• 0858-6827-5728 (Boma)
  • ksei.febundip@gmail.com

Author Archive

Weekly Articles: Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal dan Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Bank Muamalat Butuh Tambahan Modal (Oleh Amal Yara Putri Riana)

Bank muamalat adalah bank syariah tertua di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak terlepas dari pengaruh bank ini. Namun saat ini, Bank Muamalat menghadapi permasalahan pemodalan, Hingga akhir Desember 2017, rasio kecukupan modal Muamalat–yang saat ini masuk kategori BUKU 3– di level 13,62 persen. Jumlah tersebut di bawah rata-rata CAR bank syariah BUKU 3 yang berada di level 14,25 persen. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun memberikan keterangan bahwa pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia tersebut berada dalam kondisi baik, tetapi membutuhkan tambahan permodalan untuk ekspansi bisnis dan menumbuhkan perusahaannya lebih besar lagi.

Permasalahan terkait permodalan itu muncul tatkala banyak nasabah besar mengalami kesulitan cashflow imbas menurunnya harga komoditas. Bank-bank dengan permodalan cukup besar tidak terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, lain halnya dengan Bank Muamalat yang kondisi permodalannya dinilai pas-pasan. Oleh karena itu pemegang saham pengendalinya diminta untuk menambah modal. Pada kasus bank muamalat ini ternyata ada kendala aturan internal, pemegang saham pengendalinya tidak boleh menempatkan modal threshold dengan persentasi tertentu. Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang saham pengendali dengan presentase 32,74 persen, terbatas dalam hal penyertaan modal ke Bank Muamalat. Penyertaan maksimum adalah 22 persen dan itu membuat IDB tidak bisa tambah modal lagi. Sementara pemegang saham besar lainnya juga mengalami masalah yang sama.

Di sisi lain, para investor  juga memiliki ketertarikan untuk memberikan modalnya. Hal ini tak terlepas dari potensi besar untuk bertumbuh yang ada dalam diri Bank Muamalat. Hal itu didukung pula dengan kinerja keuangan seperti likuiditas dan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada 2017 lalu. Terkait dengan hal itu, OJK telah meminta bagi para calon investor untuk datang ke pemegang saham pengendali Bank Muamalat, yakni IDB. Namun, sampai saat ini belum ada satupun investor tersebut yang datang ke IDB dan mengajukan permohonan untuk menambah modal Bank Muamalat.

Melihat belum adanya langkah konkret dari calon investor, Bank Muamalat berharap pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dapat menjadi investor. Beberapa waktu lalu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) sempat ingin mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, upaya tersebut harus kandas dengan beberapa alasan. Sehingga membuat terbatasnya permodalan Bank Muamalat belum mendapatkan solusi. Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun yang bakal dipakai untuk memperbaiki non performing financial (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah (gross) yang masih di level 4,4 persen dan untuk ekspansi bisnis.                                 .
Sumber:

Pitoko, Ridwan Aji. 2018. Permasalahan Permodalan Bank Muamalat yang Tak Kunjung Usai. Kompas.com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/12/090000426/permasalahan-permodalan-bank-muamalat-yang-tak-kunjung-usai.

Arieza, Ulfa. 2018. Di Hadapan DPR, OJK Beberkan Permasalahan Bank Muamalat yang Butuh Modal. Okezone.com. https://economy.okezone.com/read/2018/04/11/320/1885091/di-hadapan-dpr-ojk-beberkan-permasalahan-bank-muamalat-yang-butuh-modal

 

Hukum Dropship dalam Kegiatan Ekonomi Islam (Oleh Regina Indraswari)

Dropship???

Apa sih dropship itu? Bagaimana hukumya di dalam Islam?

Pada era modern seperti sekarang ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi.Mungkin sebagian besar orang sudah mengetahui dropship itu seperti apa. Apalagi bagi sebagian penjual online sudah tidak asing lagi di dengar, karena sebagian ada para pebinsis online menggunakan sistem dropship. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap dropship ini ?

Sistem dropshipping merupakan sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplie/toko tanpa harus menstock atau membeli barangnya terlebih dahulu. Mekanisme dalam dropship yaitu dengan cara menawarkan barangya kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier  atau toko, disertai dengan deskripsi dari barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. Setelah ada kesepakatan pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, lalu dropshipper membayar uang ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli kepada supplier. Barang yang dipesan dropshipper dikirim oleh supplier langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier.

Secara umum terdapat dua model kerja ama antara dropshipper dengan supplier, yaitu pertama supplier memberikan harga ke dropshipper lalu dropshipper menjual barang yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua harga sejak awal sudah ditentukan supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Bagaimana pandangan hukum syariah untuk dropshipping?

