• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Author Archive

Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Society 5.0 sebagai Langkah Strategis Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia

Oleh: Rasikh Saifan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, hampir seluruh elemen di Indonesia didasari oleh nilai-nilai Islam, seperti pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tergambar jelas dalam isi kandungannya. Akan tetapi mengenai sistem ekonominya, Indonesia masih mengadopsi sistem ekonomi konvensional yang cukup bertentangan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional yaitu mengenai perbankan, konsep tambahan dalam angsuran atau biasa dikenal dengan bunga pinjaman masih diakui dan diperbolehkan. Sedangkan, ekonomi islam sangat melarang praktek tersebut dalam pinjam-meminjam. Melihat hal kontradiktif tersebut, konsep ekonomi islam mulai diimplementasikan pada bidang perbankan dan keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan umat islam, yaitu melalui adanya lembaga keuangan dan perbankan syariah. Padahal, ekonomi islam tidak hanya mencakup keuangan dan perbankan, melainkan mencakup banyak hal seperti pariwisata, fashion, dan bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut tercakup dalam ekonomi islam berdasarkan proses atau nilai kehalalannya atau yang disebut halal value chain (rantai nilai halal).

Berdasarkan terminologinya, pengertian halal value chain dapat dipecah menjadi dua, yaitu mengenai halal dan value chain. Halal sendiri sebenarnya merupakan istilah yang sudah populer di masyarakat yang merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, baik berupa tindakan hingga ucapan (Ridwan, 2019). Sedangkan, value chain adalah cara perusahaan dalam mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen dalam rantai aktivitasnya atau berupaya memahami nilai-nilai melalui pemeriksaan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan (Wisdaningrum, 2013). Berdasarkan kedua terminologi tersebut dapat disimpulkan bahwa halal value chain adalah upaya perusahaan dalam rantai aktivitas bisnisnya dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam.

Halal value chain dalam jenis produknya bisa dibagi menjadi dua, yaitu halal value chain untuk produk barang dan jasa (Annisa, 2019). Halal value chain dalam produk barang terdiri atas makanan dan minuman, obat-obatan, fashion, dan produk yang berupa barang lainnya. Sementara itu, halal value chain produk jasa terdiri atas pariwisata, perbankan, fintech syariah, dan produk jasa yang lain. Di Indonesia, sudah ada beberapa bidang yang terintegrasi halal value chain, seperti perhotelan, perbankan, fintech, hingga fashion. Akan tetapi, implementasi dari halal value chain di bidang-bidang tersebut masih tergolong minim dan belum progresif melihat perkembangan zaman. Padahal, zaman selalu berkembang terus-menerus dan berubah sangat cepat. Inovasi-inovasi terbarukan juga masih dipimpin oleh pelaku value chain konvensional. Keterbelakangan dalam inovasi halal value chain ini akan mengakibatkan kekalahan terhadap value chain konvensional sehingga membuat implementasi ekonomi islam di indonesia menjadi terganggu dan stagnan. Berdasarkan kondisi yang demikian, diperlukan pengembangan ekosistem dari halal value chain yang lebih inovatif dan lebih maju dibanding dengan value chain konvensional tersebut yang masih mengadopsi revolusi industri 4.0, yaitu dengan mulai mengadopsi society 5.0. Lalu apa itu Society 5.0?

Society 5.0 pertama kali dicanangkan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 di mana perkembangan teknologi yang semula lebih didasari atas efisiensi dan digitalisasi atau mengandalkan mesin dan teknologi sebagai pelaku utama dalam aktivitas industri lalu berubah ke arah yang lebih humanis atau menjadikan manusia sebagai pengontrol utama dari teknologi tersebut (Iqbal, 2019). Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi asisten saja bukan pelaku utama seperti pada revolusi industri 4.0. Berdasarkan hal tersebut, penerapan society 5.0 lebih ke arah perubahan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya, seperti mobil ramah lingkungan, konsep P2P yang terintegrasi dengan fintech, dan konsep pertanian organik (evergreen), serta perubahan-perubahan lain yang sifatnya humanis.

