Economic Activity by KSEI FEB UNDIP

This is Highlights of our biggest event:

– Sharia Paper Competition (SPACE)
– Islamic Economic Olympiad (IEO)
– Sehati Fieldtrip
– Sehati International Seminar
– Sehati Gala Dinner

 

Note: All competitions only for students university

 

Stay tune for this event guys!

For further information:
Instagram : sehati_undip
Twitter     : sehati_undip
LINE          : @ykj9325e

#11thSEHATI
#SEHATI11
#KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

Mosquenterpreneurship Lewat Teknologi Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Masjid

Oleh : Wulan Listiani

Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musala, langgar atau surau.(KBBI) Bagi umat Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah namun memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan peradaban ummat Islam, salah satunya dalam perekonomian. Selama ini, sejarah telah mencatat masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal (ZISWAF), pusat informasi Islam, hingga sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah, serta fungsi lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya aliran “sekularisasi” dan pandangan hidup “materalisme”, tanpa disadari peranan masjid dalam kehidupan umat Islam semakin menyempit dan bahkan terpinggirkan. Besarnya gelombang sekularisasi yang mempengaruhi pandangan orang terhadap agama, telah menjadikan agama dan lembaga-lembaga agama sebagai pelengkap dalam kehidupan. Pada kenyataannya fungsi masjid yang ada saat ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ibadah ritual saja. Hal ini berbeda dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. kecenderungan umat meninggalkan masjid karena mereka merasa masjid tidak memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka yang semakin komplek. Untuk itu perlu kembali kita mereposisikan masjid sebagai sentral kegiatan umat yang mampu memberikan kontribusi langsung kepada umat.

Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag menyebutkan jumlah masjid di Indonesia tahun 2020 sebanyak 263.888 buah. Dengan perkiraan potensi penerimaan zakat,infaq,dan sadakah(ZISWAF) sangat besar yang dapat dioptimalkan. Ekonomi potensial masjid yang terkumpul melalui ZIS berdasarkan sampel yang diambil rata-rata sebesar Rp 22.574.920/masjid.Seandainya potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun ini dapat terkumpul, tentunya akan ada beberapa keuntungan dari potensi ekonomi masjid yang dapat dikembangkan, yaitu : 1) dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, 2) dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengentasan kemiskinan, 3) dapat dipergunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat, 4) sangat membantu dalam meningkatkan ketersediaan pembiayaan sektor produktif yang pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, bahkan mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Mosquenterprenuership merupakan program kerja MES bidang UMKM dan Kewirausahaan dalam rangka untuk membangun kebangkitan ekonomi umat melalui masjid. Dengan melakukan sinergi dengan dewan masjid dan jamaahnya untuk mengembangkan UMKM yang berbasis syariah serta memberikan pendampingan dalam implementasinya.(Diantri, 2017) Strategi untuk meningkatkan peranan tersebut dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu tahapan pertama merupakan tahap sosialisasi peran ekonomi masjid, tahapan kedua peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,  DKM(Dewan Kemakmuran Masjid) dan pengelola masjid, tahapan ketiga inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, tahapan keempat implementasi dan tahapan kelima evaluasi dan tindakan perbaikan.

