• 0896-6205-4692 (Bahrul)
  • ksei.febundip@gmail.com

Author Archive

BULETIN AL AMWAL 004

KSEI FEB Undip

Potensi Halal Lifestyle Center Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Indonesia

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Sedangkan, Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri halal sendiri mencakup pola konsumsi masyarakat muslim ditengah era modern dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.

Ekonomi kreatif merupakan wujud optimis yang dibarengi dengan aspirasi dari para pelaku ekonomi dimana pengembangannya dapat dalam bentuk berwujud ataupun dalam bentuk ide-ide. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera, dan kreatif. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif.

Perkembangan dakwah dimasa modern ini mengalami sedikit pergeseran melalui dunia fashion, khususnya fashion pada seorang muslimah. Jika kita melihat mode pakaian muslimah beberapa akhir belakangan ini, kita akan menemui sedikit perubahan yang drastis. Beberapa icon muslimah mengenakan pakaian syar’i dengan kerudung lebar yang menjuntai menutupi bagian dada dan pakaian yang jauh dari kata ketat. Ada pergeseran persepsi dari masyarakat pula yang membuat industri pakaian muslimah syar’i mulai berkembang dan mulai dilirik banyak peminat. Tidak sedikit endorse yang dilakukan oleh para public figure yang juga berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap pakaian syar’i untuk muslimah. Dengan tetap memperhatikan kaidah berpakaian syar’i untuk seorang muslimah pada masa kini, para pelaku usaha dapat tetap memdapatkan tempat dihati masyarakat, dan tak sedikit kini jika kita berjalan dan melihat sekitar betapa menyenangkannya melihat para muslimah mengenakan kerudung yang menjuntai hingga menutupi dada namun dengan tetap terlihat fashionable.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Coorporation (OIC) merepresentasikan 6,3 % setiap tahunnya. Dimana Indonesia merupakan Negara anggota OIC yang menduduki peringkat pertama penyumbang GDP tertinggi. Bermodalkan tingginya populasi umat muslim di dunia, di tambah dengan prospek GDP yang cukup menjanjikan, Indonesia akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size besar bagi berbagai sector industri. Di sisi lain, Global Islamic Economy Report (GIER) 2016-2017 memerkirakan belanja muslim global untuk produk halal mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2015. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi industri halal dari berbagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari laporan tersebut, hasilnya pelaku industri mengamini bahwa segmen ekonomi syariah tengah tumbuh tinggi. Hal ini senada juga terjadi pada milenial. Mayoritas generasi lahir pada era 1980 hingga 2000 yang disurvei tersebut merespon positif wacana ekonomi syariah. Generasi millennial dapat menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2020.

Dunia fashion Indonesia juga tidak terlepas dari minat dunia, yang termasuk di antaranya fashion muslim. Kondisi ini sejalan dengan target Indonesia menjadi pusat mode fashion hijab dunia. Menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian, Ibu Euis Saedah saat membuka Pameran Produk Unggulan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) bahwa dari 750 ribu IKM sandang yang ada di Indonesia, 30 % nya merupakan industri fashion muslim.

 

 

Sumber

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9871447132408.pdf

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23338

https://marketing.co.id/bertumbuh-pesatnya-pasar-muslim-milenial/

https://www.kompasiana.com/devimeilanatrisnawati/5a4ca98cdd0fa83909377975/industri-halal-indonesia-sebagai-pasar-atau-pelaku?page=all

KSEI FEB Undip

Akad Tabbaru’ dalam Asuransi Syariah dan Perbandingannya dengan Asuransi Konvensional

Pada saat ini di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan Islami atau syariah. Perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah atau tafakul.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi dalam menjalani kehidupannya yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak berdampak langsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan yang belum pasti, dan adanya kemungkinan untuk mengalami kerugian atau kehilangan. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap adanya perlindungan atau jaminan asuransi untuk  mengatasi atau mencegah ketidakpastian yang mengandung resiko dan menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asurasi syariah telah hadir dengan berprinsipkan syariah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

            Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada suransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut Tabbaru’.