Hukum syariah terhadap model pertama supplier memberikan harge ke dropshipper, lalu dropshipper menjual dengan harga yang ditetapkan sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper, maka hukumnya boleh selama memenuhi segala persyaratan jual beli salam (ba’i as salam). Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan, sedang barang diserahkan di akhir. Dalil bolehnya ba’i as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa, “Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka (orang-orang Madinah) melakukan salaf(jual beli) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun.” (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293). Syarat jual beli salam yang harus diperhatikan kenyataan dropshipper adalah di mana barang yang langsung dikirim melalui supplier, padahal dalam model pertama dropshipper adalah sebagai pedagang, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah harus memiliki barang dagangan tersebut. Maka untuk memenuhi akad sah sebagai pedagang barang yang dipesan oleh konsumen harus terlebih dahulu dikirim ke dropshipper baru kemudian bisa dikirim ke konsumen.

Sedangkan hukum syariah terhadap model yang kedua dimana dropshipper tidak berperan sebagai penjual karena dropshipper tidak menetapkan harga sendiri, hukumnya tetap boleh selama masih memenuhi syarat akad samsarah  (perantara jual beli/makelar/broker) yang dibolehkan syariah.(Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, hlm 226). Dalam hal ini dropshipper sebagai seorang simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko. Implikasinya barang yang dikirm wajib diatasnamakan supplier tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Demikian pula bagi dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi, karena hal ini bertentangan dnegan hukum samsara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa trading by dropshipping itu diperbolehkan selama memenuhi syarat dalam jual beli.

Sumber : M. Shiddiq Al Jawi

KSEI FEB Undip

BULETIN AL-AMWAL Edisi 001

KSEI FEB Undip

Weekly Articles: “Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Peran Mahasiswa”

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki aktualisasi diri atas perannya bersama pemuda sampai saat ini peran pemuda masih sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan pengembangan pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari mereka yang memiliki kemampuan intelektualitas dan berjuang di jalur diplomasi, sampai mereka yang hanya bermodalkan semangat “merdeka atau mati” dan terjun langsung ke medan perang, memberikan kontribusi yang sangat besar.

 

Sudah tertanama dalam diri mereka  darah semangat berkobar demi perjuangnannya yerhadapa Indonesia. Buktinya adalah sekelompok mahasiswa atau pemuda juga memiliki peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan mahasiswa juga yang menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter melalui peristiwa 1998.

 

Krisis moneter yang yang dialami masyarakat yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik yang melanda Indonesia lebih dari empat tahun berjalan ini di samping itu membawa derita juga memberi berkah terselubung (blessing in disguisse). Senyatanya krisis ini memang membuat banyak orang menderita. Lebih dari 100 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan, 40-an orang nganggur, jutaan anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Lalu, akibat kerusuhan di berbagai tempat, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Tapi di tengah begitu banyak orang yang merasa kesusahan akibat krisis yang belum jelas kapan akan berakhirnya ini, tidak sedikit orang yang justru diuntungkan. Para eksportir misalnya, jelas merasa gembira dengan melemahnya mata uang rupiah. Keuntungan yang dipetik dari bisnis ekspor menjadi berlipat ganda bila diuangkan dalam rupiah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan melihat penderitaan rakyat pada masa itu. Harapan akan kesejahteraan yang ingin dicapai adalah mungkin dapat diwujudkan melalui ekonomi islam. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis skill ekonomi syariah yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospek, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dapat diterima oleh masyarakat.

 

Pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana peran mahasiswa terhadap ekonomi islam untuk kedepannya? Negara dan masyarakat mempercayai penuh mahasiswa selaku sektor pengembangan ilmu menjadikan mahasiswa mempunyai peran penting terhadap meningkatnya pertumbuhan nasional dan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi islam. Mahasiswa adalah pemegang dunia yang sudah seharusnya memiliki daya juang tinggi untuk rakyat.

 

Peran Mahasiswa

 

Peran yang sederhana dan mudah untuk dilakukan adalah pengenalan ekonomi islam melalui mulut ke mulut.  Interaksi ini sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

 

  1. Aktor

 

Peran mahasiswa sebagai aktor disini adalah mereka benar-benar mempraktikan ekonomi islam dikehidupan sehari-hari,  dengan melalukan jual-beli, sewa-menyewa secara syariah. Dengan melakukan hal demikian, syiar dilakukan mahasiswa ini akan membawa keberhasilan terhadap kemajuan ekonomi islam.

  1. Edukator

 

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik, sudah sepenuhnya menjadi madia edukator kepada masyarakat,  mengetahui dan memahami perkembangan ekonomi islam dibandingan dengan masyarakat lain. Hal ini yang menjadi dasar pemberian pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal in ni disadari mahasiswa harus terus melakukan riset tentang ekonomi islam.