Gambar

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbasis Baitul Mal Masjid

Source: Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056

Tahap Sosialisasi peran ekonomi masjid, kebutuhan hidup umat Islam mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali saat ini dipenuhi dari luar lingkaran ekonomi ummat. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, DKM, dan pengelola masjid dapat dilakukan dengan mengelola masjid dengan baik sehingga mampu memakmurkan masjid. Pengurus masjid yang kurang memiliki kapabilitas dan kurang berwawasan dalam mengelola harus ditingkatkan dengan pelatihan dan training dari DMI terkait. Pengurus masjid sangat menentukan maju-mundurnya umat Islam. Pengurus masjid yang kurang berwawasan dalam memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah harus diubah wawasannya. Sehingga harapannya masjid harus dipersiapkan untuk diisi oleh orang yang memahami ibadah dan muamalah, ekonomi Islam serta manajemen masjid melalui Baitul Mal sehingga dengan demikian kebangkitan ekonomi berbasis masjid dapat terwujud. Inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid(Mosquenterprenuership), memfungsikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun juga pusat ekonomi umat dengan mengembangkan UMKM yang belum ada dan atau sudah ada serta mensupport dengan menggabungkan stakeholder dari pembiayaan, perusahaan financial technology (fintech), platform baik marketing dan accounting yang dapat diakses online. Sehingga ada keberpihakan umat dan RT RW sekitar masjid. Implementasi, dengan tersedia tiga pilar teknologi digital yaitu pembiayaan usaha (fintech), operasional usaha (POS system) dan terhubungnya supply-demand (marketplace) melalui masjid, maka tidak perlu khawatir untuk memulai usaha dan membangkitkan ekonomi ummat. Mosquenterprenuership ini dapat di-roll-out ke masjid-masjid lain di bawah koordinasi MES dengan sinergi berbagai pihak. Evaluasi dan tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan melihat hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di masjid-masjid yang telah menerapkan hal ini.

Dengan kelima strategi tersebut diharapkan potensi ekonomi masjid yang sangat penting dapat mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi segala kalangan. Berdasarkan beberapa indikator potensi ekonomi masjid, maka masjid memiliki potensi ekonomi baik dari segi jumlah dana, jenis dana terhimpun maupun pengelolaan dana tersebut. Ekonomi potensial masjid hendaknya dapat digunakan bukan saja untuk pembangunan masjid tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi produktif umat yang dilakukan secara selektif.

 

Referensi

Imran, Carolina. 2008. Masjid sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Muhtadi, “Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan”, Republika, 27 September 2006, 1.

Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam5(2), 1-27.

Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH2(2).

Yulianto, Agus. 2017. Membangun Ekonomi Berbasis Masjid Lewat Teknologi Digital dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/12/24/p1g3 u2396-membangun-ekonomi-berbasis-masjid-lewat-teknologi-digital diakses pada 18 April 2020.

Body, Bayu. 2019. Potensi ZISWAF di Indonesia Capai Rp 217 Triliun, Hanya Rp 8 Triliun yang Terkumpul dalam https://www .timesindonesia .co.id/read/news/ 237151/potensi-ziswaf-di-indonesia-  capai-rp-217-triliun-hanya-rp-8-triliun-yang-terkumpul  diakses 18 April 2020.

KSEI FEB Undip

Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Society 5.0 sebagai Langkah Strategis Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia

Oleh: Rasikh Saifan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, hampir seluruh elemen di Indonesia didasari oleh nilai-nilai Islam, seperti pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tergambar jelas dalam isi kandungannya. Akan tetapi mengenai sistem ekonominya, Indonesia masih mengadopsi sistem ekonomi konvensional yang cukup bertentangan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional yaitu mengenai perbankan, konsep tambahan dalam angsuran atau biasa dikenal dengan bunga pinjaman masih diakui dan diperbolehkan. Sedangkan, ekonomi islam sangat melarang praktek tersebut dalam pinjam-meminjam. Melihat hal kontradiktif tersebut, konsep ekonomi islam mulai diimplementasikan pada bidang perbankan dan keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan umat islam, yaitu melalui adanya lembaga keuangan dan perbankan syariah. Padahal, ekonomi islam tidak hanya mencakup keuangan dan perbankan, melainkan mencakup banyak hal seperti pariwisata, fashion, dan bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut tercakup dalam ekonomi islam berdasarkan proses atau nilai kehalalannya atau yang disebut halal value chain (rantai nilai halal).

Berdasarkan terminologinya, pengertian halal value chain dapat dipecah menjadi dua, yaitu mengenai halal dan value chain. Halal sendiri sebenarnya merupakan istilah yang sudah populer di masyarakat yang merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, baik berupa tindakan hingga ucapan (Ridwan, 2019). Sedangkan, value chain adalah cara perusahaan dalam mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen dalam rantai aktivitasnya atau berupaya memahami nilai-nilai melalui pemeriksaan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan (Wisdaningrum, 2013). Berdasarkan kedua terminologi tersebut dapat disimpulkan bahwa halal value chain adalah upaya perusahaan dalam rantai aktivitas bisnisnya dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam.