Kata tabarru’ berasal dari bahasa arab tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang bermakna  sumbangan, kebajikan, atau derma. Menurut jumhur ulama pengertian tabarru adalah perjanjian yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi dan dilakukan secara sukarela. Adapun,  menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad Tabarru’ banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Syariah, Tabarru’ digunakan untuk produk anjak piutang syariah dan produk bank garansi syariah, sedangkan dalam Perusahaan Asuransi digunakan dalam produk jasa asuransi pendidikan syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi kendaraan syariah, dan asuransi haji. Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja serta Tafakul menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Tafakul memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara Tafakul dan asuransi konvensional secara umum akibat digunakannya akad Tabarru’:

  1. Pengelolaan Risiko
    Pada dasarnya, dalam Tafakulsekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (Tabarru’). Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan dalam Tafakul adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta Tafakul itu sendiri.

    Sedangkan dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.

  2. Pengelolaan Dana
    Pengelolaan dana yang dilakukan dalam Tafakul bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis Tafakul itu sendiri.

    Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransiakan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

  3. Sistem Perjanjian
    Dalam Tafakul hanya digunakan akad hibah (Tabarru’) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.
  4. Kepemilikan Dana
    Sesuai dengan akad yang digunakan, maka dalam Tafakul dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta Tafakul), di mana perusahaan Tafakul hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.
  5. Pembagian Keuntungan
    Dalam Tafakul, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi  tersebut. Namun, akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.
  6. Kewajiban Zakat
    Perusahaan Tafakul mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional.
  7. Klaim dan Layanan
    Dalam Tafakul, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Di sini diterapkan sistem penggunaan kartu (cashless) dan membayar semua tagihan yang timbul. Selain itu,
    satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga, sehingga premi yang dikenakan oleh Tafakul juga akan lebih ringan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, di mana setiap orang akan memiliki polis sendiri dan premi yang dikenakan tentu akan lebih tinggi.

    Tafakul juga memungkinkan kita untuk bisa melakukan double claim, sehingga kita akan tetap mendapatkan klaim yang kita ajukan meskipun kita telah mendapatkannya melalui asuransi kita yang lain.

  8. Pengawasan
    Dalam proses pelaksanaa Tafakul, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

Di setiap lembaga keuangan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam Tafakul, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya.
Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

  1. Dana Hangus
    Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun, hal seperti ini tidak berlaku dalam Tafakul, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana Tabarru’.

 

KESIMPULAN

 

Pada dasarnya asuransi syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kita sebagai calon pengguna wajib memahami dan bisa mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Sesuaikan kebutuhan kita dengan jenis asuransi yang kita gunakan, dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut. Namun, sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim menerapkan dan mempraktikkan ekonomi syariah dalam kehidupan bermu’amalah, salah satunya melalui penggunaan Tafakul. Serta, dengan maraknya penggunaan Tafakul diharapkan ekonomi Islam dapat berkembang dan secara tidak langsung akan berperan besar dalam membangun ekonomi Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

KSEI MIZAN FEB UNDIP, 2011. Modul Ekonomi Islam Jilid 1 (Edisi Revisi). Jakarta: KSEI MIZAN FEB UNDIP.

Ashal, Farid Fathony, 2017. Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/529/444 (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.49 WIB)

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional (Diakses pada 03 November 2019, pada 17.00 WIB)

https://www.sharinvest.com/akad-tabarru-dan-contohnya/ (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.00 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 19.05 WIB)

Makalah “TAKAFUL/ ASURANSI SYARIAH” https://akuntanssyariahh.blogspot.com/2016/04/takaful-asuransi-syariah.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.05 WIB)

https://jaezahprudential.blogspot.com/2014/11/fatwa-mui-no-21dsn-muix2001-tentang.html (Diakses pada 03 November 2019, pada 23.07 WIB)

KSEI FEB Undip

Ijarah dalam Akuntansi Syariah di Perbankan Syariah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara’, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09)DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan Dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Akad Ijarah banyak dipakai pada beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah. Di Bank syariah dan BMT, Ijarah digunakan untuk produk pembiayaan dan produk jasa seperti jasa ATM, save deposit box, jasa transfer dana, dan lainnya. Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank sebagai pemberi sewa, sedangkan nasabah sebagai penyewa.

Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:

  1. Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang

dibuat bersama.

  1. Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.
  2. Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar.
  3. Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

Beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah diantaranya adalah (1). Biaya perolehan aset Ijarah ; (2). Penyusutan aset Ijarah ; (3). Pendapatan ujrah ; dan (4). Biaya perbaikan aset.

Salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh perbankan syariah yakni ijarah dan IMBT, dimana bank-bank ini berbeda dalam memberlakukan pengukuran dan pengungkapan aset yang disewakan.  Tetapi standarisasi pemberlakukan akuntansi perlakuan keuntungan transaksi ijarah dan IMBT sesuai dengan ketentuan kerangka dasar seperti penentuan hak dan kewajiban semua pihak terkait (mu’ajir dan musta’jir), termasuk hak yang berasal dari transaksi yang tidak selesai dan kejadian-kejadian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan konsep keadilannya, kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, dan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan perbankan syariah untuk dapat diambil keputusan yang sah dalam bermuamalah dengan koleganya.

Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi:pengakuan dan pengukukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Penyajian Pendapatan Ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemiliharaan, perbaikan dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah bahwa pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Jadi  dalam hal pencatatan, pengukuran,pengakuan, penyajian serta pengungkapannya harus mengacu kepada PSAK 107 tentang akutansi ijarah.Jangan sampai niat bank syariah untuk mempermudah nasabah untuk memeroleh pembiayaan justru mengabaikan peraturan sebagaimana mestinya. Keteraturan dan kesesuaian ini sangat penting guna menjamin kesahihan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bank syariah, karena alangkah indahnya jika pembiayaan ijarah yang diberikan tidak menyimpang sebagaimana standar yang mengaturnya. Penting bagi bank syariah yang selama ini telah memberikan pembiayaan ijarah namun belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar ada.

DAFTAR PUSTAKA

Syafi’e, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid. 1994. Fikih Sunnah. Bandung : Alma’arif

https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-ijarah/ (diakses 20 Oktober 2019)

KSEI FEB Undip

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TERHADAP HALAL FASHION

(KSEI FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO)

 

Industri Halal mempunyai 10 sektor dengan kontribusi yang paling besar yaitu financial, food, wisata dan perjalanan, fashion, kosmetik, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2017 merilis Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia.

Lifestyle merupakan cerminan seseorang dalam cara menjalani hidup, cara menggunakan dan mengalokasikan waktu, serta mengatur pola hidup. Sebagian masyarakat sangat memperhatikan bagaimana gaya hidup yang akan dijalani. Hal ini menjadi sangat penting ketika lifestyle dapat menunjukkan cerminan kepribadian seseorang. Terlebih bagi umat muslim yang sudah mempunyai tatanan kehidupan yaitu dengan aturan Islam. Bagaimana segala aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam menunjukkan bahwa sangatlah jelas gaya hidup sebagai seorang muslim yang ideal yaitu dengan bergaya hidup halal yang mana akan bergantung pada hukum Islam itu sendiri.

”Dan (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al-A’râf/7:157)”

Fashion dapat dianggap sebagai bagian dari budaya konsumen yang mendefinisikan identitas melalui konsumsi fashion. Menurut Cardoso et al. (2010), busana digunakan untuk mengkomunikasikan identitas sosial sebagai kode dan sebagai bentuk ekspresi diri. Globalisasi Islam dan gaya hidup konsumen. Muslim yang berkembang di Timur Tengah, Eropa dan Asia telah menghasilkan konten yang berfokus pada Islam yang muncul di banyak media telekomunikasi. Menurut versi Beta dan Hum (2011), penyebaran Muslim di seluruh dunia telah menjadi faktor yang membantu media gaya hidup Muslim untuk berkembang dan media Muslim untuk menyebar secara global.