 

  1. Motivator

 

Mengingat ekonomi konvensional yang sudah lebih lama berkembang di kalangan masyarakat,  tentu bukan hal yang mudah membuka wawasan dan pemikiran masyarakat untuk memahami lebih dalam ekonomi islam sebagai transaksi yang secara syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk tetap semangat sebagai motivator masyarakat untuk tetap membarikan pengetahuan tentang ekonomi islam di lingkungan masyarakat.

 

  1. Akselerator

 

Terhadap hasil yang akan diperoleh mahasiswa tidaklah cepat untuk merasa puas terhadap apa yang sudah di kerjakan. Mereka harus tetap melaksanakan perannya hingga ekonomi islam benar-benar di gunakan sebagi transaksi di dalam masyarakat. Dengan keempat cara tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, serta melahirkan mahasiswa berkarakter yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

KSEI FEB Undip

Weekly Articles: “Waspada Riba di Balik Student Loan”

Ekonomi kapitalis berbasis ribawi kian maraknya di Indonesia. Mahasiswa dipaksa ikut menekan target pertumbuhan kredit perbankan yang dianggap lamban melalui student loan. Pemerintah merecananakan penerapan program student loan atau kredit pinjaman bagi mahasiswa yang bisa membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, ada hal yang mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan dan menerapkan program tersebut.”Ketika progam ini mau diluncurkan, harus jelas nih. Jangan sama seperti program-program pinjaman pemerintah lainnya, sering diberikan cuma tanpa sosialisasi yang lengkap, sehingga yang menerima merasa itu sebagai uang berkah atau jatuh dari langit,” kata Eko Endarto. Program Student Loan sudah pernah diterapkan di Indonesia tahun 1980-an, tetapi banyk permasalahn karena sebagian besar mahasiswa tidak membayar semua pinjaman tersebut.

Jika program Student Loan ini benar terealisasi, maka akan semakin kuat kapitalisasi ribawi. Secara tidak langsung pemerintah mendidik budaya berhutang dengan riba kepada mahasiswa, sehingga menjerumuskan pemuda pada aktivitas dosa dalam praktek ribawi. Dengan adanya program ini, mahasiswa jelas mempunyai tanggungan hutang setelah lulus kuliah dan memaksa untuk segera bekerja. Jika pemerintah membantu maka pasti terdapat syarat dan ketentuan atau berupa hutang.

Dalam islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa kompensasi apapun. Islam memerintahkan setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga dalam islam penyediaan layanan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.maka pembiayaan pendidikan adalah menjadi kewajiban bagi negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Pemerintah memberikan pinjaman kepada rakyat, rakyat dipaksa untuk mengambalikan pinjaman tersebut dan dengan adanya tambahan pengembalian yang disebut praktek riba. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasulullah SAW.

Rasulullah menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan harta milik negara) diantaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum muslim. Hal itu menunjukan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam islam, pemerintah bukan hanya menjadi regulator, tetapi bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan adalah hak bagi semua rakyat dengan prisip keadilan. Pemerintah tidak memikirkan risiko yang mungkin timbul dalam kaitannya pembayaran bisa memitigasi. Negara akan berupaya agar biaya pendidikan semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, bukan dengan menjerumuskan masyarakat pada aktivitas dosa.

KSEI FEB Undip

Weekly Articles : “Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok” & “Bagi Hasil Lebih Menjanjikan”

Kerugian Ekonomi Indonesia Akibat Konsumsi Rokok

Oleh: Alfi Hikami Wibowo

Sebagaimana kita ketahui, rokok adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Tapi longgarnya regulasi pengendalian rokok di Indonesia dan harga rokok yang relatif murah di Indonesia membuat jumlah perokok terus meningkat pesat sehingga menempati urutan ketiga terbesar di dunia  setelah Cina dan India dan hal tersebut tentu bukanlah rekor yang bagus.

Konsumsi rokok yang meningkat makin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Dimana penyakit terkait rokok menyebabkan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Riset menunjukkan kerugian makro ekonomi akibat rokok di Indonesia pada tahun 2015 mencapai hampir Rp. 600 triliun atau empat kali lipat lebih besar dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama. Berbanding terbalik dengan yang sering dijadikan alasan bagi para perokok dengan berpendapat bahwa cukai rokok adalah salah satu pemasukan terbesar Indonesia, sedangkan pada kenyataanya kerugiannya jauh lebih besar dibanding pendapatan cukai itu sendiri.

Sebagian besar studi tentang biaya merokok dan konsekuensi ekonomi dari penyakit dan cedera akibat merokok menjelaskan bahwa konsekuensi ekonomi dari sakit terdiri dari (1) biaya yang ditimbulkan karena penyakit dan biaya terkait lainnya dan (2) nilai kerugian produksi karena berkurangnya atau hilangnya jam kerja.