Melihat hal tersebut, konsep society 5.0 yang mengedepankan sisi humanis sangat sesuai dengan konsep ekonomi islam yang dalam prinsipnya mengedepankan kesejahteraan sosial sehingga kedua hal tersebut dapat dikolaborasikan pada pengembangan ekosistem halal value chain di Indonesia. Pengembangan ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat dimulai pada bidang-bidang yang sudah cukup berkembang terlebih dahulu, seperti pada bidang perbankan dan keuangan, pariwisata, dan fashion.

Dalam perbankan dan keuangan sebenarnya sudah terdapat perkembangan ke arah society 5.0, seperti adanya fintech khusus P2P Lending syariah yang proses transaksinya sudah full-online. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti mayoritas pelaku perbankan dan keuangan syariah yang masih semi-online dalam aktivitas perusahaannya. Sementara itu, dalan bidang pariwisata dan fashion juga mengalami kondisi yang sama. Hanya terdapat segelintir pelaku pariwisata halal dan fashion halal yang sudah merambah pada society 5.0. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengkolaborasikan antara halal value chain dan society 5.0 dengan para pelaku halal value chain di Indonesia.

Langkah-langkah tersebut bisa dimulai dengan edukasi secara menyeluruh dan efektif pada para pengusaha dan pelaku industri halal di Indonesia, seperti pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dapat diinisiasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai pelopor sehingga bisa menjadi pemantik bagi organisasi maupun pihak swasta dalam menggencarkan pelatihan-pelatihan mengenai halal value chain berbasis society 5.0.

Selain itu, langkah-langkah yang lebih serius dapat dilakukan dengan pembentukan organisasi atau lembaga yang secara terstruktur dan khusus membidangi bidang ini. Adanya organisasi atau lembaga akan membuat pengembangan yang dilakukan dapat terpetakan dan bisa dievaluasi terus-menerus sehingga ekosistem halal value chain berbasis society 5.0 dapat terbentuk secara cepat dengan pondasi yang kuat.

Ekosistem halal value chain yang kuat dan penuh inovasi akan membuat dominasi dari value chain konvensional menjadi runtuh sehingga secara langsung akan melancarkan atau menjadi langkah strategis implementasi dari ekonomi islam itu sendiri. Hal ini beralasan, karena pada dasarnya rantai nilai sendiri merupakan pokok dari kegiatan industri yang mendasari aktivitas ekonomi. Agar proses tersebut dapat berhasil, pemerintah, pelaku industri halal, dan umat Islam harus bersinergi dalam pengembangan halal value chain berbasis society 5.0 sehingga ekonomi islam dapat terintegrasi secara menyeluruh pada sistem perekonomian di Indonesia.

Referensi :

Annisa, A. A. 2019. Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1-8.

Iqbal, M. 2019. Bagaimana Wujud dan Penerapan Society 5.0?. https://www.lupadaratan.com/2019/03/society-5.0.html?m=1. Diakses 20 Maret 2019.

Ridwan, M. 2019. NILAI FILOSOFI HALAL DALAM EKONOMI SYARIAH. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 14-29.

Wisdaningrum, O. 2013. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Dalam Lingkungan Internal Perusahaan. Jurnal ANALISA, 1(1).

KSEI FEB Undip

Teaser Sehati 11

[TEASER SEHATI 11]

Hello, Rabbani Economist!

The biggest event from KSEI FEB UNDIP that you’ve been waiting for is approaching. This is our teaser. Make sure to always check the official account of 11th SEHATI for information about the event.

For further information :
Ig : sehati_undip
Twitter : sehati_undip
Line : @ykj9325e

#11thSEHATI #SEHATI11 #KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah

Oleh: Falsa Dzaky Arifian

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selain lembaga keuangan mikro konvensional terdapat juga lembaga keuangan mikro syari’ah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017). LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (Rasyid, Abdul 2017).