Jilbab terlihat membedakan wanita Muslim dari wanita non-Muslim. Jilbab adalah lambang perempuan muslim. Tren Hijab kontemporer melindungi kesederhanaan seseorang dengan perpaduan ekspresi diri dan mereka terinspirasi oleh tren terbaru dalam mode mainstream. Fashion Hijab adalah individual gaya yang sangat besar dalam memakai Hijab. Kesempatan untuk mendefinisikan kembali simbol perempuan Muslim dalam pengembangan hijabistas belum ditemukan. Selama bertahun-tahun, busana jilbab telah berevolusi untuk melibatkan wanita Muslim dalam gaya mainstream, tetapi faktor yang mempengaruhi busana jilbab selain agama belum ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan sekaligus minat mahasiswa Universitas Diponegoro, terhadap halal fashion. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 102 orang responden Muslim dan non-Muslim. Responden merupakan mahasiswa aktif Universitas Diponegoro dari berbagai fakultas.

Diagram 1

Fashion atau penampilan merupakan salah satu unsur penting bagi seseorang. Hal ini terbukti sebanyak 64% responden berpendapat bahwa mereka sangat mempedulikan penampilan sehari-hari. Outfit yang digunakan seseorang dalam kesehariannya, tergantung kepada selera orang tersebut dan tren yang sedang berkembang. Salah satu tren fashion yang berkembang dewasa ini adalah halal fashion. Fashion yang digunakan dapat berpengaruh kepada produktifitas sehari-hari, karena fashion itu akan mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang.

Diagram 2

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa 72% dari responden atau sekitar 73 orang mengetahui tentang halal fashion. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa halal fashion merupakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam. Meskipun halal fashion ini sesuai dengan syariat Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dikonsumsi oleh orang-orang non muslim.

Diagram 3

Kebayakan dari mereka juga telah mengetahui tentang perintah untuk menggunakan halal fashion tersebut. Salah satu perintah untuk menggunakan halal fashion terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 31.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. (Q.S. An-Nur ayat 31)

 

Maksud dari ayat di atas adalah perempuan harus menahan pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga melarang perempuan untuk memamerkan perhiasan secara berlebihan. Perempuan juga diwajibkan untuk menggunakan kerudung yang menutupi dada mereka.

Diagram 4

Dengan pengetahuan tentang halal fashion tersebut, sekitar 82% atau 87 orang dari mereka menyatakan tertarik untuk menggunakan halal fashion. Ketertarikan ini bukanlah wacana belaka, hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan halal fashion di Indonesia dewasa ini. Sedangkan sisanya sekitar 18% atau 15 orang menyatakan tidak tertarik untuk menggunakan halal fashion tersebut. Mereka lebih nyaman dengan pakaian yang mereka gunakan saat ini. Menurut mereka, halal fashion tidak semenarik pakaian modern, banyak kelebihan pakaian modern yang tidak dimiliki oleh halal fashion. Diantaranya halal fashion itu menimbulkan rasa gerah bagi pengguna, sedangkan pakaian modern sangat nyaman. Tren pakaian modern juga terlihat lebih menarik dari pada halal fashion bagi sebagian orang.

Penulis mencantumkan beberapa sample cara berpakaian masa kini kepada responden. Diantaranya yaitu :

Gambar 1 merupakan cara berpakaian yang terbuka, seperti perempuan tanpa kerudung dengan baju dan celana ketat, sedangkan laki-laki menggunakan celana pendek. Gambar 2 merupakan pakaian yang sudah mulai menutui aurat. Perempuan sudah menggunakan kerudung walaupun belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki telah menggunakan celana panjang. Gambar 3 merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan telah menggunakan kerudung dang menutupi sampai ke dada dan menggunakan pakaian longgar. Laki-laki menggunakan baju muslim dan celana panjang sekaligus menggunakan peci. Gambar 4 merupakan pakaian wanita bercadar yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Sedangkan laki-laki menggunakan jubah sampai ke mata kaki. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Dari diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari resonden mengkonsumsi produk seperti ditunjukan oleh gambar 2, yaitu pakaian dengan kerudung oleh perempuan tetapi belum menutupi sampai ke dada, sedangkan laki-laki dengan baju lengan pendek dan celana jeans panjang. Sedangkan pakaian ideal menurut kebanyakan responden yaitu gambar 3 yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan menggunakan kerudung dan menutupi sampai ke dada. Sedangkan pakaian laki-laki juga telah menutupi aurat secara sempurna dari pusar sampai ke lutut.