Dampak kerugian ekonomi dari merokok mencakup kerugian biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi barang atau jasa yang melibatkan transaksi seperti biaya penggunaan pelayanan kesehatan (perawat di rumah dan di rumah sakit, jasa dokter, dan obat penyakit terkait) dan biaya terkait lainnya seperti biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, biaya penunggu penderita. Analisis biaya langsung tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan NO. 59/2014 tentang Tarif Standar Asuransi Kesehatan Nasional.

Adapun biaya tidak langsung dari merokok meliputi kehilangan sumber daya lain, seperti waktu dan produktivitas yang hilang akibat sakit an disabilitas, serta kematian prematur larena penyakit terkait rokok. Orang sakit mungkin tidak bekerja atau bahkan tidak mampu melakukan kegiatan rumah tangga dan perawatan anak. Biaya morbiditas diperkirakan dengan menentukan berapa yang mampu dihasilkan orang tersebut dengan pekerjaan berupah dan juga memperkirakan nilai untuk produksi rumah tangga yang hilang.

Kemungkinan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan human capital approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan willingness to pay approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.

Pengukuran lain yang digunakan adalah nilai kerugian akibat kematian prematur dihitung dengan menggunakan kehilangan tahun produktif, dengan memperhitungkan sisa usia berdasarkan harapan hidup (years of otential life lost/YPLL) dan tahun produktif yang hilang akibat sakit atau disabilitas akibat merokok dan kematian prematur dalam satu pengukuran (disability adjusted life year/DALYs).

Sebagai faktor risiko, tembakau bertanggung jawab atas lebih dari 33 penyakit, mulai dari kanker, jantung koroner, tuberkulosis paru paru, radang sendi dan lain-lain. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya beban penyakit terkait tembakau telah menguras keuangan BPJS.

Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau bahkan memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga menengah kebawah.

Melihat tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan masyarakat dan juga kesehatan anggaran negara, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau.

Indonesia harus mempercepat upaya pengendalian penggunaan tembakau, sehingga dapat menahan epidemi penyakit terkait tembakau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan memperburuk beban ekonomi negara. Pada tahun 2008 silam, WHO memperkenalkan MPOWER (Monitor, Protect, Offer help, Warn, Enforce, Raise taxes) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan pengendalian tembakau yang penting dan efektif. Kebijakan MPOWER meliputi upaya menaikkan pajak dan harga rokok, melarang iklan, promosi dan pemberian sponsor, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, memberikan peringatan bergambar akan bahay merokok, menawarkan beabtuan kepada mereka yang ingin berhenti merokok dan memantai kebijakan pencegahan dan kejadian epidemi, dengan tujuan memperkecil daya beli masyarakat terhadap rokok dan menghidari anak-anak dan remaja dari bahaya rokok.

Komitmen pemerintah, masyarakat dan termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk menjalankan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan kematian dini. Kepemimpinan yang kuat dan memihak pada kesehatan juga dibutuhkan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Dengan mengurangi promosi rokok di media massa, mencegah penggunaan tembakau oleh generasi muda dan perempuan, memberikan akses layanan berhenti merokok, dan meningkatkan harga rokok dan rata-rata cukai rokok hingga mencapai 57% (nilai maksimum UU Cukai) dan menghilangkan nilai batas atas cukai rokok. Seperti yang dikatakan di awal, dengan membatasi daya beli masyarakat maka konsumsi rokok pun akan berkurang.

 

Bagi Hasil Lebih Menjanjikan

Oleh: Lilik Tri Wahyuni

 

Bunga dan bagi hasil merupakan istilah yang tidak asing dalam  perekonomian dan sangat familiar di tengah-tengah kita. Istilah bunga dapat di artikan sebagai tamabahan berupa presentase dari apa yang kita berikan kepada seseorang, dalam hal ini adalah ketika seseorang berhutang. Contohnya kita berhutang kepada seseorang, maka kita diharuskan untuk membayar lebih, yaitu jumlah hutang kita dan tambahan bunga sesuai presentase yang diberikan kepada kita. Dalam keadaan untung ataupun rugi kita tetap harus membayar kelebihan yang sudah disyaratkan diawal tadi.

Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian hasil dari keuntungan yang akan kita dapatkan nanti. Jika suatu usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dapat dibagi sesuai kesepakatan, namun jika rugi maka kerugiannya pun harus dibagi selama tidak ada pihak yang melakukan kesalahan. Jadi, pada bagi hasil tidak dapat ditentukan pembayaran kelebihan nantinya.