Halal value chain dalam jenis produknya bisa dibagi menjadi dua, yaitu halal value chain untuk produk barang dan jasa (Annisa, 2019). Halal value chain dalam produk barang terdiri atas makanan dan minuman, obat-obatan, fashion, dan produk yang berupa barang lainnya. Sementara itu, halal value chain produk jasa terdiri atas pariwisata, perbankan, fintech syariah, dan produk jasa yang lain. Di Indonesia, sudah ada beberapa bidang yang terintegrasi halal value chain, seperti perhotelan, perbankan, fintech, hingga fashion. Akan tetapi, implementasi dari halal value chain di bidang-bidang tersebut masih tergolong minim dan belum progresif melihat perkembangan zaman. Padahal, zaman selalu berkembang terus-menerus dan berubah sangat cepat. Inovasi-inovasi terbarukan juga masih dipimpin oleh pelaku value chain konvensional. Keterbelakangan dalam inovasi halal value chain ini akan mengakibatkan kekalahan terhadap value chain konvensional sehingga membuat implementasi ekonomi islam di indonesia menjadi terganggu dan stagnan. Berdasarkan kondisi yang demikian, diperlukan pengembangan ekosistem dari halal value chain yang lebih inovatif dan lebih maju dibanding dengan value chain konvensional tersebut yang masih mengadopsi revolusi industri 4.0, yaitu dengan mulai mengadopsi society 5.0. Lalu apa itu Society 5.0?

Society 5.0 pertama kali dicanangkan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 di mana perkembangan teknologi yang semula lebih didasari atas efisiensi dan digitalisasi atau mengandalkan mesin dan teknologi sebagai pelaku utama dalam aktivitas industri lalu berubah ke arah yang lebih humanis atau menjadikan manusia sebagai pengontrol utama dari teknologi tersebut (Iqbal, 2019). Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi asisten saja bukan pelaku utama seperti pada revolusi industri 4.0. Berdasarkan hal tersebut, penerapan society 5.0 lebih ke arah perubahan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya, seperti mobil ramah lingkungan, konsep P2P yang terintegrasi dengan fintech, dan konsep pertanian organik (evergreen), serta perubahan-perubahan lain yang sifatnya humanis.

Melihat hal tersebut, konsep society 5.0 yang mengedepankan sisi humanis sangat sesuai dengan konsep ekonomi islam yang dalam prinsipnya mengedepankan kesejahteraan sosial sehingga kedua hal tersebut dapat dikolaborasikan pada pengembangan ekosistem halal value chain di Indonesia. Pengembangan ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat dimulai pada bidang-bidang yang sudah cukup berkembang terlebih dahulu, seperti pada bidang perbankan dan keuangan, pariwisata, dan fashion.

Dalam perbankan dan keuangan sebenarnya sudah terdapat perkembangan ke arah society 5.0, seperti adanya fintech khusus P2P Lending syariah yang proses transaksinya sudah full-online. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti mayoritas pelaku perbankan dan keuangan syariah yang masih semi-online dalam aktivitas perusahaannya. Sementara itu, dalan bidang pariwisata dan fashion juga mengalami kondisi yang sama. Hanya terdapat segelintir pelaku pariwisata halal dan fashion halal yang sudah merambah pada society 5.0. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengkolaborasikan antara halal value chain dan society 5.0 dengan para pelaku halal value chain di Indonesia.

Langkah-langkah tersebut bisa dimulai dengan edukasi secara menyeluruh dan efektif pada para pengusaha dan pelaku industri halal di Indonesia, seperti pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dapat diinisiasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai pelopor sehingga bisa menjadi pemantik bagi organisasi maupun pihak swasta dalam menggencarkan pelatihan-pelatihan mengenai halal value chain berbasis society 5.0.

Selain itu, langkah-langkah yang lebih serius dapat dilakukan dengan pembentukan organisasi atau lembaga yang secara terstruktur dan khusus membidangi bidang ini. Adanya organisasi atau lembaga akan membuat pengembangan yang dilakukan dapat terpetakan dan bisa dievaluasi terus-menerus sehingga ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat terbentuk secara cepat dengan pondasi yang kuat.