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan dan kecil. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011, secara umum ada sekitar 187.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7%) diantaranya adalah BMT (Rasyid, Abdul 2017). Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta adanya tata aturan organisasi yang baik (CGC).

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: “Good Corporate Governance” atau disingkat “GCG”), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG/tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada LKMS dibutuhkan beberapa prinsip diantarannya Transparency (Tranparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Bertanggungjawab). Professional (profesional), dan Fairness (Kewajaran). Prinsip ini berguna untuk meningkatkan kinerja LKMS agar semakin berkembang sehingga mampu membantu pengusaha terutama di sekto mikro.

Transparency (Tranparansi) dilakuakan LKMS misalnya dengan Laporan keuangan LKMS dapat diakses melalui website LKMS, dari mulai laporan tahunan, annual report, laporan GCG dan publikasi lainnya. Kemudian dengan tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijkan operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan lainya serta perusahaan sangat terbuka dalam kegiatan tanggung jawabnya, dari mulai kebijakan sampai pengelolaan dana yang dilakukan lembaga. Accountability (Akuntabilitas) dapat dilakukan dengan Teknologi yang sudah memadai dan kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan. Responsibility (Bertanggungjawab) dilakukan dengan LKMS sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi koperasi syariah, dari mulai kelembagaan, operasional system syariah dan tanggungjawab socialkemudian dana penyetoran simpanan dikelola untuk dijadikan sebagai pembiayan ke nasabah lain dan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut akan di gunakan untuk pengundian hadiah. Professional (profesional) dilakukan dengan setiap bagian pengelola BMT bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain. Lalu, Fairness (Kewajaran) dapat dijalankan LKMS dengan setiap karyawan LKMS memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari mulai pemenuhan shalat dhuha, dan pemberian materi islami dan setiap operasional LKMS harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas (Huda, Choirul 2018). Apabila prinsip ini dapat dijalankan pastinya akan semakin besar kebermanfaatan LKMS terhadap semua pihak terkait.

Kelimanya prinsip di atas bukan hanya dibutuhkan oleh LKMS, namun juga dibutuhkan lembaga keuanagn lain misalnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, LKMS memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yang sudah yaitu Partnership (kemitraan/silaturrahim) (Trimulato, 2018). Prinsip ini akan semakin memperkuat LKMS yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (Rasyid, Abdul 2017).

Referensi

Huda, Choirul. 2018. Penerapan Prinsip GCG ( Good Corporate Governance ) Pada      Produk Si WADIAH ( Simpanan Wajib Berhadiah ) (Studi Kasus Baitul Mal     Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah Ungaran). Semarang: Universitas Islam Negeri            Walisongo.

Rasyid, Abdul. 2017. Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di          Indonesia. Dalam https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang- lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/ diakses pada 5 Maret 2020.

Trimularto. 2018. Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro   Syariah. Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. 141-158.

KSEI FEB Undip

Grand Theme Sehati 11

[Launching Our Grand Theme]

Hello, Rabbani Economist!

11th SEHATI proudly present our grand theme for this year: “Reconstruction of the Halal Industry towards Indonesia as the Center for Global Islamic Economy”

For further information :
Ig : sehati_undip
Twitter : sehati_undip
Line : @ykj9325e
#11thSEHATI #SEHATI11 #KSEIFEBUNDIP

KSEI FEB Undip

BULETIN AL AMWAL 004

KSEI FEB Undip

Potensi Halal Lifestyle Center Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Indonesia

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Sedangkan, Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri halal sendiri mencakup pola konsumsi masyarakat muslim ditengah era modern dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.