Dalam menstabilitaskan perekonomian pemerintah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi (merubah) jumlah uang beredar melalui tingkat suku bunga. Ketika bunga bank naik, maka akan memicu naiknya keingginan nasabah untuk saving (menabung), tetapi akan menyulitkan nasabah yang menginginkan dana untuk pengembangan usahanya, karena bunga yang sangat tunggi. Kesimupulannya adalah ketika bunga naik, maka saving naik, tapi investasi akan lesu karena bunga bank tinggi. Namun, ketika bunga bank turun, apakah saving akan turun dan investasi akan naik??? Menurut saya,pada pernyataan “ketika bunga turun, saving akan turun dan investasi akan naik”, dalam pernyataan ini saya kira ada ketimpangan yang terjadi. Mana mungkin uang yang tidak ada dapat menaikkan investasi???. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi, nasabah akan cenderung menyimpan uang ataupun berinvestasi diluar negeri, sebab diluar negeri menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya akan terjadi keosongan uang dalam bank, sehingga walupun dapat menarik minat pengembangan usaha tetap saja uangnya tidak ada.

Dalam kondisi seperti ini, baik suku bunga bank rendah ataupun tinggi, keduanya tidak dapat mengembangkan perekonomian.

Lain halnya dengan bagi hasil, pada bagi hasil pemilik modal dan pelaku usaha akan saling beusaha agar mendapatkan keuntungan, dan pengusaha tidak perlu takut untuk rugi , karena pengusaha tidak punya kewajiban untuk membayar kelebihan yang ada selama dijalankan dengan baik dan pengusaha tidak lalai dalam melakukan usaha. Namun jika pengusaha melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya, pengushaa harus menganti modal yang telah diberikan atau dipinjamkan tanpa diberikan tambahan pembayaran.

Oleh karena itu, mari kita kembangkan ekonomi islam melalui bagi hasil. Bagi hasil menciptakan rasa tolong-menolong, menjadikan kesejahteraan dan perekonomian menjadi meningkat dan merata.

KSEI FEB Undip

Weekly Articles : “Urgensi Etos Kerja Karyawan Muslim Sebagai Pembangkit Energi Kebangkitan Ekonomi Umat Islam Kontemporer” & “Tingkatkan Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia”

Urgensi Etos Kerja Karyawan Muslim Sebagai Pembangkit Energi Kebangkitan Ekonomi Umat Islam Kontemporer

oleh : Muhammad Rizal Hidayat

Di zaman seperti saat ini, globalisasi benar-benar telah mengambil alih kemudi dunia ini berikut aspek-aspek yang terkait didalamnya. Tidak terkecuali Indonesia yang saat ini tengah berjuang mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh sendi pembangun kehidupan di negara kita (Indonesia) tengah digenjot habis-habisan oleh pemerintah. Satu di antara seluruh sendi pembangun kehidupan di Indonesia yang akan diulas pada weekly article kali ini adalah bidang industri. Mengacu pada Kinerja Ekonomi RI Triwulan III dan IV tahun 2017 yang lalu, bidang industri (migas maupun non-migas) menempati posisi teratas dalam hal sektor ekonomi yang menyumbang kontribusi PDB Indonesia, mengalahkan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Sejalan dengan ulasan seputar bidang industri, pengamatan dan sorotan tentu saja tertuju pada karyawan dan etos kerja karyawan. Terlebih, industri yang beroperasi merupakan industri yang berbasis syariah dan dioperasikan oleh manajer dan karyawan muslim pastinya.

Menyikapi etos kerja karyawan muslim, hal ini mutlak dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif tetapi proporsional. Berikut merupakan karakteristik etos kerja karyawan muslim yang dapat dipelajari dengan saksama :

  1. As-Shalah, yaitu baik dan bermanfaat. Maksudnya adalah seorang karyawan muslim hendaknya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dalam pekerjaannya, baik untuk diri sendiri, perusahaan tempat yang bersangkutan mengabdi, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
  2. Al-Itqan, yaitu kemantapan secara optimal. Maksudnya adalah orientasi seorang karyawan muslim dalam bekerja selain mengisi pundi-pundi keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga menjadi kesempatan untuk menambah pahala guna menggapai ridha Allah Swt.
  3. Al-Ihsan, yaitu melakukan sesuatu yang terbaik. Maksudnya adalah Islam menuntut seorang karyawan muslim untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keseriusan agar dapat memeroleh hasil yang optimal. Tentu saja, seorang karyawan muslim diharapkan dapat memberikan yang terbaik yang mungkin dapat dilakukan olehnya.
  4. Al-Mujahadah, yaitu melakukan segala sesuatunya itu harus dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keseriusan agar dapat memeroleh hasil yang optimal.
  5. Menghargai waktu dan kesempatan, adalah menjadikan setiap kesempatan yang datang sebagai ajang evaluasi dan introspeksi diri agar kedepannya seorang karyawan muslim dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
  6. Tolong-menolong dan saling berkompetisi untuk meraih prestasi tertinggi.