Ekosistem halal value chain yang kuat dan penuh inovasi akan membuat dominasi dari value chain konvensional menjadi runtuh sehingga secara langsung akan melancarkan atau menjadi langkah strategis implementasi dari ekonomi islam itu sendiri. Hal ini beralasan, karena pada dasarnya rantai nilai sendiri merupakan pokok dari kegiatan industri yang mendasari aktivitas ekonomi. Agar proses tersebut dapat berhasil, pemerintah, pelaku industri halal, dan umat Islam harus bersinergi dalam pengembangan halal value chain berbasis society 5.0 sehingga ekonomi islam dapat terintegrasi secara menyeluruh pada sistem perekonomian di Indonesia.

Referensi :

Annisa, A. A. 2019. Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1-8.

Iqbal, M. 2019. Bagaimana Wujud dan Penerapan Society 5.0?. https://www.lupadaratan.com/2019/03/society-5.0.html?m=1. Diakses 20 Maret 2019.

Ridwan, M. 2019. NILAI FILOSOFI HALAL DALAM EKONOMI SYARIAH. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 14-29.

Wisdaningrum, O. 2013. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Dalam Lingkungan Internal Perusahaan. Jurnal ANALISA, 1(1).

KSEI FEB Undip

Teaser Sehati 11

[TEASER SEHATI 11]

Hello, Rabbani Economist!

The biggest event from KSEI FEB UNDIP that you’ve been waiting for is approaching. This is our teaser. Make sure to always check the official account of 11th SEHATI for information about the event.

For further information :
Ig : sehati_undip
Twitter : sehati_undip
Line : @ykj9325e

#11thSEHATI #SEHATI11 #KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah

Oleh: Falsa Dzaky Arifian

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selain lembaga keuangan mikro konvensional terdapat juga lembaga keuangan mikro syari’ah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017). LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017).

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan dan kecil. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011, secara umum ada sekitar 187.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7%) diantaranya adalah BMT (Rasyid, Abdul 2017). Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta adanya tata aturan organisasi yang baik (CGC).

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: “Good Corporate Governance” atau disingkat “GCG”), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG/tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada LKMS dibutuhkan beberapa prinsip diantarannya Transparency (Tranparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Bertanggungjawab). Professional (profesional), dan Fairness (Kewajaran). Prinsip ini berguna untuk meningkatkan kinerja LKMS agar semakin berkembang sehingga mampu membantu pengusaha terutama di sekto mikro.

Transparency (Tranparansi) dilakuakan LKMS misalnya dengan Laporan keuangan LKMS dapat diakses melalui website LKMS, dari mulai laporan tahunan, annual report, laporan GCG dan publikasi lainnya. Kemudian dengan tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijkan operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan lainya serta perusahaan sangat terbuka dalam kegiatan tanggung jawabnya, dari mulai kebijakan sampai pengelolaan dana yang dilakukan lembaga. Accountability (Akuntabilitas) dapat dilakukan dengan Teknologi yang sudah memadai dan kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan. Responsibility (Bertanggungjawab) dilakukan dengan LKMS sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi koperasi syariah, dari mulai kelembagaan, operasional system syariah dan tanggungjawab socialkemudian dana penyetoran simpanan dikelola untuk dijadikan sebagai pembiayan ke nasabah lain dan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut akan di gunakan untuk pengundian hadiah. Professional (profesional) dilakukan dengan setiap bagian pengelola BMT bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain. Lalu, Fairness (Kewajaran) dapat dijalankan LKMS dengan setiap karyawan LKMS memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari mulai pemenuhan shalat dhuha, dan pemberian materi islami dan setiap operasional LKMS harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas (Huda, Choirul 2018). Apabila prinsip ini dapat dijalankan pastinya akan semakin besar kebermanfaatan LKMS terhadap semua pihak terkait.

Kelimanya prinsip di atas bukan hanya dibutuhkan oleh LKMS, namun juga dibutuhkan lembaga keuanagn lain misalnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, LKMS memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yang sudah yaitu Partnership (kemitraan/silaturrahim) (Trimulato, 2018). Prinsip ini akan semakin memperkuat LKMS yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (Rasyid, Abdul 2017).