 

Minat mahasiswa Universitas Diponegoro akan halal fashion sudah cukup tinggi, hanya diperlukan sedikit dorongan dari beberapa pihak agar halal fashion ini dapat berkembang pesat dilingkungan Universitas Diponegoro. Jika kita dapat mengembangkan halal fashion, hal ini dapat menjadi tren baru yang mampu bersaing dengan pakaian modern lainnya.

KSEI FEB Undip

BULETIN AL AMWAL 003

KSEI FEB Undip

Pentingnya Zakat di Era Revolusi Industri 4.0

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, insiatif, usaha, dan resiko.

Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Secara teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan). Zakat merupakan institusi resmi syari’at Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.

Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Seiring dengan dinamika zaman yang terus bergulir hingga berada pada era revolusi industri 4.0, syariat zakat tetap dan terus hidup serta tertanam di dalam setiap jiwa-jiwa orang yang bertaqwa. Bahkan di era revolusi industri 4.0, dukungan teknologi semakin mengukuhkan syariat zakat.

Bagi pergerakan zakat, teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan muzaki untuk menunaikan zakat, menguatkan tata kelola zakat dan memberikan akses bagi mustahik terhadap program-program penyaluran zakat. Dengan demikian, ketiga dimensi zakat, yakni dimensi muzaki, tata kelola dan mustahik ikut terdorong dengan adanya revolusi industri 4.0.

Pertama, dimensi muzaki. Dari dimensi muzaki, keberadaan teknologi telah berkontribusi di dalam memudahkan muzaki di dalam menunaikan kewajiban syariat zakat. Di manapun dan kapanpun waktunya, muzaki dapat menunaikan kewajibannya.

Maka dengan kondisi seperti ini, tak ada alasan lagi untuk saat ini bagi wajib zakat untuk tidak menunaikan kewajiban dalam berzakat. “Maka Nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan?,” begitu Allah SWT berfirman di dalam QS Ar-Rahman.

Kemajuan teknologi saat ini benar-benar harus dioptimalkan untuk meraih keberkahan di dalam menunaikan zakat. Dengan demikian sesungguhnya keberadaan Lembaga Pengelola Zakat yang diamanahkan negara yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas ), Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dalam rangka memberikan jaminan dan memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wajib zakat di dalam menunaikan rukun Islam yakni: syariat zakat.

Kedua, dimensi tata kelola. Dari dimensi tata kelola, keberadaan teknologi telah mampu memperkuat tata kelola lembaga pengalola zakat untuk menjalankan proses akuntabilitas dan transparansi kepada stakeholders terkait baik kepada pemerintah, swasta maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Membaiknya akuntabilitas dan transparansi selanjutnya mampu memberian peningkatan terhadap trust para stakeholders sehingga pengumpulan zakat semakin meningkat dan manfaat zakat kepada mustahik semakin dirasakan.

Ketiga, dimensi penyaluran. Dari dimensi penyaluran sebagai acuan utama adalah mustahik zakat yang mencakup 8 (delapan) asnaf sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yaitu bahwa sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, dari berbagai faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas mengenai peran zakat di era revolusi industri 4.0 ini kita sebagai generasi muslim milenial sudah seharusnya ikut berkontribusi secara maksimal terkait perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa belajar, berdiskusi, dan bahkan berkontribusi secara langsung untuk memajukan dan mengembangkan peran zakat di era revolusi industri 4.0 saat ini dan tentunya juga dapat bermanfaat di berbagai sektor lainnya seperti ekonomi, sosial dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Efri S. 2018. Zakat di Era Revolusi Industri. https://sharianews.com/posts/zakat-di-era-revolusi-industri-40 (diunggah pada 21 September 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0 (diunggah pada 21 September 2019)