Melalui penjabaran poin-poin di atas, diharapkan karyawan muslim di Indonesia dapat memahami dan mempraktikkan etos kerja kryawan muslim dalam pekerjaannya. Tentu saja, etos kerja karyawan muslim ini sangat diperlukan untuk memelihara kehormatan diri dan integritas seorang karyawan muslim agar terhindar dari berbagai terjangan isu dan/atau spekulasi mengenaiketenagakerjaan yangsudah barang tentu sangat merugikan bagi karyawan muslim sendirisebab yang demikian itu dapat menghambat daya produktivitas seorang karyawan muslim dalam berkreasi dan berinovasi di sketsa pasar tenaga kerja.

Tingkatkan Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia

oleh : Adinda Sabella

Bank syariah pertama kali lahir pada tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992 di Indonesia. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Indonesia termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (market driven). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan state driven, Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia.

Dilihat dari perkembangan tersebut, bahwa masyarakat Malaysia dan pemerintahnya sangat mendukung penerapan perbankan syariah, sehingga pertumbuhannya pun begitu cepat. Sedangkan di Indonesia masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional. Oleh karena itu seharusnya masyarakat di Indonesia lebih mendukung program pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah, dikarenakan mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar penduduknya Islam. Kita sebagai umat Islam seharusnya menerapkan syariat Islam di segala bidang.

Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “Hai orang-orang beriman,janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatau yang menyeleweng dari islam.

Daftar Pustaka :

Abdullah, R. Mohamed. Development of Islamic Banking in Malaysia. KLRC Newsletter January 2011.

Ali Rama. Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara : The Jounal of Tauhidinomics Vol.1 No. 2. 2015: 105-128.

KSEI FEB Undip

KSEI PRESTATIF 2018

Assalamu’alaikum Ekonom Robbani 😄😄
Barakallah KSEI FEB UNDIP 2018

Alhamdulillah diajang Temu Regional (TEMILREG) se Jawa Tengah yang dilangsungkan di IAIN Surakarta selama tiga hari dari tanggal 2-4 Maret 2018. Lomba dimulai dari tanggal 2 Maret yaitu tentang seleksi olim ekonomi Islam dan tanggal 3 Maret semua lomba baik semifinal olim, video, desain grafis dan karya tulis ilmiah. Dimalam harinya sebagai penutup lomba, diadakan makan malam bersama serta hiburan dan dipengujung acaranya pengumuman lomba yang membuat hati anak-anak KSEI gembira. Pertama pengumuman pemenang lomba desain grafis yang mendapatkan juara 2 diraih oleh Vebriane Werdaningrum (Akuntansi 2017 ), kemudian pemenang jaura 3 video oleh tim 1 yaitu M. Zacky Dzulfikar (Ekonomi Islam 2017 ), Firman Darmawan (Ekonomi Islam 2017 ), Mochammad Ardani (Ekonomi Islam 2016 )dan Juara 1 diberikan kepada tim 2 video yaitu Mufti Hadi Wibowo ( Menejemen 2016 ), Nisa Nurokhati ( IESP 2016 ), Yasri Martatatina ( Ekonomi Islam 2016 ). Setelah penyerahan piala, disusul pengumuman lomba LKTI yang juga mendapat Juara 1 dan 2, Juara 1 di raih oleh Endi Deswanto ( Akuntansi 2016 ), Kamila Yasmin ( IESP 2016 ), Siti Hilmiati Azyzia ( IESP 2017 ) dan Juara 2 di raih oleh Manarul Hidayat ( Akuntansi 2015 ), Thifal Suci Khairunnisa ( Akuntansi 2017 ), Naufal Haidar Farras (Ekonomi Islam 2016 ). Sehingga KSEI FEB UNDIP Mendapatkan gelar JUARA UMUM di ajang Temu Ilmiah Regional ( TEMILREG ) FoSSEI Jateng 2018. Disana banyak sekali pengalaman yang didapatkan baik berupa ilmu, saudara baru, bahkan suasana baru. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Panitia atas penyelenggaraan acara ini, semoga ajang TEMILREG tahun-tahun berikutnya semakin mempererat ukhuwah KSEI se Jateng. [ By : Yasri M. ]

====================
Selamat kepada Mujahid-mujahid Ekonomi Islam semoga selalu berprestasi dan selalu rendah hati
====================

#KSEI_PRESTATIF
#KSEI_CERIA
#KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

Weekly Articles : ” Halal Lifestyle untuk Kehidupan yang Lebih Baik ” & ” Jangan Utang Bank, Riba ! KJKS Saja “