Referensi

Huda, Choirul. 2018. Penerapan Prinsip GCG ( Good Corporate Governance ) Pada      Produk Si WADIAH ( Simpanan Wajib Berhadiah ) (Studi Kasus Baitul Mal     Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah Ungaran). Semarang: Universitas Islam Negeri            Walisongo.

Rasyid, Abdul. 2017. Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di          Indonesia. Dalam https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang- lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/ diakses pada 5 Maret 2020.

Trimularto. 2018. Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro   Syariah. Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. 141-158.

KSEI FEB Undip

Grand Theme Sehati 11

[Launching Our Grand Theme]

Hello, Rabbani Economist!

11th SEHATI proudly present our grand theme for this year: “Reconstruction of the Halal Industry towards Indonesia as the Center for Global Islamic Economy”

For further information :
Ig : sehati_undip
Twitter : sehati_undip
Line : @ykj9325e
#11thSEHATI #SEHATI11 #KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

BULETIN AL AMWAL 004

KSEI FEB Undip

Potensi Halal Lifestyle Center Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Indonesia

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Sedangkan, Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri halal sendiri mencakup pola konsumsi masyarakat muslim ditengah era modern dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.

Ekonomi kreatif merupakan wujud optimis yang dibarengi dengan aspirasi dari para pelaku ekonomi dimana pengembangannya dapat dalam bentuk berwujud ataupun dalam bentuk ide-ide. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera, dan kreatif. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Perkembangan dakwah dimasa modern ini mengalami sedikit pergeseran melalui dunia fashion, khususnya fashion pada seorang muslimah. Jika kita melihat mode pakaian muslimah beberapa akhir belakangan ini, kita akan menemui sedikit perubahan yang drastis. Beberapa icon muslimah mengenakan pakaian syar’i dengan kerudung lebar yang menjuntai menutupi bagian dada dan pakaian yang jauh dari kata ketat. Ada pergeseran persepsi dari masyarakat pula yang membuat industri pakaian muslimah syar’i mulai berkembang dan mulai dilirik banyak peminat. Tidak sedikit endorse yang dilakukan oleh para public figure yang juga berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap pakaian syar’i untuk muslimah. Dengan tetap memperhatikan kaidah berpakaian syar’i untuk seorang muslimah pada masa kini, para pelaku usaha dapat tetap memdapatkan tempat dihati masyarakat, dan tak sedikit kini jika kita berjalan dan melihat sekitar betapa menyenangkannya melihat para muslimah mengenakan kerudung yang menjuntai hingga menutupi dada namun dengan tetap terlihat fashionable.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Coorporation (OIC) merepresentasikan 6,3 % setiap tahunnya. Dimana Indonesia merupakan Negara anggota OIC yang menduduki peringkat pertama penyumbang GDP tertinggi. Bermodalkan tingginya populasi umat muslim di dunia, di tambah dengan prospek GDP yang cukup menjanjikan, Indonesia akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size besar bagi berbagai sector industri. Di sisi lain, Global Islamic Economy Report (GIER) 2016-2017 memerkirakan belanja muslim global untuk produk halal mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2015. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi industri halal dari berbagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari laporan tersebut, hasilnya pelaku industri mengamini bahwa segmen ekonomi syariah tengah tumbuh tinggi. Hal ini senada juga terjadi pada milenial. Mayoritas generasi lahir pada era 1980 hingga 2000 yang disurvei tersebut merespon positif wacana ekonomi syariah. Generasi millennial dapat menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2020.

Dunia fashion Indonesia juga tidak terlepas dari minat dunia, yang termasuk di antaranya fashion muslim. Kondisi ini sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat mode fashion hijab dunia. Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian, Ibu Euis Saedah saat membuka Pameran Produk Unggulan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) bahwa dari 750 ribu IKM sandang yang ada di Indonesia, 30 % nya merupakan industri fashion muslim.

 

 

Sumber

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9871447132408.pdf

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23338

https://marketing.co.id/bertumbuh-pesatnya-pasar-muslim-milenial/

https://www.kompasiana.com/devimeilanatrisnawati/5a4ca98cdd0fa83909377975/industri-halal-indonesia-sebagai-pasar-atau-pelaku?page=all

KSEI FEB Undip