Utomo, Ari. Makalah Fungsi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat. https://www.academia.edu/33778764/MAKALAH_FUNGSI_ZAKAT_UNTUK_KESEJAHTERAAN_UMAT.doc (diunggah pada 21 September 2019)

KSEI FEB Undip

Peran BMT (Baitul Mal Wattamwil) untuk Meningkatkan UMKM di Indonesia

Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip – prinsip syariah, untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan BMT berlandaskan syariat-syariat Islam dan berazaskan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan namanya, BMT memiliki 2 fungsi, yaitu :

  1. Baitul maal (fungsi sosial)

Berdasarkan fungsi ini, BMT tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Produk dari baitul maal ini diantaranya adalah peminjaman dana usaha kepada anggota atau masyarakat dengan bunga 0%. Hal ini membuktikan bahwa BMT tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan. Selain itu, BMT juga berperan untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

  1. Baitut tamwil (fungsi komersial)

BMT bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Caranya antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.Dalam hal ini, BMT menerapkan prinsip mudharabah dengan cara bekerja sama dengan pengusaha UMKM yang ada di daerah.

Pada dasarnya, konsep BMT hampir sama dengan koperasi, dimana masing-masing menggunakan instrument berupa tabungan atau iuran anggota ketika awal masuk sebagai anggota yang dinamakan tabungan atau iuran pokok. Selain itu, ada juga iuran wajib yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada iuran sukarela yang tidak ditentukan waktunya. Baik anggota BMT maupun anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus konsumen dari usaha mereka sendiri.Perbedaan antara BMT dan Koperasi diantaranya terletak pada landasan operasionalnya. BMT berlandaskan prinsip-prinsip syariah sedangkan koperasi berlandaskan prinsip konvensinal. Perbedaan lain adalah kita mengenal berbagai macam koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, dan lain-lain. Sedangkan BMT tidak memiliki jenis lain.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak BMT yang tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat mayoritas pendudunya yang beragama Islam. Tidak seperti bank, BMT yang bersifat lembaga keuangan mikro, dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga BMT dapat turut serta membantu pendanaan masyarakat tersebut. Hal ini juga akan turut membantu Indonesia untuk menjadi  juru kunci perekonomian syariah dunia.

 

 

Daftar pustaka

http://juraganmakalah.blogspot.com/2014/03/koperasi-dan-baitul-mall-wa-tamwil.html, diakses 8 September 2019

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html, diakses 8 september 2019

https://www.hestanto.web.id/bmt/, diakses 8 september 2019

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. ANALISIS NORMATIF  UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013  TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

KSEI FEB Undip

Pandangan Islam Terhadap Investasi

Pengertian investasi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

Pada umumnya investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

 

 

Bagaimana Islam memandang investasi

Sedangkan dalam hukum Islam istilah investasi disebut mudharabah adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehinga ia mendapatkan prosentase keuntungan.

 

Investasi sendiri melibatkan dua orang, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai dalam melakukan usaha / bisnis, kedua pihak yang tidak mempunyai modal tetapi pandai dalam melakukan usaha / bisnis. Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu (pembagian untung dan rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal dengan musyarakah. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak yang lainnya.

 

Keputusan Majma Fiqh Al-Islami menyebutkan, “Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”.

 

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma’ ulama yang memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua.

 

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut ini:

  1. Pelaku (investor)

Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baliqh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), Al- ‘Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).

 

  1. Akad perjanjian

Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis / kerjasama.

 

  1. Obyek transaksi

Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.

  • Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang / komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis. Mengapa dilarang menggunakan barang komoditi? Ya, alasannya adalah karena ketidak jelasan besar kecilnya keuntungan saat pembagian keuntungan. Dan dari ketidak jelasan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.
  • Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jual beli minuman keras, daging babi / anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan atau yang sejenisnya.
  • Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

 

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur’an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf 12: ayat 46-50.