Halal Lifestyle untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurnanya, karena setiap aktivitas kita telah Allah SWT atur dalam agama yang di ridhoi-Nya yaitu Islam.
Sehingga setiap aktivitas kita itu mengandung sebuah keberkahan dan kemashlahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena setiap aktivitas kita jika diniatkan untuk meraih ridhonya maka itu tentunya akan menjadi nilai ibadah dimata Allah SWT.
Di Zaman Modern ini , banyak muslim muslim yang mulai lupa dengan jatidiri nya sebagai muslim , yang pantang akan hal hal haram . Hal itu disebabkan karena kemajuan zaman dan kurangnya Pengetahuan tentang Syariah itu sendiri.
Maka dari itu , kita sebagai Agen agen perubahan patutnya memberi sumber sumber pengetahuan tentang Gaya hidup Halal.
Halal lifestyle atau disebut juga dengan “gaya hidup halal”, adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya untuk makan, minum dan kesenangan lainnya secara halal dan bagaimana mengalokasikan waktu juga secara halal.
Gaya hidup halal atau Halal Lifestyle kian berkembang beberapa tahun belakangan ini. Perkembangannya mencakup 10 sektor, diantaranya makanan, fashion, kosmetik, pariwisata, hotel, finance, dan lainnya.

Halal lifestyle juga memiliki banyak manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh , diantaranya bisa membawa ketenangan dalam kehidupan sehari hari , bisa menjaga kesehatan jasmani maupun rohani , dan juga bisa menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, penerapan halal lifestyle penting dalam meningkatkan pencegahan diri terhadap hal hal kecil yang mungkin haram untuk masyarakat muslim itu sendiri. Karena muslim setidaknya harus berprinsip hidup islam dalam hal kecil sekalipun.
Wallahu a’lam bi al-showab

Ditulis Oleh Alfathur Rio Tri Sadewo

Jangan Utang Bank, Riba ! KJKS Saja

Menurut data struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan 51,3 juta unit atau 99,79% dari seluruh unit yang ada. Dengan perkembangan usaha mikro dan kecil, maka lembaga keuangan seperti koperasi amat berpeean penting dalam mendukung perkembangannya. (BPS : 2015) Sistem koperasi di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 yaitu sistem koperasi konvensional dan sistem koperasi syariah salah satunya KJKS.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Kepmen-neg KUKM RI No 91/Kep/IV/KUKM/IX : 2004). Total koperasi simpan pinjam (KSP)/usaha simpan pinjam (USP), koperasi dan koperasi kredit di Indonesia sebanyak 71.365 unit. Dari jumlah itu, sebesar 3,52% merupakan KJKS/usaha jasa keuangan syariah (UJKS) atau sebanyak 2.508 unit. Total aset KJKS/UJKS ini mencapai Rp 13,23 triliun. Padahal, total aset KSP sendiri hanya Rp 18,72 triliun. (Kemen KUKM : 2011)
. Faktanya Indonesia memiliki tingkat perkembangan yang sangat signifikan dan dinamis. Hal ini ditunjukan dengan beberapa indicator operasional seperti asset, funding, financing, maupun jumlah karyawan mengalami pertumbuhan. Bahkan dunia perbankan banyak yang melakukan kerja sama dengan KJKS guna menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun 2010 diketahui bahwa sekitar 5200 KJKS serta mempunyai 10 juta nasabah, sedangkan untuk wilayah penyebaran wilayah jawa masih mendominasi dengan jawa barat sebanyak 637 KJKS, jawa tengah 513 dan jawa timur sebanyak 600. (BPS : 2015)