Ekonomi kreatif merupakan wujud optimis yang dibarengi dengan aspirasi dari para pelaku ekonomi dimana pengembangannya dapat dalam bentuk berwujud ataupun dalam bentuk ide-ide. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera, dan kreatif. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Perkembangan dakwah dimasa modern ini mengalami sedikit pergeseran melalui dunia fashion, khususnya fashion pada seorang muslimah. Jika kita melihat mode pakaian muslimah beberapa akhir belakangan ini, kita akan menemui sedikit perubahan yang drastis. Beberapa icon muslimah mengenakan pakaian syar’i dengan kerudung lebar yang menjuntai menutupi bagian dada dan pakaian yang jauh dari kata ketat. Ada pergeseran persepsi dari masyarakat pula yang membuat industri pakaian muslimah syar’i mulai berkembang dan mulai dilirik banyak peminat. Tidak sedikit endorse yang dilakukan oleh para public figure yang juga berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap pakaian syar’i untuk muslimah. Dengan tetap memperhatikan kaidah berpakaian syar’i untuk seorang muslimah pada masa kini, para pelaku usaha dapat tetap memdapatkan tempat dihati masyarakat, dan tak sedikit kini jika kita berjalan dan melihat sekitar betapa menyenangkannya melihat para muslimah mengenakan kerudung yang menjuntai hingga menutupi dada namun dengan tetap terlihat fashionable.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Coorporation (OIC) merepresentasikan 6,3 % setiap tahunnya. Dimana Indonesia merupakan Negara anggota OIC yang menduduki peringkat pertama penyumbang GDP tertinggi. Bermodalkan tingginya populasi umat muslim di dunia, di tambah dengan prospek GDP yang cukup menjanjikan, Indonesia akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size besar bagi berbagai sector industri. Di sisi lain, Global Islamic Economy Report (GIER) 2016-2017 memerkirakan belanja muslim global untuk produk halal mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2015. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi industri halal dari berbagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari laporan tersebut, hasilnya pelaku industri mengamini bahwa segmen ekonomi syariah tengah tumbuh tinggi. Hal ini senada juga terjadi pada milenial. Mayoritas generasi lahir pada era 1980 hingga 2000 yang disurvei tersebut merespon positif wacana ekonomi syariah. Generasi millennial dapat menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2020.

Dunia fashion Indonesia juga tidak terlepas dari minat dunia, yang termasuk di antaranya fashion muslim. Kondisi ini sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat mode fashion hijab dunia. Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian, Ibu Euis Saedah saat membuka Pameran Produk Unggulan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) bahwa dari 750 ribu IKM sandang yang ada di Indonesia, 30 % nya merupakan industri fashion muslim.

 

 

Sumber

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9871447132408.pdf

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23338

https://marketing.co.id/bertumbuh-pesatnya-pasar-muslim-milenial/

https://www.kompasiana.com/devimeilanatrisnawati/5a4ca98cdd0fa83909377975/industri-halal-indonesia-sebagai-pasar-atau-pelaku?page=all

KSEI FEB Undip

Akad Tabbaru’ dalam Asuransi Syariah dan Perbandingannya dengan Asuransi Konvensional

Pada saat ini di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan Islami atau syariah. Perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah atau tafakul.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi dalam menjalani kehidupannya yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak berdampak langsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan yang belum pasti, dan adanya kemungkinan untuk mengalami kerugian atau kehilangan. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap adanya perlindungan atau jaminan asuransi untuk  mengatasi atau mencegah ketidakpastian yang mengandung resiko dan menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asurasi syariah telah hadir dengan berprinsipkan syariah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

            Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada suransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut Tabbaru’.

Kata tabarru’ berasal dari bahasa arab tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang bermakna  sumbangan, kebajikan, atau derma. Menurut jumhur ulama pengertian tabarru adalah perjanjian yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi dan dilakukan secara sukarela. Adapun,  menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad Tabarru’ banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Syariah, Tabarru’ digunakan untuk produk anjak piutang syariah dan produk bank garansi syariah, sedangkan dalam Perusahaan Asuransi digunakan dalam produk jasa asuransi pendidikan syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi kendaraan syariah, dan asuransi haji. Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja serta Tafakul menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Tafakul memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara Tafakul dan asuransi konvensional secara umum akibat digunakannya akad Tabarru’:

  1. Pengelolaan Risiko
    Pada dasarnya, dalam Tafakulsekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (Tabarru’). Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan dalam Tafakul adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

    Sedangkan dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.