 

Macam macam investasi

  1. Deposito Syariah

mekanisme deposito syariah ini cukup sederhana, nasabah memberikan modal kepada bank syariah untuk berbisnis.

Pembagian hasilnya nanti akan disepakati persen dikalikan hasil dan biasanya ada akad yang akan disetujui terlebih dahulu di awal dan hasilnya akan dibagi di akhir periode.

  1. Reksadana Syariah

imbal hasil dari reksadana syariah ini bisa lebih besar daripada reksadana konvensional.

Seperti yang kita ketahui, investasi reksadana ini sangat terjangkau, bisa dimulai dari Rp100.000 saja. Investasi reksadana syariah ini juga dilakukan pada efek yang sesuai dengan syariah. Reksadana syariah ini sendiri memiliki proses cleansing yang di reksadana konvensional tidak ada.

Proses cleansing ini sendiri adalah proses pembersihan kekayaan reksadana dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang yang didapat selama proses investasi berlangsung.

3.sukuk

obligasi syariah disebut sukuk sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk ini sendiri sering digunakan oleh pemerintah dan ada juga perusahaan untuk mencari modal. Dalam transaksi sukuk ini, pemberi pinjaman atau investor tidak akan menerima bunga.

 

Tetapi, terdapat imbal hasil yang timbul dari manfaat penggunaan dana yang diberikan melalui sukuk ini. Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari dua, yaitu sukuk tabungan dan sukuk ritel.Perbedaannya hanyalah pada sifat dari masing-masing sukuk ini.

 

  1. Saham Syariah

saham syariah adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah, tetapi bukan saham dengan hak istimewa.

Saham-saham syariah ini merupakan saham dari perusahaan yang menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah.

Biasanya, saham-saham syariah bukan perusahaan di bidang perbankan konvensional yang memberikan bunga, produsen rokok, alcohol, makanan haram dan perusahaan yang memiliki pinjaman mengandung riba.

 

Anjuran investasi dalam Islam

Pada nyatanya masih banyak orang yang enggan untuk menginvestasikan hartanya padahal dalam islam investasi dianjur kan dari pada menumpuk hartanya. Dalam islam pun melarang keras untuk menumpuk-numpuk hartanya sehingga tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan investasi harta yang kita miliki dapat digunakan orang lain dengan syarat tertentu. Anjuran nvestasi juga tidak hanya dalam al-qura’an saja di dalam hadis juga terdapat anjuran untuk berinvestasi

 

Dalam ekonomi islam investasi merupakan kegiatan yang  tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia saja melainkan di akhirat juga. Investasi juga  bukan hanya ditujukan untuk memperkaya investor saja akan tetapi lebih kearah memberikan mashlahah ke pada masyarakat luas. Namun,hal ini juga tergantung pada niat awal investor. Nilai – nilai syariat harus menjadi landasan utama dalam melakukan investasi. Dalam islam, investasi bukan hanya bernilai ekonomi,akan juga bernilai religi dan bentuk pengamalan agama seseorang.

 

Dengan investasi kita juga dapat belajar bagaimana mengelola keuangan kita dengan benar. Berinvestasi tidak perlu dengan modal yang banyak,bagi kita pemula untuk melatih diri kita agar mampu mengatur keuangan yang kita miliki kita wajib belajar berinvestasi secara sederhana saja. Investasi ini tidak jauh dari menabung yang mana sama-sama bertujuan untuk menghemat uang yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan manfaatnya. Investasi adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan masa depan,yang mana kita tidak akan pernah tau bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi di masa yang akan datang. Sehingga melatih kedisiplinan dalam diri untuk selalu mengelola uang dan menyisihkan untuk berinvestasi yang mana kedisiplinan merupakan salah satu karakter umat Islam.

 

Daftar pustaka:

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Investasi

 

PANDANGAN ISLAM TENTANG INVESTASI

 

https://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/macam-investasi-syariah-indonesia/amp/

 

https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ulfakhairatun/anjuran-berinvestasi-dalam-islam_5857bc22937a612d198a2abc

KSEI FEB Undip

BULETIN AL AMWAL 002

KSEI FEB Undip