Dana yang terkumpul dari simpanan tersebut lalu diolah dengan cara disalurkan melalui produk pembiayaan dan jasa. Berbeda dengan koperasi biasa yang menggunakan bunga konsep pembiayaan pada koperasi jasa keuangan mengunakan sistem kesepakatan dan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharobah, musyarokah, dan syirkah. (Pariaman Sinaga : 2011) Sistem bagi hasil merupakan pengaplikasian dari konsep ekonomi syariah yang berupaya keras menghindari riba. Pada Sistem Bagi Hasil, yang dibagi adalah keuntungan yang diperoleh oleh peminjam yang menjalankan usaha. Setiap keuntungan yang ada di bagi berdasarkan kesepakan dengan pihak KJKS. Pada Sistem Bagi Hasil pun terdapat pembagian resiko , dimana apabila usaha dari si peminjam mengalami kerugian maka pihak KJKS juga ikut bersama-sama menanggung kerugian tersebut dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian, kesalahan, atau kesengajaan dari pihak peminjam. (Surabaya : KJKS MBS 2013) KJKS mempunyai kelebihan dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya dintaranya :
1. Sistem dan kinerja KJKS berpegang pada prinsip dasar yang berlandaskan Syariah.
2. KJKS menjauhkan dari system riba, maysir, gharar : yang melanggar prinsip fiqh alghunmu bil ghurmi (keuntungan muncul bersama resiko) atau al kharaj bi dhaman (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan system bagi hasil.
3. Dengan menitipkan dan di KJKS dana aman, bermanfaat dan Insya Allah barokah.
4. Pelayanan maksimal, siap mengambil dan mengantar.
Dengan begitu KJKS sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai pilar ekonomi ditengah masyarakat,karena keberadaan KJKS ditengah masyarakat mampu memberdayakan perekonomian kerakyatan dengan usaha kecil dan menengah. Dan perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukan keahlian serta kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena usaha dengan mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja. (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1998), 45.
Krisis perekonomian yang sering menjadi alibi dalam memburuknya keadaan perekonomian nasional. Namum, tersebarnya usaha kecil di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang wajib diperhitungkan untuk memulihkan perekonomian saat ini yang sedang di ambang kehancuran. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak di lapisan bawah ekonomi yang bergerak langsung di masyarakat.
Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengembangkan KJKS di setiap daerah yang ada untuk membantu menuntaskan masalah perekonomian kelas kecil dan menengah di daerah dengan landasan syariah yang sangat dianjurkan oleh agaa Islam karena menghindari dan menolak keras riba. Sekalipun KJKS menggunakan konsep syariah yang cenderung identik dengan umat islam, bukan berarti hanya masyarakat muslim saja yang bisa bergabung menjadi anggota dan menggunakan jasa KJKS. KJKS dan konsep syariah yang digunakan bisa dinikmati oleh umat manapun tak memandang agama dan suku karena pada dasarnya konsep syariah adalah konsep ekonomi yang universal yang berkeadilan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. :

وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar Rum: 39).

Ditulis oleh Abdul Rouf

KSEI FEB Undip

E-Money dalam Perspektif Syariah

Indonesia saat ini mengalami gejala perubahan iklim ekonomi yang semakin kompetitif dan modern. Hal ini terlihat dari beragamnya transaksi ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang mengadopsi teknologi sebagai penunjangnya. Salah satunya yaitu penggunaan electronic money (e-Money) atau uang elektronik dalam model transaksi di masyarakat. Suatu negara yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran dapat dikatakan sebagai negara maju. Dengan kata lain, indikator kemajuan suatu negara dapat direpresentasikan melalui penggunaan uang elektronik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya.
Menurut Mastercard Advisors dari data The Cashless Journey, Indonesia hingga saat ini masih berada pada posisi negara tahap awal dikarenakan penggunaan e- money secara kolektif masyarakatnya masih berkisar 31 persen berbeda dengan negara maju seperti Perancis, Belanda, Swedia, Inggris dan Kanada rata-rata partisipasi masyarakat dalam penggunaan e-Money lebih dari kisaran 85 persen.

Dari data publikasi BI mengenai uang elektronik, Indonesia mengalami fase perkembangan yang dikategorikan signifikan. Hal ini terlihat dari skala nilai transaksi uang elektronik yang mencapai Rp 5,28 T pada tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 hingga kisaran 5,49 T. Fakta ini menjadi legitimasi yang kuat bahwa daya terima masyarakat terhadap uang elektronik semakin tinggi.

Lantas bagaimana pandangan syariah terhadap e- money ini?
Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Salah satunya pada tanggal 28 Maret 2016, MUI telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elekronik syariah pertama ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektroik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional. Adapun ketentuan dan batasan uang elektronik syariah, yaitu wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, dan transaksi dari objek yang haram atau maksiat.

Terkait akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik e-money menggunakan akad wadi’ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan wadi’ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi’ah. Yaitu, jumlah nominal elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit) kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit, maka akad titipan (wadi’ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh). Ketentuan khusus jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan kepada bank syariah. Jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal yang ada di penerbit tidak boleh hilang sehingga timbul rasa aman bagi pemegang e-money syariah

Namun saat ini berkembang polemik seputar uang elektronik yaitu munculnya besaran biaya pada proses Top-up e-Money . Munculnya biaya Top – up dianggap tidak rasional karena jika dianalogikan secara sederhana bagaimana mungkin seseorang yang membelanjakan uangnya sendiri dibebankan biaya dari uang yang dikeluarkan dan hal tersebut bisa menjurus kearah riba. Menanggapi hal tersebut e-money syariah harus menggunakan skema fee yang didapatkan penerbit bukan dari transaksi yang dilakukan, melainkan mendapatkan fee dari biller atau agen karena membantu membayarkan. Skema ini digunakan sembari menunggu fatwa tentang e-money syariah dari DSN MUI resmi diterbitkan . Dengan cara tersebut insya allah e-money syariah terhindar dari unsur ribawi.
Wallahu a’lam bi al-showab.

Ditulis oleh
Zulva Aprilia
Staff Pengembangan Sumber Daya Insani periode 2016-2017 Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

KSEI FEB Undip

Al-Amwal Edisi Ke-16

KSEI FEB Undip