  2. Pengelolaan Dana
    Pengelolaan dana yang dilakukan dalam Tafakul bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis Tafakul itu sendiri.

    Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransiakan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

  3. Sistem Perjanjian
    Dalam Tafakul hanya digunakan akad hibah (Tabarru’) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.
  4. Kepemilikan Dana
    Sesuai dengan akad yang digunakan, maka dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.
  5. Pembagian Keuntungan
    Dalam Tafakul, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi  tersebut. Namun, akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.
  6. Kewajiban Zakat
    Perusahaan Tafakul mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional.
  7. Klaim dan Layanan
    Dalam Tafakul, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Di sini diterapkan sistem penggunaan kartu (cashless) dan membayar semua tagihan yang timbul. Selain itu,
    satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga, sehingga premi yang dikenakan oleh Tafakul juga akan lebih ringan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, di mana setiap orang akan memiliki polis sendiri dan premi yang dikenakan tentu akan lebih tinggi.

    Tafakul juga memungkinkan kita untuk bisa melakukan double claim, sehingga kita akan tetap mendapatkan klaim yang kita ajukan meskipun kita telah mendapatkannya melalui asuransi kita yang lain.

  8. Pengawasan
    Dalam proses pelaksanaa Tafakul, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

Di setiap lembaga keuangan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam Tafakul, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya.
Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

  1. Dana Hangus
    Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun, hal seperti ini tidak berlaku dalam Tafakul, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana Tabarru’.

 

KESIMPULAN

 

Pada dasarnya asuransi syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kita sebagai calon pengguna wajib memahami dan bisa mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Sesuaikan kebutuhan kita dengan jenis asuransi yang kita gunakan, dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut. Namun, sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim menerapkan dan mempraktikkan ekonomi syariah dalam kehidupan bermu’amalah, salah satunya melalui penggunaan Tafakul. Serta, dengan maraknya penggunaan Tafakul diharapkan ekonomi Islam dapat berkembang dan secara tidak langsung akan berperan besar dalam membangun ekonomi Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

KSEI MIZAN FEB UNDIP, 2011. Modul Ekonomi Islam Jilid 1 (Edisi Revisi). Jakarta: KSEI MIZAN FEB UNDIP.

Ashal, Farid Fathony, 2017. Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/529/444 (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.49 WIB)

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional (Diakses pada 03 November 2019, pada 17.00 WIB)

https://www.sharinvest.com/akad-tabarru-dan-contohnya/ (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.00 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.05 WIB)

Makalah “TAKAFUL/ ASURANSI SYARIAH” https://akuntanssyariahh.blogspot.com/2016/04/takaful-asuransi-syariah.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.05 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.07 WIB)

KSEI FEB Undip

Ijarah dalam Akuntansi Syariah di Perbankan Syariah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara’, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09)DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan Dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Akad Ijarah banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Di Bank syariah dan BMT, Ijarah digunakan untuk produk pembiayaan dan produk jasa seperti jasa ATM, save deposit box, jasa transfer dana, dan lainnya. Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank sebagai pemberi sewa, sedangkan nasabah sebagai penyewa.

Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:

  1. Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang

dibuat bersama.

  1. Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.
  2. Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar.
  3. Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

Beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah diantaranya adalah (1). Biaya perolehan aset Ijarah ; (2). Penyusutan aset Ijarah ; (3). Pendapatan ujrah ; dan (4). Biaya perbaikan aset.

Salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh perbankan syariah yakni ijarah dan IMBT, dimana bank-bank ini berbeda dalam memberlakukan pengukuran dan pengungkapan aset yang disewakan.  Tetapi standarisasi pemberlakukan akuntansi perlakuan keuntungan transaksi ijarah dan IMBT sesuai dengan ketentuan kerangka dasar seperti penentuan hak dan kewajiban semua pihak terkait (mu’ajir dan musta’jir), termasuk hak yang berasal dari transaksi yang tidak selesai dan kejadian-kejadian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan konsep keadilannya, kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, dan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan perbankan syariah untuk dapat diambil keputusan yang sah dalam bermuamalah dengan koleganya.

Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi:pengakuan dan pengukukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Penyajian Pendapatan Ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemiliharaan, perbaikan dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah bahwa pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Jadi  dalam hal pencatatan, pengukuran,pengakuan, penyajian serta pengungkapannya harus mengacu kepada PSAK 107 tentang akutansi ijarah.Jangan sampai niat bank syariah untuk mempermudah nasabah untuk memeroleh pembiayaan justru mengabaikan peraturan sebagaimana mestinya. Keteraturan dan kesesuaian ini sangat penting guna menjamin kesahihan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah, karena alangkah indahnya jika pembiayaan ijarah yang diberikan tidak menyimpang sebagaimana standar yang mengaturnya. Penting bagi bank syariah yang selama ini telah memberikan pembiayaan ijarah namun belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar ada.

DAFTAR PUSTAKA

Syafi’e, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid. 1994. Fikih Sunnah. Bandung : Alma’arif

https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-ijarah/ (diakses 20 Oktober 2019)

KSEI FEB Undip

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TERHADAP HALAL FASHION

(KSEI FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO)

 

Industri Halal mempunyai 10 sektor dengan kontribusi yang paling besar yaitu financial, food, wisata dan perjalanan, fashion, kosmetik, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2017 merilis Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia.

Lifestyle merupakan cerminan seseorang dalam cara menjalani hidup, cara menggunakan dan mengalokasikan waktu, serta mengatur pola hidup. Sebagian masyarakat sangat memperhatikan bagaimana gaya hidup yang akan dijalani. Hal ini menjadi sangat penting ketika lifestyle dapat menunjukkan cerminan kepribadian seseorang. Terlebih bagi umat muslim yang sudah mempunyai tatanan kehidupan yaitu dengan aturan Islam. Bagaimana segala aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam menunjukkan bahwa sangatlah jelas gaya hidup sebagai seorang muslim yang ideal yaitu dengan bergaya hidup halal yang mana akan bergantung pada hukum Islam itu sendiri.

”Dan (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al-A’râf/7:157)”

Fashion dapat dianggap sebagai bagian dari budaya konsumen yang mendefinisikan identitas melalui konsumsi fashion. Menurut Cardoso et al. (2010), busana digunakan untuk mengkomunikasikan identitas sosial sebagai kode dan sebagai bentuk ekspresi diri. Globalisasi Islam dan gaya hidup konsumen. Muslim yang berkembang di Timur Tengah, Eropa dan Asia telah menghasilkan konten yang berfokus pada Islam yang muncul di banyak media telekomunikasi. Menurut versi Beta dan Hum (2011), penyebaran Muslim di seluruh dunia telah menjadi faktor yang membantu media gaya hidup Muslim untuk berkembang dan media Muslim untuk menyebar secara global.

Jilbab terlihat membedakan wanita Muslim dari wanita non-Muslim. Jilbab adalah lambang perempuan muslim. Tren Hijab kontemporer melindungi kesederhanaan seseorang dengan perpaduan ekspresi diri dan mereka terinspirasi oleh tren terbaru dalam mode mainstream. Fashion Hijab adalah individual gaya yang sangat besar dalam memakai Hijab. Kesempatan untuk mendefinisikan kembali simbol perempuan Muslim dalam pengembangan hijabistas belum ditemukan. Selama bertahun-tahun, busana jilbab telah berevolusi untuk melibatkan wanita Muslim dalam gaya mainstream, tetapi faktor yang mempengaruhi busana jilbab selain agama belum ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan sekaligus minat mahasiswa Universitas Diponegoro, terhadap halal fashion. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 102 orang responden Muslim dan non-Muslim. Responden merupakan mahasiswa aktif Universitas Diponegoro dari berbagai fakultas.

Diagram 1

Fashion atau penampilan merupakan salah satu unsur penting bagi seseorang. Hal ini terbukti sebanyak 64% responden berpendapat bahwa mereka sangat mempedulikan penampilan sehari-hari. Outfit yang digunakan seseorang dalam kesehariannya, tergantung kepada selera orang tersebut dan tren yang sedang berkembang. Salah satu tren fashion yang berkembang dewasa ini adalah halal fashion. Fashion yang digunakan dapat berpengaruh kepada produktifitas sehari-hari, karena fashion itu akan mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang.

Diagram 2

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa 72% dari responden atau sekitar 73 orang mengetahui tentang halal fashion. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa halal fashion merupakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam. Meskipun halal fashion ini sesuai dengan syariat Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dikonsumsi oleh orang-orang non muslim.

Diagram 3

Kebayakan dari mereka juga telah mengetahui tentang perintah untuk menggunakan halal fashion tersebut. Salah satu perintah untuk menggunakan halal fashion terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 31.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. (Q.S. An-Nur ayat 31)

 

Maksud dari ayat di atas adalah perempuan harus menahan pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga melarang perempuan untuk memamerkan perhiasan secara berlebihan. Perempuan juga diwajibkan untuk menggunakan kerudung yang menutupi dada mereka.

Diagram 4

Dengan pengetahuan tentang halal fashion tersebut, sekitar 82% atau 87 orang dari mereka menyatakan tertarik untuk menggunakan halal fashion. Ketertarikan ini bukanlah wacana belaka, hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan halal fashion di Indonesia dewasa ini. Sedangkan sisanya sekitar 18% atau 15 orang menyatakan tidak tertarik untuk menggunakan halal fashion tersebut. Mereka lebih nyaman dengan pakaian yang mereka gunakan saat ini. Menurut mereka, halal fashion tidak semenarik pakaian modern, banyak kelebihan pakaian modern yang tidak dimiliki oleh halal fashion. Diantaranya halal fashion itu menimbulkan rasa gerah bagi pengguna, sedangkan pakaian modern sangat nyaman. Tren pakaian modern juga terlihat lebih menarik dari pada halal fashion bagi sebagian orang.

Penulis mencantumkan beberapa sample cara berpakaian masa kini kepada responden. Diantaranya yaitu :

Gambar 1 merupakan cara berpakaian yang terbuka, seperti perempuan tanpa kerudung dengan baju dan celana ketat, sedangkan laki-laki menggunakan celana pendek. Gambar 2 merupakan pakaian yang sudah mulai menutui aurat. Perempuan sudah menggunakan kerudung walaupun belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki telah menggunakan celana panjang. Gambar 3 merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan telah menggunakan kerudung dang menutupi sampai ke dada dan menggunakan pakaian longgar. Laki-laki menggunakan baju muslim dan celana panjang sekaligus menggunakan peci. Gambar 4 merupakan pakaian wanita bercadar yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Sedangkan laki-laki menggunakan jubah sampai ke mata kaki. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Dari diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari resonden mengkonsumsi produk seperti ditunjukan oleh gambar 2, yaitu pakaian dengan kerudung oleh perempuan tetapi belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki dengan baju lengan pendek dan celana jeans panjang. Sedangkan pakaian ideal menurut kebanyakan responden yaitu gambar 3 yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan menggunakan kerudung dan menutupi sampai ke dada. Sedangkan pakaian laki-laki juga telah menutupi aurat secara sempurna dari pusar sampai ke lutut.

 

Minat mahasiswa Universitas Diponegoro akan halal fashion sudah cukup tinggi, hanya diperlukan sedikit dorongan dari beberapa pihak agar halal fashion ini dapat berkembang pesat dilingkungan Universitas Diponegoro. Jika kita dapat mengembangkan halal fashion, hal ini dapat menjadi tren baru yang mampu bersaing dengan pakaian modern lainnya.

KSEI FEB Undip

BULETIN AL AMWAL 003

KSEI FEB Undip